LEBAK, BANPOS – Detik-detik milad Kabupaten yang populer dengan sosok Multatulinya mendapat perhatian. Diantaranya keberadaan informasi publik di Kabupaten Lebak dalam setahun ini masih belum bisa terserap secara maksimal karena tersandung kesiapan birokrasi di Lebak itu sendiri.
Soal ini, di genap milad Lebak ke-192 yang jatuh bertepatan pada hari ini, BANPOS sempat minta pendapat dari mantan Ketua Komisi Informasi dan Partisipasi (KTP) Lebak, Muharam Albana yang mengatakan banyak aplikasi informasi soal Pemkab Lebak, termasuk radio milik Pemkab, hanya pemanfaatannya belum populis dan harus didorong biar mudah diakses.
“Ya katanya Pemda punya banyak aplikasi yang memberikan informasi tentang Rumah Tangga Kabupaten Lebak, itu bagus, tapi kemudian pemanfaatannya oleh masyarakat belum maksimal. Di sana ada media informasi milik Pemkab seperti radio misalnya, diharap rutin menyiarkan tentang APBD, dan membuka ruang diskusi pada talk show, ini agar masyarakat tahu jelas proporsinya. Juga soal strukturisasi APBD itu bagaimana dan dipakai apa peruntukannya,” ujar Muharam Albana, Selasa petang (01/12).
Dikatakannya, banyak info publik lain yang baik untuk dibagikan, seperti pengurusan sertifikat tanah, cara ikut lelang, prosedur membayar pajak. “Contoh lain misalnya hak pengguna jalan,” katanya.
Sedang untuk alasan keberadaan KTP yang saat ini tanpa aktivitas, menurut Muharam, itu harus pemda yang menjawab, apakah keberadaan KTP masih penting?
“Kalau menurut saya ya jelas lembaga seperti KTP sangat penting. Maksudnya lembaganya bisa KTP atau bisa lembaga lain yang peranannya sejenis, asal penguatan lembaganya jelas. Karena kelebihan KTP bisa menjadi guide bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Lalu meluruskan informasi seandainya ada kesalahan dari penerimaannya dengan akses yang baik ke badan publik. Selain itu dari partisipasi KTP memiliki kesempatan untuk banyak mengadvokasi warga lalu mengedukasi dan bersama-sama untuk bisa terlibat dalam segala proses pembangunan,” jelas Muharam.
Sementara akademisi dari Lebak, Harist Hijrah Wicaksana kepada BANPOS terkait progress pelayanan publik dan pelaksanaan reformasi birokrasi menyebut, secara keseluruhan di Lebak pelayanan publiknya sudah sangat bagus. Namun terangnya, saat ini banyak PR yang jadi kendala, mungkin karena situasi pandemi.
“Kalau saya berpendapat ada tiga hal yang jadi terganggu, yakni pelayanan dasar, pendidikan dan infrastruktur, hal ini karena faktor anggarannya yang di-refocussing ke covid,” terang Harist.
Sedangkan soal kepuasan masyarakat terkait pelayanan publik di Lebak, Akademisi STISIP Setia Budhi Rangkasbitung ini pun mengungkapkan respon masyarakat dalam pelayanan penangan covid cukup baik kendati persepsi masyarakat masih subyektif.
“Jadi untuk saran saya ke setiap OPD di Pemkab Lebak agar punya acuan berkala, kan OPD seharusnya melakukan survey kepuasan masyarakat selaku penerima layanan, tujuannya ya agar bisa mengetahui sejauh mana progres bisa diterima masyarakat buat evaluasi. Ini tujuannya bukan untuk kritik membenci tapi untuk turut mensukseskan visi Kabupaten Lebak sendiri,” jelasnya.
Harist pun menjelaskan tentang progress utama Kabupaten Lebak tahun ini adalah kepariwisataan, hal ini juga harus didukung oleh setiap OPD agar sinambung.
“Nah acuan ini harus diikutsertakan pada semua program OPD, misal unruk Disdikbud, bagi kawasan yang sarat area wisata hendaknya diberi kebebasan membuat kurikulum tambahan, misalnya kurikulum bahasa asing dan pelajaran soal menjadi guide. Sedang untuk Dinkes ya bisa dikoordinasikan dengan program kesehatannya di area wisata dan hiburan,” imbuh sang jebolan S-3 Unpad itu.
Untuk bidang perindustrian dan perdagangan, Pemkab harus mengkolaborasi program unggulan pariwisata yang dikaitkan dengan keberadaan UMKM setempat.
“Jadi Pemkab dan pegiat wisata jangan hanya terjebak tradisi baku yang hanya asyik menghitung progres jumlah pengunjung, tapi juga harus menguatkan penyangga lainnya. Seperti sektor UMKM yang mungkin bisa mengiringi laju pariwisata, seperti produk kerajinan dan kuliner setempat. Itu bisa nendukung daya tarik dan juga mensupport media massa setempat agar terarah membangun isu yang positif bagi wisata. Disamping juga belanja industri yang dirarahkan ke sektor pariwisata,” ulas Harist.
Dalam hal reformasi birokrasi, Harist Wicaksana mengungkapkan, saat ini kita tidak akan lepas dari pola baru.
“Ada pola baru yang bisa jadi acuan reformasi birokrasi dengan warna digital teknologi. Misalnya dari dampak pandemi covid ada kebiasaan model daring. Kelak jika pandemi berakhir pola daring ini bisa jadi acuan untuk menghemat anggaran. Misalnya rapat tidak perlu harus ngumpul di kota kabupaten, itu biaya operasionalnya khan bisa dipangkas dengan pola daring, terutama untuk mereka yang berada jauh seperti di Lebak selatan, kalau rapat biasa mah nggak perlu datang ke Rangkasbitung cukup daring, anggaran kan bisa di hemat,” katanya.
Jadi oleh karena itu, Pemkab Lebak dalam program kerja jangan selalu ngekor pada progress tahun sebelumnya.
“Sekarang Pemkab harus bisa membaca situasi global. Pesan saya buat ibu bupati, keberadaan jalan tol Panimbang telah di depan mata. Ini berpotensi untuk merespon, manfaatkan ini sebagai potensi bagus secara ekonomis. Ini bisa mengubah kebiasaan lama di Lebak. Lebak sebagai area lintasan harus mampu memanfaatkan kondisi ini untuk maju bersaing, termasuk area zona industri harus ada juga. Raperda RTRW harus disesuaikan dengan kondisi nanti yang tentunya baik buat kemajuan Lebak,” tutur Harist.
Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lebak, Dodi Irawan, mengklaim Kabupaten Lebak sebagai salah satu pemerintah daerah di Provinsi Banten yang informatif. Hal itu terbukti dengan penghargaan dengan kategori informatif dari Komisi Informasi Provinsi (KIP) Banten yang berhasil diraih beberapa kali.
Dikatakan Dodi, sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diantara tujuan kegiatan tersebut adalah guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita akan terus berupaya yang terbaik dalam pelayanan kepada masyarakat terutama soal informasi publik dengan memberikan kemudahan masyarakat dalam mendapatkannya,” katanya.
Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya kepada wartawan mengaku akan mempertahankan dan terus berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lebak dalam mendorong partisipasi masyarakat melakukan kontrol terhadap hasil pembangunan.
“Dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan itu adalah komitmen kami,” katanya
Sementara, dalam progress pendidikan, Kadisdikbud Kabupaten Lebak, Wawan Ruswandi mengatakan bahwa tahun 2020 ini adalah keprihatinan.
“Tahun ini adalah tahun prihatin, tapi Lebak masih bisa memajukan prestasi dan turut dalam berbagai lomba. Untuk infrastruktur pendidikan di Lebak, yakni untuk rehab dan RKB Tahun ini menghabiskan sekitar Rp20 miliar dari anggaran alokasi khusus dan bisa dilaksanakan 100 persen tuntas,” ujar Wawan, Selasa malam kemarin.
Sementara untuk skala yang krusial dan tengah akan diterapkan untuk pengganti ujian nasional, terang Wawan, untuk tingkat SLTP sudah 80 persen pihaknya akan menerapkan assesment kompetensi minimal (AKM) sedang untuk SD belum bisa karena terkendala sarana.
“AKB pengganti ujian nasional untuk SMP kita sudah siap 80 persen, kalau SD masih belum bisa karena terkendala peralatan. Apalagi di Lebak masih banyak sekolah yang blankspot,” jelasnya.
Kata dia, untuk pendidikan yang menunjang pariwisata pihaknya pun mengaku sudah melakukan upaya tersebut. ” Di dinas ada program rumah bahasa asing dan juga Museum Multatuli, sebelum covid itu banyak pengunjungnya,” papar Wawan.(CR-01/WDO/ENK)
Tinggalkan Balasan