SERANG, BANPOS – Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Cidurian, Ciujung (BBWSC3) menyebut, normalisasi Sungai Cibanten memerlukan waktu yang cukup panjang. Selain itu, lelang untuk proyek normalisasi belum selesai saat banjir bandang melanda Kota Serang dan sekitarnya.
Demikian yang diungkapkan oleh perwakilan BBWSC3 saat menghadapi aksi yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Serang, Selasa (19/4).
Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut BBWSC3 segera melakukan normalisasi sungai Cibanten, yang merupakan salah satu penyebab terjadinya bencana banjir bandang di Kota Serang pada awal Maret lalu.
Berdasarkan pantauan di lapangan, unjuk rasa yang dilakukan oleh HMI MPO Cabang Serang tersebut dijaga tak terlalu ketat oleh personel Polres Serang Kota. Para massa aksi membentangkan spanduk bertuliskan diantaranya ‘BBWSC3 Gagal’.
Selama aksi berlangsung, massa aksi pun menyampaikan orasi dan tuntutan mereka berkaitan dengan pelaksanaan normalisasi Sungai Cibanten. Sebab, mereka menilai bahwa pendangkalan Sungai Cibanten merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir bandang kemarin.
“Normal, normal, normalisasi. Normalisasi sekarang juga,” teriak para pengunjuk rasa.
Selain normalisasi sungai, para pengunjuk rasa pun meneriakkan tuntutan agar BBWSC3 selaku pengelola Bendungan Sindangheula agar dapat membuat protokol maupun standar operasional prosedur (SOP) mengenai peringatan dini, apabila debit air pada Bendungan Sindangheula melebihi kapasitas.
Massa aksi juga menggelar aksi teatrikal. Dalam teatrikal itu, massa aksi membawa satu gubuk yang disebut sebagai rumah para penyintas. Tiba-tiba, terjadi banjir bandang yang membuat rumah itu roboh.
Selanjutnya, datang sejumlah dermawan yang memberikan bantuan. Namun setelahnya, para penyintas banjir pun kembali menjerit dan menangis, lantaran usai mendapatkan bantuan sementara pada saat terjadinya bencana, mereka tidak mendapatkan bantuan pemulihan rumah mereka yang rusak.
Setelah kurang lebih satu jam berunjuk rasa, massa aksi pun dihampiri oleh perwakilan dari BBWSC3. Perwakilan tersebut yakni Kabid KPI SDA pada BBWSC3, Nani. Saat dihampiri, massa aksi pun menyampaikan sejumlah tuntutan mereka yakni pelaksanaan normalisasi serta pembuatan SOP peringatan dini.
Koordinator aksi, Muhammad Abdul Aziz, saat diwawancara mengatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh pihaknya bertujuan untuk mengingatkan BBWSC3, untuk dapat segera melakukan normalisasi Sungai Cibanten.
“Karena setelah satu bulan becana banjir di Kota Serang, tidak ada normalisasi Sungai Cibanten dan tata kelola sungai pun masih buruk. Selain itu juga tidak ada tindakan non struktural secara preventif kepada masyarakat,” ujarnya.
Terlebih berdasarkan pengamatan pihaknya, sampai saat ini kondisi Sungai Cibanten pun masih kotor akibat bencana banjir kemarin. Ia mengklaim bahwa sejumlah titik sungai masih terlihat penumpukan sampah sisa dari banjir bandang lalu.
“Dari pihak BBWSC3 sendiri tadi menjelaskan bahwa normalisasi sungai akan dilaksanakan di tahun depan, walaupun pengajuannya sudah dari tahun sekarang,” ucapnya.
Aziz mengaku bahwa pihaknya mengapresiasi langkah dari BBWSC3 yang telah berupaya melakukan normalisasi. Namun menurutnya, yang menjadi konsen gerakan mereka ialah bagaimana tindakan yang dilakukan dalam jangka waktu singkat pasca-banjir bandang.
“Satu sampai tiga bulan ke depan, ini memang belum ada (tindakan) dan walaupun perencanaan mereka sudah, namun tetap perlu kita ingatkan lagi, bahwa proses-proses yang dilalui itu harus lebih singkat karena bencana kan bisa datang kapan saja,” tegasnya.
Pihaknya juga mendorong agar koordinasi yang dilakukan oleh BBWSC3 dengan Pemprov Banten, Pemkot Serang maupun Pemkab Serang juga diharapkan dapat ditingkatkan. Sebab berkaca pada bencana kemarin, antar lembaga pemerintahan itu justru saling menyalahkan.
“Ya karena setelah banjir kemarin kita kan melihat mereka saling menyalahkannya, antara BBWSC3 dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi. Maka dari itu, kami mendorong agar proses konsolidasi atau proses koordinasi antar lembaga itu dipercepat,” terangnya.
Sementara untuk SOP peringatan dini, menurutnya hal itu sangat penting untuk segera disusun. Sebab jika SOP itu sudah ada sebelum 1 Maret lalu, seharusnya korban dan dampak bencana dapat diminimalisir karena warga pun dapat mengungsi.
“Peringatan dini dan lain-lain itu adalah masukan dari kami. Selain masukan terkait koordinasi antar lembaga, kami juga memberikan masukan untuk membuat embung dan penghijauan kembali di daerah Bendungan Sindangheula karena itu yang memang menjadi penyebab banjir itu sendiri,” ungkapnya.
Aziz juga mengaku bahwa pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa
Sementara itu, Kabid KPI SDA pada BBWSC3, Nani, mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi aksi yang dilakukan oleh HMI MPO Cabang Serang. Menurutnya, aksi tersebut merupakan hal yang positif dalam mengawasi kinerja BBWSC3.
“Sebenarnya kalau kita saling berkolaborasi, saling memberikan apa yang kita sampaikan itu, mungkin tidak akan terjadi konflik seperti itu ya. Mereka (mahasiswa) juga paham seperti apa programnya kita, dan ya mudah-mudahan diterima mahasiswa,” ujarnya.
Nani menuturkan, koordinasi dan komunikasi serta upaya pemulihan pasca-banjir bandang sudah dilakukan oleh pihaknya bersama dengan Pemkot Serang dan Pemprov Banten. Namun diakui, informasi tersebut hanya sepotong-sepotong terpublikasinya.
Mengenai normalisasi, Nani mengaku bahwa sebenarnya upaya untuk melakukan normalisasi Sungai Cibanten telah dilakukan sebelum terjadinya banjir bandang. Namun untuk melakukan normalisasi itu, perlu adanya tahapan-tahapan yang cukup panjang.
“Sebelum banjir kan sudah ada design, tahun ini sebenarnya (normalisasi) masih tahap lelang. Namun ternyata saat sudah dilelangkan, terjadi banjir,” ucapnya.
Massa aksi pun membubarkan diri secara damai setelah aspirasi mereka diterima oleh perwakilan BBWSC3. Selain itu, mereka turut membersihkan sejumlah peralatan teatrikal mereka bersama dengan sejumlah aparat Kepolisian. (DZH/PBN)
Tinggalkan Balasan