SERANG, BANPOS – Sejumlah kantor OPD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang membutuhkan kantor yang dianggap representatif. Oleh karena itu, Pemkot Serang mendorong agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menyerahkan aset yang berada di wilayah Kota Serang.
Asda II Kota Serang, Yudi Suryadi, mengungkapkan bahwa salah satu OPD yang membutuhkan lahan yaitu DLH Kota Serang yang direncanakan akan dibangun di atas lahan milik Pemkab Serang di Pamindangan, Kecamatan Serang, Kota Serang. Menurutnya, Bupati Serang sudah mengizinkan dengan sistem apakah pinjam pakai atau lainnya.
“Prinsipnya itu kan aset ada di kota, walaupun bagaimana, kita akan tetap mendorong mengupayakan aset-aset yang ada di Kota secara bertahap, segera diserahkan. Karena kita sangat membutuhkan dalam rangka pelayanan,” ujarnya, Jumat (13/5).
Ia menjelaskan, DLH membutuhkan gedung pelayanan karena adanya pembebanan setelah bidang pertamanan yang sebelumnya di DPRKP, kini menjadi bagian dari DLH. Sehingga dipandang perlu untuk diadakannya kantor yang lebih luas mengingat pegawai yang cukup banyak.
“Lihat kantornya, ini juga jadi PR untuk DLH, kami sebetulnya sudah berupaya mencari lokasi untuk DLH dan sebetulnya lokasi sudah ada, tinggal kesiapan DLH nya,” tutur Yudi.
Yudi mengaku pihaknya mendorong agar DLH dapat bersiap, ditambah dengan instruksi dari Walikota Serang kepada Bupati Serang perihal aset yang akan digunakan nantinya. Rencananya, lahan yang akan digunakan untuk pembangunan kantor DLH yaitu di eks salah satu UPT di Pamindangan.
“Kami sudah mendorong, malah perintah pak Walikota Serang kepada ibu Bupati, lahan yang di Pamindangan kurang lebih 2500 meter persegi untuk DLH. Sudah izin dari Pemkab Serang untuk dikelola,” terangnya.
Meski direncanakan untuk kantor DLH, namun hingga kini DLH masih belum ada tindak lanjut seperti yang diharapkan. Yudi pun mengungkapkan bahwa tidak hanya DLH saja yang memerlukan kantor, tetapi OPD lain pun membutuhkan seperti Dinkes.
“Ada OPD lain yang memerlukan (kantor) contohnya adalah Dinkes. Dinkes pun ingin pemindahan Puskesmas Unyur, karena sudah tidak sesuai. Dulunya Pustu, ditingkatkan menjadi puskesmas, posisinya kurang maksimal,” jelasnya.
Ia menegaskan, apabila DLH tidak siap untuk membangun kantor baru, maka lahan di Pamindangan akan dibangun Puskesmas Unyur.
“Tadinya kalau memang DLH tidak siap, kita akan dorong yang di Pamindangan untuk Puskesmas Unyur saja, karena itu masuknya wilayah Unyur,” tandasnya.
Untuk diketahui, selain DLH dan Puskesmas Unyur, sejumlah OPD lain seperti Dinsos, Dindikbud, Kesbangpol dan OPD lain yang berada di eks kantor bersama Walikota Serang.(MUF/PBN)
Tinggalkan Balasan