Tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintah terus merosot. Di bulan April ini, tinggal 62 persen. Meskipun kepuasan tersebut merosot, namun rapor Jokowi dianggap masih biru. Karena, angka kepuasan tersebut masih di ambang batas normal, di atas 60 persen.
Anjloknya kepuasan publik terhadap pemerintah bisa dilihat dari hasil survei terbaru yang dirilis Charta Politika, kemarin. Survei tersebut digelar lewat wawancara tatap muka secara langsung terhadap 1.220 responden, pada 10-17 April 2022 dengan metode multistage random sampling. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error plus minus 2,38 persen.
Direktur Utama Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah menurun dibanding beberapa bulan sebelumnya. Namun, angka 62 persen yang didapat pemerintah, masih relatif aman.
“Ambang batas biasanya 60 persen, sehingga kalau dilihat angka 62,9 persen, sebetulnya bisa dikatakan pemerintah memiliki rapor biru,” kata Yunarto, menyampaikan rilis surveinya secara virtual, kemarin.
Meskipun rapor Jokowi masih biru, Yunarto mewanti-wanti, pemerintah jangan terlena. Karena, tren penurunan angka kepuasan publik itu, sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
“Dilihat dari sisi tren, sudah mendekati angka border line. Walaupun betul masih di atas ambang batas,” lanjutnya.
Yunarto mengingatkan, dalam survei yang digelar Januari 2022, angka kepuasan publik terhadap pemerintah berada di level 71,3 persen. Namun, angka ini terus anjlok tiap bulannya, hingga menyisakan 62 persen publik yang mengaku puas dengan kinerja pemerintah.
Tren tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi ini juga dipengaruhi lokasi saat dilakukan survei. Di daerah yang bukan lumbung suara Jokowi di Pilpres 2019, angka kepuasan publik terjadap pemerintah cukup mengkhawatirkan, karena berada di bawah 60 persen. Daerah tersebut meliputi Sumatera, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kalimantan, dan Sulawesi.
Sementara, di daerah lumbung suara Jokowi pada Pilpres 2019 seperti Jawa Tengah, DIY, Jatim, Bali, Maluku, NTT, hingga Papua, punya angka kepuasan di atas 60 persen. “Di daerah tempat Jokowi kalah di pilpres kemarin, penilaian angka kepuasan sangat rendah,” beber Yunarto.
Selain tingkat kepuasan yang melorot, tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi di bulan April ini, juga turun, kalah dengan TNI. Korps baju loreng itu mengantongi tingkat kepercayaan masyarakat hingga 85,2 persen. Sementara Jokowi hanya mengantongi 75,8 persen.TNI nangkring di posisi puncak dalam hal tingkat kepercayaan publik, disusul Presiden di urutan kedua. Sedangkan di nomor urut ketiga ada Polri dengan persentase 70,7 persen, menyalip persentase KPK yang mencapai 69,9 persen. “Hampir selalu dalam setiap rilis survei pasca reformasi, TNI selalu menempati nomor satu,” ingatnya.
Sementara di urutan buncit, ada DPR, DPD, dan MPR. Tiga lembaga ini adalah yang paling tidak dipercaya rakyat. DPR hanya mendapatkan 53,9 persen, DPD sebesar 56,2 persen dan MPR mendapat 66,5 persen.
Sebelumnya, survei yang dilakukan sejumlah lembaga juga menunjukkan fenomena yang sama. Angka kepuasan publik terhadap pemerintah mengalami tren penurunan. Dalam survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), angka kepuasan publik terhadap Jokowi tinggal 64,6 persen.
Hasil yang sama juga dilihat dalam survei yang digelar Indonesia Political Opinion (IPO). Dalam survei tersebut, hanya 69 persen publik yang mengaku puas dengan kinerja Pemerintah.
Anjloknya angka kepuasan publik terhadap pemerintah tak lepas dari berbagai persoalan yang terjadi belakangan ini. Mulai dari naiknya harga kebutuhan pokok, kelangkaan minyak goreng, hingga wacana penundaan Pemilu 2024 dan jabatan presiden 3 periode.
Pakar komunikasi politik, Anthony Leong menyarankan agar pemerintah memaknai penurunan angka kepuasan publik sebagai peringatan dini atau early warning dari rakyat. “Pemerintah harus bercermin lah, jangan lagi mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat,” ujar Anthony, saat dimintai pendapatnya terkait survei Charta ini, tadi malam.
Berita Terkait : Didukung Pemerintah, PSR Bikin Petani Sawit Bergairah
Dia menyarankan, Jokowi juga harus kembali bekerja keras untuk merebut kepercayaan rakyat. Salah satunya dengan menggenjot distribution of wealth, agar kesejahteraan meningkat dan merata. “Barang kebutuhan pokok harus lebih murah, ekonomi lebih stabil,” sarannya.
Selain itu, ia juga berharap para pembantu Jokowi tidak melakukan blunder-blunder politik yang bisa menggerus kepercayaan publik terhadap Jokowi. “Blunder politik itu bisa merusak kepercayaan publik,” katanya, mengingatkan. [SAR/rm.id]
Tinggalkan Balasan