CILEGON, BANPOS – Masih banyaknya sarana prasarana (sarpras) dan kondisi bangunan sekolah yang tidak layak di Kota Cilegon mendapat kecaman dari kalangan mahasiswa. Pasalnya hingga pertengahan tahun 2022 ini belum ada renovasi sekolah maupun penggantian mebel di masing-masing sekolah baik sd maupun smp.
Diketahui, berdasarkan data dari Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun 2020, terdapat 4 persen ruang kelas SD yang rusak, kemudian terdapat 6,74 persen ruang kelas SMP yang rusak.
Ketua PMII Kota Cilegon Muhammad Rivaldi sangat miris melihat masih banyaknya sarana prasarana yang tidak layak di sekolah-sekolah yang ada di Kota Cilegon.
“Mengenai persoalan pendidikan khususnya sarana prasarana ini sangat miris, karena yang memang digaungkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, khususnya janji kampanye juga kan yang paling diutamakan persoalan pendidikan,” katanya kepada BANPOS saat dikonfirmasi kemarin.
Ia juga mempertanyakan keseriusan Pemkot Cilegon dalam menyelesaikan persoalan tersebut, pasalnya anggaran untuk pendidikan besar yaitu 20 persen dari APBD, selain itu terdapat alokasi DAK dari pemerintah pusat, belum lagi Kota Cilegon merupakan kota industri yang seharusnya CSR nya bisa disalurkan ke dunia pendidikan.
“Melihat Kota Cilegon yang memang kota industri, yang dikatakan kota modern, kota dollar, sungguh miris kalau misalkan ada sekolah di Kota Cilegon sarana prasarana itu tidak layak, padahal untuk anak menuntut ilmu di Kota Cilegon,” tuturnya.
Ia mendesak Dinas Pendidikan Kota Cilegon agar segera menyelesaikannya persoalan tersebut.
“Ini harus menjadi catatan (Dinas Pendidikan), yang dimana kepala dinasnya yang baru ini harus mampu menyelesaikan apa yang memang belum diselesaikan apalagi Kota Cilegon khususnya dinas pendidikan harus menggelontorkan dananya untuk masalah sarana prasarana yang ada di sekolah di Kota Cilegon ini. Ini harus disegerakan kami menuntut,” tegasnya.
Sementara itu, dari 15 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang ada di Kota Cilegon tahun ini ada yang akan dibangun dan ada yang diperbaiki.
Kepala Bidang (Kabid) SMP Dindik Kota Cilegon Suhendi mengatakan untuk tahun ini ada beberapa pembangunan sekolah dan renovasi. Yaitu pembangunan gedung SMPN 12, renovasi ruang kelas SMPN 13, renovasi ruang kelas SMPN 3, rehab ruang perpustakaan SMPN 4, rehab ruang lab IPA SMPN 4, pembangunan aula SMPN 5, rehab ruang lab SMPN 8 dan pembangunan ruang kelas SMPN 3. “Itu yang ingat, DPA nya ada di kantor,” katanya saat dikonfirmasi BANPOS, Selasa (28/6)
Terkait pergantian mebeler untuk sekolah SMPN pihaknya belum mengetahui totalnya berapa. “Nanti harus lihat DPA, saya lagi ke Tangerang,” ujarnya.
Diketahui saat ini jumlah siswa SMP Negeri di Kota Cilegon ada sekitar 9.100 siswa terbagi dari kelas 7 sekitar 3200 siswa, kelas 8 sekitar 3100 siswa dan kelas 9 sekitar 2800 siswa.
Sementara itu, untuk Sekolah Dasar (SD) Negeri yang ada di Kota Cilegon totalnya ada 151 sekolah.
Kemudian ada 100 sekolah yang akan diganti mebelernya dan ada sejumlah sekolah yang dibangun dan direnovasi.
“Tahun ini Insya Allah 100 sekolah akan kita ganti mebelernya, artinya paling tidak satu atau dua rombel. Yang utama misalkan tingkat kerusakan tinggi kita dahulukan yang masih ringan kita sisihkan cukup satu rombel paling tidak untuk percepatan. Tnggal nanti Juli-Agustus bisa dikirim ke sekolah dan bisa dimanfaatkan dan dijaga karena ini aset negara,” kata Kabid SD Dindik Kota Cilegon Humaedi.
Diketahui untuk pengadaan mebeler untuk sekolah dasar sekitar Rp4 miliar dari APBD Kota Cilegon.
“Itu kualitasnya bagus. Ini bukan lagi yang kayu tapi yang meja kursi yang satu siswa satu, Insyaallah ini usianya bisa lebih bertahan lama,” tuturnya.
Selain itu, berkaitan dengan penambahan ruang kelas baru tahun ini ada dua untuk renovasi juga ada dua. “Intinya penambahan-penambahan itu kita tetap petakan,” ujarnya.
Untuk menghitung tingkat kerusakan Dindik juga menggandeng Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon
“Kita tidak sendiri juga, jadi panggil dari PU untuk menghitung mana rusak sedang, mana rusak berat. Jadi kami ketika melihat bolong ini masuknya kategori mana jadi yang menetapkan adalah orang PU,” ungkapnya.
Selain itu, untuk pembangunan sekolah pihaknya mengaku ada kendala terkait adanya peraturan pemerintah pusat tentang TKDN. Diketahui untuk pembangunan sekolah dindik menganggarkan sekitar Rp1,3 miliar.
“Pendirian sekolah baru tiga sedang proses. Kita juga mengulangi perencanaan karena adanya TKDN yang mempunyai TKDN 40 persen,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah guru sekolah dasar (SD) di Kota Cilegon mengeluhkan kondisi sarana prasarana (sarpras) yang ada di sekolah banyak yang sudah tidak layak digunakan.
Hal ini diungkapkan salah satu guru SDN Walikukun Kota Cilegon, Susilawati kepada Walikota Cilegon Helldy Agustian saat menghadiri kegiatan pembukaan pembekalan PPPK tahap 2 di Aula Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Senin (27/6) lalu. (LUK)
Tinggalkan Balasan