JAKARTA, BANPOS-Antisipasi dampak perubahan iklim dalam bentuk ancaman banjir pasang atau rob memerlukan langkah terukur dan membutuhkan intervensi banyak pihak.
“Dampak perubahan iklim global di tanah air harus menjadi kepedulian semua pihak. Ancaman rob di kawasan-kawasan pesisir harus segera diantisipasi dengan langkah nyata yang didukung semua pihak,” kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/11).
Dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (3/11), pakar dari Zurich Flood Resilience Alliance Mercy Corps Indonesia Arif Ganda Purnama mengungkapkan perlu intervensi sejumlah sektor untuk menghadapi ancaman banjir pasang atau rob yang semakin besar sebagai dampak perubahan iklim, termasuk adaptasi kawasan yang terkait tata ruang dan infrastruktur.
Ancaman terjadinya rob di kawasan pesisir pantai Utara Jawa semakin besar dengan terdeteksinya penurunan permukaan tanah yang terjadi terus menerus setiap tahun. Kondisi penurunan permukaan tanah terparah terjadi di pantai Utara Jawa di wilayah Jawa Tengah.
Menurut Lestari, yang merupakan Wakil Ketua MPR RI koordinator bidang penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah itu, masukan dari sejumlah pihak harus mendorong kewaspadaan para pemangku kepentingan dalam menghadapi dampak perubahan iklim global di daerah masing-masing.
Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat sejumlah alternatif langkah antisipasi harus segera dijajaki untuk dipertimbangkan dalam mengatasi potensi ancaman yang akan terjadi.
Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap para pemangku kepentingan di daerah segera mempersiapkan warga yang berpotensi terdampak agar mampu beradaptasi lewat pemahaman berbagai langkah mitigasi.
Di sisi lain, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, mendorong pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi dengan baik dalam mempersiapkan infrastruktur untuk pengendalian rob di pesisir pantai Utara Jawa.
Dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi hingga awal 2023, tegas Rerie, harus menjadi kepedulian semua pihak untuk menekan ancaman kerusakan yang berpotensi terjadi di sejumlah sektor.(PBN/RMID)
Tinggalkan Balasan