SERANG, BANPOS – Praktik baik dan kesesuaian program harus dilakukan guna mendukung pencapaian SDG’s di Provinsi Banten. Selain itu, kolaborasi multipihak jadi agenda penting untuk dilakukan, sehingga pencapaian SDG’s semakin baik.
Hal itu terungkap dalam workshop kolaboratif yang digelar oleh USAID Madani bersama dengan PATTIRO Banten dan Koalisi Masyarakat Sipil Banten, dalam guna berbagi praktik baik dan menyusun kesesuaian program untuk mendukung pencapaian SDG’s di Provinsi Banten.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD, Organisasi Masyarakat Sipil, swasta dan perguruan tinggi se-Provinsi Banten. Workshop itu menghadirkan Komisi I dan V DPRD Banten sebagai narasumber.
Selain itu, PPSW Pasoendan Digdaya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Forum Personalia Provinsi Banten pun menjadi narasumber kegiatan tersebut.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Dede Rohana, menyampaikan bahwa peran organisasi masyarakat sipil cukup strategis. Sebab itu, diharapkan kedepannya dapat lebih maksimal dalam melakukan kolaborasi.
“Saya sudah melihat bagaimana pemaparan capaian-capaian program dari masing-masing organisasi tadi. Tadi juga saya sudah mencatat apa saja yang bisa saya jadikan program kedepannya. Saya rasa Komisi V dapat mendorong adanya replikasi praktik baik tersebut,” ujar Dede Rohana saat menjadi narasumber dalam workshop tersebut, Rabu (1/3).
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Banten, Jazuli Abdillah menyampaikan praktik baik yang dilakukan oleh mitra utama MADANI, dapat didorong untuk direplikasi dan ditingkatkan. Oleh karena itu, dorongan tersebut akan didiskusikan dengan komisi yang membidangi mitra terkait.
“Namun, anggota dewan tidak bisa memaksakan aspirasi tersebut, karena ada OPD yang bertanggung jawab, tapi hal ini bisa didiskusikan dengan mitra komisi yang ada di DPRD,” jelas Jazuli.
Plt Kepala DPMD Provinsi Banten, Virgojanti, menyampaikan bahwa ada tujuh agenda pembangunan nasional serta tujuh agenda pembangunan desa yang dicanangkan dalam rangka mendukung SDG’s Desa. Untuk menjalankan agenda tersebut, DPMD Banten menyiapkan enam strategi untuk mencapai SDG’s Desa tersebut.
Ia mengapresiasi dengan adanya organisasi masyarakat sipil yang fokus dalam pemberdayaan desa, sebab hal ini dapat mendukung percepatan pencapaian SDG’s maupun SDG’s Desa, khususnya dalam menurunkan persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal serta meningkatnya desa berkembang menjadi desa maju di Provinsi Banten.
“Pemerintah tidak dapat berdiri sendiri, mari berkolaborasi bersama sesuai dengan tupoksinya masing-masing,” ujar Virgojanti.
Sementara itu, Ketua Forum Personalia Provinsi Banten, Heliza Desiana, memaparkan bahwa selama ini dari segi industri dengan organisasi masyarakat sipil sering mengalami miskomunikasi. Hal tersebut dikarenakan adanya kecenderungan perbedaan area dan juga belum adanya komunikasi yang intens.
“Padahal ada beberapa yang bisa dikomunikasikan untuk mencapai tujuan bersama, baik antara industri dengan OMS, maupun dengan pemerintah,” jelasnya.
Oleh sebab itu, ia berharap kegiatan yang seperti ini dapat berlanjut dan dilaksanakan kembali dalam rangka menjalin komunikasi yang lebih baik lagi.
“Kami fokus dalam mengurangi pengangguran di Provinsi Banten, jadi mari kita cari solusi bersamanya,” terangnya.
Direktur PPSW Pasoendan Digdaya, Viva Septiani Ratu, mengatakan bahwa dalam perjalanan program USAID Madani dengan isu tematik Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir, pihaknya telah membuat beberapa inovasi yang dapat direplikasi.
“Kami membuat pokja dan satgas untuk turut serta mengurangi AKI AKB. Adapun pendekatan yang dilakukan oleh pokja adalah memfasilitasi dalam diskusi dan pengembangan ekonomi,” terang Viva.
Senior Field Coordinator USAID Madani, Muslih Amin menyampaikan bahwa program USAID Madani ini telah dilaksanakan di empat daerah yaitu, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak.
“Dalam perjalanan program ini, kami rasa perlu untuk direplikasi praktik-praktik baik yang ada di masing-masing mitra utama, karena ini bisa menjadi solusi dari permasalahan yang ada di Banten,” terang Muslih.
Ia menjelaskan bahwa isu tematik di masing-masing daerah tersebut berbeda, seperti isu Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir fokus di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang, sedangkan di Kota Tangerang, isu tematiknya adalah Pendidikan Inklusi dan di Kabupaten Serang adalah Tata Kelola Desa.(DZH/PBN)
Tinggalkan Balasan