SERANG, BANPOS – Proyek gorong-gorong yang dikerjakan Kementerian PUPR di Jakarta di Jalan Letnan Jidun Kepandean Kota Serang tahun 2019 lalu, hingga saat ini masih meninggalkan pekerjaan yang tak tuntas.
Proyek miliaran yang dikerjakan rekanan atau pihak ketiga ini juga sempat ramai diberitakan, lantaran adanya dugaan pungutan liar (Pungli) oknum pegawai berseragam PNS, dengan meminta sejumlah uang jutaan rupiah kepada pemilik toko yang ada di sepanjang jalan dengan dalih untuk menutup lubang gorong-gorong tersebut.
Bahkan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) pada bulan Mei tahun 2019, telah memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas siapa oknum yang diduga melakukan pungli tersebut.
Pantauan, Senin (20/7), proyek gorong-gorong yang dikerjakan setahun lalu, tampak dibiarkan lubangnya tidak tertutup rapih, bahkan menganga lebar dengan ukuran panjang dan lebar berdiameter 60 cm.
Menurut salah seorang warga setempat, Triana (35), banyak pengendara roda dua dan empat yang terperosok masuk gorong-gorong. Bahkan ada seorang wanita mengendarai sepeda roda dua jatuh dan masuk got.
“Saya pikir kalau proyek pemerintah itu dikerjakan dengan tuntas, dengan kualitas baik. Tapi kenapa gorong-gorong ini dikerjakan asal-asalan. Sudah banyak masyarakat jadi korban, dan terakhir ada ibu-ibu jatuh sampai luka-luka karena motornya terperosok masuk got. Mobil juga banyak masuk ke got itu. Tapi orangnya enggak luka. Hanya mobilnya rusak,” katanya.
Warga maupun pengguna jalan mengaku kebingungan, karena harus mengadu kesiapa atas proyek pengerjaan asal jadi dan memakan korban ini.
“Para korban hanya menggerutu. Karena bingung harus lapor dan mengadu ke siapa. Mudah-mudahan sih kami berharap gorong-gorong yang masih belum ditutup segera dibenahi oleh pemerintah,” harapnya.
Sementara itu, menurut warga lainnya, Mukti, abainya pemerintat pusat terhadap program kerja yang dilakukannya karena rendahnya sumber daya manusia (SDM) baik di kementerian atau pemborong.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Pemprov Banten dan Pemkot Serang melakukan intervensi ke Kementerian PUPR agar dapat menuntaskan proyeknya dengan baik dan benar.
“Yang saya tahu, pemerintah hanya membuat gorong-gorong setengah saja. Karena sepanjang jalan di Kepandean ini yang nutup atas gorong-gorongnya adalah warga. Ini kan aneh. Apakah programnya ada penyelewengan atau memang kurang diperencanaan program pembangunan. Karena pada tahun 2019 lalu, saat gorong-gorong masih dikerjakan oleh pemborong, para pemilik toko yang didepan itu ditawari dan diminta uang oleh oknum berseragam PNS dengan dalih untuk menutup atas gorong-gorong. Tapi banyak karena mintanya besar. Saya rasa pak gubernur dan pak walikota bisa turun tangan atasi ini,” paparnya.
Seolah tak peduli, Kepala Dinas PUPR Banten, M Tranggono tidak dapat dimintai tanggapanya. Teleponnya aktif namun tak merespon. Bahkan pesan WhatsApp Messenger yang dikirim redaksi hanya dibaca saja.
Anggota Komisi IV DPRD Banten, Muhlis menyesalkan sikap PUPR yang tidak melakukan pengontrolan di lapangan atas proyek pemerintah pusat yang ada di Banten. Sehingga banyak pembangunan infrastruktur malah menyusahkan masyarakat.
“Nanti kita akan cek ke lapangannya. Kalau emang benar, besok (hari ini,red) kita akan sampaikan langsung ke Dinas PUPR. Kebetulan besok ada rakor (rapat kerja) dengan PUPR,” terang Muhlis.(RUS)
Tinggalkan Balasan