SERANG, BANPOS – Kritik yang dilontarkan oleh Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas) terkait dengan maraknya pungutan liar di Kota Serang, direspon positif oleh Pemkot Serang. Pemkot Serang mengaku sudah banyak melakukan perbaikan terkait dengan hal itu.
Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa pungli yang terjadi di sejumlah sektor memang menjadi salah satu lubang kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) Kota Serang. Sehingga, pihaknya telah memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan pembenahan.
“Iya itu kan salah satu kebocoran PAD yah. Makanya perlu inovasi dari dinas terkait untuk diteliti lebih benar, dimana bocornya dan bagaimana bisa untuk menutupi bocornya,” ujarnya usai mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD Kota Serang, Senin (9/1).
Ia mengatakan, OPD terkait, khususnya penghasil PAD harus benar-benar teliti dalam melakukan penarikan pendapatan. Karena jika tidak teliti, maka potensi pendapatan daerah akan terus menerus berkurang akibat adanya tindakan pungli.
“Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan PAD itu harus benar-benar teliti dari bawah sampai atas. Sehingga kalau memang setorannya itu Rp1 juta tapi ketika sampai ke pemerintah hanya Rp500 ribu, itu tidak boleh, tidak bisa seperti itu,” tuturnya.
Syafrudin mengatakan, para anak buahnya harus lebih cermat untuk mencari, sebenarnya apa yang salah dan apa kelemahan dalam sistem mereka. Dengan demikian, potensi kebocoran itu pun dapat diantisipasi.
“Memang itu sudah saya perintahkan kepada dinas terkait. Dinas Perhubungan misalnya, untuk segera membenahi terkait dengan pelaksanaan perparkiran di Kota Serang agar tidak bocor lagi,” kata Syafrudin.
Saat ini, pelaksanaan perparkiran di Kota Serang menurutnya sudah cukup baik karena sudah dilakukan sejumlah pembenahan. Pembenahan tersebut diantaranya tidak sepenuhnya menyerahkan titik parkir di Kota Serang, kepada juru parkir.
“Jadi sistemnya sekarang seperti ini, setiap lokasi itu ada petugas Dinas Perhubungan. Jadi petugas Dinas Perhubungan itu akan membawahi para juru parkir, jadi tidak hanya juru parkir saja yang ada di lokasi. Untuk PKL akan segera dibenahi,” tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Hamas, Dzikri Wahyudin, mengatakan bahwa Kota Serang sejak berpisah dengan Kabupaten Serang pada 2007 lalu, terus berupaya untuk merealisasikan cita-cita untuk mensejahterakan warganya.
Akan tetapi, selama itu pula kesejahteraan masyarakat sulit terealisasi. Dia menilai, hal itu lantaran maraknya praktik pungli di Kota Serang. Selain memberatkan masyarakat yang menjadi korban pungli, praktik itu juga bikin pendapatan asli daerah (PAD) Kota Serang ‘boncos’.
“Hasil kajian ilmiah Hamas, kami melihat masih banyak kebocoran pendapatan yang harusnya masuk ke kas daerah tapi malah masuk pada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hasil observasi kami di lapangan menemukan banyaknya perilaku pungli di lingkungan pasar, parkiran kendaraan,” katanya.
Ia menuturkan bahwa berdasarkan kajian pihaknya, terdapat banyak pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan bukan pada tempatnya. Para PKL itulah yang dijadikan sebagai objek pungli dari para oknum-oknum tersebut.
Secara tegas, Dzikri menuturkan bahwa jatah-jatah pungli yang diambil oleh para oknum itu, seharusnya dapat dimaksimalkan untuk menjadi pendapatan daerah. Dengan demikian, pembangunan di Kota Serang dapat lebih baik lagi.(DZH/PBN)
Tinggalkan Balasan