IKA Apresiasi Sikap Kritis, Permurtadan’ Maba Untirta Disorot Ulama

SERANG, BANPOS – Dugaan perpeloncoan yang terjadi pada saat pelaksanaan Pra-Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PPKMB) yang telah menyeret keyakinan, dinilai sudah sangat kelewat batas. Rektorat pun didesak untuk segera turun tangan agar persoalan itu tidak semakin parah. Selain itu, Ikatan Keluarga Alumni Untirta mengapresiasi sikap kritis terkait kasus ini yang akhirnya membuka adanya permasalahan yang terjadi.

Ketua Pembina Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB), Kyai Enting Abdul Karim, mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Gerakan Disiplin Kampus (GDK) kepada para mahasiswa baru (Maba) untuk murtad, merupakan pelecehan agama.

“Kalau sudah begitu mah, kelewat batas. Itu harus diusut tuntas, karena itu sudah masuk ke dalam kategori pelecehan agama,” ujarnya saat diwawancara BANPOS melalui sambungan telepon, Kamis (11/8).

Menurutnya, terlepas itu merupakan kalimat candaan ataupun bukan, penyampaian hal yang sifatnya merupakan keyakinan seseorang untuk dijadikan sebuah bercandaan, tidak layak untuk dilakukan.

“Guyon itu tidak selayaknya menyerempet hal-hal yang sifatnya prinsip. Nah itu sudah terjadi dan itu sudah masuk ke ranah pelecehan keyakinan beragama,” tegas pengasuh Pondok Pesantren Al-Islam Cipocok Jaya itu.

Enting mengatakan, jika memang benar terdapat panitia PKKMB yang telah melontarkan kalimat yang mengarahkan untuk murtad, maka pihak Rektorat Untirta harus memberikan sanksi tegas. Rektorat didesak untuk mencari tahu kebenaran itu.

“Sebaiknya pihak rektorat harus segera mengusut tuntas permasalahan itu, karena ini sudah masuk ke pelecehan agama. Terlepas dari ini sebuah guyonan atau apa, persoalan agama bukanlah materi guyonan,” ungkapnya.

Menurut dia, jika pihak rektorat tidak segera melakukan pengusutan dan memberikan sanksi tegas, dikhawatirkan justru pihak luar yang bergerak untuk mengusut persoalan itu.

“Pihak Rektorat harus berani mengusut tuntas. Karena kalau sudah dicium oleh pihak luar, bisa bahaya. Nanti ormas Islam bisa bergerak kalau seperti itu. Bisa berat kalau sudah seperti itu masalahnya,” tutur Enting.
Terlebih, Untirta menggunakan nama salah satu Sultan yang merupakan tokoh penting di Provinsi Banten. Selain itu, Banten memiliki budaya keagamaan yang sangat kental, dan sensitif terhadap isu-isu yang mengarah pada pelecehan agama.

“Untirta itu merupakan ikon perguruan tinggi di Provinsi Banten, masa ada kejadian seperti itu dan tidak ditindak tegas. Untirta ini menggunakan nama salah satu Sultan Banten, masa seperti itu,” katanya.

Terpisah, Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Untirta, Asep Abdullah Busro, menyayangkan terjadinya dugaan peristiwa perpeloncoan hingga persoalan ibadah salat dari para peserta Pra-PKKMB Untirta. Asep mengimbau kepada pihak Rektorat untuk menerapkan PKKMB yang profesional dan manusiawi dalam bentuk kegiatan akademik.

“Yang relevan untuk membantu mahasiswa baru lebih cepat beradaptasi dengan kehidupan kampus serta tidak memberikan ruang terjadinya tindakan perpeloncoan, bullying, kekerasan fisik dan psikis yang dapat merusak kondisi psikis dan kesehatan tubuh para mahasiswa baru,” ujarnya.

Ia menilai peristiwa yang membuat nama Untirta viral di media sosial tersebut, merupakan kelalaian dari pihak Rektorat. Sebab, Rektorat telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap BEM Untirta, sebagai organisasi civitas akademika yang berada di bawah pembinaan Rektorat.

“Oleh karenanya, IKA Untirta mengimbau kepada Rektor beserta jajarannya agar tidak lalai lagi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap BEM KBM Untirta, dengan melakukan tindakan preventif dalam bentuk pengendalian secara penuh atas seluruh pelaksanaan kegiatan PPKMB,” ungkapnya.

Asep pun mendesak agar Rektorat dapat memastikan peristiwa itu tidak kembali terulang. Apalagi pada 2021 lalu, Untirta pernah menghadapi peristiwa kelam yang menelan korban jiwa pada saat pelaksanaan pendidikan dasar (Diksar) Mapala Untirta.

“Apabila terjadi lagi korban, tentu para pejabat terkait harus mundur atau dievaluasi oleh senat dan pihak Mendikbud RI, untuk diberhentikan dari posisi jabatannya,” tuturnya.

Terakhir, Asep mengapresiasi sikap kritis dari seluruh elemen masyarakat atas adanya peristiwa tersebut. Menurutnya, sikap kritis masyarakat merupakan bentuk kontrol sosial terhadap institusi pendidikan, agak ke depan dapat lebih baik lagi.

“IKA Untirta mengajak seluruh mahasiswa baru, orang tua mahasiswa baru serta seluruh elemen masyarakat, dapat kembali memberikan kesempatan dan kepercayaan penuh kepada pihak Kampus Untirta untuk dapat melakukan perbaikan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan di Kampus Untirta, menjadi lebih baik sesuai ekspektasi masyarakat,” tandasnya.(DZH/PBN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *