BANTEN POS

Penulis: admin

  • Dua Penumpang Bus Asli Tewas Dalam Kecelakaan di Tol Tangerang-Merak

    Dua Penumpang Bus Asli Tewas Dalam Kecelakaan di Tol Tangerang-Merak

    SERANG, BANPOS – Aksi ugal-ugalan yang diduga dilakukan pengemudi bus Asli Prima kembali makan korban. Terlibat kecelakaan di Tol Tangerang-Merak, dua penumpangnya meninggal dunia dan lima lainnya dilarikan ke rumah sakit.

    Dirlantas Polda Banten Kombes Pol Budi Mulyanto mengungkapkan, kecelakaan terjadi pada Senin (17/1/2022) malam sekitar pukul 20.00 WIB. Peristiwa terjadi di Km 46.500 A ruas Tol Tangerang-Merak, kendaraan menuju arah Merak.

    Kecelakaan ini melibatkan dua kendaraan, yaitu kendaraan Bus Penumpang Po Asli Prima No.Pol.A-7822-HC dan Kendaraan Isuzu Dump Truk No.Pol.B-9451-TIS.

    Budi menjelaskan salah satu faktor awal yang menyebabkan kecelakaan adalah pengemudi bus Asli Prima berinisial RN yang diduga mengemudikan bus secara ugal-ugalan. Dia mendahului kendaraan lain dari sebelah kiri dan tidak menjaga jarak aman.

    “Ketika Bus Asli Prima berjalan dari arah Tangerang menuju arah Merak berjalan di lajur dua, tiba di TKP bus mendahului kendaraan yang berada didepannya dari sebelah kiri. Saat itulah bus kemudian menabrak body samping kanan Kendaraan Isuzu Dump Truk yang dikemudikan Sdr.JJ yang berjalan di lajur satu atau lajur lambat,” jelas Budi pada Selasa (18/1/2022) pagi.

    Akibat dari kecelakaan tersebut, sambung Budi, dua penumpang bus Asli atas nama RH dan AM meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara 5 orang penumpang bus lainnya mengalami luka-luka.

    “Penumpang luka atas nama SI, DI dan SO dirawat di RSUD Balaraja. Kemudian atas nama RD dan RM dirawat di RSUD Drajat Prawiranegara Serang,” ujar Budi.

    Penyidik Laka Lantas Polresta Tangerang Polda Banten telah melakukan olah TKP awal dan evakuasi para korban ke Rumah Sakit dan kendaraan telah diamankan.

    “Selanjutnya untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kecelakaan tersebut penyidik akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Penyidik juga telah menghubungi dan berkoordinasi dengan pihak PT. Jasa Raharja perwakilan Banten untuk penjaminan terhadap korban kecelakaan lalu lintas,” terang Budi.

    Sementara itu Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Shinto Silitonga turut berduka cita atas peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan dua orang penumpang meninggal dunia dan lima orang mengalami luka-luka dalam kecelakaan tersebut.

    “Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu menjaga jarak aman dan jaga kecepatan kendaraan saat mengemudi. “Saya menghimbau agar pengendara disiplin dan mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara terutama di ruas jalan tol, dan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jaga keselamatan karena keluarga menanti di rumah,” tutup Shinto.(ENK)

  • Kunjungi Rumah Abah Qomar, Rano Karno Diberi Hadiah Kiswah Ka’bah

    Kunjungi Rumah Abah Qomar, Rano Karno Diberi Hadiah Kiswah Ka’bah

    TANGERANG, BANPOS – Anggota DPR-RI Komisi X Fraksi Partai PDIP, Rano Karno melakukan kunjungan dapil dan serap aspirasi di rumah tinggal Artis dan Budayawan senior, Raden Nurul Qomar Gunadiningrat atau akrab disapa Abah Qomar, Senin (17/1) di Desa Ranca Kalapa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

    Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa dengan panggilan Si Doel ini menyampaikan bahwa kunjungannya spesial untuk menjenguk Abah Qomar pasca kabar sakitnya beberapa bulan lalu. Ia mengaku sangat terpukul saat mendengar kabar Abah Qomar sakit, dan langsung meminta tolong kakaknya untuk membantu Abah Qomar.

    “Saat kemarin saya dengar kabar (Abah Qomar Sakit), saya langsung sampaikan ke Kakak saya ‘Tolong cari ini orang dimana!’. Eh ternyata di Tangerang, yasudah karena dekat, saya langsung samper saja,” ujarnya saat memberikan sambutannya.

    Didampingi Abah Qomar, ia mendengarkan aspirasi dari rakyat Desa Ranca Kalapa, didampingi oleh Kepala Desa Ranca Kalapa, Linda Gunawan. Ia juga memanfaatkan waktu yang ada, dengan memaparkan tugas dan fungsi dirinya sebagai legislator.

    Ditengah-tengah acara, Abah Qomar memberikan hadiah berupa Kiswah Ka’bah kepada Rano Karno. Menurutnya, Kiswah Ka’bah itu diberikan oleh Syeikh yang bertugas mengganti Kiswah Ka’bah saat dirinya menjadi pemandu umroh tahun 90.

    “Saya diberikan Kiswah ini oleh Syeikh yang bertugas mengganti Kiswah Ka’bah. Ini asli bang! Sebagai bentuk syukur dan hormat saya, mohon terima Kiswah ini,” ungkapnya.

    Abah Qomar mengaku sangat terharu dan bahagia, mendapatkan kunjungan yang ia nilai spesial ini.

    “Saat awal dengar kabar, saya syok sekali. Barakallah, bisa menerima tamu kehormatan, Haji Rano Karno, Seniman Nasional, Anggota DPR-RI pula, Gubernur Banten juga ini!,” tandasnya. (MUF)

  • Ancaman Megathrust Mengkhawatirkan, Dampak Gempa Meluas

    Ancaman Megathrust Mengkhawatirkan, Dampak Gempa Meluas

    BAKSEL, BANPOS – Pascaterjadinya gempa, diketahui masyarakat mengalami kecemasan karena masih adanya potensi gempa megathrust yang lebih besar. Selain itu, dari hasil pendataan yang dilakukan oleh BPBD mencatat adanya perluasan dampak dari kejadian gempa yang terjadi pada Jumat yang lalu tersebut.

    Salah seorang warga Desa Cilangkahan Kecamatan Malingping, Usep Setiana mengaku karena kawasan pemukimannya tak jauh dari pantai, dirinya sejak terjadi gempa Jumat lalu sekeluarga selalu dirundung cemas. Menurutnya, tempatnya tinggal itu sekitar satu Kilometer dari perairan Baksel.

    “Jelas khawatir lah. Informasi ilmiah dari BMKG dan juga pemberitaan dari televisi dan media juga, itu tsunami megatrust bisa lebih 20 meter. Ya, kita yang tinggal di sekitaran dekat pantai yang cuma sekitar 15 meteran, jelas pastinya selalu cemas. Makanya itu beberapa baju dan dokumen sudah saya siapkan rapi di koper, takut benar-benar terjadi, ya tinggal ngungsi” ungkap Usep, Senin (17/01).

    Sementara, Tunggal P Nugraha warga Cisiih Kecamatan Panggarangan juga mengkhawatirkan isu megathrust benar-benar fakta. Oleh karenanya, Tunggal bersama warga lainnya sering berjaga-jaga untuk antisipasi.

    “Kalau tempat saya tinggal kan cuma ratusan meter aja dari pantai. Ketinggian dari tempat kita tinggal paling hanya 10 sampai 15 meter DPL. Ngeri juga. Waktu ada gempa kemarin juga saya langsung pulang ke rumah, ngungsi bersama istri dan anak ke saudara yang di atas, Desa Gunung Gede. Tadi pagi juga ada gempa lagi, kita langsung pergi ke atas. Jadi sekarang mah semua warga juga sudah bersiaga. Tapi tentu berharap semoga tidak sampai terjadi,” jelasnya

    Tunggal pun mengharapkan, jika dipastikan bencana megathrust di perairan selatan Banten ini bisa terjadi, sebaiknya pemerintah rutin mendesain mitigasi dan juga aba-aba yang bisa bermanfaat bagi penduduk.

    “Ya pemerintah harusnya giat menyiapkan mitigasi di setiap titik dan terus dipantau. Ini juga bisa bermanfaat bagi warga yang tinggal di dekat sepanjang pantai. Disamping itu sosialisasi dan informasi terkait ini sudah harus terus disosialisasikan agar kita tetap waspada,” harap Tuggal.

    Senada, Novi Heriyati warga Binuangeun Kecamatan Wanasalam mengaku kalau malam pasti ikut nginep di saudara yang berada di Desa Bejod, Wanasalam kebetulan posisinya agak di daerah atas.

    “Makanya saya lebih baik berjaga-jaga. Saya mah sekeluarga kalau habis magrib langsung ikut nginep ke saudara di Bejod, Karena saya tinggalnya kan sekitar 100 meter dari pantai Binuangeun. Apalagi sekarang hampir tiap hari selalu ada getaran, termasuk tadi pagi. Jarak ke Desa Bejod itu sekitar 6 Kilometer, itu kan tempatnya agak tinggi, aman lah,” katanya.

    Saat ditanya BANPOS tentang Shelter Tsunami yang ada di sekitar depan rumahnya yang bisa dijadikan tempat ngungsi. Novi pun tetap mengaku tidak aman, pasalnya, kata dia, dipastikan shelter itu akan penuh sesak oleh ribuan penduduk Desa Binuangeun dan juga dari Cikeusik Kecamatan Kabupaten Pandeglang.

    “Iya sih, walaupun shelter itu tingginya 40 meter, kita khawatir tak akan bisa nampung penduduk Binuangeun yang jumlahnya lebih 8000 lho. Belum lagi ditambah penduduk yang dari sebrang, huh tidak muat pastinya. Lagian Shelter itu akan kuat tidak bila nampung orang sebanyak itu, ngeri pokoknya, mendingan ke tempat saudara aja,” tuturnya.

    Terpisah, Warga Bayah Jamaludin yang tinggal beberapa puluh meter dari pantai Bayah mengaku hanya pasrah terhadap isu megathrust yang menurutnya bisa mungkin bisa tidak

    “Kalau saya mah pasrah aja kang. Namanya juga perkiraan. Jadi kalau kita setiap hari selalu cemas oleh isu itu, kita tak bisa kerja nyaman dong. Lahan pertanian saya kan di sini. Ya pasrah aja, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari malapetaka. Kalau memang harus terjadi, pastinya kami juga berusaha menyelamatkan ke daerah atas itu,” paparnya.

    Sementara itu, diketahui bahwa dampak gempa pada Jumat pekan lalu (14/1) bertambah banyak. Sebelumnya pada Minggu hanya 209 desa/kelurahan yang terdampak, namun sehari kemudian, Senin (kemarin, red) menjadi 225 desa/kelurahan.

    Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten hingga hari Senin pukul 09.00 WIB (17/1/), 4 wilayah di Provinsi Banten terdampak gempa. Sebanyak 225 desa/kelurahan di 55 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang terdampak gempa.

    Data terakhir, kerusakan terjadi pada 2.531 rumah, 51 sekolah, 16 Puskesmas, 20 sarana ibadah, 4 kantor pemerintah, serta 3 tempat usaha.

    Dampak terluas di Kabupaten Pandeglang yang mencapai 163 desa/ kelurahan di 30 kecamatan. Sebanyak 2.244 rumah mengalami kerusakan. Selanjutnya 43 sekolah, 16 Puskesmas, 14 sarana ibadah, 3 kantor pemerintah, dan 3 tempat usaha mengalami kerusakan.

    Di Kabupaten Lebak, wilayah terdampak gempa tersebar di 55 desa/kelurahan pada 19 kecamatan. Sebanyak 274 rumah, 8 sekolah, 6 sarana ibadah, dan 1 kantor pemerintah mengalami kerusakan.
    Di Kabupaten Serang, wilayah terdampak gempa di 5 desa/kelurahan pada 4 kecamatan. Sebanyak 10 rumah mengalami kerusakan.

    Sementara di Kabupaten Tangerang, wilayah terdampak gempa terjadi pada 2 desa/kelurahan di 2 Kecamatan. Sebanyak 3 rumah mengalami kerusakan.

    “Tambahan jumlah kerusakan itu berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh tim BPBD di daerah. Hingga saat ini BPBD Provinsi terus melakukan pendataan sesuai dengan instruksi Gubernur Banten paska kejadian gempa,” kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Banten, Nana Suryana.

    Masih menurut Nana, Gempa Banten bermagnitudo 6,6 tersebut,juga menyebabkan sekolah dan fasilitas umum serta tempat usaha mengalami kerusakan.

    “Jumlah kerusakan itu berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh tim BPBD di daerah,” katanya.

    Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang, mencatat data sementara kerusakan sarana dan prasarana akibat gempa yang terjadi beberapa waktu lalu, per hari Senin (17/1) hingga pukul 11.30 WIB sekitar 2.286 yang tersebar di 167 desa di 30 kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang.

    Plt Kepala Pelaksana BPBD Pandeglang, Girgijantoro mengatakan, hasil input data yang dilaporkan pihak kecamatan, saat ini data sementara kerusakan rumah yang terjadi akibat gempa, kembali bertambah. Data sebelumnya pada hari Minggu (16/1) pada pukul 23.30 WIB tercatat sebanyak 2.263 rumah yang mengalami kerusakan yang tersebar di 167 desa di 30 kecamatan.

    “Kini kembali di update menjadi 2.286 unit rumah rusak, tersebar di 167 desa, 30 kecamatan,” kata Girgi di Pandeglang, Senin (17/1).

    Dari jumlah data rumah yang mengalami kerusakan tersebut, lanjut Girgi, dibagi menjadi tiga bagian diantaranya rusak ringan, sedang dan rusak berat.

    “Data terbaru yang kami input, terdiri dari rusak ringan sebanyak 1.394 rumah, rusak sedang 498 rumah dan rusak berat 399 rumah. Tersebar di 167 Desa, 30 Kecamatan,” terangnya.

    Girgi memastikan bahwa data sementara yang dihimpun dari para camat tersebut bisa terus bertambah. Namun tetap, nantinya data tersebut akan diverifikasi dan dilakukan validasi ulang hingga benar-benar akurat.

    Girgi menambahkan, untuk fasilitas umum kerusakannya mengalami penambahan seperti sekolah yang sebelumnya hanya 37 unit, saat ini mengalami penambahan sebanyak 43 unit sekolah.

    “Fasilitas umum yang rusak meliputi sekolah 43 unit, semuanya rusak sedang. Puskemas ada 16 unit, terdiri rusak sedang 12 dan rusak ringan 2 unit. Kantor pemerintahan 4 unit, tempat usaha 3 unit dan sarana ibadah 16 unit, terdiri dari rusak ringan 8 unit dan rusak sedang 6 unit,” terangnya.

    Terpisah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak Febby Riizki Pratama mengungkapkan, hingga Minggu (16/1) sore berdasarkan laporan pihaknya mencatat sebanyak 274 rumah, 8 sekolah, 6 tempat ibadah dan 1 perkantoran mengalami kerusakan akibat gempa.

    “Berdasarkan laporan kami mecatat terdapat 274 rumah terdampak dengan rincian 16 rusak berat, 32 rusak sedang dan 226 rusak ringan, 8 sekolah, 6 tempat ibadah dan 1 perkantoran mengalami kerusakan ringan, sedang dan berat. Dua orang warga mengalami luka ringan pada bagian kepala,” katanya

    Febby menjelaskan, dampak kerusakan rumah, sekolah, tempat ibadah, dan perkantoran itu terjadi di 55 desa di 19 kecamatan. Tapi sampai saat ini sembari mendistribusikan bantuan kedaruratan bagi masyarakat terdampak, BPBD masih terus melakukan pendataan. Setelah itu akan dilakukan verifikasi oleh tim dari Dinas PUPR dan Perkim.

    “Sementara kerugian materi kita estimas mencapai Rp5 miliar. Kita masih melakukan pendataan sembari mendistribusikan bantuan kedaruratan. Iya akan dilakukan verifikasi oleh tim dari Dinas PUPR dan Perkim,” jelasnya.

    Febby mengaku, pihaknya sudah memulai mendistribusikan bantuan kedaruratan bagi masyarakat terdampak gempa ke 55 desa di 19 kecamatan.

    “Pendistribusian bantuan kedaruratan sudah dimulai, yang tercatat baru 175 paket sembako tersampaikan kepada masyarakat yang terdampak. Semoga bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban mereka,” ujarnya.

    Ia menyebut BPBD Kabupaten Lebak tidak menyediakan posko bagi masyarakat terdampak gempa, sebab masyarakat yang terdampak gempa yang rumahnya mengalami kerusakan cukup parah tidak berada di satu titik. Dan msyarakat yang terdampak itu lebih memilih mngungsi ke rumah saudarnya.

    “Ya kalau mengungsi itu ada tapi mereka mengungsi ke rumah saudaranya yang rumahnya tidak mengalami kerusakan,” ungkapnya.

    Febby mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik tapi tetap siaga dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. BPBD Kabupaten Lebak juga terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, Desa dan Muspika, dan semua relawan BPBD yang tersebar di setiap kecamatan untuk memastikan kondisi terakhir.

    “Kalau masyarakat berdasarkan informasi sudah beraktifitas seperti biasa, ya yang mengalami kerusakan oleh pemiliknya dibantu petugas membersihkan puing bangunan yang roboh,” katanya.

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lebak akan segera melakukan verifikasi kerusakan rumah, sekolah, tempat ibadah dan perkantoran akibat gempa. Verifikasi dilakukan sebagai upaya pemulihan pasca bencana.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebak, Irvan Suyatupika mengatakan, pihaknya akan segera melakukan identifikasi kerusakan bangunan rumah maupun sarana dan prasarana lain akibat gempa yang terjadi, Jumat (14/1).

    “Tim PUPR akan turun mengidentifikasi untuk mengetahui tingkat kerusakan bangunan berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lebak,” katanya, Senin (17/1).

    Menurut Irvan, berdasarkan update BPBD, tercatat sebanyak 274 rumah rusak dengan rincian 16 rusak berat, 32 rusak sedang dan 226 rusak ringan, 8 sekolah, 6 tempat ibadah dan 1 kantor perkantoran juga mengalami kerusakan. Ia menyebut untuk kerusakan jalan dan jembatan sampai saat ini belum ada laporan.

    “Sementara kerusakan infrastruktur lain seperti jalan dan jembatan belum ada. Nanti kami identifikasi kerusakan bangunannya,” ujarnya (CR-01/dhe/WDO/RUS/PBN)

  • Tabrani Dituding Lalai Karena Bosda Sekolah Swasta 2021 Tak Cair

    Tabrani Dituding Lalai Karena Bosda Sekolah Swasta 2021 Tak Cair

    SERANG, BANPOS – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, Tabrani dituding lalai oleh para peserta aksi dari Asosiasi Kepala Sekolah Swasta (AKSeS) Provinsi Banten dan Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (FK2SMKS). Tudingan itu dikarenakan tidak cairnya Bosda tahun 2021.

    Ratusan guru dan kepala sekolah (Kepsek) SMK/SMA swasta se-Provinsi Banten yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Sekolah Swasta (AKSeS) Provinsi Banten dan Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (FK2SMKS), melakukan aksi dalam bentuk doa bersama di KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (17/1). Kemudian, ratusan massa aksi menggeruduk gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, lantaran tidak ditemui oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim.

    Pada aksi tersebut, para guru mempertanyakan alasan Pemprov Banten tidak mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk ratusan ribu siswa SMA/SMK/ SKH Swasta di Banten pada tahun 2021. Padahal, Pemprov Banten telah melakukan penandatanganan MoU pencairan Bosda diatas materai dengan Forum Kepala Sekolah Swasta Provinsi Banten.

    Pantauan BANPOS, peserta aksi sampai pada pukul 09.00 WIB dan berkumpul di Masjid Raya Al-Bantani, KP3B. Mereka kemudian melakukan shalat dhuha bersama, dan dilanjutkan dengan doa bersama di masjid tersebut.

    Ketua FK2SMKS Banten, Ahmad Ali Subhan, mengungkapkan bahwa pihaknya mempertanyakan kejelasan pencairan Bosda tahun 2021, dan meminta penjelasan dari pemangku kebijakan dalam hal ini Gubernur. Namun, harapan bertemu dengan Gubernur sia-sia, dan mereka pun akhirnya diterima dan melakukan audiensi bersama dengan Dindikbud Provinsi Banten, yang langsung dipimpin oleh Kepala Dindikbud, Tabrani.

    “Harapan kami Pemprov dapat merealisasikan bantuan Bosda yang memang belum bisa dicairkan,” ungkapnya.

    Ia mengaku, sebetulnya para guru ingin sekali ditemui oleh Gubernur. Subhan menyebut, tidak cairnya Bosda Tahun 2021 ini merupakan kelalaian Kepala Dindikbud, Tabrani.

    “Apapun dalil mereka (Dindikbud), kami di swasta menilainya begitu. Karena prosesnya bukan hanya satu hari dua hari, melainkan satu tahun, ketika ini tidak cair dengan proses satu tahun itu, kami tidak mencari kambing hitam,” jelasnya.

    Proses sampai kepada MoU NPHD diproses selama satu tahun, mulai dari SK pembuatan proposal. Namun hal itu ditanggapi oleh Tabrani, bahwa dirinya lahir menjadi Kepala Dinas mulai Oktober 2020 dan tidak mengetahui hal-hal ke belakang, hanya tahu ke depan saja.

    “Kami tidak berprasangka buruk sama sekali, bahkan ketika Pak Kadis mengatakan bahwa ketika beliau masuk ke Dindibud, mekanisme hibah sudah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya,” terangnya.

    Berdasarkan MoU antara Dinas Pendidikan Provinsi Banten dengan FK2SMK Swasta Banten dan AKSes Swasta Banten pada November 2021, seharusnya para murid SMA/SMK/ SKH swasta di Banten setiap orangnya mendapatkan Rp250.000. Total penerima Bosda 2021 di Banten, diperkirakan mencapai 140 ribu siswa, dengan rincian siswa SMK sekitar 40 ribu dan siswa SMK sekitar 100 ribu.

    Pihak guru swasta menyimpulkan bahwa tidak cairnya Bosda tahun 2021 adalah kelalaian Dindikbud Banten. Saat melakukan audiensi, pihaknya dijanjikan oleh Tabrani, bahwa Tabrani akan mengupayakan pencairan Bosda tahun 2021. Selanjutnya, Tabrani juga menjamin akan mengupayakan pencairan Bosda untuk tahun 2022.

    “Karena anggaran tahun 2022 itu sudah ada, beliau (Tabrani) menjamin dengan pribadinya, tapi kan tidak cukup seperti itu,” ucapnya.

    Subhan menegaskan agar Tabrani segera berkirim surat kepada seluruh sekolah swasta di Kabupaten Kota se-Provinsi Banten. Bisa dalam bentuk surat edaran yang berisikan hasil audiensinya bersama dengan perwakilan Kepsek, tentang kejelasan Bosda tahun 2021 dan tahun 2022.

    “Kalau alasan beliau (Tabrani) adalah e-hibah yang aplikasinya dipegang oleh Kominfo, memang betul. Tapi Dina situ kan punya bidang semacam IT, saya juga tidak tahu itu berfungsi atau tidak,” tuturnya.

    Subhan mengaku kaget, karena saat pelaksanaan aksi, sudah banyak aparat baik dari pihak kepolisian maupun Satpol PP yang berjaga. Padahal, kata dia, aksi tersebut hanya sebatas doa bersama dan istighosah yang dilanjutkan dengan audiensi.

    “Kendala tidak cair katanya prosedur administrasi yang belum diselesaikan. Karena ada aturan terbaru terkait dengan Pergub nomor 15 tahun 2019 tentang mekanisme e-hibah,” katanya.

    Ia menjelaskan, pada pelaksanaan audiensi, bukan bermaksud untuk adu argumentasi benar atau salah yang sifatnya adu nalar. Pihaknya hanya meminta penjelasan, apabila sudah jelas, maka jaminannya seperti apa, dan Tabrani pun disebutkan sudah menjamin bahwa Bosda tahun 2022 sudah dianggarkan dan Bosda tahun 2021 sedang diupayakan.

    “Hasil audiensi kami sampai dengan pa Kadis mengatakan akan berkirim surat kalau tidak akhir Januari atau awal Februari,” ucapnya.

    Subhan menyebut bahwa dampak Bosda sangat besar, bahkan sekolah sampai berhutang untuk memenuhi kebutuhan yang sudah teranggarkan melalui Bosda tersebut. Akan tetapi, dengan tidak cairnya Bosda, maka sejumlah sekolah menyisakan hutang kepada beberapa pihak dan terbengkalainya honor sejumlah guru.

    “Kendala lainnya seperti pembelian media pembelajaran yang terhambat, istilah kasarnya sekolah sudah hutang, tiba-tiba Bosda tidak cair padahal sudah MoU di NPHD, itu kan jadinya repot,” katanya.

    Diakhir ia mengatakan alasan memuncaknya emosi para guru swasta tersebut karena besarnya harapan mereka bahwa Bosda tahun 2021 akan cair. Sebab, prosopal SK nominasi sudah dicantumkan sejumlah nominal Bosda yang akan dicairkan beserta jumlah sekolah yang mendapatkan dana hibah melalui NPHD.

    “Tiba-tiba diakhir Desember, kabar buruk Bosda tidak bisa dicairkan sehingga teman-teman kalangkabut. Andaikata diawal mengabarkan, kecewa pasti, tapi tidak sampai sekecewa ini,” tandasnya.

    Sementara itu, Kepala Dindikbud Provinsi Banten, Tabrani, mengungkapkan bahwa kedatangan sejumlah guru dan Kepsek Swasta itu mempertanyakan alasan kenapa dana bantuan BOSDa tahun 2021 tidak kunjung disalurkan. Pada audiensi tersebut, diikuti oleh kurang lebih sekitar 18 perwakilan Kepala Sekolah dan dihadiri oleh Kepala bidang SMK.

    “Saya bilang, itu bisa dikatakan tidak atau belum. Kenapa belum? Karena Bosda ke sekolah swasta skema penyalurannya adalah hibah,” ujarnya.

    Tabrani menyampaikan bahwa ketentuan hibah berdasarkan Pergub nomor 10 dan 15, ada mekanisme yang harus dijalani. Untuk penyalurannya, salah satu mekanismenya yaitu pemohon harus menginput permohonan ke e-hibah.

    “Sementara hal itu belum dilakukan oleh para sekolah sebagai pihak pemohon. Makanya saya ingin menyelesaikan administrasi ini. Kalau administrasi sudah selesai, insyaAllah nanti kita akan lakukan,” terangnya.

    Ia mengatakan, sebelumnya pihak sekolah bisa mengajukan BOSDa secara tertulis. Namun saat ada aturan baru, para pihak sekolah diminta untuk mengajukan Bosda melalui e-hibah.

    “Sebelum lahir Pergub 15 pengaju cukup secara tertulis, tapi setelah lahir Pergub itu, e-hibah jadi suatu keharusan,” ucapnya.

    Meskipun demikian, ia mengakui bahwa anggaran Bosda tahun 2022 telah dianggarkan. Sementara untuk Bosda tahun 2021, yang sampai saat ini belum kunjung disalurkan, pihaknya berencana untuk mengajukan permohonan kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

    “Nanti saya akan memohon kepada TAPD untuk dianggarkan kembali, tentunya atas izin pimpinan,” katanya.

    Permohonan kepada TAPD akan dilakukan pihaknya pada akhir bulan Januari 2021. Selain itu, pihaknya juga berencana untuk berkoordinasi dengan Dinas Kominfo dan Biro Adpem Provinsi Banten, untuk mempertanyakan apakah bisa menginput data permohonan melalui e-hibah atau tidak.

    “Nanti saya akan koordinasikan dengan kominfo dan adpem kira-kira bisa ngga ini segera input. Kalau bisa, nanti kita perbaiki, kita ajukan dipenganggaran perubahan, kami akan mengusahakan untuk mengajukan permohonan kembali,” ujarnya.

    Dalam audiensi yang dilakukan di Aula Dindikbud Banten, Tabrani mengaku akan berhenti menjadi Kepala Dinas hari itu juga, apabila ia dipaksa untuk mencairkan Bosda tahun 2021 kepada sejumlah sekolah swasta yang hadir pada aksi tersebut. Ia pun menegaskan bahwa tidak ada niatan untuk mempertahankan jabatan, apabila dirinya harus melanggar aturan.

    “Bapak jangan maksa saya, berhenti saya menjadi Kepala Dinas kalau saya dipaksa melanggar aturan. Saya justru akan bantu bapak, kita selesaikan di tahun 2022 dengan prosedur yang benar, agar saya tidak tersangkut persoalan hukum dan bapak-bapak juga terbebas (hukum),” tandasnya. (MUF/PBN)

  • Parah, Tanah Gusuran Lebih Murah Dari Rokok

    Parah, Tanah Gusuran Lebih Murah Dari Rokok

    LEBAK, BANPOS – Akibat harga tanah gusuran yang dirasa terlalu murah, bahkan dinilai lebih mahal harga rokok, Aliansi Rakyat Margatirata Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak menggelar aksi demo tuntut pihak yang terlibat dalam pembebasan tanah untuk bertanggung jawab pada masyarakat yang terkena gusuran, , Senin (17/1).

    Aksi solidaritas yang dilakukan Aliansi Rakyat Margatirta digelar di perbatasan Desa Margatirta dan Desa Gunung Anten tersebut untuk memperjuangkan hak-hak para petani di wilayah tersebut yang dinilai telah dirugikan.

    “Aksi ini adalah bentuk keresahan petani yang tanahnya dibeli dengan harga murah dan belum dibayar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Kordinator aksi Ikbal Maulana kepada wartawan
    Aliansi Rakyat Margatirta kata IIkbal, meminta kepada pembeli atau pemborong dan pengembang untuk memberikan ganti rugi atas lahan petani yang digusur dengan harga yang sangat murah.

    Dijelaskannya, dalam beberapa minggu kebelakang telah dilakukan penggarapan di lahan milik masyarakat di Desa Margatirta, tapi timbul keresahan.

    “Tanah atau lahan yang sudah digarap oleh pihak pengembang atau pemborong hingga saat ini belum dilakukan pembayaran kepada masyarakat yang lahannya terkena pembebasan,” jelasnya

    Selain itu, masyarakat yang terkena dampak pembebasan itu banyak yang mempersoalkan dan menolak terkait harga yang dijanjikan yakni sebesar Rp20 ribu permeter. Mendengar kondisi yang dirasakan maka masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Margatirta (ARM) menyempaikan empat pernyataan sikap diantaranya, masyarakat merasa keberatan dan menolak jika lahan hanya dibeli dengan harga sebesar Rp20.000 permeter.

    Mengecam seluruh pihak yang terlibat dalam pembebasan lahan ini karena dinilai sewenang-wenang dalam melakukan pembebasan, menyesalkan aksi pembebasan yang sudah dilakukan tanpa dilakukan pembayaran terlebih dahulu, menolak pembangunan jalan jika harga tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

    “Kami sampaikan empat tuntutan, kami menolak harga beli tanah yang hanya sebesar Rp20 ribu permeter. Kami juga minta para pihak berkepentingan bertanggung jawab terhadap persoalan ini,” tegasnya.

    Dalam spanduk aksi yang dipakai oleh massa, mereka menulis bahwa harga tanah lebih murah dari rokok.

    Hingga berita ini dilansir, BANPOS belum mendapat tanggapan dari para pihak berkepentingan dan juga Pemerintah Kabupaten Lebak (CR-01/PBN).

  • Soal Penyunatan Anggaran BOP PAUD, Inspektorat Pandeglang Siap Hadapi Mr. M

    Soal Penyunatan Anggaran BOP PAUD, Inspektorat Pandeglang Siap Hadapi Mr. M

    PANDEGLANG, BANPOS — Saat ini, proses pemeriksaan kasus dugaan pencatutan nama Bupati Pandeglang dan penyunatan aggaran BOP PAUD, hingga intimidasi serta pengarahan terhadap pengelola PAUD oleh oknum ASN inisial Mr. M, yang ditangani Inspektorat Pandeglang, dinaikkan ke Pemeriksaan Khusus (Riksus).

    Dengan begitu, Inspektorat Pandeglang memastikan oknum ASN berinisial M yang diduga menjadi dalang dalam kasus tersebut, bakal dipanggil dan diperiksa.

    Inspektur Inspektorat Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengatakan, pihaknya belum berhenti mendalami kasus tersebut. Bahkan katanya, sekarang status kasus itu ditingkatkan ke Riksus.

    “Saya ingin segera menuntaskannya. Sekarang saya sudah tingkatkan ke Riksus, dan sudah saya buat tim untuk memanggil dan memeriksa terduga khusus tersebut,” kata Fahmi, Senin (17/1).

    Hanya saja, saat diminta point apa saya yang bakal didalami, ia masih enggan memaparkannya dan meminta wartawan menunggu hasil Riksus yang dilakukannya.

    “Nanti saja, lihat hasilnya. Kami belum bisa menyampaikan,” ujarnya.

    Sebelum memeriksa Mr. M tandasnya, pihaknya terlebih dahulu akan mendalami pemeriksaan para pihak terkait seperti, pengeloa PAUD hingga jajaran Dindikpora Pandeglang.

    “Mr. M dipanggilnya terakhir. Kan ditingkatkan ke Riksus, ini karena kaitan ke tahapan Mr. M. Perkembangannya, akan kami cari tahu dulu,” ungkapnya, seraya menegaskan, dirinya dan Irban I yang akan langsung memeriksa M.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Pengurus Daerah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (PD Himpaudi) Pandeglang, Ika Dian Supriyatna mengatakan, tidak diharuskan para pengelola PAUD membeli buku-buku yang kurang bermanfaat.

    Bahkan katanya, pengadaan buku kesetiap PAUD dari anggaran BOP dinilai hanya merusak kreativitas anak.

    “Setiap pembelanjaan itu disesuaikan dengan juknis, pembelian buku harus jika sekolah itu membutuhkan, dan harus sesuai Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang dibuat. Namun semua itu harus sesuai kebutuhan, tidak diharuskan pula membeli buku-buku yang kurang begitu manfaat,” kata Ika, Minggu (16/1).(PBN/BNN)

  • Honda Auto Serang Serahkan Perdana All New BR-V ke Konsumen

    Honda Auto Serang Serahkan Perdana All New BR-V ke Konsumen

    SERANG, BANPOS – Sebagai bentuk komitmen kepada konsumen, Honda Auto Serang melakukan penyerahan perdana secara simbolis 15 unit All New Honda BR-V kepada konsumen, oleh Branch Manager Honda Auto Serang, Yohan Wijaya, Dikantor Honda Auto Serang, Minggu (16/1).

    Acara simbolis dan seremoni ini juga menghadirkan test drive untuk umum yang inggin menjjajal fitur-fitur terbaru All New Honda BR-V.

    Yohan Wijaya dalam kesempatannya usai acara mengatakan, bahwa All New Honda BR-V merupakan keluaran terbaru dari Honda di awal tahun 2022 ini, dengan tampilan baru yang benar-benar berbeda dari model sebelumnya, dan berbagai teknologi canggih yang bukan hanya belum ada di generasi terdahulunya, tetapi juga menjadi yang pertama di antara semua model di kelasnya.

    “All New Honda BR-V dirancang untuk memadukan desain dan ketangguhan dari sebuah SUV, kenyamanan kabin dan fungsionalitas dari sebuah MPV, serta performa berkendara menyenangkan dan efisiensi bahan bakar yang menjadi ciri khas mobil Honda,” ujarnya.

    Yohan Wijaya menambahkan, All New Honda BR-V pun menggunakan bagian fitur dan teknologi yang pertama kali hadir, di antaranya fitur keselamatan canggih Honda SENSINGTM, Honda LaneWatchTM, Remote Engine Start, Walk-Away Auto Lock, dan Smart Entry System yang telah dikembangkan untuk menciptakan sebuah definisi baru dalam pengalaman berkendara untuk sebuah LSUV 7-seater di kelasnya.

    Diketahui, All New Honda BR-V ditawarkan dalam 4 varian, yaitu tipe S dengan transmisi manual dengan harga dipasarkan Rp 279.400.000, tipe E dengan pilihan transmisi manual dan CVT dengan harga dipasarkan Rp293,400,000, tipe Prestige dengan transmisi CVT dengan harga dipasarkan Rp303,400,000, tipe All New BR-V 1.5 E Prestige dengan harga dipasarkan Rp325,400,000 dan tipe tertinggi Prestige with Honda SENSINGTM dengan transmisi CVT dipasarkan Rp343,400,000.

    Dikatakan Yohan Wijaya, alasan dikeluarkannya All New Honda BR-V ini adalah dikarenakan meningkatnya konsumen Indonesia yang membutuhkan kendaraan mobil dengan fitur keselamatan dan kenyamanan yang dimiliki. “Makanya kita mengeluarakan mobil All New Honda BR-V ini,” Pungkasnya. (RUL)

  • Dampak Gempa Banten Meluas

    Dampak Gempa Banten Meluas

    SERANG, BANPOS – Dampak gempa pada Jumat pekan lalu (14/1) bertambah banyak. Sebelumnya pada Minggu hanya 209 desa/kelurahan yang terdampak, namun sehari kemudian, Senin (kemarin, red) menjadi 225 desa/kelurahan.

    Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten hingga hari Senin pukul 09.00 WIB (17/1/), 4 wilayah di Provinsi Banten terdampak gempa. Sebanyak 225 desa/kelurahan di 55 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang terdampak gempa. Data terakhir, kerusakan terjadi pada 2.531 rumah, 51 sekolah, 16 Puskesmas, 20 sarana ibadah, 4 kantor pemerintah, serta 3 tempat usaha.

    Dampak terluas di Kabupaten Pandeglang yang mencapai 163 desa/ kelurahan di 30 kecamatan. Sebanyak 2.244 rumah mengalami kerusakan. Selanjutnya 43 sekolah, 16 Puskesmas, 14 sarana ibadah, 3 kantor pemerintah, dan 3 tempat usaha mengalami kerusakan.

    Di Kabupaten Lebak, wilayah terdampak gempa tersebar di 55 desa/kelurahan pada 19 kecamatan. Sebanyak 274 rumah, 8 sekolah, 6 sarana ibadah, dan 1 kantor pemerintah mengalami kerusakan.

    Di Kabupaten Serang, wilayah terdampak gempa di 5 desa/kelurahan pada 4 kecamatan. Sebanyak 10 rumah mengalami kerusakan.

    Sementara di Kabupaten Tangerang, wilayah terdampak gempa terjadi pada 2 desa/kelurahan di 2 Kecamatan. Sebanyak 3 rumah mengalami kerusakan.

    “Tambahan jumlah kerusakan itu berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh tim BPBD di daerah. Hingga saat ini BPBD Provinsi terus melakukan pendataan sesuai dengan instruksi Gubernur Banten paska kejadian gempa,” kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Banten, Nana Suryana.

    Masih menurut Nana, Gempa Banten bermagnitudo 6,6 tersebut,juga menyebabkan sekolah dan fasilitas umum serta tempat usaha mengalami kerusakan.

    “Jumlah kerusakan itu berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh tim BPBD di daerah,” katanya.(RUS/ENK)

  • Hanya Dihadiri 14 Anggota DPRD Cilegon, Rapat Paripurna Usul Hak Interpelasi Sepi Pendukung?

    Hanya Dihadiri 14 Anggota DPRD Cilegon, Rapat Paripurna Usul Hak Interpelasi Sepi Pendukung?

    CILEGON, BANPOS – Rapat paripurna DPRD Kota Cilegon Dalam Rangka Penjelasan Pengusul Atas Usul Hak Interpelasi ditunda lantaran tidak memenuhi kuorum. Paripurna tersebut digelar sekira pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, Senin (17/1). Namun hingga pukul 10.30 WIB rapat tersebut tak kunjung dimulai karena belum memenuhi kuorum.

    Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari total 39 anggota DPRD Kota Cilegon hanya 14 yang hadir. Yakni dari Fraksi Golkar Isro Mi’raj yang juga Ketua DPRD Kota Cilegon, Abdul Rozak, Tohir, Rafiudin, Subhi, Rangga Ofan Kurniawan, Erik Airlangga Al Ghozali, Ayatullah Khumaeni dan Agus Setiawan. Kemudian dari Fraksi PDIP Risma Ayu, Nonni Purba, Muhammad Yusuf Amin dan Ahmad Sudrajat. Dan yang terakhir dari Fraksi NasDem-PKB hanya Erick Rebi’in yang hadir.

    Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj mengatakan sesuai Tatib DPRD Kota Cilegon Bab 8 Pasal 115 dan 116 Ayat 3 dan 4, dikatakan apabila tidak memenuhi kuorum diundur selama satu jam, dan apabila nanti selama dua jam tidak kuorum maka diundur selama tiga hari.

    “Selama tiga hari itu, maka akan diadakan Rapim Banmus nah disitu keputusannya apakah dilanjutkan atau tidak. Maka ini kita masih tunggu di jam pertama ini, apakah di satu jam kuorum maka kita bisa laksanakan,” tandasnya. (LUK)

  • Karena Mengantuk, Tiga Mobil Tabrakan Beruntun di Tol Tangerang-Merak

    Karena Mengantuk, Tiga Mobil Tabrakan Beruntun di Tol Tangerang-Merak

    SERANG, BANPOS – Sebuah kecelakaan yang melibatkan tiga mobil terjadi di ruas tol Tangerang-Merak Senin (17/1/2022) pagi. Meski kendaraan ringsek parah, tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

    Dari informasi yang dihimpun, kecelakaan terjadi pada pukul 04.42 WIB di titik KM 48.400, atau di wilayah Kecamatan Balaraja. kabupaten Tangerang. Adapun tiga kendaraan yang terlibat kecelakaan yakni Toyota Sienta Nopol BM-1884-TE yang dikemudikan RN, Pick Up Nopol B 9661 UKA yang dikendarai AW dan Toyota Innova Nopol B 2091 UKA yang dikemudikan SP.

    Dirlantas Polda Banten Kombes Pol Budi Mulyanto membenarkan peristiwa itu. Dia mengungkapkan, kecelakaan diawali ketika kendaraan pertama Toyota Sienta Nopol BM-1884-TE mengalami kecelakaan tunggal, kendaraan lain yang berada di belakangnya tak bisa menghindar sehingga ikut terlibat dalam kecelakaan itu.

    “Ketika kendaraan Toyota Sienta yang dikemudikan oleh RN mengalami kecelakaan tunggal yang diduga sementara karena mengantuk. Setelah Sienta posisi terbalik melintang di lajur tiga kemudian datang kendraan Pick Up yg dikemudikan AW berusaha menghindar namun setelah menghindar kendaraan tersebut hilang kontrol dan menabrak median. Setelah itu datang kembali kendaraan Toyota Innova yang dikemudikan SP yang diduga sama ingin menghindar namun kendaraan Innova membentur bagian depan samping kanan kendaraan Sienta selanjutmya oleng dan menabrak pembatas beton,” papar Budi.

    Selanjutnya Budi mengatakan bahwa akibat dari kejadian tersebut pengemudi Toyota Sienta mengalami luka-luka dan ketiga kendaraan mendapat kerusakan. “Penanganan perkara terkait kasus kecelakaan lalu lintas tersebut kini ditangani oleh Unit Laka Ditlantas Polda Banten,” tambah Budi.

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten Shinto Silitonga mengatakan turut prihatin atas peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut.

    “Saya turut prihatin atas kejadian tersebut, semoga kejadian ini dapat dijadikan pelajaran bagi masyarakat yang lain. Saya berharap untuk kedepan, pengemudi yang sudah lelah dan mengantuk dapat beristirahat di rest area,” kata Shinto.

    Shinto menghimbau agar pengendara disiplin dan mematuhi rambu peringatan saat berkendara terutama di ruas jalan tol, dan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.

    “Jaga keselamatan karena keluarga menanti di rumah,” kata dia.(MUN/ENK)