SERANG, BANPOS – Bupati Kabupaten Lebak Iti Octavia Jayabaya mengaku ‘woles’ alias tidak mengambil pusing atas rendahnya hasil penilaian capaian kinerjanya di tahun ini oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
”Gapapa dinilai rendah itukan by process, ya. Jadi kan ada indikator-indikator, makanya saya juga ingin mendalami indikator kinerja kita menurun itu dari segi apa ya?” katanya kepada BANPOS pada Senin (10/7).
Namun, ia menduga beberapa faktor penyebab turunnya nilai capaian kinerja Pemkab Lebak di tahun ini.
Iti menilai adanya ketidaksamaan persepsi antar lembaga dalam menentukan indikator-indikator penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
”Karenakan sekarang ini, kemarin kita dikumpulkan di KemenPAN, jadi ada dokumen penilaiannya berbeda-beda ya, SAKIT Menpan, misalkan Kemendagri LPPJ. Jadi nanti akan disamakan persepsinya, sehingga indikatornya bisa sama,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Iti juga menjelaskan, selain disebabkan karena adanya ketidaksamaan persepsi dalam menentukan indikator penilaian. Hal itu juga turut disebabkan oleh adanya kendala yang dihadapinya selama menahkodai Kabupaten Lebak.
Salah satu kendala yang dihadapinya selama ini adalah keadaan fiskal Kabupaten Lebak yang rendah, dan juga capaian penyerapan anggaran belanja pegawai yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.
”Kendalanya apa? Banyak, ya. Kami fiskalnya masih rendah, kebutuhan masyarakatnya banyak. Terus lagi kan sekarang ini pemerintah juga harus menekankan dengan biaya rutin gaji pegawai 30 persen, tapi kita belum bisa mencapai itu 34 persen. Karena kita juga diwajibkan juga untuk terus mengangkat P3K, kan begitu. Jadi gak bisa mencapai itu semua kalau tadi ada kebijakan-kebijakan lain. Karena pemerintah daerah itu sebagai pelaksana teknis dari kebijakan pemerintah pusat,” erangnya.
Meski capaian kinerjanya dinilai rendah, namun orang nomor satu di Lebak itu pun mengaku bahwa hal itu tidak turut berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Lebak.
Selain itu, ia juga menjelaskan, saat ini yang terpenting adalah menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Lebak sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh aturan yang berlaku.
”Kami mah berjalan aja yang penting kami sesuai dengan aturan, regulasi yang ada di dalam menjalankan roda pemerintahan,” jelasnya.
Sebelumnya, Kemendagri menggelar pertemuan bersama Pemprov Banten terkait dengan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah di Gedung Pendopo Gubernur Banten pada Rabu (5/7) lalu.
Dalam pertemuan tersebut disebutkan bahwa, Kabupaten Lebak dan Pandeglang menjadi daerah dengan nilai capaian kinerjanya yang terendah, bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Provinsi Banten.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Subdirektorat Evaluasi Kinerja Wilayah III Pada Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Imelda.
“Capaian kinerja yang masih rendah adalah Lebak dan Pandeglang,” terangnya saat ditemui oleh awak media di Gedung Pendopo Provinsi Banten.
Atas hasil tersebut Imelda berharap Pemprov Banten dapat segera mengambil langkah cepat untuk melakukan pembenahan. Tujuannya agar, kinerja pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota dapat terus meningkat.
“Kami berharap untuk Pj Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah provinsi Banten bisa melaksanakan peningkatan capaian kinerja di kabupaten/kota,” tandasnya.(MG-01/PBN)
Tinggalkan Balasan