BANTEN POS

Penulis: admin

  • Akan Gelar Rakerda, Ini Pembahasan DPD Partai Gerindra Banten

    Akan Gelar Rakerda, Ini Pembahasan DPD Partai Gerindra Banten

    SERANG, BANPOS – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Banten, dijadwalkan akan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dengan tema Bergerak Menuju Kemenangan 2024, di Gedung Graha Mahesa, Jalan Serang-Pandegalang KM4, Kota Serang, Kamis (23/12).

    Sekretaris DPD Gerindra Provinsi Banten, Andra Soni, saat dihubungi BANTEN POS melalui sambungan telpon, Rabu (22/12) mengatakan, bahwa ada beberapa poin-poin pembahasan yang akan disampaikan saat Rakerda ini, antara lain untuk menindaklanjuti hasil dari Rapat Kerja Cabang (Rakercab) dari 8 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Provinsi Banten, yang telah berlangsung pada bulan November kemarin, di wilayah masing-masing.

    “Hasil rekomendasi dari Rakercab tersebut, semua (DPC) meminta kepada DPD Provinsi Banten untuk menyampaikan harapan dari pengurus partai. Mulai dari tingkat ranting sampai dengan tingkat DPC, agar kembali mengusulkan Pak Prabowo untuk kembali maju sebagai Capres pesta demokrasi 2024 mendatang,” ujar Andra Soni.

    Lebih lanjut Andra Soni menjelaskan, adapun poin-poin lainnya yang akan menjadi pembahasan Rakerda ini, yaitu merekomendasikan hal yang disampaikan para DPC terkait kegiatan partai pada tahun 2022 mendatang.

    “Seperti mempersiapkan diri terkait verifikasi partai politik, lalu mempersiapkan diri untuk proses awal perekrutan calon legislatif yang akan datang, kemudian mempersiapkan kegiatan maupun pembinaan fraksi dan membahas rekomendasi dari seluruh kader gerindra dari mulai tingkat RT, RW dan Desa untuk memenangkan pak Probowo pada pemilu 2024 mendatang,” ungkap Andra Soni.

    Andra Soni menambahkan, kegiatan Rakerda yang nantinya tetap melakukan protokol kesehatan (prokes) yang ketat tersebut, dijadwalkan akan dihadiri Ketua DPD Gerindra Banten, Desmond J Mahesa, seluruh pengurus DPC Kabupaten/Kota Gerindra, seluruh anggota DPRD se-Provinsi Banten dari Partai Gerindra, Seksjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Majelis Kehormatan atau Mahkamah Partai Gerindra Habiburokhman. (RUL)

  • Gara-gara WH, Sejam Lebih Buruh Blokir Jalan Raya Serang-Pandeglang

    Gara-gara WH, Sejam Lebih Buruh Blokir Jalan Raya Serang-Pandeglang

    SERANG, BANPOS – Ratusan buruh dari berbagai daerah di Banten memblokir Jalan Raya Serang-Pandeglang yang sekarang bernama Jalan Raya Jaksa Agung R Soeprapto.

    Pemblokiran jalan itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Banten, Wahidin Halim, terkait dengan buruh yang menolak besaran kenaikan upah.

    Sekitar satu jam lalu lintas di jalan tersebut tidak bisa bergerak. Mobil komando beserta ratusan kendaraan bermotor diparkirkan di dua ruas jalan, dari kantor BPJS Kesehatan hingga kantor DPD Gerindra Provinsi Banten.

    Dalam orasinya, perwakilan buruh Kota Cilegon menyampaikan permohonan maaf atas pemblokiran yang buruh lakukan.

    Namun, mereka meminta agar tidak menyalahkan para buruh. Akan tetapi, menyalahkan Gubernur Banten yang telah menantang para buruh untuk menggelar aksi terus menerus.

    “Saya meminta maaf kepada para pengguna jalan, warga Banten, warga Kota Serang, yang terganggu sehingga telat datang ke tempat tujuan. Tapi salahkan Gubernur Banten, yang menantang kami untuk terus menggelar aksi,” ujarnya, Rabu (22/12).

    Orator lainnya bahkan menyampaikan umpatan kepada Wahidin Halim. Ia mengajak massa aksi untuk meneriakkan yel-yel umpatan kepada Gubernur Banten itu.

    Selain itu, ia juga meminta massa aksi untuk mengaminkan doanya untuk Wahidin Halim secara pribadi, agar Wahidin Halim cepat dipanggil oleh malaikat Izrail.

    “Semoga Wahidin Halim cepat dipanggil oleh malaikat Izrail. Semoga Wahidin Halim cepat dipanggil oleh malaikat Izrail,” teriaknya diiringi oleh sambutan Aamiin dari massa aksi lainnya.

    Hingga berita ini diterbitkan, massa aksi buruh masih menunggu perwakilan buruh yang sedang melakukan audiensi dengan BPJS Kesehatan. (DZH)

  • 1300 Penerima Bansos di Pandeglang Mengundurkan Diri

    1300 Penerima Bansos di Pandeglang Mengundurkan Diri

    PANDEGLANG, BANPOS – Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang melakukan graduasi atau KPM yang sudah mengikuti program Bantuan Sosial (Bansos), namun secara sukarela mengundurkan diri karena dianggap sudah mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, hingga bulan Desember 2021 mencapai 1300 KPM.

    Kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang, Nuriah mengatakan, dengan capaian tersebut tentunya tidak terlepas dari peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang cukup optimal dalam pelaksanaan program Bansos.

    “Makanya kami menggelar rakor ini, selain menjadi agenda tahunan, acara ini pun sebagai motivasi bagi para pendamping PKH untuk terus meningkatkan kinerja supaya optimal. Mereka selain sudah melaksanakan amanat program-program dari pusat dan kita pun dari kabupaten ikut mendampingi supaya program-program tersebut dapat berjalan optimal,” kata Nuriah saat Rakor Pekerja Sosial (Peksos) PKH di salah satu restoran Pandeglang, Selasa (21/12).

    Dalam kesempatan yang sama, Bupati Pandeglang, Irna Narulita berpesan kepada Pendamping PKH sebagai ujung tombak pelaksanaan program-program sosial tentunya harus terus bekerja secara optimal.

    “Ibu sangat mengapresiasi kinerja para PKH, terus semangat dan jaga nama baik pemerintah daerah. Pengentasan kemiskinan ada di tangan bapak ibu sekalian. Dan sampaikan pula kepada masyarakat yang belum masuk dalam program itu, agar tetap bersabar karena dengan capaian graduasi yang tinggi akan membuka peluang bagi warga lainnya untuk masuk dalam daftar PKH,” katanya.

    Selain Rakor PKH, lanjut Nuriah, pada kesempatan tersebut Dinsos juga melakukan sosialisasi program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk para KPM.

    Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pandeglang, Didin Haryono mengatakan, momen tersebut merupakan waktu yang tepat untuk melakukan sosialisasi program tersebut.

    “Alhamdulilah atas fasilitasi Kadinsos, saya bisa bertemu dengan para Pendamping PKH untuk mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan bagi para KPM, karena memang tingkat keikutsertaan program BPJS Ketenagakerjaan di Pandeglang masih sangat rendah. Mungkin karena para pendamping belum menyampaikan kepada masyarakat, maka inilah waktu yang tepat sekalian silaturahmi,” katanya.

    Dengan adanya kegiatan tersebut, lanjut Didin, pihaknya berharap tingkat keikutsertaan KPM dapat mengalami peningkatan.

    “Dengan sosialisasi ini kan bisa membuka mata KPM akan penting dan manfaatnya program BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Dishub Cilegon Siap Operasikan 4 Palang Pintu Perlintasan Kereta Api

    Dishub Cilegon Siap Operasikan 4 Palang Pintu Perlintasan Kereta Api

    CILEGON, BANPOS – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon akan segera mengoperasionalkan sekaligus meresmikan empat palang pintu perlintasan Kereta Api (KA) yang telah selesai dibangun pada tahun 2021 ini.

    “Rencananya di akhir tahun ini, dinas perhubungan akan melakukan launching sekaligus akan kita operasionalkan empat palang pintu (kereta api). Satu lokasi di (depan) Bappeda, satu lokasi di Kubang Sepat, satu di Kedaleman, satu lagi di Ketileng Seneja,” kata Plt Kasi Prasarana Dishub Kota Cilegon Tulus Dina Sasmita, kepada BANPOS, Selasa (21/12).

    Tulus menambahkan, untuk memenuhi standar kompetensi dari Direktorat Perkeretaapian terkait penjaga palang pintu, pihaknya sudah mendiklatkan 20 Sumber Daya Manusia (SDM) Dishub Cilegon di Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun.

    “Nah terkait untuk persiapan operasional ini kita sudah menyiapkan SDM-nya. SDM-nya kemarin sudah kita diklatkan di PPI Madiun. Minggu ini kita akan lakukan uji kompetensi ketika uji kompetensi lulus dapat sertifikat barulah kita akan operasionalkan,” tuturnya.

    Nantinya, kata Tulus di setiap titik palang pintu perlintasan kereta api akan dijaga oleh empat orang pegawai Dishub Cilegon. “Rencana kalau lulus semua kita akan masukkan satu titik empat orang,” ujarnya.
    Walaupun saat ini masih ada kendala, akan tetapi pihaknya optimis segera mengoperasikan palang pintu yang sudah dibangun tersebut karena untuk menekan angka kecelakaan akibat belum adanya palang pintu.

    “Karena mengingat intensitas kecelakaan cukup tinggi, makanya kita ingin ada percepatan untuk pengoperasionalan empat palang pintu tersebut. Tapi ada beberapa kendala jalan seperti yang di Bappeda itu yang pergeseran itu harus kita perbaiki dulu karena memang tidak simetris jalan satu tinggi, satu rendah,” terang Tulus yang saat ini juga menjabat sebagai Kasi Sarana Dishub Cilegon ini.

    Selain itu, kedepan pihaknya juga akan mencicil untuk membangun palang pintu perlintasan kereta api yang belum ada palang pintunya.

    “Jumlah yang sudah terdata di kita (palang pintu) yang belum memiliki palang pintu ada sekitar 21 titik. Dari 21 titik itu yang baru terpasang 4 titik, rencana sisanya itu akan kita cicil lagi di tahun depan. Rencana tahun depan sudah kita siapkan anggaran juga sekitar Rp 2,4 miliar itu untuk membangun 4 titik lagi,” terangnya.

    Dikatakan Tulus melihat dari angka kejadian kecelakaan di perlintasan tanpa palang pintu, pihaknya tahun depan akan memprioritaskan di wilayah Merak. Lantaran intensitas kecelakaannya cukup tinggi.

    “Rencananya prioritas ke Merak tapi kita nanti tunggu rekom juga dari Direktorat Perkeretaapian. Tapi usulan dari kita akan ke Merak, kita tinggal tunggu rekomendasinya. Karena harus ada joint infection juga antara dinas perhubungan dan Kementrian Perkeretaapian,” tandasnya.(LUK/RUL)

  • RSUD Berkah Tolak Donasi Masyarakat

    RSUD Berkah Tolak Donasi Masyarakat

    PANDEGLANG, BANPOS – Sebagai bentuk kepedulian terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Pandeglang dengan tidak adanya ketersediaan obat-obatan, Laboratorium dan honor Tenaga Kesehatan (Nakes) di RSUD tersebut. Gerakan Masyarakat Peduli RSUD Berkah (Gempur) lakukan aksi penggalangan dana. Namun sayangnya, donasi tersebut ditolak oleh pihak RSUD Berkah.

    Korlap aksi Gempur, Sibro Milsi mengatakan, RSUD merupakan lembaga pelayanan kesehatan dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang tertuang dalam Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD dengan sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) atau badan daerah.

    “Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatyang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya,” kata Sibro Milsi dalam press rilisnya, Selasa (21/12).

    Menurutnya, sebagai rumah sakit Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang kelas B yang berstatus BLUD mampu memberikan pelayanan dari dokter umum ataupun dokter spesialis yang berpengalaman.

    “Rumah sakit ini juga melayani pasien rujukan yang berasal dari Pusat Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna. RSUD seharusnya menjadi solusi terbaik khususnya ketika itu menyoal tentang Kesehatan masyarakat,” terangnya.

    Ditambahkannya, berdasarkan pengakuan dari masyarakat bahwa banyak sekali keluhan soal adanya kekosongan obat dan Laboratorium di RSUD Berkah Pandeglang, khususnya yang menggunakan BPJS Kesehatan.

    “Bahkan RSUD Berkah Pandeglang diduga terkesan lamban dalam pelayanan terhadap masyarakat. Maka dari itu, kami sebagai warga pribumi yang tergabung dalam Gempur merasa miris dan prihatin. Sehingga jiwa kepedulian kami terketuk Ketika melihat kondisi RSUD saat ini,” ungkapnya.

    Dari hasil penggalangan dana yang dilakukan, terkumpul uang sebanyak Rp123 ribu yang rencananya akan diberikan kepada RSUD Berkah Pandeglang. Namun saat akan diberikan, pihak RSUD Berkah Pandeglang menolaknya.

    Terpisah, Humas RSUD Berkah Pandeglang, dr Hubaesi mengatakan, saat warga yang melakukan aksi donasi akan menyerahkan hasil donasi yang didapatkan, pihaknya tidak menerimanya.

    “Nggak diterima, kalau saya sih ikut mendengarkan yang dari pihak RSUD dari manajemen itu pak Jenal. Ada mekanisme bahwa dana yang masuk rumah sakit itu darimana sumbernya dan sebagainya dalam pencatatan begitu, itu yang tersampaikan oleh manajemen ya,” katanya.

    “Pada sisi ini sebetulnya kita tidak mau memberatkan masyarakat,” tambahnya.(DHE/PBN)

  • Aspirasinya Tak Diakomodir, DPRD Cilegon Meradang

    Aspirasinya Tak Diakomodir, DPRD Cilegon Meradang

    CILEGON, BANPOS – Komisi II DPRD Kota Cilegon mempertanyakan kepada Bappeda Kota Cilegon dan TAPD, terkait tidak diakomodirnya sejumlah progam yang telah diusulkan untuk APBD 2022. Padahal, usulan tersebut merupakan hasil hearing Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) antara Komisi II dengan sejumlah OPD sebagai mitra kerjanya beberapa waktu lalu. Dan, usulan tersebut datang dari OPD untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Cilegon.

    Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturohmi mengatakan, terkait hasil usulan komisi II dengan mitra kerja ada beberapa yang tidak diakomodir oleh Bappeda.

    “Jadi kemarin kita mendapat informasi terkait rekomendasi dari Komisi II berdasarkan hasil hearing RKA dengan mitra kerja kita ada banyak yang masih tidak diakomodir oleh Bappeda atau TAPD,” kata Faturohmi kepada awak media usai hearing antara Komisi II DPRD Kota Cilegon dengan sejumlah OPD sebagai mitra kerjanya di Ruang Rapat DPRD Cilegon, Senin (21/12).

    Faturohmi menambahkan, jika usulan tersebut datang dari OPD untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Ini kan harus menjadi catatan bahwa apa yang menjadi rekomendasi hasil hearing RKA itu, itu merupakan satu kondisi yang memang dibutuhkan oleh masing-masing OPD dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sehingga memang harus didukung dengan kebutuhan anggaran yang kita sampaikan pada saat hearing RKA,” terangnya.

    Kemudian Faturohmi mencontohkan seperti masih banyaknya persoalan dan minimnya fasilitas kesehatan di RSUD Cilegon. “Ada banyak hal termasuk persoalan-persoalan perbaikan alat CT Scan di RSUD, ada persoalan kebutuhan-kebutuhan peralatan di dinas kependudukan yang belum terakomodir, termasuk soal kebutuhan balai latihan kerja (BLK). Bagaimana meningkatkan kurikulum, bagaimana meningkatkan kebutuhan pelatihannya. Ini masih sangat terbatas jumlahnya, ini juga sebagaimana yang kami rekomendasikan sebelumnya itu masih jauh,” terangnya.

    Sekretaris DPC Gerindra Cilegon ini juga merasa sedih melihat kondisi saat ini lantaran masih minimnya fasilitas pelayanan kepada masyarakat.

    “Kami sangat prihatin sekali melihat kondisi ini. Karena kita tidak berbicara kepada kepentingan apapun kecuali bagaimana kita memastikan masyarakat Kota Cilegon mendapat pelayanan secara maksimal dari pemerintah daerah baik itu di RSUD, baik itu di dinas kependudukan maupun di OPD OPD yang lain,” tandasnya.

    Menanggapi hal itu, Plt Kepala Bappeda Kota Cilegon Wilastri Rahayu belum bersedia memberikan komentar lantaran dirinya baru ditunjuk menjadi Plt Kepala Bappeda. Ia mengaku masih baru menduduki jabatan tersebut belum ada satu bulan sehingga belum mengetahui persoalan tersebut. (LUK/RUL)

  • Pemprov Klaim Kasda Aman, Tapi Pembayaran Tetap Terlambat

    Pemprov Klaim Kasda Aman, Tapi Pembayaran Tetap Terlambat

    SERANG, BANPOS – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pemprov mengungkapkan jika kas daerah (Kasda) masih aman, masih mampu menanggulangi kebutuhan penyelenggaran pemerintahan. Akan tetapi hingga saat ini, pembayaran tunjangan kinerja (Tukin) atau tambahan penghasilan pegawai negeri sipil (TPPNS) akan dilakukan paling lambat 31 Desember, begitupun dengan pembayaran proyek kepada pihak ketiga atau kontraktor.

    Demikian dikatakan Ketua DPRD Banten, Andra Soni saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Selasa (21/12) usai rapat terbatas (Ratas) di ruang kerjanya. Hadir dalam Ratas, 4 Wakil Ketua DPRD Banten, Barhum, Fahmi Hakim, Budi Prajogo dan Nawa Said Dimyati, sementara dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pemprov diantaranya, Plt Sekda Banten, Muhtarom, Kepala BPKAD Rina Dewiyanti, Kepala Bapenda, Opar Sohari.

    Dikatakan Andra, penjelasan Kasda Banten aman tersebut disampaikan oleh Rina Dewiyanti, dengan menyampaikan sejumlah dokumen dan data pendukung.

    “Saya tidak bisa menyebutkan berapa cash flow Kasda yang ada, tapi yang jelas Kasda tidak kosong. Untuk berapa jumlahnya saya tidak bisa menyebutkan,” katanya.

    Namun ketika disinggung mengenai kegaduhan ASN lantaran tidak dibayarkan Tukin pada Desember 2021 dan Januari 2022, Andra menjamin hal tersebut tidak terjadi. hanya saja terlambat.

    “Bukan nggak dibayar, Tukin yang bulan November dibayar di Desember, tinggal menunggu waktu saja, paling lama dibayar 31 Desember, itu penjelasan dari Bu Rina, dan Tukin Desember 2021 akan dibayar di bulan Januari 2022. Kalau untuk pihak ketiga atau pengusaha yang belum dibayar masih nunggu verifikasi,” terangnya.

    Adapun terkait pendapatan asli daerah (PAD) dan dana transfer dari pemerintah pusat yang disebut adanya ketidakcapaian target dan keterlambatan, hal tersebut dikatakan Andra, masih berproses dan berjalan.

    “Realisasi Pendapatan 2021 sampai akhir Desember, kita masih ada waktu dua minggu lebih, tapi tadi penjelasan dari Bapenda kalau untuk target PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) sudah lebih dari 100 persen, hanya saja untuk bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) I masih belum sesuai target. Kondisi Pandemi Covid-19 ini kan kita tidak bisa memaksa masyarakat beli kendaraan baru, makanya BBNKB I-nya belum tercapai,” ujarnya.

    Sedangkan dana transfer yang sampai saat ini belum diberikan oleh pemerintah pusat ke pemprov lanjut Andra adalah dari Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), PPh 25 , dan cukai rokok.

    “Menurut Bu Rina dana transfer itu juga belum masuk. Dan nilainya sangat besar,” kata Andra yang merupakan politisi Gerindra ini seraya mengaku tidak bisa menyebutkan berapa besar dana transfer yang terpending dari pusat ke pemprov.

    Pegiat Informasi, Moch Ojat Sudrajat mengaku bingung dengan penjelasan dari Rina Dewiyanti yang menyebutkan dana transfer menjadi kendala dalam proses pembayaran di pemprov.

    “Jujur saja, ini sangat menarik untuk didiskusikan adanya pernyataan yang menyatakan ‘dana transfer dari pusat’ menjadi salah satu penyebab adanya beberapa kewajiban yang tertunda pembayarannya,” kata Ojat.

    “Hampir mirip dengan tahun lalu, yang juga konon karena keterlambatan dana dari pusat belum masuk, maka banyak kewajiban pemprov ke pihak luar seperti kabupaten/kota terhambat. Tapi setelah dicek secara resmi oleh saya, ternyata dana dari pusat itu masuk ke Pemprov Banten alirannya lancar, tidak ada hambatan,” sambungnya.

    Untuk memastikan pernyataan pemprov terkait dana transfer, Ojat mengaku akan berkirim surat dan mempertanyakan hal tersebut kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Kementerian Keuangan.

    “Agar informasi masyarakat ini jelas, karena ini menyangkut publik, saya terpaksa akan meminta informasi publik ke Dirjen Perimbangan Keuangan,” ungkapnya.

    Ojat juga berharap kepada DPRD Banten untuk tidak menelan mentah-mentah informasi yang diberikan oleh pemprov.

    “Saya akan berikan aturan resmi dari Dirjen Perimbangan Keuangan kalau diminta oleh pihak DPRD Banten. Agar bisa dipahami seperti apakah, perlakuan dana triwulan IV yang berasal dari Pusat itu. Dan mudah -mudahan hal ini bisa juga dicermati oleh para wakil rakyat, agar lebih dapat mempertanyakan lebih mendalam lagi,” katanya.(RUS/PBN)

  • Gelagat Pencalonan Ratu Ria di Pilkada Kota Serang Makin Serius

    Gelagat Pencalonan Ratu Ria di Pilkada Kota Serang Makin Serius

    SERANG, BANPOS – Gelagat Ratu Ria untuk mencalonkan diri menjadi Walikota Serang terlihat makin menguat. Hal ini dikarenakan dukungan mulai berdatangan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Serang ini.

    Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kota Serang deklarasikan Ratu Ria Maryana sebagai sosok bakal calon Walikota Serang yang akan diusung pada Pilwalkot 2024 mendatang. Untuk memuluskan hal itu, AMPG tingkat kecamatan pun akan segera dibentuk.

    Demikian disampaikan oleh Ketua AMPG Kota Serang, Ketua AMPG Kota Serang, Agus Sutisna, usai melaksanakan pelantikan, Selasa (21/12). Hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, dan Ketua AMPG Provinsi Banten, Pilar Saga Ichsan.

    Agus mengatakan, dalam periode kepengurusan lima tahun ke depan, pihaknya akan langsung melaksanakan program yang telah dibuat hasil dari rakerda. Termasuk dalam hal pemenangan Pilwalkot Serang tahun 2024.

    “Kemudian kami juga akan mengamankan kebijakan atau keputusan partai, hingga mobilisasi dan penggalangan massa untuk menghadapi Pilwalkot Serang pada 2024 mendatang,” ujarnya.

    Dalam Pilwalkot nanti, pihaknya secara bulat akan mengusung Ratu Ria Maryana untuk maju sebagai calon Walikota Serang, dan membuat perubahan di Kota Serang.

    “Kita juga akan menyusun bagaimana strategi mobilisasi massa, dan kegiatan kepemudaan, hingga konsolidasi internal,” terangnya.

    Maka dari itu, ia juga akan melantik AMPG di tingkat kecamatan yang ada di Kota Serang. Nantinya, AMPG di tingkat kecamatan akan menjadi motor penggerak untuk pemenangan Partai Golkar.

    “Kita harus siap, ke depan harus siap, Gokar salah satu partai pemenang, memiliki suara reel, kantong suara yang jelas, dan sebelumnya Partai Golkar yang duduk sebagai walikota,” paparnya.

    Ketua AMPG Provinsi Banten, Pilar Saga Ichsan, meminta agar AMPG Kota Serang dapat berbuat lebih kepada masyarakat, jika ingin memenangkan kontestasi Pilwalkot 2024 nanti. Sebab hal tersebut akan menjadi penilaian bagi masyarakat, apakah Golkar layak untuk jadi pemenang.

    “AMPG ini harus bersifat inklusif dan tidak boleh eksklusif, dalam arti bisa merangkul kawan-kawan anak muda. AMPG harus berbuat dulu nanti masyarakat yang menilai, percuma teriak pemilik Partai Golkar, tapi AMPG tidak berbuat apa-apa,” ujarnya.

    Ia menegaskan, AMPG harus bisa masuk ke ruang lingkup yang paling kecil di masyarakat, membantu mereka, tahu apa yang dibutuhkan, dan memberikan solusi yang efektif untuk masyarakat.

    “Ini adalah strategi, dua tahun jelang Pilkada ini harus bisa dimanfaatkan oleh kader, dan AMPG Kota Serang khususnya,” katanya.

    Pria yang juga merupakan Wakil Walikota Tangsel itu menuturkan, untuk saat ini AMPG mendukung penuh kader Golkar, yakni Ratu Ria Maryana masuk menjadi calon Walikota Serang pada Pilkada 2024 mendatang. Ria dinilai merupakan sosok yang pas untuk memimpin Kota Serang.

    “Kami sebagai kader diberikan amanat bagaimana kader terbaik maju di Pilkada 2024, kami mendukung apa yang akan dilakukan oleh Ratu Ria Maryana, dan AMPG akan selalu ada di garda terdepan,” tandasnya.(DZH/PBN)

  • Polisi Antisiasi Peredaran Surat Antigen di Pelabuhan Merak

    Polisi Antisiasi Peredaran Surat Antigen di Pelabuhan Merak

    CILEGON, BANPOS – Jelang liburan Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru), jajaran Polres Cilegon mengantisipasi beredarnya surat antigen palsu sebagai persyaratan penyeberangan di Pelabuhan Merak. Hal itu dilakukan lantaran tidak ingin kecolongan seperti libur lebaran beberapa waktu lalu.

    Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono mengatakan, pihaknya akan selalu melakukan pengawasan di pos-pos pelayanan yang sudah di siapkan oleh pemerintah. “Pengawasannya adalah kita melihat bentuk surat, cap basah, foto copy atau tanda tangan,” kata Sigit saat dikonfirmasi.

    “Ada kesalahan ada, karena siapa yg berkewajiban mengeluarkan surat antigen itu tidak di atur, semua tenaga medis berhak mengeluarkan surat itu, tidak ada standarisasinya,” sambungnya.

    Kendati begitu, mantan penyidik KPK itu sudah memiliki cara sendiri untuk melakukan pengawasan terhadap beredarnya surat antigen palsu. “Minimal, kita melihat surat tersebut apa cap basah, TTD basah, kemudian di surat itu tercantum nama dokter dan kliniknya, nanti kita akan hubungi,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan, pihaknya pernah mengungkap kasus adanya surat antigen palsu yang beredar di sekitaran Pelabuhan Merak pada saat libur lebaran Idul Fitri dan Idul Adha beberapa bulan lalu.

    “Kita pernah mengungkap kasus tersebut saat idul Fitri, ada surat antigen yg palsu. Antisipasi kami melihat surat tersebut, kemudian menghubungi klinik atau surat tersebut. Di Merak untuk antigen, Nataru sudah disiapkan oleh ASDP, di Cikuasa atas. Bagi masyarakat yang belum antigen bisa kesitu aja, sudah lengkap personil kita, gabungan disitu,” tandasnya.(LUK/RUL)

  • Besok APBD Banten 2022 Selesai Dievaluasi Kemendagri

    Besok APBD Banten 2022 Selesai Dievaluasi Kemendagri

    SERANG, BANPOS – APBD Banten tahun 2022 sebesar Rp12,6 triliun yang telah disahkan atau disepakati DPRD dan pemprov, masih di meja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    Ketua DPRD Banten, Andra Soni dihubungi melalui telepon genggamnya Selasa (21/12) menjelaskan, APBD tahun 2022 yang tengah dievaluasi oleh Kemendagri, akan diserahkan ke pemprov hasilnya pada Kamis (24/12) mendatang.

    “Sekarang ada aturan baru, batas waktu evaluasi APBD Banten oleh Kemendagri bukan lagi 14 hari kerja, akan tetapi 15 hari kerja. Dan jika dihitung Kamis besok, sudah selesai. Dan posisi sekarang APBD Banten sudah ada dimeja Menteri (Tito Karnavian),” kata Andra usai memipin rapat terbatas (Ratas) di ruang kerjanya.

    Hadir dalam Ratas, 4 Wakil Ketua DPRD Banten, Barhum, Fahmi Hakim, Budi Prajogo dan Nawa Said Dimyati, sementara dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pemprov diantaranya, Plt Sekda Banten, Muhtarom, Kepala BPKAD Rina Dewiyanti, Kepala Bapenda, Opar Sohari.

    Aturan tersebut yakni, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

    “Di aturan itu juga, sebelum hasil evaluasi APBD diserahkan ke pemerintah daerah terlebih dahulu dikaji oleh staf khusus di Kemendagri,” ujarnya.

    Masih menurut Andra, beberapa waktu lalu pihaknya sudah melayangkan surat ke Kemendagri mempertanyakan terkait hasil evaluasi APBD.

    “Kami juga sudah berkirim surat, dan nanti pada Kamis besok, kami harap pemprov jemput bola ke Kemendagri mempertanyakan evaluasi APBD tahun 2022 yang sudah kami sepakati bersama. Jadi karena APBD itu produk bersama, makanya kami mengikuti perkembangan di pusat,” katanya.

    Nantinya, setelah mendapatkan hasil evaluasi Kemendagri, biasanya ada perbaikan-perbaikan yang diminta. “Kalau dalam evaluasi nanti ada rekomendasi berupa penyempurnaan, tentunya itu akan dilakukan, dan kemudian langkah selanjutnya membuat peraturan gubernur terkait penjabaran APBD 2022,” ujarnya.

    Senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Banten, Barhum. Menurutnya, jika ada hal yang harus diperbaiki oleh pemprov atas evaluasi Kemendagri, maka hal tersebut wajib dilakukan. “Biasanya tinggal diharmonisasi saja,” imbuhnya.

    Diatahui, postur RAPBD Banten tahun 2022 yang telah disahkan, untuk belanja pegawai sebesar Rp1, 6 triliun dari total APBD Rp12,7 triliun. Dari keseluruhan penganggaran, terjadi defisif lebih dari setengah triliun atau Rp554, 5 miliar.

    Belanja pegawai dengan angka hampir Rp2 triliun tersebut diluar dari tunjangan guru yang dialokasikan dari transfer kas daerah (TKD).

    Sementara itu, untuk belanja fungsi pendidikan yang tertuang dalam RAPBD 2022 yang baru saja disepakati antara pemprov dan DPRD yakni, sebesar Rp 4,4 triliun lebih atau 34,73 persen. Alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp 1,2 triliun lebih atau 10,63 persen di luar gaji. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 40 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah.

    Untuk belanja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebesar Rp59,9 miliar lebih atau 0,47 persen, blanja pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp57,2 miliar lebih atau 0,45 persen.(RUS/AZM)