SENAYAN, BANPOS – Senayan meminta Pemerintah tidak gegabah memutuskan kebijakan impor beras untuk memenuhi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang lagi seret. Ini akibat tingginya harga gabah di tingkat petani.
Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, produksi be¬ras sepanjang Oktober hingga Desember tahun 2022 bisa mencapai 5,9 juta ton. Jika perkiraan produksi ini terealisasi, total produksi beras untuk tahun ini bisa mencapai 32,07 juta ton.
“Jika kebijakan impor beras diambil, jelas bertolak bela¬kang dengan data BPS. Jadi, di mana relevansinya impor (beras) itu jika data yang ada justru menyatakan ketersediaan cu¬kup terjaga bahkan berlimpah,” tanya anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto, kemarin.
Politisi PDI Perjuangan ini mempertanyakan klaim Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) soal cadangan beras di luar negeri. Direktur Utama Bulog Budi Waseso menyatakan, pihaknya memiliki stok atau cadangan beras di luar negeri sebesar 500 ribu ton.
Darmadi menilai, pernyataan tersebut seakan menyiratkan ke¬mungkinan Bulog akan melaku¬kan impor beras. “Pernyataan tersebut seperti sinyal bahwa Bulog kemungkinan akan im¬por guna menutupi defisit cadangan beras milik pemerintah,” ujarnya.
Bendahara Umum Megawati Institute ini meminta Bulog bersikap jujur dalam menjelas¬kan secara detail dan logis, jika memang Pemerintah terpaksa harus melakukan importase beras. Begitu juga soal klaim cadangan beras di luar negeri agar tidak menimbulkan inter¬pretasi negatif di publik.
“Apakah beras milik kita itu terus disimpan di gudang milik negara lain. Apakah penyimpanan melalui skema kontrak yang jelas dan bisa dipertang-gungjawabkan. Seperti apa bunyi kontraknya? Jangan absurd gitu semestinya,” tegasnya.
Darmadi juga mengingatkan Bulog punya komitmen kuat ter¬hadap apa yang sudah digariskan Pemerintah. Apalagi, Presiden Jokowi dalam berbagai kesem¬patan dengan lugas menyatakan, stok beras aman, setidaknya sampai akhir tahun ini.
Bahkan Presiden bangga, Pemerintah tidak impor selama tiga tahun terakhir ini.
“Kalau ternyata Bulog malah mau impor justru terkesan seperti mengkoreksi ucapan Jokowi. Jangan merusak kebanggaan Pak Jokowi!” tandas pakar ekonomi kerakyatan itu.
Darmadi menjelaskan, Bulog didesain sebagai lembaga atau kepanjangan tangan Pemerintah untuk memastikan stok beras terjaga. Kalau pada akhirnya yang terjadi adalah impor beras, tentu ada yang keliru terkait tata kelola Bulog selama ini.
“Bagaimana mau mengimple¬mentasikan konsep swasem¬bada pangan, jika lembaga yang diberikan amanah tersebut kurang kreatif dan diduga mau mengandalkan impor,” heran Darmadi.
Darmadi kembali menegaskan, pangan merupakan urusan sangat vital, sehingga perlu komitmen dan kreativitas yang mumpuni dari stakeholder terkait.
Dia lalu mengutip pernyataan Presiden Soekarno, bicara pangan berarti bicara hidup matinya suatu bangsa. Pesan tersebut sangat jelas menyatakan bahwa pangan memiliki peran vital dalam kehidupan bangsa dan negara ini.
“Bagaimana mau memahami konsep Berdiri di Atas Kaki Sendiri (Berdikari) yang digelorakan Bung Karno kalau pemimpin-pemimpin bangsa ini malas berpikir, dan diduga akan ambil jalan pintas dalam hal ini impor beras,” tegasnya
Terakhir, Darmadi menyarankan Bulog melakukan kalku¬lasi secara matang terkait urusan perberasan. Semua opsi masih bisa ditempuh kecuali opsi impor yang tidak menggambarkan spirit swasembada pangan itu.
“Negeri ini Gemah Ripah Loh Jinawi, masa urusan beras masih impor. Malu kita kalau terus begini,” tegasnya.(RM.ID)
Tinggalkan Balasan