AROMA Politisasi Birokrasi di sejumlah daerah masih tercium pekat hingga saat ini. Kondisi aparatur negara yang kerap terlibat aktif dalam politik praktis menjadi gambaran yang lumrah terjadi. Salah satu kelompok yang disebut punya kekuatan solid dalam urusan ini adalah para alumni dari sekolah kedinasan milik Kemendagri: Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Sejak awal mula pendirian sekolah kedinasan milik Kemendagri tersebut, IPDN telah melalui banyak transformasi. Mulai dari Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), integrasi dengan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) hingga menjadi IPDN. Namun, satu yang tidak berubah dari para jebolan sekolah kedinasan itu, jiwa Korsa mereka yang terus ada.
Semangat Korsa itulah yang disebut oleh banyak pihak, membuat solidaritas dari para alumni sekolah kepamongprajaan ini ini tetap terjaga. Solidaritas itu membuat hubungan emosional yang disatukan dalam ikatan almamater itu, juga membuat kelompok ini punya kekompakan ibarat sebuah geng dalam sebuah organisasi.
Seperti yang terjadi di Kota Serang. Kekompakan dan solidaritas geng Korsa ini disebut sedang menyusun rencana untuk kembali menempatkan perwakilan mereka di pucuk pimpinan pemerintahan ibukota Provinsi Banten.
Pada Rabu (10/8) lalu, seorang pejabat teras dari salah satu Partai Politik (Parpol) pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, datang menghampiri BANPOS. Ia menyampaikan bahwa partainya didatangi oleh dua orang Geng Korsa, dan menyodorkan dua nama untuk dapat dipinang menjadi salah satu Bakal Calon Walikota Serang pada Pilkada nanti.
Dua nama tersebut yaitu Nanang Saefudin yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, dan Wahyu Nurjamil yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Serang. Keduanya merupakan bagian dari Geng Korsa, dan disebut memiliki popularitas, elektabilitas dan kapasitas yang mumpuni untuk maju pada kontestasi Pilkada.
Kendati disodorkan dua nama, Geng Korsa disebut lebih condong untuk memilih Nanang Saefudin untuk dapat maju pada kontestasi nanti. Bahkan, ia menuturkan bahwa sudah ada kesepakatan untuk siapa yang nantinya akan menjabat sebagai panglima tertinggi ASN, apabila Nanang berhasil memenangkan Pilkada. Jika Nanang berhasil memenangkan Pilkada, maka W. Hari Pamungkas lah yang akan menjadi Sekda.
“Kelompok IPDN sudah mulai gerak tuh. Semenjak isu pencalonan Pak Nanang naik ke media, banyak junior-juniornya yang mulai gerak untuk menawarkan. Dua, Pak Nanang dan Pak Wahyu Nurjamil. Dua orang yang datang,” ujarnya kepada BANPOS.
Untuk diketahui, W. Hari Pamungkas merupakan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang. Sebelum menjabat sebagai Kepala Bapenda, Hari merupakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Serang.
Informasi itu dibenarkan oleh sumber BANPOS lainnya yang merupakan jebolan IPDN. Menurutnya, nama Nanang memang sudah sejak lama diproyeksikan untuk maju pada kontestasi Pilkada 2024 nanti. Ia mengatakan, mayoritas menyepakati jika memang Nanang maju sebagai Bakal Calon Walikota Serang.
“Kang Nanang memang sudah lama jadi omongan di internal alumni IPDN. Ketika disodorkan namanya, ya memang hampir semua sepakat sih. Nama Kang Wahyu juga muncul, cuma beliau itu kan lebih sering sendiri,” terangnya.
Wacana dicalonkannya Nanang Saefudin maupun Wahyu Nurjamil untuk menjadi Walikota oleh Geng Korsa, salah satunya disebut karena kelompok itu ingin mengembalikan kepemimpinan daerah ke pangkuan Korsa IPDN. Sebab, Walikota Serang yang pertama yakni mendiang Bunyamin, merupakan alumni IPDN.
Selain itu, di Banten pun memiliki cukup banyak senior IPDN yang sangat ingin diteladani. Diantaranya pernah dan tengah menjadi Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah. Seperti Mohammad Masduki yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten mendampingi Ratu Atut Chosiyah, dan Pandji Tirtayasa yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Serang.
“Selama pendidikan, kami dididik untuk menjadi kader pemimpin. Selain jadi pemimpin, kami juga dididik untuk terus menjadi teladan. Maka dari itu, enggak heran kalau rekan-rekan almamater saya itu mengincar jabatan kepala, karena untuk mempraktikkan doktrin tersebut. Doktrin mengenai itu sudah pasti membekas di kepala kita,” ungkap sumber BANPOS itu.
Salah satu Pejabat di Pemkot Serang yang juga merupakan purna praja IPDN mengatakan, beberapa kali dirinya mendapati sejumlah Parpol mendatangi Nanang, untuk ‘meminang’ agar dapat dicalonkan sebagai Bakal Calon Walikota Serang. Salah satu Parpol tersebut yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
“Beberapa kali juga saya didatangi oleh teman-teman partai agar bisa membujuk Kang Nanang untuk mau dicalonkan. Sudah sering kok itu,” ujar dia.
Jika Nanang didekati oleh PDIP, Wahyu pun didekati oleh sejumlah partai. Diantaranya yaitu Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sumber BANPOS mengatakan, Wahyu memang kurang dilirik oleh Geng Korsa di Kota Serang untuk dapat dicalonkan sebagai Walikota Serang, namun Wahyu dilirik lantaran memiliki kapasitas sebagai pemimpin non-pemerintahan.
“Kalau Kang Wahyu kan jelas, beliau bisa memobilisasi massa yang sangat banyak. Karena beliau merupakan Ketua Umum Kesti TTKKDH. Jadi mungkin dari segi leadership beliau lebih dilirik oleh Parpol, karena terbukti bisa memobilisasi massa yang bukan merupakan pegawai pemerintahan,” tuturnya.
Saat dikonfirmasi, Nanang Saefudin membenarkan bahwa dirinya beberapa kali diajak berkomunikasi oleh sejumlah Parpol. Namun, komunikasi tersebut menurutnya bukan komunikasi yang serius apalagi formal sesuai dengan aturan masing-masing partai.
“Sebenarnya kalau secara formalistik belum ada, karena kan mereka juga pasti punya mekanisme di kepartaian. Saya ini orang birokrat bukan politisi, dan saya yakin masing-masing partai punya anggaran dasar dan rumah tangganya sendiri,” ujar Nanang saat ditemui di Puspemkot Serang, Kamis (18/8).
Nanang juga mengakui apabila komunikasi yang beberapa kali dilakukan oleh sejumlah Parpol tersebut, masih sebatas obrolan ringan dan candaan semata. Sementara untuk kedekatannya dengan Parpol pun menurutnya hanya sebatas rekan kerja.
“Jadi sampai saat ini semua hubungan dengan seluruh pimpinan partai saya sangat baik-baik sekali. Dengan PAN, kebetulan pak Walikota, PPP pak Wakil, dengan Gerindra pak Budi sangat baik. Ada Roni Alfanto, bu Ratu Ria, begitupun dengan PKB dan PDIP. Saya sih menganggapnya hal itu bagian dinamika pada saat kita ngobrol setelah rapat, suka bercanda. Saya menganggapnya itu adalah bagian dari dinamika obrolan saja,” katanya.
Ia secara pribadi pun mengaku jika saat ini masih belum ada pikiran untuk maju pada kontestasi Pilkada 2024 nanti. Namun, tidak menutup kemungkinan pula ke depan ia akan berubah pikiran, dan memantapkan diri untuk maju berkontes.
“Biarkanlah proses itu berjalan sebagaimana mestinya, karena sesungguhnya ke depan itu kita tidak tahu. Tapi sampai saat ini tidak ada keseriusan saya untuk mencalonkan, entah kalau dicalonkan. Tapi kalau dicalonkan juga tidak ada juga partai yang serius ke saya, dan saya harus akui secara jujur, jangan sampai berita di luar bias,” ungkapnya.
Apalagi, ia yang memang birokrat tulen dan saat ini menjabat sebagai Panglima ASN, harus bisa menjaga marwah dari jabatan serta birokrasi yang ia pimpin. Jika ia memproklamirkan diri bakal maju pada kontestasi Pilkada nanti, maka dikhawatirkan akan terjadi perpecahan di tubuh ASN Pemkot Serang.
“Kalau belum apa-apa sekarang saya sudah punya agenda pribadi untuk pencalonan, saya khawatir. Karena jabatan Sekda ini harus bisa menjaga marwah birokrasi. Saya juga khawatir ASN saya terkotak-kotak, saya tidak mau itu terjadi,” ungkapnya.
Saat ini, ia berkomitmen untuk konsisten menjalankan amanahnya sebagai Sekda Kota Serang, hingga akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Serang. Apalagi sejumlah PR pembangunan yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), masih harus pihaknya selesaikan.
“Yang ada dalam pikiran saya sekarang, bagaimana menuntaskan janji-janji politik pak Wali dan pak Wakil itu selesai di tahun 2023, seperti infrastruktur, pelayanan dasar, Mall Pelayanan Publik, itu kan bagian dari janji politik beliau yang tertuang di dalam RPJMD,” ucapnya.
Mengenai keterlibatan Geng Korsa dalam upaya pencalonan dirinya, Nanang mengaku bahwa hal itu sebenarnya biasa. Karena, jebolan dari kampus manapun akan memiliki ikatan emosional dengan sesama, terlebih jika bekerja pada satu lingkungan yang sama. Namun ia mengaku, akan sangat melacurkan organisasi alumni jika harus melibatkannya dalam politik praktis.
“Di kami namanya IKAPTK (Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan). Kebetulan saya ketuanya. Saya terlalu melacurkan diri kalau organisasi yang saya sangat hormati, dibawa ke politik walaupun secara pribadi. Secara pribadi, intinya tidak ingin ada organisasi itu dibawa ke kancah politik. Karena memang di organisasi IKAPTK itu non-partisan, tidak boleh berpartai dan tidak terafiliasi partai,” ucapnya.
Wahyu Nurjamil saat dikonfirmasi, mengatakan bahwa isu mengenai bakal majunya ia pada kontestasi Pilkada nanti, mungkin saja lantaran sejumlah pihak melihat dirinya sangat aktif dalam mengurus organisasi Kesti TTKKDH.
“Memang begini, mungkin orang melihat pergerakan saya di organisasi itu masif. Padahal tujuan pergerakan saya di organisasi itu untuk lebih kepada bagaimana mengembalikan marwah dan kebanggaan organisasi dan anggotanya,” ujarnya saat ditemui BANPOS, Kamis (18/8).
Menurut Wahyu, masifnya dia pada organisasi Kesti TTKKDH tidak dapat dipungkiri menjadi sorotan berbagai pihak. Namun ia mengatakan, aktifnya gerakan dia dalam mengurus Kesti TTKKDH tidak serta merta membuat dia layak untuk maju sebagai Calon Walikota Serang.
“Kalaupun dari itu ada efek bahwa saya mempunyai maksud dan tujuan sebagai salah satu cara untuk mengikuti kontestasi, ya saya aminkan saja. Karena kan prinsipnya, tidak cukup mengandalkan organisasi untuk bisa ikut kontestasi. Harus ada elektabilitas, popularitas dan juga yang pasti punya kendaraan,” terangnya.
Akan tetapi, Wahyu tidak membantah jika mungkin saja ia nantinya bakalan maju untuk mencalonkan diri sebagai Walikota Serang. Sebab, masih banyak proses yang harus dilalui. Dan yang terpenting, saat ini dia masih fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala DPK Kota Serang.
“Itu kan proses. Kenapa saya bilang itu proses, untuk ikut kontestasi itu banyak variabelnya. Harus punya kendaraan, punya calon pasangan, punya elektabilitas, punya popularitas. Kita juga tahu yang namanya kontestasi itu perlu biaya. Nah itu nanti akan terlihat pada prosesnya, sampai nanti pada titik waktu pendaftaran,” katanya.
Wahyu juga mengaku apabila sampai pada pembukaan pendaftaran ternyata dia tidak memenuhi variabel yang ada, maka tidak jadi masalah. Sebab, pengabdian dirinya masih dapat terus berlanjut untuk Kota Serang.
“Kalau misalkan nanti dari semua variabel itu ada yang tidak terpenuhi, ya saya akan tetap mengabdi saja. Karena mengabdi itu kan tidak harus menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. Dimanapun kita bisa mengabdi,” ungkapnya.
Sementara mengenai isu bahwa tengah terjadi ‘pertarungan’ antara dirinya dengan Nanang dalam memperebutkan restu Geng Korsa agar dapat maju sebagai Calon Walikota Serang, menurutnya yang menjadi fokus bukanlah itu.
“Kalau dari saya begini, ini menunjukkan bahwa almamater dari IPDN memiliki dua nama yang bisa berkontestasi di Pilkada. Ini merupakan bagian dari penghargaan, artinya kinerja kita mungkin terpakai, disukai dan diakui oleh masyarakat,” tuturnya.
Ia pun meyakini bahwa geng Korsa nantinya tidak akan turut campur secara kelembagaan dalam kontestasi Pilkada, meskipun dia dan Nanang maju untuk turut serta. Sebab, Geng Korsa memiliki doktrin untuk patuh dan taat terhadap pimpinan, siapapun itu.
“Almamater mungkin juga tidak ada dukung mendukung begitu, karena bagi kami siapapun pimpinannya, kita harus bekerja untuk pimpinan dalam bentuk loyalitas, dalam bentuk prestasi, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan bisa memberikan warna,” ungkapnya.
Adanya fenomena gerakan politis dari Geng Korsa tersebut menurut pengamat politik dan juga akademisi Untirta, Leo Agustino, sebagai hal yang lumrah. Bahkan menurutnya, hal itu justru menyuburkan demokrasi di Indonesia.
“Majunya seseorang dalam pemilihan Kepala daerah tidak pernah dilarang dalam konstitusi. Justru hal ini menyuburkan demokrasi. Di mana demokrasi terkait dengan adanya alternatif pilihan saat Pemilihan Kepala Daerah,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Ia mengatakan, semangat Korsa yang dibawa oleh para Purna Praja pun sah-sah saja dilakukan. Namun ia menuturkan, tentu lebih baik bagi para ASN dan juga Purna Praja untuk dapat fokus pada pelayanan publik saja, tidak memikirkan politik dan jabatan.
“Berkomitmen atas nama almamater untuk maju dalam Pilkada juga sah-sah saja. Tapi dari itu semua, tentu saya tetap berharap ASN atau PNS di Kota Serang, khususnya kawan-kawan alumni IPDN, yang merupakan pelayan publik tetap berkomitmen melayani warga. Bukan memikirkan jabatan (politik),” katanya.
Selain itu, imbas dari terlibatnya Geng Korsa dalam politik praktis dikhawatirkan dapat menimbulkan perpecahan di dalam tubuh ASN di Pemkot Serang. Hal itu yang harus dipastikan tidak terjadi jika memang semangat Korsa bakal dikedepankan pada Pilkada nanti.
“Jangan sampai esprit de corps yang sedang digalang oleh kawan-kawan alumni IPDN, memecah belah kerukunan kerja di dalam pemerintahan. Kekhawatiran saya, karena sudah terbentuk blocking politik seperti ini akan terjadi polarisasi di dalam pemerintahan. Ini berbahaya sebab ASN bukanlah aktor politik,” ucapnya.
Terakhir, ia menyayangkan lemahnya kaderisasi yang dilakukan oleh Parpol, sampai-sampai harus mengincar para birokrat untuk maju pada kontestasi Pilkada. “Hal yang disayangkan lainnya adalah kaderisasi partai yang kurang optimal sehingga mereka memajukan non-kader,” tandasnya. (DZH/ENK)
Tinggalkan Balasan