BANTEN POS

Penulis: admin

  • Rayakan Milad ke-23, Himaguna Gelar Bakti Sosial

    Rayakan Milad ke-23, Himaguna Gelar Bakti Sosial

    LEBAK, BANPOS – Himpunan Mahasiswa Gunungkencana (Himaguna) menggelar bakti sosial berupa donor darah di gedung Kawadanaan, Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak, Jumat (24/12).

    Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka Milad Himaguna ke-23, yang bekerjasama dengan PMI Kabupaten Lebak, KSR Kecamatan Gunungkencana dan Puskesmas Kecamatan Gunungkencana.

    Ketua Pelaksana kegiatan, Lalan kurniawan, mengungkapkan bahwa stok darah pada unit donor darah (UDD) Kabupaten Lebak saat ini sedang berkurang. Oleh karena itu, Humaguna memilih untuk melakukan aksi donor darah.

    “Dalam rangka milad Himaguna ke – 23, kami melaksanakan donor darah, kegiatan ini juga dilakukan untuk membantu UDD Kabupaten Lebak yang memang stok darah pada saat ini sedang berkurang,” ujarnya.

    Ia menyebutkan bahwa kegiatan berjalan dengan lancar. Terbukti dengan antusias masyarakat yang tinggi saat mengikuti bakti sosial tersebut.

    “Kegiatan ini berjalan lancar dan antusias masyarakat sangatlah luar biasa. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengajak masyarakat untuk membantu sesama,” terangnya.

    Lalan mengaku, jauh sebelum kegiatan bakti sosial, pihaknya terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan serta koordinator pendidikan. Hal itu dilakukan agar dapat menyosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk melakukan donor darah.

    “Tentunya kami sangat berterimakasih kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi, semoga kedepanya kegiatan bakti sosial ini bisa rutin kita lakukan untuk membantu sesama. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainya,” tandas Lalan. (MUF)

  • Dinilai Dapat Selesaikan Problematika Indonesia, Jawara Banten Dukung Anies Nyapres

    Dinilai Dapat Selesaikan Problematika Indonesia, Jawara Banten Dukung Anies Nyapres

    SERANG, BANPOS – Anies Baswedan dinilai sosok yang tepat untuk menyelesaikan problematika yang ada di Indonesia. Anies pun didorong untuk dapat mencalonkan diri dan memenangkan kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

    Hal itu terungkap dalam deklarasi Jaringan Relawan Anies (Jawara) Banteng, yang diinisiasi oleh para pendukung Anies Baswedan di Provinsi Banten.

    Deklarasi yang dilangsungkan di Kota Serang tersebut dihadiri oleh perwakilan setiap daerah yang ada di Provinsi Banten.

    Dalam deklarasi tersebut, Jawara Banten menunjukkan berbagai pertunjukkan silat yang dibawakan oleh peguron Haji Salam. Berbagai jurus silat dan debus ditampilkan sebagai bentuk karakteristik Banten, yang kental sebagai tanah Jawara.

    Ketua Jawara Banten, Irvan Saputra, mengatakan bahwa deklarasi yang dilakukan merupakan salah satu langkah konkret untuk memenangkan Anies Baswedan, dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti.

    “Kami ingin bapak Anies satu langkah, konkret memenangkan pertarungan di 2024,” ujarnya usai menggelar deklarasi, Minggu (26/12).

    Menurutnya, Anies merupakan sosok yang sangat tepat untuk dipilih oleh rakyat Indonesia, khususnya Banten. Sebab, selain kapasitas Anies yang sudah terbukti, Anies juga merupakan sosok yang religius sehingga tepat untuk dipilih oleh warga Banten yang kental akan religiusitas.

    “Kami ingin membuka wawasan kepada masyarakat, bahwa sosok Anies ini religius dan dibutuhkan masyarakat Indonesia khususnya Banten,” tuturnya.

    Irvan mengaku bahwa keran relawan Anies melalui Jawara Banten telah dibuka di berbagai daerah. Pihaknya saat ini tinggal memperkuat gerakan dari para relawan, untuk mengendorse Anies Baswedan ke masyarakat.

    “Insya Allah kami melihat Anies ini sudah unggul, dan harapan kami bapak Anies banyak yang meminang dari berbagai partai dan itu melalui gerakan teman-teman relawan,” ungkapnya.

    Ketua panitia deklarasi Jawara Banten, Dail Ma’ruf, mengatakan bahwa dalam deklarasi itu dihadiri oleh perwakilan setiap daerah yang ada di Provinsi Banten.

    “Memang untuk deklarasi saat ini kami tidak mengedepankan jumlah massa, tapi kami lebih mengedepankan sosialisasi Anies Baswedan sebagai calon Presiden Indonesia,” ujarnya.

    Pihaknya pun akan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, akan prestasi yang telah ditorehkan oleh Anies Baswedan selama ini.

    “Sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa Anies merupakan salah stau sosok alternatif untuk menyelesaikan problematika bangsa yang ada saat ini,” ucapnya.

    Ia pun berharap, dengan tingginya atensi masyarakat agar Anies dapat menjadi Presiden Indonesia, Partai Politik pun melihat hal itu dan menangkap keinginan dari masyarakat dengan turut mendukung Anies Baswedan.

    “Jangan sampai karena oligarki partai ini, partai malah menutup mata atas keinginan masyarakat. Jangan sampai demokrasi yang seharusnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat malah berubah jadi dari partai, oleh partai, untuk rakyat karena oligarki partai itu,” tandasnya. (DZH)

  • Bela WH, BEM Nusantara Dinilai Lecehkan Marwah Mahasiswa, Seruan Boikot Menggema

    Bela WH, BEM Nusantara Dinilai Lecehkan Marwah Mahasiswa, Seruan Boikot Menggema

    SERANG, BANPOS – Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNus) Banten dinilai melecehkan marwah mahasiswa, setelah menyatakan sikap mengecam aksi yang dilakukan oleh buruh beberapa waktu yang lalu. Seruan boikot BEMNus pun menggema.

    Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jendral (Sekjend) Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratik (SWOT) Cabang Serang, Juni Akbar Alfirman. Ia mengatakan bahwa BEMNus lebih memilih untuk membela Wahidin Halim, ketimbang membela buruh.

    “Klaim perwakilan mahasiswa tapi kok melindungi marwah penguasa yang jelas-jelas sudah menghina kaum buruh, yang sampai saat ini (buruh) sudah menjadi motor pergerakan,” ujarnya dalam rilis yang diterima, Sabtu (25/12).

    Firman mengaku aneh dengan sikap yang disampaikan oleh BEMNus, yang mengatakan bahwa aksi buruh pada Rabu lalu telah menghilangkan marwah Pemprov, khususnya Gubernur Banten. Padahal menurutnya, Gubernur Banten sendiri yang menghilangkan marwah Pemprov, dengan melecehkan buruh.

    “Gak nampak batang hidungnya ketika Gubernur mengeluarkan statement yang jelas-jelas melukai hati buruh, eh malah pas nongol ada di ketek penguasa. Ini yang malah menghina marwah pergerakan, yang seharusnya mereka ikut berjibaku dengan buruh menuntut keadilan,” tegasnya.

    Menurut Fieman, apa yang dilakukan oleh para buruh dengan masuk ke dalam ruang kerja Gubernur, merupakan bentuk akumulasi kekecewaan rakyat pada pemimpinnya.

    “Lah itu kan bentuk responitas buruh, mereka kecewa kepada pemimpinnya. Mereka sudah aksi berjilid-jilid untuk meminta menaikan upah, eh Gubernur malah keluarkan pernyataan yang melukai hati buruh,” tuturnya.

    Firman juga mengakui bahwa tindakan beberapa oknum buruh tidak dapat dibenarkan, namun hal itu sudah menjadi konsekuensi pejabat daerah yang tak berani tampil di depan masyarakat saat ada masalah.

    “Memang kurang tepat, tapi itu udah konsekuensi Gubernur toh. Wong dia gak berani unjuk gigi di depan para buruh. Jika dibilang sibuk toh mereka sudah melakukan aksi terus-terusan kok, kenapa gak ditemuin?” ucapnya.

    Mantan Ketua Bidang Advokasi SWOT UIN SMH Banten ini pun menyerukan agar seluruh gerakan mahasiswa, melakukan pemboikotan terhadap BEMNus. “Boikot aja udah,” tegasnya.

    Senada disampaikan oleh Ketua Umum Pusat Gerakan Mahasiswa Kabupaten Tangerang (GEMAKATA), Muhamad Halabi. Ia pun mengaku akan turut ikut serta dalam memboikot BEM Nusantara Perwakilan Banten.

    Halabi juga mengatakan bahwa sikap acuh yang ditunjukkan oleh WH dan Andika Hazrumy merupakan tindakan pengecut. Sebab ia menilai, WH dan Andika tak berani muncul dihadapan para buruh dan mempertanggung jawabkan omongannya.

    “WH-Andika pengecut, kata yang cocok dinobatkan pada gubernur Banten dan wakilnya,” ujar Halabi.

    Menurutnya, WH-Andika tidak mencerminkan sosok pemimpin yang bertanggung jawab, sebab tak mampu menjawab persoalan-persoalan buruh, namun malah menghilang dan terkesan memiliki kesalahan.

    “Sangat tidak mencerminkan pemimpin yang bertanggung jawab, seharusnya apapun yang menjadi masalah di Banten harus dihadapi, ajak duduk bersama. Bukan malah ngumpet dan terkesan punya salah,” tandasnya.

    Untuk diketahui, BEMNus perwakilan Provinsi Banten mengeluarkan video pernyataan sikap mengecam tindakan buruh yang dinilai arogan dan anarkis, dengan memasuki kantor Gubernur Banten dan dinilai merusak fasilitas negara.

    BEMNus Banten juga menilai bahwa Polda Banten telah gagal dalam menjalankan tugasnya dalam mengamankan jalannya aksi buruh. Bahkan BEMNus Banten mengancam akan menggelar aksi besar-besaran untuk membela marwah Pemprov Banten. (DZH)

  • 283 Napi di Banten Terima Remisi Natal, 3 Orang Langsung Bebas

    283 Napi di Banten Terima Remisi Natal, 3 Orang Langsung Bebas

    CILEGON, BANPOS – Sebanyak 283 Narapidana di Lapas dan Rutan di Banten mendapatkan remisi Khusus Natal 2021. Tiga narapidana di antaranya langsung bebas karena terhitung selesai menjalani masa pidananya.

    Kepala Divisi (Kadiv) Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Banten Masjuno mengatakan bahwa sudah berlangsung penyerahan remisi kepada seluruh napi di wilayah Banten yang hari ini merayakan Natal. Kata dia, remisi ini khusus perayaan Natal, semuanya 283 yang mendapatkan remisi Natal.

    “Dengan perincian Remisi Khusus (RK I) atau pemotongan masa tahanan sebanyak 280 narapidana. Sedangkan, RK II atau langsung bebas sebanyak 3 narapidana,” kata Masjuno kepada awak media saat ditemui usai penyerahan remisi di Lapas Kelas IIA Cilegon, Sabtu (25/12/2021).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan narapidana yang mendapatkan remisi Natal 2021 mulai pemotongan masa tahanan selama 15 hari sampai 2 bulan. Dari 283 narapidana penerima remisi itu merupakan narapidana berbagai macam kasus.

    “Jadi besaran remisi yang diterima masing-masing napi ditentukan berdasarkan lama masa pidana yang telah dijalani oleh mereka,” ungkap Juno sapaan akrabnya.

    Dari 12 Lapas dan Rutan di Banten, ada 1 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diketahui narapidananya tidak menerima remisi. Bahkan UPT yang terbanyak mendapatkan remisi untuk narapidana-nya adalah Lapas Kelas I Tangerang mencapai sebanyak 90 napi.

    Juno mengatakan pemberian remisi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Remisi merupakan bagian dari sistem pembinaan berdasarkan perubahan perilaku.

    “Jadi setiap narapidana yang mempunyai kelakuan baik, memenuhi syarat tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berhak mendapatkan remisi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 1995,” jelasnya.

    Menurutnya, tujuan pemberian remisi bukan sekedar pengurangan masa tahanan, tapi merupakan apresiasi kepada narapidana yang telah berhasil menjalani masa pidana dan program pembinaan dengan baik.

    “Remisi merupakan reward atau penghargaan bagi narapidana atas segala hal positif yang telah dilakukan selama menjalani masa pidana,” tuturnya.

    Salah satu narapidana Lapas Kelas IIA Cilegon yang mendapatkan remisi, Yolanda Mulyono Putera mengaku bahagia masa tahanannya berkurang.

    “Dapat remisi senang banget, pengen cepat pulang,” kata dia usai penyerahan remisi.

    Ia mengaku saat ini sudah menjalani hukum tiga tahun enam bulan dari total sembilan tahun. Kemudian selama dia didalam penjara banyak kegiatan yang dilakukan yang dibina oleh Lapas Kelas IIA Cilegon.

    “Saya biasa mengikuti kegiatan keagamaan. Masa tahanan kurang lebih tiga tahun lagi, sudah dapat remisi kurang lebih satu tahun,” tutup pria yang terlibat kasus narkoba ini.

    Untuk diketahui saat ini penghuni Lapas maupun Rutan di Banten mencapai 10.394 dari kapasitas 5.197. (LUK)

  • Wahidin yang Salah Anies yang Disalahkan, Pendukung Meradang

    Wahidin yang Salah Anies yang Disalahkan, Pendukung Meradang

    SERANG, BANPOS – Pernyataan pengamat kebijakan publik, Ibrahim Rantau, yang menyatakan gelombang aksi buruh di Provinsi Banten gegara Anies Baswedan melangkahi aturan pusat, dibantah oleh Sekretaris Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) Provinsi Banten, Sudrajat Syahrudin.

    “Tuduhan bahwa Gubernur DKI Jakarta melangkahi keputusan pemerintah pusat adalah fitnah dan tak berdasar. Sejauh pengetahuan kami, Gubernur Anies menetapkan UMP 2022 sebesar 5,1 persen sudah mendapatkan persetujuan pemerintah pusat melalui Kementrian Tenaga Kerja,” ujarnya, Jumat (24/12).

    Menurutnya, pernyataan dari Ibrahim Rantau sangat tendensius sekaligus menunjukkan ketidakmampuan Wahidin Halim (WH) dalam membangun komunikasi yang baik dengan buruh.

    “Gubernur DKI, bersurat secara resmi ke pemerintah pusat, melalui Kementrian Tenaga Kerja. Jadi revisi kenaikan UMP DKI itu adalah atas persetujuan Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan kondisi di DKI, khususnya pertumbuhan ekonomi,” katanya.

    “Mbok ya kalau buruh demo itu diterima dan diajak bicaralah, jangan malah sebaliknya melontarkan kata-kata yang menyinggung dan melukai hati para buruh. Toh mereka itu juga warga WH yang memiliki kesamaan hak untuk dilayani,” lanjutnya.

    Ia mengaku, memang tindakan yang dilakukan oleh buruh sedikit kelewat batas. Namun jika melihat sikap cuek yang dipertontonkan oleh Wahidin, justru menjadi pemicu utama apa yang dilakukan oleh buruh pada Rabu lalu.

    “Kami sangat menyayangkan sikap cuek dan acuh Gubernur terhadap tuntutan para buruh. Kami kira kejadian kemarin bukan terjadi secara tiba-tiba, tapi klimaks atas sikap acuh dan cuek Gubernur atas aksi buruh sebelumnya,” tegasnya.

    Sehingga, ia pun memaklumi tindakan yang dilakukan oleh massa aksi buruh kemarin. Karena hal itu merupakan akibat dari sikap yang ditunjukkan oleh Wahidin sendiri.

    “Sikap acuh dan alergi Gubernur berdialog dengan buruh mengundang tafsir dan dugaan liar dari masyarakat khususnya buruh. Publik dan buruh akan menilai Gubernur lebih pro pengusaha ketimbang pro Buruh,” katanya.

    Kendati demikian, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Ibrahim Rantau yang secara tidak langsung mengendorse Anies Baswedan, dengan menggambarkan bahwa Anies sangat pro terhadap buruh.

    Ia pun menyarankan kepada Wahidin agar tidak perlu melaporkan para buruh yang menerobos masuk ke dalam ruang kerjanya, kepada Kepolisian.

    “Malulah sama sikap Kapolri yang menginstruksikan anak buahnya agar berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium), dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara,” tandasnya. (DZH)

  • Kredit Macet BPRS Cilegon Mandiri Tembus Rp44 Miliar

    Kredit Macet BPRS Cilegon Mandiri Tembus Rp44 Miliar

    CILEGON, BANPOS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon meminta Direktur Utama (Dirut) BPRS Cilegon Mandiri (BPRS-CM) yang baru menjabat untuk bisa menyelesaikan permasalah yang saat ini dihadapi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon tersebut.

    Salah satu permasalahan yang saat ini dihadapi oleh BUMD Pemkot Cilegon ini yaitu sedang berupaya terbebas dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusul besarnya kredit bermasalah (Non Performing Financing/NPF) atau kredit macet yang berada di kisaran 41 persen atau sekitar Rp 44 miliar.

    Ketua Komisi III DPRD Cilegon, Abdul Ghoffar mengatakan agar manajemen BPRS mampu menyelesaikan persoalan NPF tersebut melalui pendekatan persuasif terutama pada kreditur bermasalah.

    “Terkait masalah kredit macet itu kalau menurut saya alangkah baiknya (kreditur bermasalah-red) bisa didekati dengan lebih soft, karena di awal kan ada perjanjian bersama antara nasabah dengan lembaga keuangan. Kecuali itu memang ada persoalan kaitan agunan ataupun pemalsuan dokumen,” kata Ghoffar usai rapat dengar pendapat (hearing) antara Komisi III DPRD Kota Cilegon dengan jajaran direksi BPRS-CM di Ruang Rapat DPRD Kota Cilegon, Kamis (23/12).

    Ditempat yang sama, anggota Komisi III DPRD Kota Cilegon Rahmatulloh mengatakan rumitnya persoalan tersebut, dinilai tidak dibarengi dengan komitmen dan keseriusan dari pemerintah daerah sebagai pemegang saham yang dipandang sebaliknya justru hanya memojokkan kinerja korporasi lantaran tidak mampu memberikan solusi.

    “Apakah penyertaan modalnya ditambah atau ada solusi lain, jangan hanya ditonton dan diketawain cuma karena NPF ini dianggap produk masa lalu. Kami dari DPRD dan Badan Anggaran, kalau mereka cuma bicara dan tidak memberikan solusi, ya sudah lebih baik diam,” kata Politisi Partai Demokrat ini.

    Lebih lanjut, secara prinsip dalam tugas kontrolnya, sambung dia, parlemen hanya menginginkan agar BPRS Cilegon Mandiri tetap berjalan, semakin maju dan mampu menyumbang dividen ke kas daerah.

    “Kalau kondisi BPRS hanya jadi bahan olok-olokkan saja dengan berbagai statemen di media, ya sudah mending BPRS ditutup saja. Apa tidak pernah berpikir kalau pernyataan-pernyataan itu malah membuat masyarakat dan deposan was-was, seolah BPRS sedang sakit, yang pada akhirnya mereka malah menarik dananya. Kalau mau bicara masalah, BUMD lainnya justru lebih banyak masalahnya. Persoalannya sekarang kan jajaran Komisaris dan Direktur Utama yang baru sedang berpikir bagaimana menyehatkan perbankan daerah ini,” paparnya.

    Menanggapi hal tersebut, Dirut BPRS-CM, Novran Erviatman Syarifuddin berharap adanya dukungan dari seluruh pihak dalam upaya dan rencana kerjanya untuk menekan NPF.

    “Kami diminta OJK untuk menyusun action plan yang dari situ menjadi dasar rujukan kami bahwa NPF harus dapat turun di kisaran 26 persen tahun depan. Action plan itu sendiri akan menjadi rencana kerja yang harus terlapor secara berkala maksimum tiga bulan sekali karena kita perbankan di bawah pengawasan yang intensif oleh OJK. Sementara untuk rencana tambahan penyertaan modal, itu sudah kami ajukan ke Ekbang,” tandasnya.(LUK/RUL)

  • Indonesia vs Singapura, Garuda Tidak Boleh Lengah

    Indonesia vs Singapura, Garuda Tidak Boleh Lengah

    SINGAPURA, BANPOS – Timnas Indonesia wajib memaksimalkan setiap peluang agar dapat lolos ke babak final AFF Suzuki Cup 2020 di Singapura. Karena, skuad Garuda wajib menang ketika menghadapi tuan rumah dalam semi final leg kedua yang digelar Sabtu (25/12) malam.

    Skuad Shin Tae-yong sempat memberikan tekanan berkat keunggulan satu gol di babak pertama dalam leg pertama semi final AFF Suzuki Cup melawan SIngapura, Rabu (22/12) lalu. Namun, Singapura berhasil bangkit dan memaksakan hasil seri di penhujung pertandingan setelah mencetak gol penyeimbang di babak kedua.

    Pelatih tim Nasional Indonesia Shin Tae-yong menyatakan salah satu penyebab kesuksesan Singapura mencetak gol adalah faktor kelelahan. Rahmat Irianto cs menurunkan intensitas serangannya di babak kedua dan berhasil dimanfaatkan secara baik oleh The Lions.

    “Pemain kelelahan. Namun ada baiknya letih itu datang saat ini. Kami jadi bisa memberikan istirahat kepada pemain untuk memulihkan tenaga mereka,” ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers virtual setelah pertandingan, Rabu (22/12).

    Shin menegaskan bahwa skuadnya akan memaksimalkan waktu untuk mempersiapkan diri menuju laga leg kedua semifinal Piala AFF 2020 pada Sabtu (25/12) pukul 19:30 WIB.
    Witan Sulaeman juga mengakui bahwa timnya kurang fokus terutama pada paruh kedua laga, di mana gol Singapura tercipta.

    “Sebenarnya pertandingan tadi berjalan cukup baik. Kami menguasai bola pada babak pertama, tetapi kehilangan fokus pada babak kedua. Kami mesti bekerja lebih keras di leg kedua,” ujar Witan, yang dinobatkan sebagai pemain terbaik pada laga tersebut.

    Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan juga memaklumi hasil seri yang diraih Tim Merah Putih di leg pertama. Namun, dia menuntut para pemain agar kembali berkonsentrasi menghadapi leg kedua.

    “Masih ada satu laga untuk memastikan tiket ke final. Kita tetap harus fokus dan jangan lengah. Sebab, segala sesuatunya masih bisa terjadi,’’ kata Iriawan.

    Iriawan juga meminta Shin Tae-yong memperbaiki konsistensi permainan skuad Garuda. Apalagi, laga leg kedua ini akan menjadi laga hidup mati yang menentukan nasib Timnas di AFF Suzuki Cup 2021.

    “Ini harus diperbaiki oleh Shin Tae-yong agar bisa tampil maksimal di laga kedua nanti,” ujar Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan.

    Sementara, pelatih Singapura, Tatsuma Yoshida berharap dapat meraih hasil terbaik di leg kedua nanti. Namun dia menyadari hal itu tidak akan mudah mengingat kualitas pemain Indonesia yang melebihi ekspektasinya.

    “Timnas Indonesia merupakan tim dengan kualitas tinggi. Hal yang melebihi ekspektasi saya. Akan tetapi, saya berharap kami bisa mendapatkan hasil terbaik pada laga selanjutnya,” tegas pelatih asal Jepang itu.

    Tatsuma juga sadar tak punya banyak waktu untuk melakukan persiapan jelang leg 2 semifinal Piala AFF 2020. Dia berencana melakukan rotasi pemain melawan Timnas Indonesia.

    “Dalam dua hari ke depan kami harus melakukan pemulihan cepat. Kami punya 26 pemain dan pada laga selanjutnya mungkin ada beberapa pemain baru yang bermain. Saya juga menaruh kepercayaan pada mereka,” tegas pelatih dari negeri matahari terbit itu.

    Semifinal Piala AFF 2020 tak akan menggunakan sistem aturan gol tandang. Sehingga pemenang pada leg kedua yang berhak melaju ke final, sedangkan bila laga berakhir imbang maka diteruskan ke perpanjangan waktu hingga adu penalti.(WUR/ENK/RMID)

  • Perusahaan Malaysia ‘Dicerai’ oleh Pemkot Serang

    Perusahaan Malaysia ‘Dicerai’ oleh Pemkot Serang

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang memutus kerja sama joint venture dengan perusahaan Malaysia, EP Manufacturing Berhad (EPMB). Kerja sama tersebut sebelumnya menghasilkan perusahaan patungan bernama PT Tirta Serang Madani. Pemutusan kerja sama itu dilakukan lantaran sejauh ini, perusahaan patungan yang dibentuk pada periode kepemimpinan Walikota Tb. Hairul Jaman itu tidak memberikan kontribusi dan keuntungan bagi Pemkot Serang.

    “Jadi karena awalnya ada kerja sama dengan Malaysia. Tapi pada kenyataannya tidak menghasilkan sesuatu yang kami harapkan. Artinya stuck,” ujar Walikota Serang, Syafrudin, usai penandatanganan kesepakatan mengakhiri kerja sama di aula Setda Kota Serang, Kamis (23/12).

    Atas berakhirnya kerja sama tersebut, pihak PT Tirta Serang Madani selaku perusahaan patungan, menyerahkan seluruh asetnya kepada Pemkot Serang. Mulai dari peralatan, gedung bangunan, hingga tanah yang digunakan.

    “Akhirnya dari PT Tirta Serang Madani menyerahkan semua aset yang ada di Kelurahan Dalung, kemudian untuk dikelola oleh pemerintah kota. Semuanya sudah diserahkan tanpa syarat. Karena dalam Memorandum of Understanding (MoU) itu tidak berjalan dengan lancar,” ucapnya.

    Untuk sementara waktu ini, operasional pendistribusian air yang sebelumnya dikelola oleh PT Tirta Serang Madani berhenti seiring dengan diakhirinya kerja sama. Namun kedepannya akan dilanjutkan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Madani.

    Syafrudin pun mengaku bahwa untuk operasional Perumdam Tirta Madani masih menunggu Perwal, meskipun Perda tentang Perumdam telah disahkan. Sehingga, perlu waktu hingga Perumdam bisa menjalankan sisa operasional PT TIrta Serang Madani.

    “Operasional tentu tidak berjalan, dan nanti akan kami lanjutkan dengan Perumdam. Kebetulan Perda Perumdam sudah ada, jadi tinggal perwalnya dan kami fungsikan lagi untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.

    Syafrudin mengakui bahwa kerja sama antara Pemkot Serang dengan PT Tirta Serang Madani telah berjalan sejak 2010 lalu. Namun, kerja sama hanya menghasilkan keuntungan pada dua tahun pertama. Maka dari itu, Pemkot Serang mengakhiri kerjasamanya dengan PT Tirta Madani.

    “Kerja sama itu sudah berjalan sejak 2010 sampai 2021. Memang sebelumnya selama satu dua tahun ada keuntungan, tapi setelah itu sudah tidak ada keuntungan,” terangnya.

    Direktur PDAB Tirta Madani, Nana Sukmana, menjelaskan bahwa diputusnya kerja sama antara Pemkot Serang dengan PT Tirta Serang Madani tersebut dikarenakan operasionalnya yang tidak berjalan pada saat itu. “Namun ada kewajiban pemerintah daerah. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Perumdam Kota Serang,” ujarnya.

    Asisten Daerah (Asda) II Kota Serang, Yudi Suryadi, mengatakan bahwa Pemkot Serang akan mengurus pemutusan kerja sama tersebut dengan perusahaan Malaysia. “Karena tidak berjalan (kerja sama dengan Malaysia), makanya kami proses. Maka kami targetkan untuk diserahkan ke Perumdam, dan nanti akan dikelola oleh Perumdam,” tandasnya. (DZH/PBN)

  • Arogansi WH Soal Buruh Dituding Bikin Pejabat Jadi ‘Tumbal’

    Arogansi WH Soal Buruh Dituding Bikin Pejabat Jadi ‘Tumbal’

    SERANG, BANPOS – Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) dituding telah bertindak arogan sehingga mengakibatkan buruh melakukan aksi berjilid-jilid yang berujung jebolnya Kantor Gubernur Banten. Buntut dari kejadian itu, salah seorang pejabat menjadi ‘tumbal’ dengan dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini juga menuai reaksi, dikarenakan sebagaimana diketahui, masa jabatan WH-Andhika kurang dari 6 bulan lagi.

    Wakil Ketua Umum PP Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas), Dzikri Wahyudin, mengatakan bahwa terjadinya insiden ribuan buruh yang kembali berunjuk rasa, bahkan membajak kantor Gubernur Banten merupakan imbas dari arogansi Wahidin Halim itu sendiri.

    Sebab, Wahidin sempat melontarkan kalimat lebih baik mengganti buruh yang tidak menerima besaran kenaikan upah, yang akhirnya menyakiti hati para buruh se-Banten, bahkan se-Indonesia.

    “Bagi saya ini adalah pemicu kemarahan besar dari pihak buruh karena memang respon dari Gubernur yang sangat arogan dan tidak dapat diterima dengan baik oleh pihak buruh, harusnya Gubernur dan Wakil Gubernur terbuka terhadap buruh, menggunakan pendekatan persuasif,” tegasnya.

    Apalagi dengan insiden dibajaknya ruang kerja Gubernur Banten, yang membuktikan bahwa buruh sudah sangat marah dengan Wahidin Halim.

    “Ini merupakan bentuk kemarahan besar dari massa buruh yang saat ini tuntutannya belum terjawab oleh pihak pemprov,” terangnya.

    Ia pun mengatakan bahwa keputusan WH untuk mencopot Kepala Satpol PP sebagai tindakan yang arogan. Dzikri menegaskan bahwa seharusnya setelah terjadi insiden pembajakan ruang kerja Gubernur, yang pertama kali dilakukan ialah membuka dialog dengan elemen buruh.

    “Namun ini yang terjadi adalah pencopotan Kepala Satpol PP. Pemimpin yang baik seharusnya tidak tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan, itu tidak baik. Tapi dengan dicopotnya Kepala Satpol PP pasca-insiden, ini menggambarkan bagaimana kalang kabutnya WH sehingga bertindak arogan. Harusnya kebijakan pertama itu temui buruh,” tegasnya.

    Aksi buruh yang berhasil masuk ke ruang kerja gubernur di KP3B Curug Kota Serang pada Rabu Sore lalu berdampak dengan pemecatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Banten, Agus Supriyadi dari jabatanya terhitung dari hari Kamis, 23 Desember 2021 (kemarin) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 821.2/Kep.221/BKD yang beredar.

    Sanksi yang diterima Agus ini dituding karena ada indikasi, Satpol PP tidak berfungsi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan KP3B, khususnya pada saat ada aksi buruh yang merangsek hingga ke ruang kerja gubernur.

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Komarudin saat dikonfirmasi wartawan membenarkan bahwa ada sanksi yang diberikan terhadap Kasatpol PP Banten.

    “Betul, dibebastugaskan sampai terbit SK tetapnya,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, pada Kamis 23 Desember 2021.

    Menurutnya, keputusan pembebastugasan sementara itu dilakukan hingga tim yang ditugaskan oleh Gubernur Banten, selesai melakukan pemeriksaan terhadap Agus.

    Tim tersebut menurut Komarudin, akan mengulik apakah terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP Provinsi Banten, dalam peristiwa penerobosan massa aksi hingga ke ruang Gubernur Banten itu.

    “Kalau memang nanti terbukti, nanti akan keluar keputusan tetap. Nah keputusan tetapnya itu menunggu dari hasil pemeriksaan dari tim lah,” ungkapnya.

    Selama masa pemeriksaan itu, jabatan Kepala Satpol PP Provinsi Banten akan dijabat sementara oleh Pelaksana Harian (Plh), yang dijabat oleh Sekretaris Satpol PP Provinsi Banten.

    “Ditunjuk Plh, nanti dijabat oleh Plh sampai keluar keputusan tetap. Saat ini jabatan Plh Kepala Satpol PP Provinsi Banten dijabat oleh Sekretaris,” jelasnya.

    Ketika ditanyakan, apakah kebijakan tersebut melanggar ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang menegaskan, Kepala Daerah dilarang untuk mengganti pejabat, enam bulan sebelum akhir masa jabatan. Menurutnya, memang benar seharusnya tidak terjadi pergantian pejabat di Provinsi Banten saat ini, mengingat sudah memasuki masa tenang.

    Namun ia berkilah, pembebastugasan Agus merupakan hal yang berbeda. Sebab, Agus dicopot karena sanksi disiplin, bukan dalam rangka promosi dan mutasi. “Ini kan penjatuhan hukuman disiplin. Jadi tidak terkait dengan aturan itu,” jelasnya.

    Terpisah, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyampaikan, tidak terima dengan tingkah buruh dan bakal menyerahkan kepada polisi untuk mengusut kasus ini. Dia juga telah mengadu kepada Presiden Jokowi.

    “Saya sudah membuat konsep, perlu saya laporkan perkembangan ini kepada presiden, menteri tenaga kerja, menteri dalam negeri, departemen dan lembaga terkait, kapolri,” ujar WH saat jumpa pers di rumahnya, Jalan H Jiran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Kamis, (23/12).

    Tak sampai disana, Satpol PP Provinsi Banten pun juga menjadi sasaran amarah WH. Mantan Walikota Tangerang ini mencopot jabatan kepala Satpol PP Provinsi Banten, Agus Supriyadi.

    “Kita berhentikan sementara (kepala Satpol PP Provinsi Banten, Agus Supriyadi) sambil kita periksa,” katanya.

    Menurut WH, jajaran Satpol PP gagal dalam mengamankan kantornya. Pasalnya, dalam video yang dia dapat, WH tak melihat satupun petugas Satpol PP berada di kantor saat buruh masuk. Hal ini dinilainya berbeda saat menjabat sebagai Walikota Tangerang dahulu.

    “Tapi kan trantib (Satpol PP) nggak ada kalau lihat foto di situ. iya kan. ini jadi pertanyaan kita. kita periksa sekarang mereka kalau internal kita. kenapa nggak ada yang menghalangi. semua masyarakat mengecam itu. tidak boleh masuk seperti itu,” tegas WH.

    Unjuk rasa buruh, kata WH, wajar sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Namun, menjadi tidak wajar ketika para buruh melakukan tindakan-tindakan anarkis. Menurut WH, selain mendobrak masuk dan mengacak-acak kantor, puruh juga sempat mencekik stafnya.

    “Demo buruh itu menurut saya wajar demokrasi. Tapi ketika masuk ke ruang saya lalu dia mencekik staf saya. ada saksinya sekarang di sini. mencekik sebelum bukain pintu. pintunya dibongkar masuk lalu,” kata WH.

    Menurut WH aksi yang dilakukan buruh tersebut sudah kelewat batas. Tumbangnya pertahanan aparat gabungan dalam pengamanan demo buruh ini pun WH tak dapat mengambil kesimpulan.

    Akademisi Untirta, Gandung Ismanto, mengatakan bahwa memang secara aturan, pencopotan pejabat negara boleh dilakukan meskipun memasuki ‘masa tenang’ menjelang habis masa jabatan Kepala Daerah. Namun dengan catatan, pencopotan harus memenuhi syarat perundang-undangan.

    “Pencopotan memang tidak menjadi soal sepanjang memenuhi syarat perundang-undangan. Misalnya pejabat yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin, tidak lagi memenuhi syarat jabatan, mengundurkan diri, pensiun dan lain-lain,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.

    Akan tetapi, Gandung juga menegaskan bahwa seharusnya Pemprov Banten, khususnya Gubernur, memaknai bahwa pencopotan pejabat merupakan satu paket dengan pengangkatan pejabat. Hal itu menurutnya merupakan konsekuensi yang nyata.

    “Bila pengangkatan seorang pejabat membutuhkan waktu yang lebih lama, biaya yang lebih mahal dan proses yang lebih lama dan sebagainya, yang kemudian mengganggu kinerja kelembagaan perangkat daerah terkait, maka mempertahankan seorang pejabat tentu menjadi opsi paling rasional daripada mencopotnya,” tegas Gandung.

    Ketergesa-gesaan dalam pengambilan keputusan dinilai mampu membuat kebijakan yang dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Maka dari itu, jika memang pencopotan tersebut dinilai menabrak aturan, pengajuan gugatan melalui PTUN menurutnya sangat terbuka lebar.

    “Karenanya bila ada proses yang dianggap tidak patut dan tidak layak dilakukan terkait pencopotan jabatan ini, maka disediakan ruang untuk melakukan pengujian terhadap keabsahannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara,” tandasnya.

    Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo memahami rasa kekecewaan buruh yang akhirnya melakukan tindakan tidak layak dengan duduk dan bercanda di meja kerja gubernur.

    “Seharusnya memang diterima (audiensi) ketika ada keinginan dari temen-temen buruh yang ingin bertemu dengan gubernur membicarakan mengenai UMP dan UMK 2022, sebaiknya ditemui,” katanya.

    Dengan pertemuan tersebut lanjut Budi yang merupakan politisi PKS ini, dapat meredam kemarahan buruh. “Walau bagaimanapun, ibaratnya teman-teman buruh ini kan seperti anak-anak, sedangkan gubernur adalah bapaknya. Kalau ada yang ingin audiensi, terima saja, supaya tidak menggumpal (rasa kecewa dan marah, red),” kata Budi.

    Sementara Agus saat ditemui di kantor Satpol PP Banten tidak ada di tempat, begitupun saat dihubungi melalui telepon genggamnya tidak aktif.

    Menurut salah seorang pegawai setempat yang enggan disebutkan namanya, Agus datang ke.kantor pagi. Namun setelah itu tidak datang lagi.

    “Pak Agus saya lihat tadi pagi ada, setelah satu jam keluar lagi dengan membawa tas,” katanya.

    Menurutnya, pasca aksi buruh menuntut revisi UMK dan berhasil masuk ruang kerjanya, suasana kantor Satpol PP menjadi panas.

    “Sejak semalam (Rabu malam), semua pada tegang. Saya sendiri nggak paham kenapa sampai pengamanan di pendopo bisa lepas. Tapi yang pasti. Kita disini jadi korban,” ujarnya.(DZH/RUS/PBN)

  • Tsunami Selat Sunda Sudah 3 Tahun, 706 Huntap Selesai Dibangun

    Tsunami Selat Sunda Sudah 3 Tahun, 706 Huntap Selesai Dibangun

    PANDEGLANG, BANPOS – Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang Taufik Hidayat bersama BNPB, resmikan 233 Hunian Tetap yang telah selesai dibangun di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumur.

    Saat memberikan sambutan, Taufik Hidayat yang mewakili Bupati Pandeglang mengatakan, secara keseluruhan ada sebanyak 706 Huntap yang telah selesai dibangun yang berada di 8 titik lokasi di 4 Kecamatan.

    “Sebanyak 233 unit di desa Sumber jaya, 10 unit di Desa Ujung Jaya, 33 unit di Desa Taman Jaya, 35 di Desa Cigorondong, dan 10 unit di Desa Tunggal Jaya. Semuanya itu di Kecamatan Sumur,” katanya.

    Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 395 unit, lanjut Taufik, tersebar di Kecamatan Carita, Panimbang dan Labuan, “32 Unit di Desa Sukarame Kecamatan Carita, 155 unit di Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang dan 208 unit di Desa Banyumekar Kecamatan Labuan,” jelasnya.

    Pembangunan Huntap ini sudah menjadi keharusan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan perlindungan bagi masyarakat yang terkena musibah bencana agar kembali dapat beraktivitas secara normal,

    “Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah pusat dan daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,” ungkapnya.

    Taufik juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi secara nyata dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Pandeglang.

    “Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pandeglang, kami sangat mengapresiasi kepada Komisi VIII DPR-RI, BNPB RI, Kemenko PMK RI, Pemerintah Provinsi Banten, TNI/Polri dan seluruh pihak baik yang ikut andil secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih banyak, semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda,” ucapnya.

    Sementara, Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BPNPB RI Ali Bernadus mengatakan Pandeglang telah menyelesaikan rehab/rekon pasca bencana saat ini merupakan sesi terakhir.

    “Sehingga seluruh penerima manfaat sudah bisa menempati rumahnya secara layak dan lengkap. Untuk itu kedepannya saya berharap agar sektor-sektor lainnya yaitu infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor bisa berangsur diselesaikan,” ujarnya.

    Rehab/Rekon pasca bencana ini masuk dalam proyek nasional, yang harus diselesaikan sampai dengan 2024.

    “Ini harus kita perhatikan dan kita kawal dan kita tuntaskan sampai dengan tahun 2024, karena memang sektor-sektor yang telah saya sampaikan tadi harus juga diselesaikan, agar prinsip penanggulangan bencana yang aman dan berkelanjutan dapat diwujudkan,” tegasnya.

    Terpisah, Komunitas Peduli Pariwisata Carita (KPPC) akan menggelar refleksi 3 tahun tragedi Tsunami Selat Sunda dan Mengenang Letusan Gunung Krakatau 1883 silam, hari ini (Jumat,24/12) pukul 20.00 WIB, sambil istighosah di Masjid Syeh Al-Khuseni, Carita, Kabupaten Pandeglang.

    Ketua KPPC, Frangky Supriadi mengatakan, sebenarnya kegiatan itu untuk yang kali kedua. Tapi peringatan yang dilaksanakan secara terbuka adalah, yang pertama kali dilakukannya. Karena di saat peringatan pertama, terkendala situasi pandemi Covid-19.

    “Pada tanggal 22 Desember 2018 lalu, peristiwa tsunami yang disebabkan oleh guncangan Gunung Anak Krakatau, menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung. Sedikitnya 426 orang tewas, dan 7.202 terluka dan 23 orang hilang akibat peristiwa tersebut. Dari sinilah, awal gagasan acara ini muncul,” kata Frangky, Kamis (23/12).

    Kata Frangky, kegiatan itu pula sebagai sarana berkumpul dan bersilaturahmi, khususnya dengan jajaran Muspika, pelaku dan penggiat pariwisata di Carita, serta sejumlah organisasi kemanusiaan.

    “Selain itu, sebagai ajang introspeksi diri. Disamping kita berdoa bersama, untuk para korban tragedi Tsunami Selat Sunda, sambil menggelar acara santunan yatim, ceramah, zikir bersama, dan berdoa, untuk bangsa. Agar selalu dijauhkan dari musibah, serta bencana,” tambahnya.

    Frangky berharap, acara tersebut bisa menjadi sebuah peringatan untuk semua. Dan ia menjamin, meskipun kegiatan tersebut dilakukan secara terbuka, namun untuk mengantisipasi kemungkinan adanya klaster baru Covid-19 pada acara itu, ia dan panitia akan tetap terapkan aturan Protokol Kesehatan (Prokes) ketat.

    “Standar Prokes tetap diberlakukan. Ini akan menjadi agenda rutin tahunan KPPC,” jelasnya.(PBN/BNN)