Kritik Rizki Natakusumah terhadap APBN 2024

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Dapil Banten I, Rizki Natakusumah mengkritik kebijakan pemerintah terkait penyusunan APBN 2024. Pada tahun 2024 merupakan tahun politik, Fraksi Partai Demokrat memastikan agar pemerintah tetap fokus pada kepentingan rakyat dan kelanjutan skala prioritas.
“Perlu dilakukan penyesuaian anggaran oleh pemerintah untuk mempersiapkan pengamanan jelang pemilu 2024. Meskipun penyesuaian otomatis dalam anggaran bisa dilakukan, namun program-program prioritas yang sudah ada tidak boleh terganggu dan kehilangan arah,” kata Rizki kepada wartawan, Selasa (23/5).
Menurut Rizki, Fraksi Partai Demokrat berharap bahwa penyusunan dan pelaksanaan APBN tahun 2024 dapat mewujudkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan menjadi momentum untuk mendukung berbagai program pemberdayaan, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, serta peningkatan layanan, akses pendidikan, dan kesehatan.
“APBN harus berperan sebagai agen perubahan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia melalui peningkatan akses dan layanan pendidikan serta kesehatan,” terangnya.
Rizki menjelaskan bahwa program Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan subsidi harus ditekankan lebih lanjut agar efisien, tepat sasaran, dan responsif sehingga dapat mendukung program pengurangan kemiskinan ekstrem. Perbaikan basis data penerima manfaat juga merupakan tugas besar yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Fraksi Partai Demokrat memberikan rekomendasi yang harus menjadi perhatian pemerintah.
“Kebijakan fiskal dan pelaksanaan APBN 2024 sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024 perlu menjaga momentum perbaikan ekonomi dengan tepat. Rencana reformasi struktural harus menghasilkan ekonomi yang produktif, berdaya saing, dan bernilai tambah tinggi,” ucapnya.
“Ikhtiar transformasi ekonomi tidak boleh bergantung pada satu sektor saja. Kebijakan belanja negara harus difokuskan pada peningkatan kualitas belanja yang mendukung transformasi ekonomi,” katanya.
Rizki menambahkan bahwa belanja negara harus dilaksanakan secara efisien dan efektif di tengah keterbatasan fiskal yang ada. Partai Demokrat meminta pemerintah untuk terus mendorong terjadinya belanja negara yang berdasarkan hasil dan memiliki efek pengganda (multiplier effect).
“Oleh karena itu, anggaran yang bersifat non-prioritas, seperti Infrastruktur Komunikasi Nusantara (IKN Nusantara), sebaiknya dapat ditunda dan difokuskan terlebih dahulu pada stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi bagi masyarakat. Kebijakan yang pro-pertumbuhan, pro-kemiskinan, pro-lingkungan, dan pro-penciptaan lapangan kerja harus senantiasa menjadi acuan dan dasar bagi Pemerintah dalam menyusun setiap program yang dilaksanakan,” paparnya.
Rizki menjelaskan bahwa setiap kebijakan harus dilaksanakan dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan menjaga empat pilar kebangsaan. Dengan demikian, pembangunan yang merata dapat berjalan seiring dengan prinsip demokrasi dan menjaga keadilan.
“Tujuan utama dari pembangunan tersebut adalah menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan devisa, menurunkan peringkat utang, memperbaiki tata kelola dan penegakan hukum, serta meningkatkan indeks investasi Indonesia,” katanya.
Oleh karena itu, Rizki menegaskan bahwa Partai Demokrat menerima Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2024 untuk dilanjutkan dalam pembahasan di tingkat selanjutnya.
“Fraksi Partai Demokrat selalu mendukung setiap kebijakan yang berpihak kepada rakyat untuk keluar dari jurang kemiskinan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemerataan akses dan layanan pendidikan serta kesehatan,” ungkapnya.(dhe/pbn)