SERANG, BANPOS – Pemkot Serang memproyeksikan APBD tahun 2023 sebesar Rp1,6 triliun. Nilai tersebut hanya mengalami kenaikan Rp200 miliar dari nilai APBD Kota Serang tahun 2022 yang sebesar Rp1,4 triliun. Padahal, Kota Serang membutuhkan setidaknya Rp2,6 triliun untuk mengatasi berbagai persoalan.
Hal itu tergambarkan pada Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa Pemkot Serang dan DPRD Kota Serang telah menyepakati KUA-PPAS tahun 2023. Pada KUA-PPAS tersebut, Pemkot Serang memproyeksikan kenaikan nilai APBD sebesar RP200 miliar.
“KUA PPAS tahun 2023 sudah disepakati. Nilainya itu Rp1,6 triliun. Tahun lalu itu Rp1,4 triliun, jadi ada peningkatan kurang lebih Rp200 miliar pada tahun ini,” ujar Syafrudin di gedung DPRD Kota Serang, Kamis (11/8).
Syafrudin mengatakan bahwa kenaikan anggaran tersebut nantinya akan difokuskan untuk penyelesaian infrastruktur di Kota Serang. “Secara keseluruhan di 2023 ingin menyelesaikan infrastruktur, baik itu bangunan, jalan maupun saluran drainase agar nantinya tidak lagi terjadi banjir,” terangnya.
Untuk proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Syafrudin mengatakan bahwa pihaknya menginginkan agar terjadi kenaikan sebesar Rp20 miliar dari target PAD tahun 2022.
“PAD kami sudah hampir Rp300 miliar kemarin, jadi sudah tinggi lah kita ini. Pada 2023 nanti, saya sudah menargetkan agar PAD dapat meningkat sebesar Rp20 miliar,” katanya.
Syafrudin mengatakan bahwa kenaikan proyeksi APBD 2023 nanti merupakan angin segar untuk program prioritas yang hendak diselesaikan di tahun depan. Apalagi kepemimpinannya hanya tersisa satu tahun lagi.
“Program prioritas itu infrastruktur yang belum diselesaikan. Karena ada beberapa jalan yang masih belum diselesaikan, terutama betonisasi. Lalu juga kami mengejar target RPJMD karena ini kita tinggal satu tahun lagi,” terangnya.
Namun, ia berkelakar bahwa jika Kota Serang hendak benar-benar menyelesaikan persoalan infrastruktur, maka Rp1,6 triliun masih sangat kurang. Karena, dibutuhkan sekitar Rp2,6 triliun agar dalam satu tahun persoalan infrastruktur dapat selesai.
“Sebenarnya masih kurang, karena cukupnya itu idealnya Rp2,6 triliun. Jadi masih kurang satu triliun lagi ini, makanya kami sedang gali dan juga cari dari mana lagi sumbernya,” ucapnya.
Kepala BPKAD Kota Serang, Wachyu B. Kristiawan, mengatakan bahwa KUA-PPAS merupakan tahapan yang dilakukan sebelum disusunnya Rancangan APBD (R-APBD). Nantinya, KUA-PPAS akan menjadi acuan dalam penyusunan R-APBD.
“Ini merupakan tahapan perencanaan dan penganggaran 2023, yang selanjutnya nanti akan kami lakukan penyampaian rancangan Perda APBD. Apa yang ada di R-APBD, harus sama dengan apa yang ada di KUA-PPAS,” ujarnya.
Ia mengatakan, apabila nantinya akan ada perbedaan antara KUA-PPAS dengan R-APBD, maka hal itu dilakukan tidak dengan merubah posturnya. Namun, dengan merubah pembahasan terkait dengan rancangan yang disusun.
“Perbedaannya itu nanti di pembahasan kalaupun nanti ada perkembangan lebih lanjut. Contoh, misalkan di KUA-PPAS sekarang belanjanya Rp1,4 triliun sekian, misalkan dari mulai hari ini sampai nanti penyampaian R-APBD ada yang berubah, itu tidak boleh dimasukkan terlebih dahulu,” tandasnya. (DZH/AZM)
Tinggalkan Balasan