Ternyata, Istilah Petugas Partai Tidak Disukai Rakyat

JAKARTA, BANPOS – PDI Perjuangan (PDIP) kurang happy dengan hasil survei yang membuat kesan negatif makna petugas partai terhadap calon presidennya, Ganjar Pranowo. Padahal, istilah ini merupakan kepercayaan besar yang diberikan partai kepada kadernya.

“Ada upaya mendegradasi makna petugas partai. Seakan istilah ini bersifat partisan. Partai seolah-olah diperhadapkan dengan rakyat,” sesal politisi PDIP, Hendrawan Supratikno, kemarin.

Anggota Komisi XI DPR ini menilai, terjadi diskoneksi pe­mikiran tentang istilah petugas partai. Seolah-olah, kepentingan partai tidak identik dengan ke­pentingan rakyat. Padahal, petu­gas partai bersenyawa dengan petugas rakyat.

“Padahal, kaderisasi yang di­lakukan partai itu menggunakan kurikulum politik partai yang berwatak kebangsaan, kerakyatan dan keadilan,” terangnya.

Menurutnya, partai politik adalah wadah rakyat mengorganisir diri agar secara bersama-sama memiliki kekuatan yang besar. Kekuatan ini, digunakan untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan bersama.

Demikian juga dengan PDIP, yang menjadikan seluruh kadernya sebagai petugas partai. Termasuk dirinya, termasuk Presiden Jokowi. Dengan demikian, petugas partai berarti mereka yang diberi kepercayaan par­tai melaksanakan tugas untuk kepentingan bersama. “Tugas-tugas tersebut mulia, karena politik adalah seni mengkon­versi aspirasi kebajikan menjadi aspirasi kebijakan,” katanya.

Menurutnya, mekanisme petu­gas partai ini efektif untuk ber­juang di sistem demokrasi liberal saat ini. Di mana, kedaulatan rakyat berada di tangan orang per orang dengan menentukan pilihannya secara langsung me­lalui Pemilu.

Dikatakan, situasi ini mem­bawa peran organisasi politik menjadi minimal. Sistem penugasan petugas partai yang berdasar­kan kultur gotong-royong rakyat justru memiliki kekuatan dalam persatuan dan kebersamaan. Kesamaan nasib dan cita-cita menjadi perjuangan dan pengabdian.

“Kesalahpahaman ini ha­rus diluruskan. Tanpa keberpi­hakan kepada aspirasi rakyat, cepat atau lambat parpol akan kehilangan vitalitas eksistensialnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Lingkar Survei Indonesia (LSI) Denny JA meril­is survei terbaru dan mengaitkan istilah petugas partai yang diga­gas PDIP. Hasilnya, branding Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai petugas partai membuat elektabilitasnya menu­run dan suaranya berpindah ke Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Peneliti LSI, Adjie Alfaraby menjelaskan, untuk pemilih yang puas dengan Jokowi, mereka yang memilih Prabowo sebesar 43,3 persen. Sedang yang memilih Ganjar sebesar 42,3 persen. Publik yang tidak puas dengan kinerja Jokowi memilih Prabowo sebesar 43,8 persen, dan yang memilih Ganjar sebesar 40,2 persen.

Mengenai pergeseran dukungan pemilih Jokowi dari Ganjar ke Prabowo, menurut Adjie, disebabkan publik menilai untuk ka­sus Piala Dunia Sepak Bola U-20. Ganjar lebih patuh pada Megawati dibanding Jokowi. Saat itu Jokowi tak mempermasalahkan kehadiran tim nasional Israel.

Selain itu, Ganjar juga di-branding petugas partai, mem­buat Ganjar dianggap lebih dikendalikan Megawati, bukan oleh Jokowi. Mayoritas respon­den tidak setuju presiden sebagai petugas partai. Tercatat sebesar 69,9 persen publik menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali, jika presiden adalah petu­gas partai.

Sementara responden yang menyatakan setuju sebesar 17,5 Persen.
Untuk diketahui, riset ter­baru LSI Denny JA dilaksanakan pada 30 Mei- 12 Juni 2023. Riset ini melalui survei tatap muka dengan menggunakan kuesioner kepada 1.200 responden di selu­ruh Indonesia dengan margin of error sebesar 2,9 persen.

Selain survei dengan metode kuantitatif, LSI Denny JA juga memperkaya informasi dan analisa dengan metode kualitatif, seperti analisis media, indepth interview, expert judgement, dan focus group discussion.(PBN/RMID)