LEBAK, BANPOS – Posisi Lebak yang setia berada di peringkat paling buncit pada pemeringkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten disebut akibat perencanaan yang buruk, dari pihak-pihak terkait. Adanya pemeringkatan IPM menurut Badan Pusat Statistik (BPS), seharusnya dapat menjadi pijakan dalam menentukan kebijakan guna meningkatkan IPM ke depannya.
Untuk diketahui, terdapat tiga indikator penunjang Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di antaranya pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kumulatif tiga indikator tersebut menghasilkan nilai IPM di masing-masing daerah yang dirilis oleh BPS.
Sementara nilai angka IPM pada tahun 2022 yang dirilis di Provinsi Banten yakni Kabupaten Lebak (64,71), Kabupaten Pandeglang (65,84), Kabupaten Tangerang (72,97), Kabupaten Serang (67,75), Kota Tangerang (78,90), Kota Cilegon (73,95), Kota Serang (72,98) dan Kota Tangsel (81,95).
Pada hasil survei BPS Lebak, diketahui bahwa Kabupaten Lebak jauh tertinggal dari salah satu indikator tersebut, yakni Indeks Pembangunan Pendidikan (IPP) dibandingkan dengan tiga Kabupaten dan empat Kota se-Provinsi Banten.
Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Lebak, Ai Budiman, kepada awak media mengatakan bahwa secara ekonomi dan kesehatan, Kabupaten Lebak masih berada di atas Kabupaten Pandeglang. Namun secara pendidikan, Kabupaten Lebak masih di bawah kota/kabupaten lainnya.
“Menghitung perjalanan dari tahun 2019 sampai tahun 2022, IPM di Lebak selalu di peringkat terendah dibanding dengan Kabupaten atau Kota se-Banten,” jelasnya beberapa waktu yang lalu.
Adapun masalah dari penyebab tersebut, terang Ai, adalah perencanaan konsep dari pihak yang berkopeten. Misalnya, untuk kelulusan tingkat Sekolah Dasar (SD) harus teridentifikasi berapa siswa yang meneruskan sekolah ke tingkat menengah, dan berapa siswa yang tidak melanjutkan.
“Kalau ada siswa yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, maka kita harus tahu alasan atau faktor penyebabnya, apakah faktor ekonomi, jarak yang jauh dari rumah ke sekolah atau ada faktor lainnya,” kata Ai.
Begitu juga, tambah Ai, bagi siswa yang lulusan tingkat SMA harus teridentifikasi, apakah langsung kerja atau lanjut ke tingkat perguruan tinggi. Jika ini tidak segera ditelisik menurutnya, maka angka pengangguran semakin menumpuk.
“Terkait peningkatan IPP ini tanggungjawab kita semua, kalau masalah penanggulangan pengangguran ini adalah tugas pemerintah daerah. Bagaimana caranya pemerintah daerah dan instansi terkait bisa menyediakan atau menciptakan lapangan kerja,” tegasnya.
Pada bagian lain, Ai Budiman menyebut, jika masalah ini direkonsiliasikan dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, maka pihaknya berkeyakinan IPM di Lebak secara berangsur membaik, minimal sejajar dengan Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten.
“Demi kemajuan Lebak di bidang IPM, Ini harus ada rekonsiliasi antar instansi terkait dengan Pemerintah Daerah agar permasalahan ini cepat teratasi,” ujarnya.
Dengan semangat membangun, Ai meminta kepada pihak terkait untuk mengadakan diskusi di berbagai forum, khususnya membahas bagaimana memberikan solusi pemetaan konsep untuk peningkatan IPM di Kabupaten Lebak.
“Ya, saya jika diperlukan siap memberikan masukan konsep pemetaan ke depan agar IPM dan IPP meningkat di Kabupaten Lebak,” paparnya. (WDO/DZH)
Tinggalkan Balasan