PANDEGLANG, BANPOS – Guna mengantisipasi meningkatnya hoaks di media sosial menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Natakusumah, bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai pengawasan penyiaran pemilu di Pendopo Bupati Pandeglang, Kamis (26/10).
Tujuan kegiatan bimtek tersebut adalah untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mengawasi penyiaran terkait Pmilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang.
Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024 dihadiri oleh sejumlah pihak, termasuk Persatuan Wartawan Republik Indonesia (Pers RI), Forum Komunikasi TV Lokal Banten, Persatuan Wartawan Indonesia(PWI) Kabupaten Pandeglang, Pokja Wartawan Kabupaten Pandeglang, Relawan Negeri, serta sejumlah pejabat KPI seperti Wakil Ketua KPI Pusat Mohammad Reza, Komisioner KPI Pusat Tulus Santoso, dan Ketua KPID Banten Haris H. Witharja.
Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Natakusumah, mengatakan bahwa acara ini merupakan bagian dari upaya harmonisasi regulasi terkait pemilu, seperti Peraturan KPI tentang kepemiluan, yang sedang dalam proses dan akan berperan penting dalam pengawasan pemilu di masa depan.
“Peran pengawasan tentang penyiaran dalam konteks pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab dari KPI. Namun, semua harus berperan aktif baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah harus terlibat aktif,” kata Rizki.
Rizki menambahkan, bimtek ini juga merupakan sebagai bentuk antisipasi meningkatnya berita-berita hoaks yang kerap muncul menjelang kontestasi Pemilihan Umum, dan pihaknya juga meminta kepada masyarakat untuk mengkroscek kebenaran informasi tersebut.
“Pentingnya pengawasan media online dan penyiaran elektronik untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat dan sesuai,” ungkapnya.
Di lokasi yang sama, Wakil Ketua KPI Pusat, Mohamad Reza, menjelaskan bahwa tujuan dari acara ini adalah untuk memastikan pemahaman yang seragam terkait regulasi yang dikeluarkan oleh KPI mengenai pemilu.
“Ini kan tokoh-tokoh masyarakat beberapa lembaga dan pemuda agar ada pemahaman yang sama terkait regulasi dari komisi penyiaran Indonesia,” katanya.
Menurutnya, acara ini juga merupakan wadah untuk mendiskusikan pengawasan pemilu. Dalam konteks ini, tokoh-tokoh masyarakat di Pandeglang diharapkan dapat memahami proses pengaduan terkait penyiaran yang kurang tepat.
“Dengan adanya kegiatan ini, tokoh-tokoh masyarakat di Pandeglang diharapkan dapat memahami proses pengaduan terkait penyiaran yang kurang tepat,” ungkapnya. (DHE)
Tinggalkan Balasan