JAKARTA, BANPOS – Senayan masih menyoroti kasus suap dalam penerimaan mahasiswa baru yang menimpa Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof. Dr. Karomani. Menguat desakan menghapus seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur mandiri.
Anggota Komisi X DPR Nuroji tak heran ada rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tertangkap tangan menerima uang suap terkait penerimaan mahasiswa baru. Sebab, sudah cukup lama terdengar jalur mandiri ini kerap disalahgunakan oknum pejabat di PTN untuk mendapat keuntungan.
“Kami sebetulnya sudah dengar lewat kabar burung, lewat angin sepoi-sepoi, cuma memang tidak bisa membuktikan. Jadi, ini rektor (Rektor Unila, red) cuma apes saja,” kata Nuroji di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.
Anggota Komisi X DPR Djohar Arifin Husin menyoroti ketimpangan anggaran belanja negara antara PTN dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Diharapkan, belanja tahun depan untuk PTS bisa ditingkatkan yang saat ini cuma 6 persen, menjadi 10 sampai 20 persen.
“75 persen mahasiswa itu kan di PTS tapi anggarannya cuma 6 persen. Jadi 94 persen di PTN,” katanya.
Karena itu, dia menilai menjadi rektor di PTN paling enak. Sebab, tidak dipusingkan dengan manajemen, masyarakat pun berlomba-lomba masuk ke PTN.
Kontras dengan rektor di PTS yang justru setelah menjadi rektor harus mikir banyak hal. Mulai dari gaji dosen, gaji pegawai, listrik termasuk mahasiswa yang berminat masuk.
“Jadi (rektor) PTN enak kali. Tidur pun mahasiswanya bisa datang. Dosen digaji negara dan bikin masalah pula lagi. Jadi seperti kata teman (Nuroji, red), sial saja ini. Praktiknya sudah maklum tapi tidak bisa nangkapnya, hal biasa ini,” ujarnya.
Makanya, dia usul agar seleksi penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri ini dihentikan saja. Sehingga semua proses penerimaan dilakukan melalui Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau UMPTN.
“Kalau tidak bisa disetop, tesnya samakan dengan UMPTN. Samakan. Jatahnya, misalnya fakultas ekonomi 200 orang, selebihnya berapa mau diambil. Inilah yang jadi mandiri,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf mendesak jalur mandiri PTN dihapus saja dan diganti dengan tes seleksi resmi yang bisa dilaksanakan bertahap dengan biaya semester progresif. Sehingga penerimaan mahasiswa ini jelas dan terukur.
“Tidak terjadi lobi-lobi bawah tangan. Dan transparan penggunanya. Tak hanya di dalam penerimaan mahasiswa baru, namun juga dalam proses kelulusan, memperoleh gelar akademik, maupun dalam kenaikan pangkat di lingkungan PTN,” jelas Dede.
Dede mengatakan, penerimaan mahasiswa jalur mandiri ini adalah kebijakan affirmasi kepada PTN untuk mahasiswa atau calon mahasiswa baru dengan kebutuhan khusus.
Misalnya, dari daerah tertinggal, mahasiswa tidak mampu, atau terkendala persoalan lainnya. Namun, kebijakan ini tercoreng oleh oknum pejabat yang memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya.
Anggota Komisi X DPR Putra Nababan meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim membuat sistem penerimaan mahasiswa jalur mandiri yang transparan dan melalui online yang tertata dengan baik.
Sistem ini harus dimulai sejak proses seleksi, ujian, pengumuman mahasiswa yang lulus, pendaftaran ulang himgga proses pembayaran.
Seluruhnya harus dibuat terang benderang untuk menghidari adanya oknum yang menyalahgunakan proses penerimaan jalur mandiri ini untuk kepentingan pribadi.
“Ini harus cepat dan menjangkau 122 PTN di seluruh Indonesia. Jadi Mas Menteri, tolong segera bertindak demi Indonesia,” pintanya. (RMID)
Tinggalkan Balasan