SERANG, BANPOS – Bungkamnya Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3) atas dugaan kerusakan pada bendungan, yang menjadi penyebab banjir bandang Kota Serang pada Maret lalu, dipertanyakan oleh DPRD Kota Serang. BBWSC3 pun diminta jujur untuk menjawab dugaan tersebut, agar tidak memperpanjang kebohongan.
Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi. Ia menegaskan bahwa BBWSC3 sebagai penanggungjawab pengelolaan bendungan Sindangheula harus jujur kepada masyarakat Kota Serang. Pasalnya, persoalan tersebut sempat membuat Kota Serang porak-poranda akibat banjir bandang.
“BBWSC3 harus jujur lah dalam hal ini. Karena kan dampak dari dugaan kerusakan itu, masyarakat Kota Serang yang rugi. BBWSC3 tidak boleh bungkam, harus jelaskan kepada masyarakat terkait dengan adanya isu kerusakan tersebut. Ada apa ini, kenapa harus bungkam?” ujarnya kepada BANPOS, Selasa (11/7).
Menurut politisi Partai Gerindra ini, kejujuran dari BBWSC3 sangat dinantikan oleh masyarakat Kota Serang. Apalagi Kota Serang berada di dalam jalur dampak apabila suatu hal buruk, terjadi terhadap Bendungan Sindangheula.
“Sebagian besar wilayah Kota Serang itu memiliki aliran dari Sindangheula. Kalau terjadi hal seperti peristiwa Maret kemarin, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat Kota Serang. Makanya, BBWSC3 harus jujur terkait dengan isu kerusakan itu,” ungkapnya.
Ia menegaskan, jangan sampai masyarakat Kota Serang itu terus menerus tenggelam dalam kebohongan, apabila isu tersebut benar. Terlebih, yang disampaikan oleh BBWSC3 itu selalu hal yang positif, dan meminta masyarakat Kota Serang harus bersyukur dengan keberadaan Bendungan Sindangheula.
“Sudah setahun lebih, kalau ternyata banjirnya itu benar-benar karena kesalahan dalam pengelolaan Sindangheula, berarti kan pada saat itu bohong pihak BBWSC3 yang bilang kalau banjir akibat adanya kala hujan,” tuturnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak kepada BBWSC3 agar dapat menjawab jujur terkait dengan isu tersebut. Terlebih, dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) perbaikan bendungan Sindangheula menuliskan bahwa terdapat permasalahan pada katup pemancar air.
“Maka BBWSC3 harus jelaskan dong, kalau memang tidak rusak, mengapa dalam KAK tertulis kalau landasan perbaikannya itu karena katup pemancar airnya rusak. Makanya kami mendesak supaya BBWSC3 untuk jujur, demi kebaikan bersama warga Kota Serang,” tegasnya.
Ia pun meminta kepada BBWSC3, untuk tidak abai terhadap permasalahan banjir di Kota Serang, yang salah satunya akibat dari aliran sungai yang menjadi kewenangan balai, seperti sungai Cibanten.
“BBWSC3 yang pasti jangan abai dengan Kota Serang. Di sini ada aliran sungai yang menjadi kewenangannya, jangan hanya menyerahkan kepada pemerintah daerah saja. Kayak waktu itu saya meninjau di Widya Asri, balai enggak hadir. Padahal itu juga tanggung jawab dia,” tandasnya.
Senada disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri. Ia mengatakan bahwa pada saat banjir bandang terjadi, memang beredar banyak isu berkaitan dengan dugaan kerusakan di bendungan Sindangheula.
“Ada banyak rumor kan termasuk katanya ada terpantau dari CCTV lah macam-macam gitu ya itu, dan kita juga waktu juga rapat di Kantor BPBD kota Serang, terus juga rapat di Forkopimda. Saya mengusulkan ada evaluasi dalam hal pengelolaan Sindangheula itu,” ujarnya.
Menurut Hasan, bendungan Sindangheula yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), seharusnya memiliki perencanaan pengelolaan yang matang. Apalagi jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan, memiliki efek yang sangat berbahaya.
Ia pun mengaku pada saat banjir bandang terjadi, pihaknya mendatangi bendungan Sindangheula untuk mengecek kabar bahwa bendungan jebol. Namun ternyata, bendungan itu tidak jebol, hanya overload saja. Akan tetapi, dirinya tidak tahu bahwa justru permasalahan bendungan itu ada pada katup pemancarnya.
“Karena kita juga baru tahu kalau pintu airnya itu kan di bawah, bukan seperti kayak Pamarayan gitu kan. Ya artinya sangat mungkin terjadi tekanan air itu dia sudah tidak bisa dikendalikan karena ada kerusakan pada katup, sehingga overload,” ungkapnya.
Hasan mengatakan, temuan yang didapati oleh BANPOS perlu kiranya ditindaklanjuti. Pertama, BBWSC3 harus menjawab jujur terkait dengan dugaan kerusakan katup pemancar air. Kedua, aparat penegak hukum (APH) dan pihak-pihak terkait pun bisa turun tangan untuk melakukan penyidikan.
Apalagi alibi yang disampaikan oleh BBWSC3 atas banjir bandang tersebut, kerap diarahkan untuk menyalahkan masyarakat, yang mendirikan bangunan di bantaran sungai. Meski hal tersebut memang menjadi salah satu faktor, namun faktor utama dalam pengelolaan bendungan itulah yang seharusnya menjadi fokus utama.
“BBWSC3 harus jujur. Kalau ada temuan yang seperti itu, bukan hanya penyelidikan tapi juga harus penyidikan. Jangan ditutup-tutupi. Ini pelajaran besar bahwa ini proyek nasional, seharusnya perencanaan pengelolaannya matang,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, BBWSC3 tidak memberikan bantahan terhadap dugaan kerusakan yang terjadi pada bendungan Sindangheula. Mereka memilih untuk bungkam, dan hanya menjawab sejumlah pertanyaan dari BANPOS, tanpa menjawab pertanyaan seputar kerusakan di sana.
Untuk diketahui, sehari sebelum edisi Indepth BANPOS berjudul ‘Mengungkap Tabir Sindangheula’ dan pada saat keterangan tertulis itu dikirimkan, BANPOS telah menyampaikan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan dugaan kerusakan bendungan, yang mengakibatkan banjir bandang Kota Serang.
Adapun pertanyaan pada sehari sebelum edisi Indepth terbit, yakni apakah benar telah terjadi kerusakan pada bendungan Sindangheula, terutama pada Hollow Jet Valve atau katup pemancar air. BANPOS pun mengirimkan kutipan kalimat pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan yang saat ini tengah dilakukan.
Adapun sebagian kutipan yang BANPOS kirimkan yakni: …terjadi permasalahan pengoperasian pada komponen hidromekanikal (Hollow Jet) sehingga membutuhkan penanganan yang segera agar supaya tidak bertambah kerusakannya apabila terjadi curah hujan yang cukup tinggi..
Sekretaris BBWSC3, Hadian, yang menjadi penghubung antara BANPOS dengan Kepala BBWSC3 menjawab bahwa pertanyaan itu akan dijawab sekaligus pada dokumen jawaban tertulis. Sayangnya, tidak ada jawaban atas pertanyaan itu.
Lalu pada Senin (10/7), tepat setelah jawaban diberikan melalui Hadian, BANPOS kembali bertanya mengenai dugaan kerusakan tersebut. Adapun pertanyaannya yakni berkaitan dengan keterangan narasumber, bahwa Hollow Jet rusak sebelum banjir bandang terjadi, dan Hollow Jet tidak dibuka pada saat banjir bandang terjadi. Hadian hanya membaca pesan yang disampaikan oleh BANPOS.(DZH/ENK)
Tinggalkan Balasan