JAKARTA, BANPOS – Tanda-tanda harga BBM akan naik semakin jelas dan semakin dekat. Salah satunya, Presiden Jokowi sudah menyiapkan dana Rp 24 triliun sebagai bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak kenaikan BBM.
Keputusan menyiapkan dana bansos sebesar Rp 24 triliun itu, diambil dalam rapat khusus, di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Rapat dipimpin langsung Jokowi. Yang hadir adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Seskab Pramono Anung.
Rapat berlangsung serius. Berbagai catatan dan hitung-hitungan angka, menumpuk di atas meja. Laptop yang dibuka Budi Gunawan, Perry Warjiyo, dan Luhut, juga menunjukkan data-data. Dalam pengarahannya, Jokowi juga membeberkan data-data yang dimilikinya.
“Pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantuan sosial tambahan kepada masyarakat, sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun. Saya berharap, bantuan sosial ini dapat meringankan beban masyarakat yang dihadapkan pada tekanan berbagai kenaikan harga,” ucap Jokowi.
Rencananya, Pemerintah akan menyalurkan Rp 12,4 triliun dalam bentuk bansos sebesar Rp 150 ribu yang diberikan 4 kali kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Kemudian, Rp 9,6 triliun disalurkan kepada 16 juta pekerja yang gajinya di bawah Rp 3,5 juta per bulan, masing-masing Rp 600 ribu.
Bantuan juga tidak hanya diberikan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan. Menurut Jokowi, Pemerintah Daerah akan menggunakan anggaran 2 persen dari dana transfer umum: Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, dalam bentuk subsidi transportasi. “Dana Rp 2,17 triliun ini, disalurkan untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, sampai nelayan,” ucap Jokowi.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menguatkan tanda-tanda kenaikan BBM ini. “Kami sekarang berencana menyesuaikan harga (BBM),” ucapnya, di forum RSIS Distinguished Public Lecture: Indonesia, Singapore, ASEAN and the New Asian Landscape, di Singapura, kemarin.
Menurut Airlangga, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan jaminan sosial untuk warga kecil yang terimbas kenaikan harga BBM. “Jadi, kami merilis program untuk jaminan sosial dan ketika sebanyak 40 persen warga yang membutuhkan dukungan telah didukung, kami akan menyesuaikan harga dari minyak,” ungkap Airlangga.
Sri Mulyani berharap, tiga tambahan bansos ini bisa mengurangi beban masyarakat dampak kenaikan sejumlah harga komoditas. Selain juga bansos tersebut diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan.
Ketiga bansos itu, akan mulai dicairkan pekan depan. Apa saja bansos itu? Pertama, BLT pengalihan subsidi BBM ini diberikan kepada 20,65 juta kelompok masyarakat atau keluarga masyarakat. BLT ini sebesar Rp 150 ribu dikalikan 4 kali, sehingga total setiap penerima akan mendapat Rp 600 ribu. BLT yang akan disalurkan lewat Pos Indonesia ini akan dibayarkan dalam 2 termin, masing-masing Rp 300 ribu.
Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Besaran BSU yang diberikan per orang Rp 600 ribu dan dibayarkan satu kali. Ketiga, bansos dari Pemda yang akan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp 2,17 triliun.
Usai mengalihkan subsidi BBM, dan memberikan bansos, Pemerintah juga bakal lebih fokus meningkatkan ketahanan energi nasional dengan meninggalkan energi fosil. Pasalnya, Indonesia masih memiliki potensi energi baru dan terbarukan (EBT) mencapai lebih dari 3 ribu gigawatt yang berasal dari surya, hidrogen, bioenergi, biomassa, panas bumi, dan juga sumber daya laut.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, kebijakan ini merupakan sinyal kenaikan BBM. “Pemerintah kan khawatir kalau BBM subsidi naik, inflasi naik, daya beli bisa merosot. Jadi, bisa ditebak sepertinya akan ada kenaikan harga BBM dalam waktu dekat, maupun pembatasan penggunaan BBM subsidi secara ketat,” ulasnya.
Mengenai jumlah bansos, Bhima memandang, masih terlalu kecil. Dia juga menyarankan Pemerintah tidak hanya fokus pada tambahan bansos untuk orang miskin, atau 40 persen kelompok pengeluaran terbawah. Kelas menengah rentan yang jumlahnya 115 juta orang, perlu dilindungi.
Kata Bhima, para pekerja yang upah minimumnya cuma naik 1 persen perlu dibantu dengan skema BSU. Namun, nominalnya harus lebih besar dibanding 2020-2021. Begitu juga dengan UMKM, perlu diberikan dana kompensasi. Misalnya, subsidi bunga KUR dinaikkan 2 kali lipat, diberi bantuan permodalan. “Harga BBM bersubsidi naik, semua bisa kena dampaknya. Bahkan yang selama ini tidak menggunakan subsidi juga ikut kena inflasi,” kata Bhima.
Permasalahan berikutnya, kata Bhima, adalah kecepatan pencairan bansos kompensasi BBM. Kalau harga BBM naik, tapi bansos baru dihitung, belum 100 persen cair, efeknya sudah bisa menurunkan konsumsi rumah tangga. Karena bansos seringkali bermasalah soal pendataan dan kecepatan eksekusi. Misalnya, BBM mau naik September, idealnya bansos sudah cair akhir Agustus. (RMID)
Tinggalkan Balasan