Sukses Genjot Aset BUMN, Erick Thohir Dipuji Bos Banggar DPR

JAKARTA, BANTEN – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengapresiasi berbagai capaian yang ditorehkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dia menilai, di bawah kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir, aset BUMN tumbuh menakjubkan.
“Atas tata kelola yang kian baik, aset BUMN meningkat. Dari Rp 8.978 triliun pada tahun 2021, menjadi Rp 9.867 triliun pada 2022. Atau tumbuh Rp 889 triliun dalam kurun setahun. Ini adalah pertumbuhan aset yang menakjubkan,” kata Said Abdullah di Jakarta, Rabu (15/2).
Merujuk data yang disampaikan Erick kepada DPR, Said mengatakan, BUMN mencatatkan kinerja gemilang pada 2022.
Pendapatan usaha BUMN pada 2022, mencapai Rp 2.613 triliun. Naik Rp 321 triliun dibanding 2021 sebesar Rp 2.292 triliun.
Laba BUMN 2022 tercatat Rp 303,7 triliun. Meningkat dari angka Rp 125 triliun pada tahun 2021.
“Melonjaknya laba BUMN menandakan berhasilnya Kementerian BUMN melakukan efisiensi usaha ke sejumlah BUMN. Salah satunya, melalui klasterisasi BUMN,” jelas Said.
Tak cuma itu. Aksi investasi BUMN pada 2022, sudah berjalan pada jalur yang tepat. Karena sudah lebih banyak mengandalkan modal perusahaan, tinimbang utang pendanaan.
“Rasio utang terhadap investasi pada tahun 2022, mencerminkan BUMN lebih sehat dibanding tahun 2021,” tambah politisi PDI Perjuangan itu.
Said mencatat, pada 2021, rasio utang terhadap investasi masih 36,2 persen. Tahun 2022, angka itu bisa diturunkan ke level 34,2 persen.
Dalam tiga tahun terakhir, BUMN juga memberikan kontribusi kumulatif yang besar terhadap negara dalam bentuk deviden, pajak, dan PNBP sebesar Rp 1.198 triliun.
Padahal, sepanjang 2020-2021, Indonesia sedang dihajar pandemi Covid-19.
Pada kesempatan yang sama, Said menyampaikan sejumlah masukan untuk tata kelola BUMN.
Dia bilang, sebagai badan usaha, BUMN harus mencari laba. Jangan sampai rugi karena tugas pelayanan publik, seperti yang dialami Perum Bulog pada 2021.
Saat itu, Bulog ditugaskan menjalankan misi stabilisasi harga bahan pangan pokok seperti beras, jagung, dan kedelai.
Begitu juga Pertamina dan PLN, yang masing-masing ditugaskan menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik bersubsidi.
Padahal, pemerintah telah menyalurkan berbagai program untuk pelayanan publik seperti subsidi, penempatan dana melalui obligasi pelayanan publik dan sebagainya.
“Karena nature-nya sebagai badan usaha, BUMN yang mengemban tugas pelayanan publik, hendaknya tetap mengedepankan aspek bisnis. Sehingga, kita tidak jumpai BUMN merugi karena penugasan pelayanan publik,” papar Said.
Said juga mengingatkan BUMN, untuk dapat beradaptasi dengan disrupsi dan perubahan iklim usaha. Agar tidak mengalami nasib seperti Pertani atau Sang Hyang Sri, yang merugi karena inefisiensi bisnis, beban bunga, dan perubahan kebijakan pemerintah dalam mekanisme pengadaan benih.
“Segenap dewan direksi dan komisaris hendaknya cermat dalam mengelola perusahaan, dengan tata kelola perusahaan (good corporate governance) yang baik, seperti sudah ditegaskan oleh Menteri BUMN Erick Thohir,” pesan Said.
Khusus BUMN infrastruktur, Said mengingatkan, agar tidak mengerjakan proyek tanpa studi kelayakan yang feasible.
Apalagi, sebagian proyeknya didanai dari utang. Itu sebabnya, Said menyarankan, agar kelayakan proyek dihitung lebih cermat. Supaya tidak menjadi beban, dan tidak membuat perusahaan berdarah-darah.
Said juga menyarankan BUMN, untuk memetik pelajaran berharga dari Garuda Indonesia, yang secara de facto telah bangkrut usai dibelit sejumlah persoalan.
Seperti ekspansi usaha yang gagal, direksi yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena skandal pengadaan barang, juga tumpukan hutang lantaran leasing pesawat jor-joran.
“Berkat sentuhan tangan dingin Menteri BUMN dan dukungan DPR, Garuda bisa kembali bangkit perlahan, dan melakukan restrukturisasi utangnya,” ucap Said.(RMID)