JAKARTA, BANPOS – Sejumlah mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan kantor Kementerian BUMN, menuntut agar Erick Thohir segera mencopot Direktur Utama (Dirut) Krakatau Steel (KS). Mereka menilai, Dirut KS telah gagal dalam memimpin perusahaan plat merah tersebut.
Ketua Umum Merdeka.ID, Resha, mengatakan bahwa pihaknya membawa tiga tuntutan dalam aksi tersebut. Pertama, meminta Joko Widodo melakukan evaluasi terhadap pejabat di kementerian.
“Kedua kami minta Pak Erick Thohir memecat Dirut KS yang tidak mampu memimpin perusahan dengan baik dan bertanggung jawab. Dan apabila dalam waktu 3 hari ke depan belum ada tindakan restrukturisasi, kami menuntut presiden Jokowi untuk memecat Menteri BUMN yang tidak berani bertindak tegas,” ujarnya dalam rilis yang diterima BANPOS, Sabtu (13/7).
Berdasarkan tim kajian Merdeka.ID, Resha menuturkan jika tuntutan ini sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Krakatau Steel. Tahun 2020, katanya, perusahaan ini pernah rugi dan hampir pailit.
Dan di tahun ini, Resha mengatakan bahwa masalah tersebut terulang kembali. Rugi bersih yang dialami Krakatau Steel hampir mencapai angka 60 persen lebih, dimana kerugian ini akan berdampak pada kerugian negara.
“Sudah banyak yang mengkritik Pak Erick untuk segera menindaklanjuti masalah ini, namun jawaban beliau yang kita dengar sungguh tidak mencerminkan seorang menteri BUMN. Dan pernyataan itulah yang membuat gaduh masyarakat serta menimbulkan dugaan jika BUMN hanyalah alat politik Erick Thohir. Kalau emang harus di restrukturalisasi kembali ya lakukan. Jangan melempar jawaban dengan menyuruh rakyat bertanya ke direktur! Pak Menteri punya wewenang ko untuk itu!,” tegas Resha.
Resha juga menjelaskan bahwa perusahaan ini memiliki nilai sejarah yang kuat, karena didirikan sejak presiden Soekarno dengan harapan menjadi perusahan produksi baja nasional dan internasional. Dengan alasan inilah perusahaan Krakatau Steel memiliki posisi strategis sebagai perusahaan induk dari holding BUMN perusahaan baja dan mineral.
“Mungkin inilah yang di maksud Dr. Nailul Huda yang mengatakan jika perusahaan ini sebetulnya perusahan yang hidup tak layak, mati tak mau,” tutur Resha.
Secara umum menurut dia, perusahaan ini rugi diakibatkan oleh menejerial yang buruk di jajaran direksi. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa jabatan direksional KSP diisi oleh jabatan politis bukan karena keahlian dan profesionalitas.
“Kalau dalam hadist nabi jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya maka tunggulah kehancuran itu. Mirip dengan kasus kominfo kemarin, kejadian ini terjadi akibat kebodohan menejerial bukan karena kecelakaan,” ujarnya.
Sebagai barang bukti kuat terhadap kebobrokan menejerial KSP, bisa dilihat berita tentang penampakan kompleks perumahan Krakatau Steel yang nampak tak terurus.
Menurut beberapa sumber informasi yang enggan disebutkankan namanya, pihak KS meminta Pemprov Banten untuk membenahi infrastruktur jalan dan penerangan jalan di area kompleks perumahan Krakatau Steel tersebut. Tindakan tersebut bak melempar tanggung jawab pada yang tidak berhak untuk menanggungnya.
“Jika keadaan ini terus didiamkan, maka dalam jangka waktu dekat KSP akan gulung tikar. Hal tersebut berdampak pada berbagai segmen masyarakat dan negara. Pengangguran di Cilegon akan meningkat, karena memang separuh dari warga Cilegon bekerja sebagai buruh pabrik. Selain itu, negara akan mengalami kerugian yang besar. Percuma banyak anak perusahaan kalau induk perusahaannya sendiri pailit. Apalagi kalau sampai di tutup,” tegas Resha.
Di akhir demostrasi, para mahasiswa menegaskan bahwa mereka akan mengawal betul kasus ini. Mereka berkomitmen untuk melakukan aksi lanjutan jika Menteri BUMN tidak mendengarkan aspirasi mereka. Hal ini dilakukan atas dasar gerakan moral dan empati terhadap nasib masyarakat Banten. Terkhusus, masyarakat Cilegon.
Tinggalkan Balasan