BANTEN POS

Penulis: admin

  • Pertanyakan Urgensi Hak Interpelasi FKPMC: Ada yang Belum Move On Dengan Perubahan Kota CIlegon

    Pertanyakan Urgensi Hak Interpelasi FKPMC: Ada yang Belum Move On Dengan Perubahan Kota CIlegon

    CILEGON, BANPOS- Rencana DPRD Kota Cilegon melakukan Hak Interpelasi terus mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. Ada yang menilai sikap tersebut masih adanya pihak-pihak yang masih belum move on akan perubahan di Kota Cilegon.

    “Saya melihat ada pihak-pihak yang belum bisa move on untuk perubahan di Cilegon ini. Sampai ada isu rencana menggulirkan Hak Interpelasi,” ujar Ketua Forum Komunikasi Perantau Minang Cilegon (FKPMC), Hengki Irawan, Sabtu (15/1).

    Menurutnya, tidak terlihat sedikitpun urgensinnya dari Hak Interpelasi. Pendukung Hak Interpelasi terkesan menolak adanya perubahan Kota Cilegon yang dikerjakan oleh Walikota Helldy Agustian dan Wakilnya Sanuji Pentamarta.

    FKMPC melihat perubahan yg dilakukan Walikota Helldy sudah nampak nyata dirasakan masyarakat, mulai menaikkan honor RT/RW Rp1 juta, penambahan 4 SMP Negeri, pemberian beasiswa penuh sarjana, pinjaman lunak dengan bunga nol persen untuk pelaku usaha kecil, serta pengelolaan sampah yang menjadi produktif yang berdampak pada lapangan kerja, pada teknologi pengelolaan sampah tersebut.

    “Selama ini palang pintu kereta api terabaikan sehingga banyak kecelakaan. Tetapi hal ini sangat diperhatikan Pak Helldy. Meski baru memimpin Kota Cilegon baru 10 bulan, terbukti sudah bisa membangun empat titik palang pintu perlintasan kereta api,” katanya.

    Hengki juga mendukung langkah Walikota Helldy, yang berencana menambah bangunan Pasar Kranggot. Penambahan bangunan itu salah satunya bertujuan menjadi pasar modern yang bersih rapi dan nyaman.

    “Dengan dibangunya Pasar Kranggot menuju pasar modern, maka kita harapkan akan bisa meningkatkan pendapatan pedagang. FKPMC sangat antusias dengan rencana luar biasa ini Walikota Helldy,” ucapnya.

    Ia juga berharap agar pembangunan lainnya, khususnya di sektor kesehatan bisa segera terlaksana, yakni pembangunan rumah sakit.

    “Kami menilai pasangan Helldy-Sanuji bersunguh-sungguh mementingkan rakyat. Merubah Kota Cilegon untuk lebih baik merupakan tantang yang harus dihadapinya. Meskipun banyak kendala yang dihadapi, tetapi Pak Helldy tetap konsisten melayanani masyarakat,” ungkapnya.

    Ia menilai, urgensi Hak Interpelasi yang diusulkan oleh DPRD Kota Cilegon, terlihat ada kepentingan politiknya daripada kepentingan masyarakat. Padahal bagi masyarakat, bisa usaha mencari nafkah saja sudah sangat berarti.

    “Saya secara pribadi berpesan kepada anggota DPRD Kota Cilegon, untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Mari renungkan dengan mata hati kita. Tolong bantu sampaikan kepada masyarakat tentang apa saja capain yang telah dilakukan pemerintahan Helldy Agustian selama 11 bulan ini,” tandasnya.

    Sementara warga Kecamatan Purwakarta, Cilegon, Hendra Supriyadi, mengaku kagum dengan kepemimpinan Walikota Helldy Agustian dan Wakilnya Sanuji Pentamarta, yang sudah bisa mewujudkan penambahan sekolah lanjutan tingkat pertama atau SMP Negeri di tempat tinggalnya. Selama ini, kata Hendra, hampir 60 persen anak sekolah lanjutan pertama harus menempuh pendidkan di wilayah tetangga, yakni di Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang.

    “Setelah sekian puluh tahun, impian warga Kecamatan Purwakarta akhirnya bisa menikmati adanya sekolah SMP Negeri. Penantian dari zaman kemerdekaan baru terwujud oleh Walikota Helldy,” ujarnya.

    Sekadar diketahui, sejak satu bulan terakhir, DPRD Kota Cilegon mewacanakan Hak Interpelasi terhadap kepemimpinan Helldy-Sanuji. (BAR/MUF)

  • Gempa Sumur Bukan Ancaman Sesungguhnya, Megathrust Terus Mengintai

    Gempa Sumur Bukan Ancaman Sesungguhnya, Megathrust Terus Mengintai

    JAKARTA, BANPOS – Pasca gempa Banten dengan kekuatan 6,6 magnitudo, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kasih warning serius. Kata lembaga pemantau gempa ini, ada ancaman gempa besar di Selat Sunda. Kekuatannya sekitar 8,7 magnitudo. Semoga tak sampai kejadian ya. Amin.

    Soal ancaman gempa besar itu diungkap Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, kemarin. Dia mewanti-wanti masyarakat Banten dan sekitarnya, agar lebih waspada. Karena diprediksi, ada potensi gempa besar dari patahan megathrust di Selat Sunda.

    “Gempa Ujung Kulon kemarin sebenarnya bukan ancaman sesungguhnya, karena segmen megathrust Selat Sunda mampu memicu gempa dengan magnitudo tertarget mencapai 8,7. Dan ini dapat terjadi sewaktu-waktu,” ujar Daryono.

    Diakuinya, sampai saat ini belum ada rumus atau teknologi yang mampu memprediksi dengan tepat kapan gempa itu terjadi. Sehingga, masyarakat harus bersiap dengan berbagai dampak yang akan terjadi. Mengingat, patahan megathrust melintang di selatan Pulau Jawa, termasuk dari pantai barat Sumatera sampai ke Nusa Tenggara Timur.

    Bukan maksud menakut-nakuti, atau bikin masyarakat panik. Namun, ancaman ini harus benar-benar diantisipasi. Pasalnya, sudah lama di Selat Sunda.

    “Inilah ancaman yang sesungguhnya. Kapan saja dapat terjadi. Karena Selat Sunda ini merupakan salah satu zona seismic gap di Indonesia yang selama ratusan tahun belum terjadi gempa besar,” ujarnya.

    Menurut dia, Selat Sunda berada di antara dua lokasi gempa besar yang merusak dan memicu tsunami. Yakni, gempa Pangandaran magnitudo 7,7 pada 2006 dan gempa Bengkulu magnitudo 8,5 pada 2007.

    Untuk diketahui, Selat Sunda memang sering menjadi lokasi gempa dan tsunami. Tsunami Selat Sunda akibat gempa terjadi pada tahun 1722, 1852, dan 1958. Tsunami terjadi pada tahun 416, 1883, 1928, dan 2018 berkaitan dengan erupsi Gunung Krakatau. Sedangkan tsunami pada 1851, 1883, dan 1889 dipicu aktivitas longsoran.

    “Gempa kuat dan tsunami adalah proses alam yang tidak dapat dihentikan. Bahkan memprediksi kapan terjadinya pun juga belum bisa. Namun, dalam ketidakpastian kapan terjadinya itu, kita masih dapat menyiapkan upaya mitigasi konkret,” pesannya.

    Adapun mitigasi konkretnya seperti membangun bangunan tahan gempa, memodelkan bahaya gempa dan tsunami, kemudian menjadikan model ini sebagai acuan mitigasi, seperti perencanaan wilayah berbasis risiko gempa dan tsunami.

    Mitigasi yang diperlukan dan penting berupa penyiapan jalur evakuasi, memasang rambu evakuasi, membangun tempat evakuasi, berlatih evakuasi/drill secara berkala, termasuk edukasi evakuasi mandiri. Di samping itu, BMKG juga akan terus meningkatkan performa peringatan dini tsunami lebih cepat dan akurat.

    Kata Daryono, gempa 6,6 magnitudo di Banten kemarin, merupakan gempa di area megathrust. Namun, termasuk gempa dangkal akibat patahan batuan Lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah Selat Sunda-Banten.

    Itu adalah gempa interslab earthquake. Ciri-cirinya mampu meradiasikan guncangan (ground motion) yang lebih besar dan lebih kuat dari gempa sekelasnya dari sumber lain. “Sehingga wajar jika gempa ini memiliki spektrum guncangan yang sangat luas, dirasakan hingga Sumatera Selatan hingga Jawa Barat,” katanya.

    Meski hanya 6,6 magnitudo, sejumlah wilayah di Tangerang, Jakarta, Bogor, dan Bekasi merasakannya. Padahal, berdasarkan informasi dari BMKG, gempa tersebut terjadi pada kedalaman 10 kilometer di laut.

    Peringatan soal ancaman gempa besar juga pernah disampaikan Kepala Laboratorium Geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB) Heri Andreas pada pertengahan tahun lalu. Menurut dia, gempa besar di Selatan Jawa yang diprediksi sampai 8,7 magnitudo itu akan menyebabkan terjadinya tsunami dengan ketinggian 20 meter.

    Berdasarkan hasil simulasi model, run up tsunami dapat mencapai sebagian besar Pluit, Ancol, Gunung Sahari, Kota Tua, dan Gajah Mada. Istana Negara juga bakal kena.

    Disinggung kapan gempa dan tsunami itu terjadi, Heri menjelaskan, hingga kini belum ada ilmuwan yang bisa memprediksi kapan datangnya gempa.

    Hal itu karena itu tsunami akibat gempa megathrust tidak bisa diprediksi kapan waktunya.

    Namun, karena gempa bumi sifatnya berulang, sehingga gempa yang telah terjadi akan terjadi lagi di masa kini dan yang akan datang. Secara bahasa keilmuannya disebut earthquake cycle.

    “Bisa besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bisa kapan saja,” ujar Heri.

    Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily bereaksi terkait pesan BMKG soal megathrust Selat Sunda. Ia meminta, para pemda serius menanggapi peringatan dari BMKG melalui latihan simulasi bencana. Dengan begitu, masyarakat benar-benar siap jika gempa itu benar-benar terjadi.

    Tak kalah pentingnya, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan tempat evakuasi hingga jalur evakuasi. “Termasuk jenis bencana apa yang akan terjadi di era tersebut. Misalkan daerah Selat Sunda, maka harus selalu dilakukan intensif kesiapsiagaan kita menghadapi tsunami, ketersediaan tempat evakuasi, shelter, titik evakuasi diarahkan,” kata Ace.

    Politisi Golkar ini menegaskan, peringatan BMKG patut diwaspadai. Penting saat ini untuk mengedukasi masyarakat dalam menghadapi bencana. Begitu juga peralatan BMKG, khususnya pendeteksi gempa, bisa menjangkau ke seluruh masyarakat agar siap siaga menghadapi gempa maupun tsunami.(MEN/ENK/RMID)

  • OMS Tangerang Kerjasama dengan Pemkab, Tangani AKI, AKB dan Stunting

    OMS Tangerang Kerjasama dengan Pemkab, Tangani AKI, AKB dan Stunting

    TANGERANG, BANPOS – Sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang tergabung dalam Forum Sehat Gemilang (Learning Forum), menggelar focus grup discuss (FGD) bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang di sebuah rumah makan di Kabupaten Tangerang, Kamis (13/1). Hadir dalam FGD penyepakataanx unit dan desain modeling bersama Pemda tersebut, Pemerintah Kecamatan Teluknaga, Pemerintah Desa Tegal Angus, Pemerintah Desa Kampung Melayu Barat, Puskesmas Kecamatan Teluknaga, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, BAPPEDA Kabupaten Tangerang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tangerang, Kesbangpol Kabupaten Tangerang, dan DPMD Kabupaten Tangerang.

    Camat Teluknaga, Zam-Zam Manohara, menyampaikan terimakasih atas penunjukan lokasi yang berada di wilayah tugasnya. Ia mengaku, tentu hal itu menjadi angin segar untuk bisa bersinergi dengan FOPKIA Kabupaten Tangerang, yang didukung oleh USAID Madani dalam hal pembentukan POKJA KIBBL di dua Desa yang menjadi binaannya.

    “Banyak faktor yang menjadi temuan di masyarakat terkait stunting, sebenarnya dari pola hidup dan kelainan kesehatan. Sebagai contoh daerah kita terkenal dengan tumpah ruahnya biota laut salah satunya ikan, namun masyarakat khususnya ibu hamil rendah akan konsumsi ikan laut,” ungkapnya.

    Ia menyebut, rendahnya konsumsi ikan oleh ibu hamil menjadi masalah terkait Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Sehingga, nanti pihak kecamatan akan ada sinkronisasi ketika Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan, terkait fokus isu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) serta stunting.

    “Mudah-mudahn dengan adanya desa percontohan ini akan bisa di replikasi di desa-desa lain yang masuk zona merah AKI, AKB dan Stunting,” tandasnya.

    Sementara itu, kepala Desa KP Melayu Barat ,sekaligus ketua APDESI Kecamatan Teluknaga, Subur Maryono, turut menyampaikan rasa terimakasih atas penunjukan desany sebagai intervensi fokus AKI, AKB serta stunting.

    “Memang banyak faktor yang menjadi temuan masalah dilapangan terkait isu KIA. Kami akan memaksimalkan semua elemen masyarakat dan tentuntya pemerintahan desa terkait akan adanya POKJA KIBBL di desa kami,” tuturnya.

    Lebih jauh, kabid Dinkes Kabupaten Tangerang dr. Sri Indriyani, dalam pemaparanya menyampaikan terkait stunting, yang pada dasarnya dapat dicegah sedini mungkin. Hal itu dilakukan melalui deteksi dini kepada si anak, yaitu kunjungan kepada Faskes terdekat atau Puskesmas.

    “Hal ini menjadi langkah sangat baik tentunya jika dilakukan,” katanya.

    Ia menjelaskan, ada 5 tahapan sebelum anak menjadi stunting. Dimulai dari gagal tumbuh-BB atau Berat Badan, Kurang-Gizi Kurang/Gizi Buruk-Stunting dan Mikrosefali.

    “Adapun dua strategi penanganan stunting, Pertama Intervensi Gizi Spesifik. Dimana intervensi yang ditunjukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK),” tuturnya.

    Kegiatan intervensi gizi umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Intervensi ini bersifat jangka pendek, hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek.

    “Kedua Intervensi Gizi Sensitif, dimana intervensi yang ditunjukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan. Sasarannya adalah masyarakat umum, tidak khusus untuk 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), maka jika ini dilakukan tentunya akan menekan angka stunting di Kabupaten Tangerang sendiri,” jelasnya.

    Sementara itu, ketua FOPKIA Kabupaten Tangerang, Atif, menjelaskan histori pemilihan desa yang dijadikan modeling. Kata dia, pada workplane FOPKIA pengajuan desa ploting 2 kali pengusulan yang pertama kec tiga raksa desa, namun Tigaraksa tidak menjadi zona merah terkait AKI AKB dan stunting.

    “Kami berkoordinasi dan komunikasi dengan Dinkes, agar ploting masuk pada kecamatan yang desanya zona merah AKI, AKB dan stunting. Lalu kami usulkan perubahan ploting dari kecamatan Tigaraksa ke Kecamatan Mauk (desa sasak dan banyu asih),” jelasnya.

    Dalam perjalanan, tenyata stunting dan AKI AKB yang tinggi. Kemudian, ada kasus gizi buruk di kecamatan Teluknaga.

    “FOPKIA langsung berkomunikasi terkait kasus gizi buruk d kecamatan teluknaga kami berkomunikasi dengan kepala desa KP. Melayu Barat dan Tegal Angus dan camat teluknaga agar PLOTING KIBBL desa masuk ke Kecamatan Teluknaga,” tandasnya. (MUF)

  • Dalih Bisa Servis HP, Satu Komplek Tertipu Oleh Terduga Residivis

    Dalih Bisa Servis HP, Satu Komplek Tertipu Oleh Terduga Residivis

    SERANG, BANPOS – Sejumlah warga di kawasan perumahan Pondok Walantaka Indah (PWI), merasa tertipu oleh salah satu warga yang baru 2 bulan tinggal di lingkungan tersebut. Dengan dalih bisa memperbaiki handphone, pria yang mengaku bernama Joko ini menarik tarif jasa servis dimuka, dengan rata-rata tarif Rp200.000 hingga Rp500.000.

    Berdasarkan penuturan Ketua RT setempat, Marwan Purnama, mengungkapkan bahwa dirinya cukup terkejut dengan banyaknya keluhan warga atas perbuatan Joko, yang diduga sebagai residivis spesialis pencurian handphone. Ia yang tak pernah bertemu muka, pun menjadi korban dari janji manis Joko yang kerap kali membuat masyarakat percaya akan janji-janji bisa memperbaiki handphone.

    “Awal dia (Joko) datang, memang dibawa oleh warga kami untuk bersih-bersih rumahnya. Tidak lama kemudian, Joko mengaku katanya diminta pemilik rumah menempati untuk sementara waktu,” ungkapnya.

    Tak ingin ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, Marwan yang merasa bertanggungjawab atas warganya ini, meminta bukti identitas Joko. Namun ia berdalih bahwa bukti identitas dalam bentuk KTP, hilang dan belum ditemukan.

    “Waktu diminta KTP, katanya hilang. Berkali-kali diminta pun tidak digubris,” katanya.

    Tak ada perilaku yang mencolok dan mencurigakan dari seorang Joko. Namun, Joko disebut-sebut selalu menceritakan kisah hidupnya kepada warga komplek PWI sampai-sampai membuat sebagian warga iba terhadap kondisinya.

    “Saya dengar dari warga, katanya Joko ini hidupnya sedih, anaknya meninggal dan suka cerita-cerita gitu ke warga. Alhamdulillah warga kami memang selalu terbuka dan berbaik hati kepada penghuni baru di sini, tapi ternyata kebaikan dari warga ini disalahgunakan,” jelasnya.

    Ia pun mengaku geram akan tingkah laku Joko, yang membuat kerugian sejumlah warganya. Pekan lalu, Joko berhasil Kabur dengan membawa total uang sebesar Rp6 juta dan puluhan handphone yang disebut akan diservis.

    “Kami mengimbau kepada warga Kota Serang khususnya Kecamatan Walantaka, agar tetap berhati-hati dan waspada apabila ada warga baru dengan ciri-ciri seperti Joko. Kami lebih mengkhawatirkan apabila ada korban-korban lain, cukup di lingkungan kami saja,” tandasnya.

    Disebutkan bahwa Joko memiliki ciri-ciri bertubuh besar dan berisi, hampir seluruh badan ditato hingga kedua tangannya. Kemudian berambut gondrong sebahu, dengan warna kulit sawo matang.

    Korban lainnya, Udin, mengungkapkan bahwa dirinya selalu dipaksa untuk memperbaiki handphone oleh Joko. Sehingga di suatu hari, ia menggelontorkan Rp200.000 untuk biaya jasa servis.

    “Kalau untuk handphone saya nggak sampai kena (dibawa Joko), tapi uang sempat minta dia, diminta sebesar Rp200.000 katanya untuk beli sparepart handphone,” ungkapnya.

    Senada disampaikan oleh Aldo, warga setempat yang kerap berinteraksi dengan Joko. Ia mengaku sudah menganggap seperti kakak, karena seringkali memberikan petuah perihal agama.

    “Saya sendiri tadinya nggak ada pikiran negatif, bahkan sudah seperti kakak sendiri. Manggilnya juga Pa’e, karena memang sering karaoke bareng,” tuturnya.

    Pria bertato ini juga mengaku dirinya merasa memiliki teman yang juga bertato, dalam hal ini Joko. Sehingga ia sama sekali tidak memandang negatif kepadanya.

    “Awalnya memang dia baik banget, bahkan sering ngopi bareng. Tapi dia selalu maksa saya untuk memperbaiki handphone, padahal saya sudah bilang kalau handphone saya yang rusak itu lupa ditaruh dimana,” katanya.

    Kendati seringkali dipaksa oleh Joko untuk memperbaiki handphone miliknya, ia mengaku bahwa handphone tersebut sepertinya lupa menaruh di lemari. Saat Joko menawarkan diri untuk mencari handphone yang disebut berada di lemari dan harus dibongkar terlebih dahulu, ia pun merasa heran.

    “Saya kok merasa aneh, dan saya langsung saja bilang kalau handphone tertinggal di Tangerang. Saya juga akhirnya menaruh curiga, kok sampai begitu memaksa,” ucapnya.

    Ia pribadi telah mendengar informasi ada residivis spesialis pencurian handphone, saat dirinya mengikuti rapat RT bersama RT lainnya di luar komplek PWI. RT tersebut mengimbau kepada warga yang ikut rapat saat itu, agar berhati-hati karena di sekitar lingkungan tersebut ada residivis yang sedang dipantau.

    “Haru Rabu pekan lalu, ada imbauan bahwa di sekitar sini ada residivis, spesialis nyuri handphone. Tidak berselang lama, kebetulan Joko menghilang dan disusul dengan ada motor hilang juga, tepat di sebelah rumah dia tinggal,” ungkapnya.

    Aldo mengungkapkan, sebelum Joko menghilang tidak ada kabar, Joko dimungkinkan merasa terancam dengan warga setempat yang mendesak untuk mengembalikan Handphone yang dijanjikan selesai diperbaiki. Namun, karena tak kunjung dikembalikan, Joko akhirnya diberi kecaman.

    “Sebelumnya memang ada tetangga kami pak Agus, dia minta ke Joko untuk segera mengembalikan Handphone, alasannya banyak, sehingga pak Agus mengatakan ‘kamu jangan berani-berani bohongi saya’, mungkin saat itu ia merasa terancam,” jelasnya.

    Hingga akhirnya, tepat keesokan harinya, hari Jumat pekan lalu, Joko hilang tanpa kabar dan membawa satu unit handphone miliknya. Ia menyayangkan dengan perilaku Joko yang seperti tidak tahu terimakasih karena diterima dengan baik oleh warga PWI.

    “Kami menyayangkan sikap Joko, teman-teman harus berhati-hati. Karena orangnya memang dalam hal agama wah banget, ngaku anak vespa dan anak punk gitu, mengatasnamakan musafir, pandai bercerita dan dramatis bahkan sampai menangis kalau cerita tentang keluarganya,” tandasnya.

    Hingga kini, Joko tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dihubungi sama sekali. Warga PWI telah berupaya untuk menginformasikan baik melalui grup WhatsApp, komunitas tato, dan media sosial lainnya, agar Joko mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan baik terhadap warga PWI dan di luar PWI.(MUF)

  • Dampak Gempa Sumur, Gubernur Banten Akan Terapkan Status Darurat Bencana

    Dampak Gempa Sumur, Gubernur Banten Akan Terapkan Status Darurat Bencana

    SERANG, BANPOS – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyatakan akan segera menerbitkan surat keputusan (SK) keadaan luar biasa darurat bencana atas peristiwa gempa bumi dengan kekuatan 6,7 magnitudo yang terjadi Jumat (14/1/2022) kemarin. SK akan diterbitkam setelah Bupati Pandeglang dan Bupati Lebak menerbitkan surat keputusan keadaan luar biasa darurat bencana.

    “Kita punya dana cadangan, cadangan beras ada di Dinas Ketahanan Pangan. Kita inventaris bantuan sosial untuk segera disalurkan,” ungkap WH dalam Rapat Koordinasi Penanganan Cepat Bencana Gempa, Sabtu, (15/1/2022), secara virtual.

    “Saya tunggu pernyataan keadaan luar biasa dari Bupati Pandeglang dan Bupati Lebak untuk lakukan apa yang harus kita lakukan,” tambahnya.

    Dalam kesempatan itu, WH juga mengungkapkan setelah penanganan pertama terhadap pengungsi selanjutnya dilakukan penanganan sosial. Dia menginstruksikan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten untuk bangun soliditas dalam penanganan warga terdampak gempa. 

    “Penanganan terhadap para pengungsi sudah dilakukan dengan baik dan benar sesuai laporan Bupati Pandeglang. Bila perlu, BPBD Provinsi Banten menambah lagi tenda-tenda darurat yang sudah didirikan itu,” ungkapnya.

    “Yang sakit dibawa ke rumah sakit atau mendapatkan penanganan kesehatan. Dinas Kesehatan agar bangun soliditas dengan Puskesmas dan tenaga kesehatan. Untuk penanganan sosial segera dirikan dapur umum,” tambah WH.(RUS/ENK)

  • Update Dampak Gempa Sumur: Lebih dari Seribu Bangunan Rusak, Ratusan Warga Masih Mengungsi

    Update Dampak Gempa Sumur: Lebih dari Seribu Bangunan Rusak, Ratusan Warga Masih Mengungsi

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Provinsi Banten sedang melakukan update pendataan di tiga lokasi terdampak gempa Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan beberapa di Kabupaten Serang. Seiring dengan hal itu, juga dilakukan penanganan kedaruratan.

    Berdasarkan data yang dihimpun sampai pagi ini, Sabtu (15/1/2022) sampai pukul 10.00 WIB, tidak ada korban jiwa dari kejadian gempa kemari. Adapun untuk jumlah bangunan rumah yang rusak di dua daerah tersebut sebanyak 1.231 rumah dengan rincian 226 rusak berat, 290 rusak sedang dan 715 rusak ringan.

    Dengan masing-masing rincian di Kabupaten Pandeglang sebanyak 214 rusak berat, 269 rusak sedang dan 617 rusak ringan, dari jumlah 28 kecamatan dan 123 desa.

    Sedangkan di Kabupaten Lebak 12 rusak berat, 12 rusak sedang dan 98 rusak ringan, dari jumlah 15 kecamatan dan 32 desa. Dan untuk di Kabupaten Serang terdapat 9 rusak sedang, dari jumlah 3 kecamatan dan 4 desa.

    Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) melalui Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Banten Nana Suryana mengatakan, bagi masyarakat yang terdampak kerusakaan rumahnya, sampai saat ini masih mengungsi ke sanak saudaranya yang rumahnya tidak terdampak.

    “Kita belum membuka tenda pengungsian, karena masyarakat masih memilih untuk menetap di rumah saudaranya,” katanya, Sabtu (15/1/2022).

    Selain kerusakan rumah, dampak gempa bermagnitudo 6,7 skala richter itu juga mengakibatkan sejumlah bangunan sekolah, kantor pelayanan serta tempat ibadah rusak.

    Di wilayah Kabupaten Pandeglang dari jumlah kecamatan dan desa di atas, terdapat 13 sekolah, 14 Puskesmas, 4 sarana ibadah, 3 kantor pemerintahan dan 1 tempat usaha yang mengalami kerusakan.

    Sementara untuk di Kabupaten Lebak ada 5 sekolah yang rusak, 2 fasilitas umum dan 1 kantor desa. Sedangkan untuk di Kabupaten Serang tidak ditemukan kerusakan.

    Nana melanjutkan, sesuai dengan instruksi Gubernur paskagempa kemarin pihaknya diminta melakukan pendataan rumah dan fasilitas lainnya yang rusak, serta yang utama adalah pencarian potensi adanya korban jiwa.

    “Alhamdulillah korban jiwa tidak ada, hanya ada dua warga Lebak yang luka ringan. Sedangkan untuk total pengungsi di Kabupaten Pandeglang sekitar 200 pengungsi,” jelasnya.

    Untuk memastikan kebutuhan makanan bagi masyarakat korban terdampak gempa, Nana mengungkapkan sudah ada bantuan sudah mulai didistribusikan sejak semalam yang didistribusikan ke Kecamatan Munjul dan sekarang akan kembali didistribusikan ke Kecamatan Sumur.

    “Selain dari kami, ada juga bantuan makanan dari Polda dan Dinsos Kabupaten Pandeglang,” ucapnya.

    Jika ada pihak lain yang akan memberikan bantuan makanan dan lainnya, dipusatkan di Forkopimcam masing-masing. Nanti dari situ akan diarahkan untuk proses pendistribusiannya kemana saja.

    Kecuali bantuannya sudah ditarik oleh Kabupaten, itu koordinatornya langsung kepala daerah atau bupati. “Termasuk juga kalau ada relawan yang mau ikut membantu, itu koordinasinya ke Forkopimcam,” tambahnya.

    Untuk pembuatan dapur umum, lanjutnya, BPBD Provinsi Banten memang tidak langsung mendirikan, mengingat situasi di lokasi masih cukup terkendali. Namun tidak menutup kemungkinan juga pihaknya akan mendirikan dapur umum.

    “Karena masyarakat korban gempa kan mengungsinya ke rumah saudaranya,” ucapnya.(RUS/ENK)

  • Prihatin, Nenek Sarti Hidup Bersama Dua Anaknya yang ODGJ

    Prihatin, Nenek Sarti Hidup Bersama Dua Anaknya yang ODGJ

    SERANG, BANPOS – Kasih ibu sepanjang masa. Begitulah kasih sayang Sarti (72) warga Kampung Pasir Padudukan, Desa Kampung Baru, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang.

    Wanita yang akrab disapa Nenek Sarti, tetap tabah mengurusi dua anaknya yang mengalami gangguan kejiwaan (ODGJ), meski dalam kondisinya yang sudah uzur. Mirisnya lagi, nenek yang telah lama ditinggal suaminya ini hidup dalam kemiskinan.

    Berdasarkan pantauan, rumah yang ditempati Nenek Sarti bersama dua anaknya ini sangat tidak layak untuk di tempati. Selain hanya berdinding bilik dan bertiang bambu, rumah tinggal Nenek Sarti hanya berukuran sekitar 2,5 X 3 meter.

    Bahkan, untuk memisahkan antara ruangan tidur, Nenek Sarti hanya menggunakan kain yang dibentangkan. Bahkan untuk tidur pun, Nenek Sarti hanya menggunakan ranjang kayu yang sudah reot. Kehidupan yang nampaknya belum tersentuh bantuan pemerintah ini pun, viral di media sosial.

    Mengetahui ada warganya yang hidup dalam kesusahan dan kemiskinan, Kapolres Serang, AKBP Yudha Satria, bersama sejumlah Pejabat Utama Polres Serang, menyambangi kediaman untuk bersilaturahmi dengan Nenek Sarti sekaligus memberikan bantuan.

    Dalam kunjungan tersebut, Yudha sempat berdialog dengan Nenek Sarti. Meski usianya sudah uzur, namun Nenek Sarti masih terlihat sehat dan bugar, bahkan mudah untuk berkomunikasi.

    “Sempat ngobrol dengan Nenek Sarti. Semoga beliau terus diberikan kesehatan dan kesebaran dalam merawat kedua anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita dan keluarga kita,” ungkapnya.

    Melihat kondisi tempat tinggal Nenek Sarti yang begitu memprihatinkan, Yudha mengatakan pihaknya secepatnya akan melakukan kordinasi dengan Bupati Serang, agar tempat tinggal Nenek Sarti menjadi prioritas untuk diperbaiki, agar layak untuk ditempati.

    “Saya akan kordinasi dengan Ibu Bupati serta Dinas Sosial agar tempat nenek Sarti segera diperbaiki agar layak untuk ditempati,” terangnya.

    Nenek Sarti mengucapkan terima kasih dan merasa senang bisa dikunjungi Kapolres bersama sejumlah anggotanya dengan memberikan bantuan. Nenek Sarti mengaku, selama ini dirinya hidup dari bantuan masyarakat di kampungnya.

    “Alhamdulillah, pa polisi mau berkunjung ke rumah saya. Bantuan ini sangatlah bermanfaat bagi keluarga saya, terima kasih kami ucapkan semoga berkah selalu,” tandasnya. (MUF)

  • BMKG Laporkan 12 Gempa Susulan Pasca Gempa 6,7 Magnitudo di Banten

    BMKG Laporkan 12 Gempa Susulan Pasca Gempa 6,7 Magnitudo di Banten

    SERANG, BANPOS – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan telah terjadi 12 kali gempa bumi susulan, pasca gempa bermagnitudo 6,7 mengguncang wilayah Sumur, Pandeglang, Banten pada Jumat (14/1) pukul 16.05 WIB.

    “Hingga 14 Januari 2022, pukul 19.00 WIB tercatat 12 kali gempa susulan. Harap waspada bagi Sobat BMKG yang berada di sekitar wilayah tersebut,” cuit akun Twitter BMKG, Jumat (14/1).

    Episenter gempa terletak pada koordinat 7,21° LS ; 105,05° BT. Atau tepatnya berlokasi di laut, pada jarak 132 km arah barat daya Kota Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada kedalaman 40 km.

    Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas subduksi.

    Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa tersebut memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

    Diberitakan sebelumnya, Gempa berkekuatan 6.7 magnitudo dirasakan warga Banten dan sekitarnya. Berdasarkan data BMKG, titik gempa terjadi di kedalaman 10 kilometer dengan lokasi gempa sejauh 52 kilometer barat daya Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten.

    BMKG menyatakan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi Tsunami. Namun, warga yang merasakan gempa sempat mengalami kepanikan dan berhamburan keluar dari bangunan.(HES/ENK/RMID)

  • Pemprov Banten Terjunkan Tim ke Sejumlah Titik Terdampak Gempa

    Pemprov Banten Terjunkan Tim ke Sejumlah Titik Terdampak Gempa

    SERANG, BANPOS – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Banten telah menerjunkan tim ke sejumlah lokasi terdampak  bencana gempa untuk memantau dan mendata kerusakan dari gempa berkekuatan magnitudo 6,7 skala richter sore tadi, Jumat (14/1/2022). Hal itu dilakukan belajar dari peristiwa sebelumnya, Pemprov Banten sudah mempersiapkan berbagai skema dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana alam yang dimungkinkan terjadi di wilayah Provinsi Banten.

    “Sampai saat ini kami masih mendata berapa jumlah kerusakan bangunan rumah dan yang lainnya di lokasi,” ungkap WH.

    “Gempa yang sering terjadi beberapa tahun terakhir dengan kekuatan yang tidak terlalu besar ini merupakan bentuk cicilan gempa, sehingga potensi gempa besar yang diprediksi oleh para ahli tidak terjadi. Mudah-mudahan ini gempa terakhir,” jelas mantan walikota Tangerang dua periode itu.

    Selain itu, lanjut WH, belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, saat ini kesiapsiagaan Pemprov Banten terus ditingkatkan. Termasuk berbagai skema pencegahan seperti mengoptimalkan selter yang ada, early warning sistem yang sudah berjalan dengan baik, penyediaan titik-titik evakuasi serta berbagai sosialisasi evakuasi kepada masyarakat.

    “Masyarakat di lokasi bencana juga sudah diamankan di tempat-tempat evakuasi yang sudah disediakan oleh kami (Pemprov Banten, red). Selain itu kami juga sudah menerjunkan tim ke lokasi bencana,” ujarnya.

    Hal itu dilakukan, lanjutnya, sebagai bentuk ketanggapbencanaan yang dilakukan Pemprov Banten yang bekerjasama dengan Pemda setempat.

    WH juga mengungkapkan, di beberapa titik wilayah yang rawan gempa Pemprov Banten sudah menggalakkan program rumah tahan gempa. Program itu sudah dilakukan sejak tiga tahun terakhir dan sampai saat ini masih terus dilakukan.

    Diungkapkan WH, masyarakat sekitar sudah melakukan evakuasi secara mandiri. Karena BMKG sudah mengumumkan tidak ada potensi tsunami, biasanya masyarakat menunggu sampai dua jam di tempat evakuasi.

    “Setelah dua jam tidak ada gempa lagi, biasanya masyarakat akan kembali ke rumahnya masing-masing,” ucapnya.

    Sementara itu Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Banten Nana Suryana dalam keterangannya mengatakan pasca terjadi gempa tersebut Gubernur Banten WH langsung memerintahkan BPBD Provinsi Banten untuk langsung terjun ke lokasi bencana. Atas perintah tersebut pihaknya sudah menerjunkan sejumlah personil ke titik lokasi bencana.

    “Masyarakat juga sudah diimbau untuk tidak mendekati atau berdiam diri di rumah, harus melakukan evakuasi ke tempat yang sudah ditentukan,” katanya.

    Nana menjelaskan, ada beberapa kerusakan baik bangunan rumah  masyarakat  maupun bangunan sosial termasuk juga tempat ibadah di beberapa lokasi di dekat pusat gempa seperti di Kecamatan Sumur, Cibaliung, Panimbang, Munjul, Sukaresmi serta beberapa Kecamatan lainnya

    “Untuk jumlahnya masih dalam proses pendataan oleh BPBD di daerah. Tapi kalau untuk korban jiwa tidak ada, hanya ada yang luka-luka saja karena reruntuhan gedung,” jelasnya.

    Nana mengakui gempa yang terjadi sore tadi sampai lima kali gempa susulan. Namun yang paling besar itu gempa pertama.

    Untuk diketahui, Provinsi Banten dilanda gempa tektonik sekitar pukul 16.05 WIB dengan kekuatan magnitudo 6,7 skala richter dengan pusat gempa di 132 km laut barat daya dengan kedalaman 40 km.

    Kepada masyarakat di lokasi terdampak diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa.

    Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum kembali ke dalam rumah masing-masing.(RUS/ENK)

  • Data Sementara BPBD Lebak, 32 Rumah dan Tiga Sekolah Terdampak Gempa

    Data Sementara BPBD Lebak, 32 Rumah dan Tiga Sekolah Terdampak Gempa

    LEBAK, BANPOS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak mencatat sebanyak 32 rumah dan 3 sekolah terdampak gempa berkekuatan 6,7 SR yang terjadi, Jum’at (14/1) sekira pukul 16:05:41 WIB.

    Kepala Pelaksana BPBD Lebak Febby Rizki Pratama menjelaskan, kerusakan akibat gempa tersebut terjadi di 10 Kecamatan yang tersebar di 13 desa. Ia juga menyebut dua orang mengalami luka ringan di bagian kepala akibat tertimpa genteng rumah.

    “Dua orang mengalami luka ringan pada bagian kepala akibat terkena genteng atap rumahnya yang jatuh saat gempa terjadi itu bernama Sari warga Desa Citepuseun Kecamatan Cihara dan Reni Warga Desa Sukaraja Kecamatan Malingping. Kedua korban langsung dibawa ke Puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan medis,” kata Febby

    32 rumah dan 3 sekolah mengalami kerusakan berat, sedang dan ringan,” katanya kepada wartawan, Jum’at (14/1).

    Febby melaporkan secara rinci akibat gempa Sumur yang terasa sampai ke wilayah Kabupaten Lebak dan berdampak kepada kerusakan puluhan rumah dan tiga sekolah.

    Di Kecamatan Cibadak kata Febby, satu rumah milik Arinah warga Kampung Rancasema Pasir, Desa Kaduagung Timur mengalami rusak berat. Atap kelas MAN 3 Lebak Gunungkencana ambruk, satu rumah milik Sanab warga Kampung Lewi Koret Desa Cipalabuh mengalami rusak sedang atap rumah ambruk.

    Di Kecamatan Wanasalam, atap SMPN 3 Wanasalam ambruk, dan satu rumah milik Endin warga Kampung Bunut Girang, Desa Parungpanjang mengalami rusak sedang atap rumah ambruk.

    Di Kecamatan Cihara sebanyak 16 rumah mengalami kerusakan, satu rumah di Desa Ciparahu, satu rumah di Kampung Cintahade Desa Lebakpendeuy, 16 rumah di Desa Citepuseun sebanyak 9 rumah rusak ringan, 7 rumah rusak berat dan dua keluarga mengungsi. Di Kecamatan Malingping, satu rumah milik Reni warga Desa Sukaraja mengalami rusak sedang.

    Di Kecamatan Banjarsari, 4 rumah terdampak dengan rincian dua rumah milik warga Kampung Warung Sugan, Desa Cilegong Hilir dan dua rumah milik warga Kampung Pakis, Desa Tamansari mengalami rusak berat. Di Kecamatan Sobang, atap SDN I Sukaresmi ambruk.

    Di Kecamatan Cirinten 7 rumah terdampak, 4 rumah milik warga Desa Cibarani, 2 rumah milik warga Desa Nangerang rusak ringan dan satu rumah rusak milik warga Desa Parakanlima mengalami rusak berat. Dan di Kecamatan Rangkasbitung satu rumah milik Rosdede warga Kampung Lebong Kelurahan Cijoropasir mengalami rusak berat.

    “Kerusakan akibat gempa yang kami sampaikan ini adalah data sementara mulai dari rusak ringan, sedang dan berat. Iya jumlahnya sebanyak 32 rumah dan 3 sekolah mengalami kerusakan berat, sedang dan ringan. Ini terjadi di 13 desa yang tersebar di 10 Kecamatan,” jelasnya. (CR-01/PBN)