SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, menyebut bahwa calon Investor di Kota Serang hanya bisa memberikan janji tanpa realisasi, alias ‘Amis Jambu’. Lantaran, sejak dibukanya akses bagi Investor di Kota Serang sejak tahun 2020, hingga sampai saat ini belum ada Investor yang berusaha di Kota Serang meski sudah dimudahkan perizinannya. Sementara itu diketahui bahwa berdasarkan realisasi investasi di Banten, Kota Serang berada di posisi buncit dari daerah lainnya.
Syafrudin mengakui, hal itu juga yang membuat Kota Serang dipandang belum layak menjadi Ibukota Provinsi Banten. Bahkan menurutnya, Kota Serang ini tidak layak menjadi Ibukota, karena hal ini hanya menjadi tuntutan dari terbentuknya Provinsi Banten.
“Kami membuka untuk Investor dari tahun 2020. Sampai sekarang belum ada yang minat, amis jambu. Memang sewajarnya orang menilai seperti itu (kurang layak jadi Ibukota), karena memang Kota Serang itu keberadaannya bukan belum layak, kalau menurut saya memang tidak layak,” ujarnya, Selasa (14/2).
Ia mengungkapkan bahwa kalau mau menjadi Ibukota Provinsi, kondisinya tidak seperti saat ini. Menurutnya, dipandang belum layak menjadi Ibukota bukan dari sisi infrastruktur, jalan, kesehatan maupun pendidikan.
“Kota Serang ini dituntut untuk menjadi Ibukota Provinsi karena adanya pembentukan provinsi. Sampai sekarang belum ada investor yang datang, makanya kalau menurut saya memang investor itu harus diundang ke sini atau didatangkan ke sini, kemudian segala perizinan kita permudah,” jelasnya.
Syafrudin menjelaskan, pihaknya telah melakukan upaya untuk mengundang investor. Kata dia, aturan pada RTRW bahwa sudah bisa membangun gedung 30 lantai masyarakat Kota Serang, sebelumnya di Kota Serang hanya diperbolehkan membangun gedung dengan ketinggian maksimal 5 lantai.
“Tapi belum ada (investor) yang masuk. Termasuk pasar lama, jadi yang membuat tidak pantas jadi Ibukota itu investornya yang belum siap datang ke Kota Serang,” ucapnya.
Ia menyampaikan, ada wilayah yang ditetapkan untuk menjadi wilayah industri berdasarkan RTRW seperti di Kecamatan Walantaka dan Kasemen. Meskipun demikian, untuk menunjang hal itu perlu dukungan dari Pemprov Banten dalam rangka fasilitasi akses jalan dengan betonisasi.
“Itu kan yang menunjang sebenarnya jalan provinsi dan jalan pusat. Kalau jalan provinsi umpamanya di Kasemen-Pontang, itu kan yang menunjang harus seperti itu atau Kasemen-Kramatwaktu, nah kita mah sudah menyiapkan lahan,” jelasnya.
Syafrudin mengungkapkan, dalam hal pembangunan, Perda untuk RTRW dinilai lambat. Sebab, dalam waktu dekat ini baru disahkan bahwa Investor bisa membangun gedung dengan ketinggian 30 lantai dari yang sebelumnya hanya 5 lantai.
“Tidak mungkin kelihatan mewah lah kalau hanya 5 lantai. Nah itu yang menjadi pertanyaan masyarakat luar itu kenapa kok Kota Serang bisa seperti itu (tidak layak jadi Ibukota), ini Perdanya lambat, diusulkan itu semenjak saya menjadi Walikota,” tuturnya.
Ia mengaku, yang membuat Kota Serang nampak tidak seperti Ibukota, lantaran tidak memiliki gedung pencakar langit. Namun, dari sisi akses jalan dan fasilitas infrastruktur jalan, ia mengklaim semua sudah memadai seperti halnya Ibukota Provinsi pada daerah lainnya.
“Sebenarnya tidak ada gedung 30 lantai, memang kayak bukan ibukota. Tidak ada gedung pencakar langit, kalau dari sisi jalan itu sama semua juga,” ujarnya.
Ditambah lagi dengan kawasan kumuh di mana-mana. Syafrudin mengatakan, wajah Kota Serang yang didapuk sebagai ibukota, dari mulai keluar tol Serang Timur sampai jalan protokol, masih ada rumah-rumah yang tidak sedap dipandang mata, dan banyak pemandangan rumah yang biasa-biasa saja.
“Di Ciceri saja coba lihat, itu belum ada Investor yang bisa membangun di daerah-daerah protokol itu yang setinggi 30 lantai,” katanya.
Politisi PAN ini menyampaikan, selama ini perhatian dari Pemprov Banten kurang ke Kota Serang. kata dia, semestinya dengan terbentuknya Provinsi Banten dan adanya tuntutan Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi, hal itu menjadi tanggung jawab provinsi dan pusat.
“Mustinya mah istimewa untuk Bankeu, ini malah lebih kecil. Perda pariwisata ini juga harus dipercepat, harus disusun. Jadi kalau posisi seperti ini, enggak ada yang bantu, 10 tahun lagi juga tetap enggak bisa (maju), apalagi APBD cuma Rp1,4 triliun, itu juga terlalu kecil dan itu malah termasuk gaji,” tandasnya.
Sementara itu, dalam Forum Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala DPMPTSP Banten, Virgojanti memaparkan bahwa realisasi target investasi Pemprov Banten, untuk di Kota Serang berada pada posisi terakhir, atau hanya menyumbang sebesar Rp313.810.800.000 dengan persentase 0,39 persen.
“Sementara yang tertinggi adalah Kota Cilegon yaitu sebanyak Rp 32.954.686.480.000, atau sebesar 41,08 persen,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Virgojanti juga menyampaikan bahwa secara prioritas nasional, Banten menjadi prioritas dalam program hilirisasi untuk industri kimia.(MUF/PBN)
Tinggalkan Balasan