PANDEGLANG, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang, menggelar sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, yang diikuti oleh puluhan masyarakat yang terdiri dari aparatur pemerintah, Kepala Desa (Kades) dan tokoh masyarakat di gedung PGRI Bojong, Rabu (11/12).
Dalam sosialisasi tersebut, para peserta bahkan menyatakan siap untuk menjadi relawan dalam meningkatkan partisipasi diwilayah Kecamatan Bojong.
Pengurus PWI Provinsi Banten, Muhaimin mengatakan, pihaknya mengajak kepada seluruh peserta untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana ajakan untuk mansukseskan Pilkada 2020. Pasalnya, media sosial penggunaanya sangat masif tidak terkecuali di masyarakat pedesaan.
“Ramaikan media sosial masing-masing dengan tema-tema Pilkada, ketimbang menyebarkan isu atau informasi yang kebenarnya belum pasti. Ini merupakan ikhtiar kecil pengguna media sosial di Kabupaten Pandeglang membantu jalanya demokrasi yang diharapkan lewat Pilkada yang jujur dan adil,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Suja’i mengatakan, tanpa dukungan dari masyarakat, partisipasi tidak akan lebih baik. Apalagi di Kecamatan Bojong partisipasinya relatif masih rendah jika dilihat saat Pilkada tahun 2015 yaitu dibawah 50 persen.
“Kami senang melihat antusiasme warga Bojong mengikuti sosialisasi ini. Mudah-mudahan ini berbanding lurus kepada peningkatan partisipasi di Pilkada 2020 nanti. Kami ingin tingkat partisipasi di Pandeglang menembus angka sampai 73 persen,” kata Suja’i.
Menurutnya, dalam sosialisasi tersebut disampaikan beberapa tahapan pelaksanaan Pilkada termasuk rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
“KPU Kabupaten Pandeglang terbuka dengan informasi terkait dengan tahapan Pilkada. Ini semua dilakukan karena Pilkada merupakan hajat bersama yang perlu pelibatan semua komponen,” ungkapnya.
Sementara narasumber dari TNI yaitu Kasdim 0601 Pandeglang, Letkol Suherman meminta kepada warga untuk menjaga kondusifitas menjelang Pilkada 2020. Karena suasana aman dan nyaman akan berdampak langsung pada kualitas dan hasil Pilkada.
“Masyarakat jangan sampai terprovoksi oleh informasi yang tidak jelas menyangkut dinamika Pilkada. Tanyakan kepada KPU terkait penyelenggaraan dan meminta perlindungan dari TNI dan POLRI jika ada ancaman atau provokasi,” katanya. (DHE/PBN)
Tinggalkan Balasan