WAKIL Ketua DPRD Banten, Barhum dihubungi melalui telepon genggamnya, Kamis (12/5) meminta semua pihak, termasuk ASN memberikan dukungan kepada AL Muktabar yang telah resmi menjabat sebagai Pj Gubernur, demi terciptanya pemerintahan yang sehat dan bersih dari KKN serta sejahtera.
“Sekarang sudah saatnya, semua ASN dan pegawai pemprov, termasuk kita semua, tokoh masyarakat memberikan support kepada Pak Al Muktabar agar dalam menjalankan jabatannya sebagai Pj Gubernur Banten berhasil dan sukses, sehingga harapan kita untuk menciptakan Banten lebih sejahtera lagi dapat terwujud dengan baik,” katanya.
Dalam proses percepatan pembangunan yang bersih dari KKN tersebut, saat ini di DPRD telah merencanakan pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait dengan penggelapan pembajakan pajak di Samsat Kelapadua.
“Rencana pembentukan pansus ini sudah menguat di DPRD, hanya saja keputusannya nanti akan dibahas dalam Badan Musyawarah (Banmus),” kata Barhum.
Tujuan dari pembentukan pansus Samsat Kelapadua, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, agar permasalahan pembajakan pajak di Kelapadua menjadi terang benderang. Dimana kesalahan, dan siapa saja yang bertanggung jawab harus diberikan sanksi.
“Kami bukan untuk main-main pembentukan pansus ini. Kewajiban DPRD sebagai wakil rakyat agar permasalahan ini dapat diketahui dengan pasti dan tidak terulang lagi dikemudian hari. Kalau kami tidak bergerak atau diam saja, justru nantinya akan membuat masyarakat curiga. Kami jadi ikut dituduh terlibat, tapi dengan adanya pansus penelusuran penggelapan Pajak di Samsat Kelapadua, menunjukkan bahwa kami ini tidak ada hubungan. Kejadian samsat Kelapadua ini adalah peristiwa memalukan, sangat memalukan sekali,” katanya.
Sementara Ketua Komisi III DPRD Banten, M Faizal membenarkan wacana pembentukan pansus penelusuran penggelapan pajak di samsat Kelapadua. Menurut dia, rencananya pansus akan dibentuk setelah Inspektorat melakukan audit tujuan tertentu (ATT) dan proses hukum berjalan yang saat ini tengah dilakukan oleh penyidik di Kejati Banten.
“Pembentukan pansus kita tunggu setelah APH (aparat penegak hukum) dan ATT di Inspektorat tuntas dulu, baru nanti dibahas, apakah perlu dibentuk Pansus atau tidak,” kata Faizal.
Adapun nantinya orang-orang yang berada di pansus adalah, lintas fraksi atau memang dilakukan dan dibahas sesuai dengan Komisi-Komisi di DPRD. “Nanti diputuskan pansusnya itu apakah diusulkan oleh fraksi-fraksi, atau sesuai dengan bidang di komisi. Kalau sesuai dengan bidang mitra kerjanya, maka pansusnya adalah Komisi III,” ungkapnya.
Selain membentuk pansus, Faizal juga akan menekan dan meminta perbaikan kinerja dari samsat-samsat di bawah langsung kendali Bapenda Banten. Dan mengembalikan pendapatan yang hilang akibat pandemi Covid-19.
“Kita sudah sampaikan kalau Bapenda ditahun 2022 harus bisa mengoptimalkan perannya, tidak hanya duduk manis menerima setoran pajak dari masyarakat, tapi juga melakukan inovasi-inovasi lainnya, sehingga sektor pendapatan asli daerah (PAD) bertambah,” terangnya.
Terkait dengan penyelesaian dugaan korupsi pengadaan lahan SMKN 7 Tangsel yang saat ini KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, Barhum berharap, lembaga anti rasuah tersebut dapat membongkarnya sampai tuntas.
“Kita tahu, persoalan pendidikan ini masih menjadi hal yang harus diselesaikan di Provinsi Banten. Saat ini masih ada sekolah SMA/SMK yang menumpang, tapi masih saja oknum yang melakukan perbuatan itu (korup),” ujarnya.
Oleh karena itu, AL Muktabar pada tahun pertama menjabat diminta, dapat menyelesaikan persoalan layanan dasar, seperti pendidikan,kesehatan dan infrastruktur yang belum dirasakan oleh masyarakat, termasuk pengangguran yang masih tinggi.
“Jadi menurut saya, pak penjabat Gubernur Banten di tahun pertama menjabat, adalah fokus ke pembangunan sekolah-sekolah, sehingga tidak ada sekolah yang numpang,” ujarnya.
Sedangkan untuk sektor kesehatan, Dinas Kesehatan harus mendapatkan tekanan dengan membuat program yang nyata. Program dirasakan langsung masyarakat, seperti menempatkan sarana dan prasarana kesehatan dari pemprov sampai tingkat kecamatan dan desa-desa.
“Kalau wilayah perkotaan, seperti Tangerang Raya, Kota Cilegon dan Kota Serang, layanan kesehatan relatif sangat baik. Tapi di daerah selatan dan Kabupaten Serang ini banyak sekali daerah yang pelayanan kesehatannya belum tersentuh oleh Pemprov Banten,” ujarnya.
Satu lagi sektor infrastruktur, Al Muktabar juga diminta untuk memperhatikan daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan anggaran dan akses jalanya masih minim.
“Infrastruktur, jalan-jalan juga harus menjadi perhatian Pak Al Muktabar. Masih banyak saya lihat jalan-jalan yang amat tidak layak ini Provinsi Banten di sejumlah kabupaten. Apa salahnya kita bantu dengan anggaran yang ada di provinsi, agar jalan di kabupaten-kabupaten menjadi layak. Yah tentunya dengan mekanisme penganggaran yang baik dan benar. Misalnya memberikan bantuan keuangan,” ujarnya.
Satu hal lain yang harus menjadi perhatian Al Muktabar dan jajaran dibawahnya adalah persoalan pengangguran yang sampai saat ini menjadi kendala.
“Ini kan sangat memalukan, Banten mendapatkan peringkat tertinggi, tetapi soal pengangguran terbanyak, dan saya dukung itu kalau pemprov membuat tim OPD gabungan guna melakukan percepatan penanganan pengangguran,” katanya.
Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Banten sebagai provinsi dengan TPT tertinggi, yakni sebesar 8,5 persen. Kepala BPS Margo Yuwono menyebutkan, secara persentase jumlah pengangguran ini jika dilihat dari provinsinya yang paling banyak ada di wilayah Banten.
“TPT tertinggi tercatat di provinsi Banten sebesar 8,5 persen,” kata Margo.
Kepala BPS Banten Dody Herlando mengungkapkan, tingkat pengangguran terbuka Indonesia 5,83 persen, Banten masih cukup besar (tertinggi) 8,53 persen. Terendah Provinsi Sulawesi Barat 3,11 persen. Menurutnya, jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 sebanyak 5,91 juta orang, turun 340,76 ribu orang dibanding Februari 2021. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,80 persen poin.
Penduduk yang bekerja sebanyak 5,41 juta orang, turun sebanyak 281,61 ribu orang dari Februari 2021. Adapun lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (4,07 persen poin).
Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (2,77 persen poin). Sebanyak 2,78 juta orang (51,43 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 0,94 persen poin dibanding Februari 2021.
Persentase setengah penganggur turun sebesar 1,09 persen poin, sementara persentase pekerja paruh waktu turun sebesar 1,34 persen poin dibandingkan Februari 2021.
Ia mengatakan TPT Februari 2022 sebesar 8,53 persen, turun 0,48 persen poin dibanding dengan Februari 2021. Terdapat 468,34 ribu orang (5,16 persen penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19.
Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (51,38 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (21,59 ribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (15,05 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (380,32 ribu orang).(RUS/ENK)
Tinggalkan Balasan