Penulis: admin

LEBAK, BANPOS – Proyek pembangunan jembatan Cisimeut-Warungjampang di ruas jalan Jampang-Muncang dengan panjang 40 meter dan 6 meter dari anggaran APBD Kabupaten Lebak Tahun 2021 senilai 7.418.223.000,00 dan dikerjakan oleh CV Bumen Jaya Abadi (BJA) dikritik warga. Karena hasilnya dinilai tak nyaman bagi pengendara serta tidak memiliki nilai estetis.

Pasalnya, proyek dengan Nomor kontrak630/829PPK/PJEM/SP/DISPUPR/APBD/2021 meski sudah dianggap selesai dikerjakan, namun masih menyisakan sejumlah tanya dari warga dan aktivis.

“itu sekarang udah selesai, cuma diduga dibangun asal jadi, dan lucu banget itu model potongan jembatan,” ujar salah satu warga setempat yang minta namanya tak ditulis.

Menurutnya, tanah yang sudah dibeli untuk pelebaran itu tidak dibangun, padahal sebelumnya sudah dipasang pondasi tapi malah dibongkar lagi.

“Coba saja lihat, malah posisinya itu jadi nikung, padahal itu kalau diluruskan sampai ke ujung warung itu bagus pak, dan lahannya pun sudah dibeli tapi tidak digunakan. Sebenarnya waktu itu sudah sempet di pasang batu oleh pekerja, cuma datang pengawasnya dan mandornya marah-marah, ya sudah, dibongkar lagi, katanya anggarannya tidak cukup lah apa lah,” ungkapnya.

Sementara saat ditanya wartawan kenapa tidak dilaporkan ke dinas terkait, jika itu dianggap tidak sesuai kontruksi, sumber warga itupun mengaku tidak berani menyampaikan karena takut. “Takut pak, kami hanya bisa melihat saja tanpa bisa berbuat, kecewa sih kalau lihat anggarannya yang begitu besar, tapi hasilnya tidak sesuai, semen yang digunakan aja pake yang murah pak,” terangnya.

Sementara, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lebak, Hamdan Soleh, Saat dikonfirmasi terkait pernyataan warga tersebut menjelaskan, bahwa warga pemilik tanah tidak memberikan izin untuk dibangun Tembok Penahan Tanah (TPT) dengan alasan tanah yang akan digunakan tidak masuk dalam pembebasan lahan.

“Dari informasi yang saya dapatkan, pemilik tanah yang mendapat pembebasan lahan tidak memberikan ijin kalau TPT dibangun di atas lahan itu, katanya tidak termasuk area pembebasan. Saat konfirmasi ke mandor, mandor mengakui ada larangan dari pemilik lahan, sehingga memang pembangunan jembatan terlihat kurang nyaman,” jelas Hamdan.

Secara terpisah,, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Banten Reformasi Kabupaten Lebak, Sutisna Timor sangat menyayangkan jembatan yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah tersebut tidak memperhatikan estetika atau nilai artistiknya, padahal menurutnya, sebelumnya pasti semua sudah diperhitungkan.

“Sebelumnya kan harusnya sudah dihitung oleh kontraktor dan konsultan, ada tim amdalnya kan sebelum dimulai kegiatan, ini bukan hanya tidak nyaman dilihat tetapi juga tidak aman,” tegasnya.

Tambahnya dia pula, selaku pegiat sosial kontrol, pihaknya berharap Dinas PUPR Kabupaten Lebak segera memperbaiki jembatan tersebut agar tidak hanya indah dilihat tetapi juga aman dan nyaman untuk dilalui pemakai jalan. “Bukan hanya keindahannya tetapi juga memberikan keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan,” paparnya. (WDO)

SERANG, BANPOS – PT Pembangunan Perumahan (PP) selaku kontraktor pembangunan jembatan Bogeg meminta maaf atas insiden pelarangan wartawan fotografer oleh oknum keamanan. Akan tetapi, PT PP mengaku bahwa memang jika ingin melakukan peliputan, harus bersurat dan meminta izin terlebih dahulu.

Hal itu disampakan oleh Humas proyek pembangunan jembatan Bogeg PT PP, Surya. Ia mengatakan bahwa pihaknya meminta maaf atas terjadinya insiden pelarangan tersebut, meskipun memang menurutnya, seharusnya BANPOS bersurat dulu kepada Dinas PUPR.

“Kami minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Biasanya, kalau ada teman-teman media yang ingin mengambil dokumentasi, biasanya bersurat ke PU. PU akan konfirmasi ke kami. Memang secara SOP kalau ada rekanan media mau mengambil dokumentasi , itu akan kita arahkan, kita kawal,” ujarnya melalui sambungan telepon, Kamis (20/1).

Ia mengklaim bahwa hal tersebut dilakukan demi keamanan. Sebab, apabila ingin memasuki areal konstruksi, maka harus menggunakan alat pelindung diri (APD) sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Misalkan ke lokasi lingkungan pekerjaan, memakai APD kan memang SOP kita. Ketika memang kemarin dari teman sekuriti, mungkin ada penyampaian yang memang secara penyampaian mungkin kurang bijak,” ucapnya.

Saat ditanya apakah memotret dari luar area konstruksi dilarang, padahal jembatan tersebut sudah digunakan oleh masyarakat umum untuk berkendara, ia menuturkan bahwa hal itu tidak dilarang. Namun secara SOP, tetap harus berkirim surat terlebih dahulu.

“Kalau untuk globalnya untuk pengambilan dokumentasi kita tidak melarang. Hanya saja lebih baiknya apabila akan ada dokumentasi, bersurat terlebih dahulu. Nanti akan kami sediakan sepatu, helm dan rompi,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, wartawan fotografi BANPOS, Dziki Oktomulyadi, menjadi korban pelarangan liputan oleh oknum keamanan yang menjaga proyek pembangunan jembatan Bogeg.

Dziki bercerita bahwa pada saat itu, dirinya ingin memotret progress pembangunan jembatan Bogeg pada Rabu (19/1) sekitar pukul 15.00. Saat itu, ia sedang melakukan setting kamera untuk keperluan liputan foto.

“Masih setting kamera, namun dari belakang saya ditegur oleh satpam yang katanya bertugas di area tersebut dan melarang saya untuk memotret di area jembatan, karena alasan SOP,” ujar Dziki. “Maaf mas dilarang memotret di sini,” kata Dziki menirukan perkataan dari petugas keamanan tersebut.

Hal itu sontak membuat Dziki kaget sekaligus heran. Ia pun menanyakan alasan mengapa dirinya tidak boleh memotret progres salah satu proyek yang dibangga-banggakan oleh Gubernur Banten itu.

“Dia menjawab ‘ini sudah perintah dan SOP dari atasan’,” tiru Dziki.

Terbiasa menghadapi kejadian seperti itu, Dziki pun menjelaskan kepada oknum tersebut bahwa dirinya merupakan wartawan surat kabar harian Banten Pos sembari menunjukkan kartu pers. Sebab, oknum itu pun menanyakan kartu pers miliknya.

“Namun dengan nada keras satpam tersebut tetap melarang saya memotret sambil meminta saya untuk memotret dirinya dan nama jelasnya. ‘Silahkan foto saya, tampilkan di koran, kalau saya gak ngebolehin motret di sini’. Dia bilang dengan nada keras,” ucap Dziki.

(DZH)