Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, dimulai tahun depan. Anggaran yang disiapkan Rp 30 triliun. Ayo, buru proyeknya, siapa cepat, dia yang dapat.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, dana segede itu akan digunakan untuk membangun beberapa proyek infrastruktur dasar. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat sebagai penanggung jawabnya.
“Tentu, kami memiliki beberapa pekerjaan besar, termasuk mengenai IKN yang nilai strategisnya dalam pembangunan Indonesia adalah meningkatkan pemerataan pembangunan,” kata Suahasil, dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kemarin.
Proyek yang akan dibangun di IKN Nusantara itu, adalah infrastruktur dasar. Contohnya, perumahan, air minum, air bersih, sanitasi. Lalu, jalan akses, jalan tol, dan jalan inti pusat pemerintahan.
Selanjutnya, pemerintah juga akan membangun simpul konektivitas untuk bus, pelabuhan, dan bandara.
Lalu, pemerintah akan membangun sarana dan prasarana pertahanan, pendidikan, serta kesehatan. Proyek ini akan dinahkodai Kementerian Pertahanan, Polri, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Menurutnya, dalam membangun IKN, pemerintah akan mencari pembiayaan di luar APBN. Hal ini demi menjaga APBN tetap sehat di tengah proses pemulihan ekonomi. “Kami akan menciptakan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha).
Kami juga menciptakan skema-skema pembiayaan dari sumber lain yang sifatnya non-APBN,” ungkapnya.
Di kesempatan sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa merinci, anggaran Rp 30 triliun itu, untuk membangun akses jalan hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan. Kemudian, ada infrastruktur dasar permukiman yakni air minum, pengolahan limbah dan sampah, pemadam kebakaran dan drainase lingkungan. Lalu pembangunan gedung pemerintahan dan penyediaan perumahan.
Selanjutnya, infrastruktur sumber daya air seperti drainase utama dan pengendalian banjir. Juga infrastruktur pertahanan dan keamanan seperti simbol dan sistem pertahanan, keamanan, dan intelijen. Ada juga pembangunan konservasi dan restorasi hutan. Serta fasilitas penunjang kegiatan masyarakat meliputi rumah ibadah, fasilitas pendidikan, dan kesehatan.
Terakhir, juga ada pembangunan fasilitas masyarakat dan aset lingkungan seperti sumbu kebangsaan, serta balai adat hingga pusat kebudayaan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku kementeriannya menyiapkan anggaran belanja infrastruktur antara Rp 367 triliun hingga Rp 402 triliun dalam postur APBN 2023. Dari anggaran belanja infrastruktur tersebut, terselip sekitar Rp 27 triliun hingga Rp 30 triliun dikhususkan untuk anggaran pembangunan IKN Nusantara.
Menurut Sri Mulyani, penggunaan anggaran tersebut sebagai tahapan awal membangun infrastruktur dasar dan juga gedung pemerintahan. Misalnya, Kementerian Perhubungan untuk berbagai simpul konektivitas dan untuk pembangunan awal di bidang pendidikan seperti sarana sekolah dan kesehatan. “Ini juga untuk mendukung belanja sarana prasarana di bidang ketahanan dan juga di bidang keamanan,” jelasnya.
Sementara, Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati mengatakan, pihaknya akan membuka lelang kepada sejumlah perusahaan yang siap membangun infrastruktur dasar perhubungan di IKN Nusantara. “Ya, kita akan ikuti aturan sesuai ketentuan pengadaan,” sebut Adita, kemarin.
Lalu apa kata ekonom? Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai, pemerintah bakal mendorong perusahaan BUMN untuk mengajukan penawaran dalam membangun infrastruktur dasar di IKN Nusantara. “Misalnya, infrastruktur perumahan dan jalan tol,” imbuh Yusuf Rendi, kemarin.
Bila proses lelang berjalan optimal, Yusuf mensinyalir tahapan pembiayaan yang bakal didorong pemerintah adalah sistem KPBU. Kata dia, siapa yang cepat, dia dapat.
“Di tahapan berikutnya, jika tahap pembangunan infra sudah dijalankan, maka skema KPBU akan mencoba mendorong skema kerja sama dengan perusahaan asing,” jelasnya. [UMM/RM.id]
Tinggalkan Balasan