DPR Siap Dukung Presiden Realisasikan Target Penyelesaian Kereta Makassar-Manado Pada 2024

JAKARTA, BANPOS – Pekerjaan kereta api Makassar-Pare-pare sudah masuk tahap uji coba melayani penumpang. KA Sulawesi Selatan ini direncanakan akan dibangun sepanjang 145 Km dengan rute sepenuhnya dari Makassar ke Pare-pare.
Kini, KA Sulsel yang dibangun di era Presiden Joko Widodo alias Jokowi ini sudah terbangun sepanjang 84 km yang melintasi Stasiun Mandai Maros dan Stasiun Garongkong Barru.
Presiden Jokowi juga menargetkan kereta api pertama di Sulawesi itu bisa tersambung antara Makassar di Sulsel hingga Manado di Sulawesi Utara.
Menanggapi keinginan Presiden Jokowi ini, Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah mengatakan, target presiden untuk menyambungkan KA dari Makassar ke Manado sangat tepat.
Sebab, KA merupakan alat transportasi yang efektif dan murah untuk diakses oleh masyarakat.
“Kita tentu apresiasi, kita berharap justru di setiap pulau itu terjadi konektivitas, ada angkutan kereta api karena itu adalah angkutan massal yang paling efektif, efisien dan terjangkau oleh masyarakat serta tidak menimbulkan kemacetan dan lain sebagainya,” kata Neng Eem kepada wartawan, Senin (30/1).
Neng Eem berharap, target Presiden Jokowi untuk menghubungkan KA dari Makassar ke Manado selesai sebelum tahun 2024.
“Jadi kalau ini kemudian bisa terwujud sebelum masa periode Jokowi habis, itu alangkah bahagianya kita seperti itu,” ucapnya.
Menurut politisi PKB ini, salah satu cara agar target presiden ini mencapai target di tahun 2024 adalah keberpihakan anggaran dan dukungan politik.
Dukungan politik, kata Neng Eem agar bisa mendorong alokasi APBN untuk mewujudkan target pembangunan KA tersebut.
Pertama, yang paling utama itu kan sebenarnya anggaran, harus ada dorongan politik untuk mendorong agar APBN dialokasikan untuk bisa mewujudkan itu. Kedua, secara teknis biasanya masalah lahan.
“Pembebasan lahan dan sebagainya Itu yang harus clear and clean, karena itu biasanya suka lama tuh masalah itu jadi itu harus pastikan,” ingatnya.
Anak buah Muhaimin Iskandar itu mengakui, pembebasan lahan selalu menjadi masalah utama dalam pembangunan infrastruktur, baik itu jalan tol maupun jalur kereta api.
Untuk itu, jika masalah pembebasan lahan telah selesai, maka target presiden akan terealisasi pada 2024 dengan dukungan politik yang kuat.
“Seperti biasanya sih masalah pembangunan itu rata-rata masalah yang dikenakan itu pembebasan lahan, biasanya agak lama penyelesaiannya. Nah kalau sudah selesai pembangunan bisa segera dilaksanakan, kalau APBN kan untuk mengajukan tinggal political will dari pemegang kebijakan, dari Presiden dan dari DPR itu aja. Yang membuat lama hal yang teknis itu biasanya jadi hambatan dan tantangan,” jelasnya.
Neng Eem pun mengakui, fokus Komisi V DPR RI saat ini adalah mengutamakan program-program infrastruktur yang dibangun saat ini, termasuk pembangunan jalur kereta api di Sulawesi.
Namun, Neng Eem mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan tanggungjawab mereka kepada masyarakat.
“Jadi APBN kita memang satu fokus, kita sih berharap memang program-program infrastruktur itu juga penting, kalau memang tetap harus yang janji-janji politik harus diwujudkan, tetapi dengan tidak mengurangi sisi-sisi kemanusiaan,” ungkapnya.
Misalnya, jangan sampai hal-hal yang untuk paling urgent kebutuhan dasar manusia kemudian terkurangi oleh program itu.
“Kalau memang itu bisa terpenuhi kebutuhan dasar manusia, masalah kesehatan, pendidikan itu bisa dipenuhi sangat bagus, kemudian itu saya kira juga harus diwujudkan,” tutup Neng Eem.(RMID)