BANTEN POS

Penulis: admin

  • Soal Polemik Dua Sekda, Al Muktabar Diminta Ngomong

    Soal Polemik Dua Sekda, Al Muktabar Diminta Ngomong

    SERANG, BANPOS – DPRD Banten meminta Sekda Banten Al Muktabar yang telah digantikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Muhtarom menyampaikan suaranya di depan publik atau masyarakat tentang polemik jabatan yang terjadi di pemprov.

    Wakil Ketua DPRD Banten, Barhum dihubungi melalui telepon genggamnya, Senin (21/12) meminta Al Muktabar dan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyampaikan kepada masyarakat atas polemik jabatan Sekda yang diisi oleh dua orang.

    “Selama ini masyarakat dibuat bingung dengan adanya dua sekda. Saya pribadi sampai sekarang belum mendapatkan kejelasan pasti, maupun penjelasan langsung dari pak Al Muktabar dan pak Wahidin selaku gubernur, kenapa ada Plt Sekda, sementara Sekda definitifnya masih ada. Iya kita kan tahu kalau Pak Al Muktabar itu diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Presiden, dan sampai sekarang saya tahu persis SK Pemberhentian Sekda (Al Muktabar) belum ada, dan sekarang pak gubernur menunjuk pak Muhtarom sebagai Plt Sekda Banten,” katanya.

    Ia menjelaskan, secara de jure atau pada prinsipnya, Sekda Banten yang masih resmi adalah Al Muktabar, sementara de facto atau pada prakteknya, WH telah menunjuk Muhtarom sebagai Plt.

    “Saya tidak berpihak pada siapapun. Hanya ingin ada kejelasan saja. Banyak sekali masyarakat bertanya ke saya menyampaikan apa yang saya tahu. Makanya saya minta agar Pak Al Muktabar dan Pak Gubernur menyampaikan pendapat maupun alasanya,” katanya.

    Diakuinya, akibat adanya polemik dua sekda ini suasana pemerintahan terlihat terganggu.

    “Saya tidak mau karena persoalan jabatan sekda mengganggu kepentingan masyarakat. Proses pembangunan jadi terhambat. Apalagi saya mendapat informasi kalau Mendagri (Tito Karnavian) berkirim surat ke gubernur (WH) agar menempatkan kembali Pak Al Muktabar sebagai Sekda Banten, tapi sampai sekarang belum dijawab oleh gubernur. Kalau memang informasi itu benar adanya kenapa bisa seperti ini,” ungkapnya.

    Barhum berharap dengan adanya keterbukaan WH maupun Al Muktabar atas jabatan Sekda Banten, proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

    “Kalau memang Al Muktabar sudah resmi tidak lagi sebagai sekda dan penunjukan Plt Sekda Banten (Muhtarom) sampaikan kepada publik oleh gubernur apa saja aturan yang membenarkan itu, sampaikan saja ke masyarakat. Kalau benar, tentu saya juga akan mendukung langkah gubernur,” jelasnya.

    Namun jika langkah WH menunjuk Muhtarom sebagai Plt salah, dan berujung pada upaya gugatan oleh Al Muktabar, maka hal tersebut sangat disesalkan.

    “Kalau Al Muktabar ini merasa sakit hati, dan melakukan gugatan misalnya ke PTUN (pengadilan tata usaha negara), ini kan bisa jadi preseden buruk. Makanya sekali lagi , gubernur segera sampaikan kepada publik, biar persoalan sekda ini tak menghambat kepentingan masyarakat kedepannya,” pungkasnya.

    Al Muktabar dihubungi melalui telepon genggamnya beberapa kali tak merespon.(DHE/PBN)

  • Calo Karantina Gentayangan Cari Mangsa di Bandara Soetta

    Calo Karantina Gentayangan Cari Mangsa di Bandara Soetta

    TANGERANG, BANPOS — Ratusan penumpang pesawat yang baru tiba dari luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Kota Tangerang terlantar. Mereka terlantar diduga karena hendak ingin mengikuti karantina kesehatan di Wisma Atlet Jakarta. Namun banyaknya jumlah penumpang membuat pengelola bandara tidak dapat menangani dengan cepat. Bahkan, dalam kekacauan tersebut, ternyata ada profesi baru, yaitu calo karantina.

    Kabar ini pun sempat viral di media sosial. Pasalnya, penumpang pesawat merekam kejadian ini dalam video berdurasi 2 menit 39 detik viral di media sosial. Perekam yang merupakan wanita ini mengabadikan video itu sekitar pukul 04.00 WIB dini hari. “Assalamualaikum guys, ini pagi subuh jam berapa nih. Kita belum subuh ya, jam 04.00 WIB ya. Ini kita di Bandara Soekarno-Hatta mau antre karantina di Wisma Atlet,” ujar perekam Senin (20/12).

    Dalam video, perekam mengatakan penumpukan penumpang itu terjadi sejak pukul 18.00 WIB. Mereka hendak menunggu antrian untuk mendapat karantina di Wisma Atlet.

    “Masya Allah sudah dari habis magrib sampai subuh belum juga selesai. Masih ngantri panjang. Tuh guys, ini bener-bener pemerintah penyiksaan nih terhadap rakyat,” urai perempuan itu.

    Dirinya mengaku seorang turis yang telah melakukan perjalanan luar negeri. Sementara banyak diantara lainnya merupakan pekerja migran Indonesia (PMI). “Ini TKI (tenaga kerja Indonesia/PMI) sebagian ya. Yang turis kayak kita-kita sebagian kecil,” ujarnya. Perempuan itu juga mengungkapkan bahwa terdapat banyak calo yang menawarkan karantina kesehatan di hotel. Tak tanggung-tanggung, dia mengklaim bahwa harga yang ditawarkan oleh calo untuk satu orang penumpang pesawat mencapai Rp 19 juta.

    “Banyak calo-calo tadi membujuk-bujuk kita supaya di hotel, ya bu,” katanya kepada seorang perempuan yang ada di sebelahnya. “Betul,” jawab perempuan lain. “Itu hotel Rp 19 juta (untuk) satu orang, gila. Bener-bener nih mafianya luar biasa. Tolong diviralkan ya abang-abang, mpok-mpok, kakak-kakak, adik-adik, biar pemerintah melek deh,” urai perekam video.

    Penumpukkan penumpang dibenarkan oleh Dansatgas Covid Udara Bandara Soetta Kolonel Agus Listiyono. Dia mengatakan hal itu terjadi pada Sabtu, (19/12) lalu. Agus tak menampik kalau para penumpang yang baru tiba dari luar negeri itu tengah menunggu antrian untuk karantina di Wisma Atlet. Diketahui, semenjak pandemi Covid-19, penumpang pesawat yang baru tiba di luar negeri wajib melakukan karantina. “Ya itu video itu ada pada hari Sabtu memang terjadi penumpukan karena ada ketersendatan yang ada di wisma (atlet),” Senin, (20/12).

    Dia mengungkapkan Wisma Atlet Pademangan di Kemayoran, Jakarta Pusat itu memberlakukan lockdown usai ditemukan pasien yang terpapar Covid-19 varian Omicron. Kini para penumpang yang ada dalam video tersebut sudah dalam karantina di Rumah Susun Nagrak, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. “Pada saat itu kan nagrak tidak sekonyong-konyong bisa terwujud harus dipersiapkan semua fasilitas semua logistik dan pada hari itu kesiapannya jam 19.00 hari sabtu,” katanya.

    “Namun saya minta tolong dipercepat. Waktu itu alasannya logistiknya belum. Nggak apa-apa logistiknya belum. Terus dia menyanggupi kawan saya dari Kodam Asintel jam 13.00. Jam 13.00 itu kami kirim semuanya bisa terurai sedikit demi sedikit sampai pada hari Minggu itu udah clear. Sekarang nggak ada penumpukan,” jelasnya.

    Agus pun menyampaikan kepada wanita yang memviralkan video penumpukan penumpang di bandara Soekarno-Hatta, hal ini bukan berarti pemerintah tak peduli. Menurut dia, orang yang berhak untuk karantina di Wisma Atlet secara gratis hanya ada tiga kriterianya.

    “Pertama PMI (Pekerja Migran Indonesia) baik TKW ataupun TKI. Kedua pelajar Indonesia yang dapat beasiswa di luar negeri dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ASN atau PNS yang diberi surat dinas dari pemerintah,” ujarnya.

    Sedangkan, untuk wisatawan tidak termasuk. Sehingga, ditawarkan untuk menginap di hotel. Wanita tersebut kata Agus, tidak ditawari hotel. Kata dia, tahap pertama itu diverifikasi di KKP Bandara Soekarno-Hatta. “Mana yang wisma mana yang hotel itu sudah jelas diverifikasi paspornya. Oh dia itu sebetulnya hotel. Hotel tuh mahal 19 juta gini-gini kamu lihatnya jangan yang bintang lima. Nyatanya sekarang ada bintang dua itu pun tidak perhari. Itu pun sepuluh hari paket,” katanya.

    Paket tersebut kata Agus tak sama dengan yang regular. Hotel tersebut terdapat tenaga kesehatan yang bertugas, lalu tes PCR pertama dan kedua. Agus mengungkapkan kalau wanita yang memvideokan itu merupakan masyarakat kelas atas. Hal itu terlihat dari perhiasan yang dia kenakan. Kemudian, pada paspornya terdata dirinya kerap pulang pergi ke luar negeri.

    “Itu datanya ada setiap hari ada yang seperti itu. Jadi kan dia malah beban negara kok malah dibalik-balik dia yang ga diurus negara. Tolong itu digarisbawahi angel itu setiap hari ada,” katanya.

    “Terus saya punishmentnya terhadap dia yang memviralkan karena dia tidak mau hotel. Maka saya taruh paling belakang nanti ambil sendiri setelah ada penerbangan terakhir baru dia tak bawa ke wisma. Itu punishment saya biar dia berubah,” tambahnya.(IRFAN/MADE/PBN/ENK/BNN)

  • Empat Kantor Kelurahan di Pandeglang Direhab Pakai Anggaran Rp1,4 Miliar

    Empat Kantor Kelurahan di Pandeglang Direhab Pakai Anggaran Rp1,4 Miliar

    KARANGTANJUNG, BANPOS – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang melakukan rehab total sekitar empat Kelurahan yang ada di Kecamatan Karangtanjung.

    Kepala DPUPR Kabupaten Pandeglang, Asep Rahmat mengatakan, sekitar empat kelurahan diantaranya Kelurahan Juhut, Cigadung, Kadumerak dan Kecamatan Pagadungan dilakukan rehab total dengan anggaran sebesar kurang lebih Rp 1,4 miliar.

    “Yang dibangun Kelurahan Juhut dengan anggaran sebesar Rp800 juta, Cigadung Rp350 juta, Kadumerak Rp160 juta dan Kelurahan Pagadungan sebesar Rp160 juta,” kata Rahmat usai peresmian di Kelurahan Juhut, Senin (20/12).

    Camat Karangtanjung, Neneng Nuraeni mengatakan, sekitar 4 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Karangtanjung sebelumnya dalam kondisi sangat memprihatinkan. Dengan direhab totalnya 4 kelurahan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

    “Kantornya sudah pada bocor, apalagi Kelurahan Cigadung berada di bahu jalan khawatir terjadi kecelakaan. Alhamdulillah tahun ini terealisasi ke 4 kelurahan menjadi lebih baik,” katanya.

    Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, dengan direhab totalnya 4 kelurahan tersebut agar menjadi lebih representatif dan pihaknya berharap pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik.

    “Saya ingin dengan adanya kantor kelurahan baru, semua pegawai harus lebih semangat dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” kata Irna.

    Selain itu, pihaknya juga sangat mengapresiasi kinerja aparat kelurahan yang ada di Kecamatan Karangtanjung yang sudah bekerja dengan maksimal dalam melayani masyarakat.

    “Walaupun kemarin kondisinya tidak cukup baik tetap semangat kerjanya, apalagi sekarang yang sudah bagus (representatif,red) pasti lebih baik lagi,” ungkapnya.(DHE/PBN)

  • Anggaran Penyelenggaraan Popda Banten Rp1,9 Miliar

    Anggaran Penyelenggaraan Popda Banten Rp1,9 Miliar

    SERANG, BANPOS – Anggaran penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar (Popda) Kota Serang disetujui oleh Pemprov Banten sebesar Rp1,9 miliar. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan yang diusulkan dalam Rancangan APBD 2022, yakni sebesar Rp2,2 miliar.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rancangan APBD Kota Serang tahun 2022, Pemprov Banten hanya menyetujui anggaran Popda sebesar Rp1,9 miliar.

    “Jadi evaluasinya itu hanya untuk anggaran Popda, disetujui sebesar Rp1,9 miliar. Memang kami mengusulkan Rp2,2 miliar,” ujarnya di gedung DPRD Kota Serang, Senin (20/12).

    Syafrudin mengaku, sebenarnya Pemkot Serang tidak menganggarkan dana untuk pelaksanaan Popda 2022. Namun karena ditunjuk sebagai tuan rumah, maka pemkot pun mengusulkan anggaran sebesar Rp2,2 miliar pada Rancangan APBD tahun 2022.

    “Memang tadinya tidak dianggarkan, kemudian dianggarkan, dan disetujui Rp1,9 miliar oleh (Pemerintah) provinsi,” jelasnya.

    Dari anggaran sebesar Rp1,9 miliar tersebut, Syafrudin menuturkan bukan hanya dianggarkan untuk Disparpora Kota Serang saja. Namun juga dianggarkan untuk empat OPD terkait lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Popda.

    “Iya, jadi tidak hanya pada Disparpora saja, ada dinas terkait yang mendukung acara. Seperti ada Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kesehatan (Dinkes), Satpol PP, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo),” tutur Syafrudin.

    Meski demikian, dikatakan dia, anggaran terbesar ada pada Disparpora, selaku pelaksana kegiatan, yakni sebesar Rp1,75 miliar. Sementara sisanya, diberikan untuk empat OPD pendukung, dengan besaran yang berbeda-beda, sesuai kebutuhan.

    “Sisanya itu untuk dinas lainnya, yang tadi disebutkan. Kemudian untuk sarana dan prasarana juga sudah kami siapkan di APBD, mudah-mudahan selesai di akhir tahun ini, dan bisa dinikmati awal tahun,” ucapnya.

    Kepala BPKAD Kota Serang, Wachyu Budhi Kristiawan, mengatakan bahwa dari persetujuan revisi Rancangan APBD tersebut, Disparpora mendapat anggaran sebesar Rp1,75 miliar. “Kemudian ada tambahan sebesar Rp200 juta di Disparpora untuk hal lainnya,” ujarnya.

    Sementara, sisa dari Rp1,9 miliar yang sebagian besar dianggarkan pada Disparpora sisanya ada pada empat OPD lain, dengan besaran bervariasi. “Abis itu dinas-dinas lainnya sebagai pendukung untuk penyelenggaranya, dengan rata-rata Rp100 juta sampai Rp150 juta,” katanya.

    Dia menjelaskan, sebetulnya Pemprov Banten telah menganggarkan untuk pelaksanaan Popda Kota Serang tahun 2022 mendatang. “Sehingga untuk di Kota Serang itu hanya untuk penyelenggaraannya. Jadi pemprov itu sebetulnya sudah menganggarkan untuk Popda,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Di Rangkasbitung, Jelang Nataru Harga Cabai Rawit Tembus Rp100 Ribu per Kilogram

    Di Rangkasbitung, Jelang Nataru Harga Cabai Rawit Tembus Rp100 Ribu per Kilogram

    LEBAK, BANPOS – Sejumlah harga pangan di pasar Rangkasbitung dan pasar daerah lainnya di Kabupaten Lebak mengalami kenaikan jelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Kenaikan harga yang cukup signifikan terjadi pada komoditas cabai rawit merah, orange dan harga cabai keriting, telor dan juga minyak goreng kemasa, sementara untuk harga beras dipasar relatif stabil seperti biasa. Hal itu dibenarkan Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak.

    “Iya ada kenaikan harga pada sejumlah komoditas seperti harga cabai rawit merah, orange, telor, bawang dan minyak goreng kemasan,” kata Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak, Dede Setiawan, Senin (20/12) kepada BANPOS.

    Dedi menyebut, untuk kenaikan harga komoditas cabai rawit orange mencapai kisaran Rp80-100 ribu per kilogram di pasar daerah, cabai keriting Rp45-60 ribu per kilogram. Sementara untuk harga minyak goreng kemasan masih bertahan di harga Rp19 ribu, telor ayam Rp24-25 ribu per kilogram.

    Untuk memastikan kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut kata Dedi, Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Lebak akan turun ke setiap pasar Rangkasbitung maupun ke pasar-pasar daerah yang tersebar di beberapa kecamatan untuk melakukan pemantauan ketersediaan (stok) barang, dan mengecek harga-harga barang.

    “Kita akan turun melakukan pemantauan ketersediaan barang dan cek harga-harga barang di pasar pada Selasa (21/12) hari ini dan menjelang Natal dan tahun baru,” ungkapnya.

    Pemantauan dan pengecekan harga barang di pasa Rangkasbitung dan pasar daerah yang tersebar di kecamatan di Kabupaten Lebak jelas Dedi, itu dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang menyebabkan harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan.

    Ditanya soal kemungkinan Disperidag Lebak melakukan operasi pasar untuk mengantisipasi lonjakan harga sejumlah komoditas yang menjadi kebutuhan pokok menjelang Natal dan tahun baru, Dedi mengaku belum ada rencana.

    “Kalau untuk operasi pasar itu belum ada agenda, harus koordinasi dulu dengan pimpinan karena harus melibatkan sejumlah pihak. Kita baru mau melakukan pemantauan dan pengecekan harga dulu besok,” jelas Dedi.

    Pantauan BANPOS di lapangan, komoditas lainnya seperti bawang merah dan bawang putih juga turut mengalami kenaikan. Sementara untuk ahan pokok beras cenderung stabil tidak meengalami kenaikan.

    Adanya kenaikan sejumlah komoditas tersebut tentu saja dirasakan pedagang kecil di Rangkasbitung. Seorang pedagang nasi uduk dan ayam geprek di Jalan Oto Iskandar Dinata (Otista) Rangkasbitung, Dian. Ia mengaku kewalahan dengan adanya kenaikan harga seperti cabai dan juga minyak goreng.

    Karena menurutnya, dagangan yang diolahnya itu membutuhkan minyak goreng dan juga cabai selain komoditas lain seperti bawang merah, bawang putih dan gula. Dian menyebut, uang Rp100 ribu yang dibawanya untuk berbelanja bahan pokok hanya cukup untuk membeli beberapa komoditas itu pun tidak membeli kiloan.

    “Mahal, untuk cabai rawit orange di pasar Rangkasbitung itu Rp80 ribu perkilogram, cabai keriting Rp45-60 ribu perkilogram, tambah minyak goreng dalam kemasan sekarang ini Rp19 ribu. Iya saya berharap harga kembali normal seperti baias, apalagi kondisi pandemi saat ini,” katanya.

    Seorang pedagang bahan pokok di pasar Rangkasbitung, Meti juga membenarkan adanya kenaikan harga sejumlah komoditas yang dijualnya seperti cabai rawit, cabai keriting, minyak goreng kemasan, dan lainnya.

    “Iya, benar ada kenaikan. Mau bagaimana lagi kalau kita jual seperti biasa rugi dong kita. Kita juga sama ingin harga kembali stabil,” katanya (CR-01/PBN)

  • Kejar Target Vaksinasi, Pemkab Serang Gandeng Forkopimda

    Kejar Target Vaksinasi, Pemkab Serang Gandeng Forkopimda

    SERANG, BANPOS – Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, mengungkapkan, vaksinasi per hari Minggu, (19/12) sudah mencapai 60 persen. Ia mengakui bahwa dari jumlah tersebut masih kurang 10 persen dari total target 1259.754 orang, sesuai dengan penugasan dari pemerintah pusat bahwa semua wilayah kabupaten dan kota harus mencapai minimal 70 persen.

    Oleh karena itu, guna mengejar target 70 persen vaksinasi sampai akhir Desember 2021, pihaknya membagi tugas bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Tatu merinci, dari capaian 60 persen dari target target 1259.754 orang berarti menyisakan sekitar kurang dari 120 ribu yang belum tervaksin warga yang ber KTP Kabupaten Serang.

    “Dari 120 ribu menyisakan waktu 10 hari berarti harus dilakukan vaksinasi sebanyak 12.600 orang untuk di vaksin perhari,” ujar Tatu, usai Rapat evaluasi bersama Forkopimda dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Pendopo Bupati Serang, Senin (20/12).

    Hadir pada rapat evaluasi tersebut, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa, Asda I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra, Nanang Supriatna, Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, unsur Forkopimda dan para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Serang. Tatu mengaku bahwa sejauh ini pihak kepolisian, TNI, BIN Danlanud, Danlanal telah dimintai tolong olehnya dalam rangka percepatan vaksinasi di Kabupaten Serang.

    “Supaya jelas saya meminta misalnya setiap Kapolres sanggupnya berapa, siapnya berapa, tadi Kapolres Serang Kabupaten siap 1.500 perhari, Kapolres Serang Kota 1.000 perhari, dan yang lainnya baik Danlanal, BIN, dan Danlanud,” ungkapnya.

    Sedangkan untuk sisanya, kata dia, menjadi tugas sebanyak 31 Puskesmas. Ia menyebut, 31 Puskesmas juga sebagai tugas dari Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk mengelompokkannya.

    “Dari track record mereka mana yang mampu 200 sampai 400 perhari, karena ada yang Puskesmas didorong-dorong tetap paling cuma 100-150 perharinya, ditanya kendalanya apa tidak ada kendala. Ini juga tugas Staf Ahli Bupati, Kadinkes yang bertanggung jawab terhadap puskesmas dari sisa yang akan dilakukan oleh Forkopimda, harus jelas,” jelasnya.

    Ia menegaskan, keterlibatan camat dan desa ini penting sekali. Sebab, kepala desa memegang peranan penting karena mereka bagian tim vaksinasi untuk memobilisasi masyarakat.

    “Kades Camat harus turun, karena yang lebih tahu titik mana saja masyarakat yang belum divaksin. Kades punya data valid, siapa yang sudah dan belum karena mereka punya perangkat RW dan RT,” katanya.

    Menurutnya, data vaksinasi seharusnya bersumber dari Kades. Sebab, apabila berdasarkan data se Kabupaten Serang, maka akan terlalu banyak jumlahnya.

    “Karena data Disdukcapil pun tidak sinkron sekitar 3 persen,” ucapnya.

    Untuk mencapai target 70 persen vaksinasi, pihaknya akan kembali melakukan rapat terbatas bersama Forkopimda yakni Kapolres Serang, Kapolres Serang Kota, Dandim Serang 0602/Serang, Dandim 0623/Cilegon, Danlanal Banten serta Danlanud Banten. Selain itu, Asda I pun harus mengikuti rapat kembali karena bertanggung jawab yang membawahi para camat, dan Kepala DPMD membawahi kepala desa.

    “Dirapat nanti apakah ada bantuan untuk vaksinator atau tidak untuk membagi tugas. Ini harus tercapai (target). Karena dari jumlah sisa jatuh ke puskesmas di ambil tiga kapolres, dua dandim itu sudah 6.500 sisa 6.100 itu puskesmas cuma 200 perhari, kecilkan,” jelasnya.

    Tatu mengaku, bukan hanya teguran kepada para camat maupun kepala Puskesmas yang capaian vaksinasinya masih rendah. Melainkan, menyarankan agar mereka mengundurkan diri jika sudah tidak mampu bekerja.

    “Kalau yang gak mampu mundur, karena ini taruhannya masyarakat. Kalau gak mampu sudah mundur mau camat, kepala puskesmas, karena ini untuk keselamatan masyarakat bukan main-main,” tegas Tatu.

    Saat para Camat dan Kepala Puskesmas ditanyai olehnya perihal kendala yang dihadapi, ia mendapati jawaban bahwa tenaga vaksinator siap. Sehingga ia menyebut dalam hal ini komunikasi kepala puskesmas, camat dan Kades lemah.

    “Karena pada persoalan mobilisasi masyarakat bingung vaksinasi dimana, seperti di Kramatwatu banyak masyarakat menanyakan vaksinasi dimana, ini berarti sosialisasi camat, kepala desa, kepala puskesmas gak jalan,” tuturnya.

    Tatu menegaskan, jika kendala pada tenaga vaksinator pihaknya pun sudah mengeluarkan dana tidak terduga) (TT) untuk melatih para bidan desa yang ada di setiap desa mempunyai basic bisa menyuntik, diberi pelatihan dan mendapatkan sertifikat yang resmi untuk menjadi vaksinator. Dan hal itu sudah selesai di tingkat Kabupaten Serang jumlah vaksinatornya.

    “Jumlah vaksin gak masalah, karena dinkes provinsi sudah menyiapkan, OJK juga menyiapkan vaksin sebanyak satu juta untuk Kabupaten Serang saya sudah mengupayakan itu. Jadi, 31 puskesmas cuma 200 perhari setiap puskesmas masuk akal kan,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • Niat Memeras Korban, Pencuri Ponsel Malah Tertangkap

    Niat Memeras Korban, Pencuri Ponsel Malah Tertangkap

    PANGGARANGAN, BANPOS – Jajaran Reskrim Polsek Panggarangan bersama Satreskrim Polres Lebak berhasil membekuk pencuri spesialis telepon seluler (Ponsel) berinisial E (19) warga Wanasalam yang juga telah melakukan percobaan pemerasan kepada korbannya. Ini diketahui setelah polisi mendapat laporan warga dan selanjutnya dilakukan pelacakan posisi melalui GPS Ponsel.

    Diketahui, yang bersangkutan melakukan aksi kejahatan pada Sabtu (11-12/2021), di Kampung Cimandiri Laut Desa Situregen Kecamatan Panggarangan. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan, yakni, dua unit Ponsel Merk Vivo dan Xiomi senlharga Rp 5 juta milik saudara Robi yang saat itu tengah di charge di sebuah warung.

    Dari informasi yang didapat BANPOS dari korban bernama Robi, modus pelaku sebelum ditangkap, awalnya mencoba mengubungi korban dari nomor yang ada di kontak ponsel curian itu, pelaku meminta uang tebusan kepada korban untuk ditransfer ke sebuah rekening bank swasta dengan alamat penerima di wilayah Jakarta.

    “Dan saat itu pelaku menjanjikan Ponsel saya akan diletakan di suatu tempat jika uang tersebut sudah di transfer,” ujar Robi, seorang korban pencurian, Senin (20/12).
    Menurut korban Robi, atas saran dari rekan-rekannya korban pun melaporkan kejadian tersebut ke kanit Reskrim Polsek Panggarangan.

    Selanjutnya tidak menunggu lama, anggota pun berkordinasi dengan Satreskrim Polres Lebak untuk melakukan pelacakan posisi pelaku.

    Selanjutnya, kepada korban, petugas memberikan penjelasan untuk tidak percaya dan itu hanya trik pelaku untuk memeras korban. Dan korban diminta polisi untuk kembali mengubungi pelaku dan berpura-pura akan melakukan transfer dengan alasan sangat membutuhkan data-data yang berada di dalam ponsel itu.

    Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Panggarangan, Bripka Aditya membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, pelaku telah melakukan pencurian dan percobaan pemerasan.

    “Saat itu kami sarankan korban untuk tidak menuruti permintaan pelaku. Lalu kami atur strategi dengan meminta korban untuk menghubungi pelaku lagi dengan janji mau mentransfer uang. Di sinilah kami melakukan pelacakan posisi pelaku hingga akhirnya kami ringkus,” ujar Aditya Kurnia Ramdhani saat dihubungi BANPOS.

    Menurut Kanit Reskrim, bahwa pelaku akan dikenakan ancaman KUHP Pasal pencurian dan pemberatan. “Saat ini pelaku sudah diamankan di Polres Lebak. Yang bersangkutan kami kenakan pasal 363 KUHP, yakni pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara,” terang Bripka Aditya.

    Pihaknya minta kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dalam membawa barang berharga. Kata Aditya, jangan ragu untuk melaporkan kejadian kejahatan kepada petugas. “Seperti jika ada pencurian ponsel seperti ini, silahkan lapor ke petugas dengan disertakan kelengkapan seperti dus yang tertera nomor IMEI, kwitansi pembelian dan lainnya guna memudahkan untuk penyelidikan dan penyidikan,” paparnya. (WDO)

  • Pemkab Pandeglang Kerjasama Pengembangan Pendidikan dengan UNMA

    Pemkab Pandeglang Kerjasama Pengembangan Pendidikan dengan UNMA

    PANDEGLANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melakukan kerjasama dengan Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten dalam pengembangan pendidikan.

    Rektor Unma Banten, Sibli Sarjaya mengatakan, kerjasama yang dibangun dengan Pemkab Pandeglang adalah pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

    “Bisa saja saat ini kita kerjasama dalam mensukseskan vaksinasi dan kita juga akan memberi masukan dalam pengembangan pendidikan,” kata Sibli usai penandatanganan MOU dengan Pemkab Pandeglang di Pendopo Bupati, Senin (20/12).

    Menurutnya, usai melakukan MoU dengan Pemkab Pandeglang, pihaknya akan segera menginstruksikan Wakil Rektor tiga bidang kemahasiswaan untuk menindak lanjutinya dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

    “Kita akan siapkan SDM yang mumpuni, karena kami punya beberapa fakultas diantaranya Teknik, Pendidikan, Hukum, Kimia dan Biologi,” ujarnya.

    Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, dengan adanya kerjasama dengan Unma Banten dalam pengembangan Pendidikan, pihaknya sangat mengapresiasi. Karena, kata Irna, banyak sekali pegawai pemkab Pandeglang alumni dari Unma Banten.

    “Banyak pegawai kami jebolan Unma, kami sangat terbantu oleh mereka (Unma Banten,red). Kami yakin Unma Banten bisa menjadi kampus yang besar di Kabupaten Pandeglang,” ungkapnya.(DHE/PBN)

  • Tiga Pleton Satpol PP Bakal Amankan Nataru di Kota Serang

    Tiga Pleton Satpol PP Bakal Amankan Nataru di Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang bersama dengan TNI dan Polri akan melakukan operasi dalam menyambut Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pemkot Serang melalui Satpol PP pun akan menurunkan sebanyak tiga pleton untuk melakukan pengamanan Nataru.

    Kepala Satpol PP Kota Serang, Kusna Ramdani, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan rapat bersama dengan TNI dan Polri. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa akan dilakukan operasi gabungan demi menjaga kondusifitas Nataru.

    “Tadi sudah dilaksanakan rapat di Polres, kami akan melakukan operasi. Jadi nanti kami akan melaksanakan patroli bersama antara Satpol PP, TNI dan Polri pada tanggal 24 malam hari,” ujarnya saat diwawancara melalui sambungan telepon, Senin (20/12).

    Dalam operasi gabungan tersebut, pihaknya akan menurunkan tiga pleton petugas Satpol PP Kota Serang. Mereka akan ditempatkan untuk melakukan patroli sekaligus menjalankan keputusan hasil rapat, salah satunya menurut jalur protokol Kota Serang.

    “Jadi satu pleton itu ada 35 anggota. Akan ada penutupan jalan protokol mulai sehabis Isya, sekitar pukul 20.00 atau pukul 21.00 malam. Lalu ada penutupan Alun-alun, itu untuk mengantisipasi kerumunan,” ungkapnya.

    Di sisi lain, para petugas Satpol PP pun akan diterjunkan untuk turut memonitoring jalannya peribadatan yang dilakukan oleh warga Kristen pada saat pelaksanaan hari Natal. Hal itu dilakukan untuk menjaga kondusifitas sekaligus memastikan protokol kesehatan berjalan.

    “Pada tanggal 25 pagi, Satpol PP akan melakukan monitoring ke tempat Natal. Di dalam data itu terdapat 10 gereja, 8 gereja dipastikan akan melakukan perayaan Natal, sedangkan utuk dua gereja masih belum ada kepastian,” terangnya.

    Untuk operasi pada malam tahun baru, pihaknya juga akan kembali melakukan penutupan jalan protokol serta Alun-alun Kota Serang. Penutupan akan dilakukan hingga pukul 01.00 dini hari, dan tidak ada lampu yang dinyalakan.

    Menurut Kusna, hal itu dilakukan agar tidak terjadi kerumunan di Alun-alun Kota Serang, dan tidak terjadi euforia tahun baru yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggelar konvoi kendaraan bermotor.

    “Pada pagi tanggal 1 Januari 2022, Satpol PP dan TNI-Polri akan melakukan monitoring ke tempat wisata seperti MBS, Pantai Gope dan Banten Lama. Pantai Gope kemungkinan akan ditutup sementara, namun melihat situasi,” jelasnya.

    Sedangkan untuk Banten Lama, akan diberlakukan kebijakan satu arah untuk menghindari kemacetan. Masyarakat yang akan keluar dari Banten Lama, akan diarahkan ke jalur danau Tasikardi hingga keluar di Kramatwatu.

    “Kami juga akan membuka pos di lima titik. Satu pos pelayanan akan ada di Alun-alun, yang empat merupakan pos jaga lokasinya di Parung, Serang Timur, Serang Baran dan Kasemen. Nanti Satpol PP akan menurunkan 2 personel di setiap pos,” katanya.

    Untuk antisipasi penggunaan petasan pada perayaan tahun baru, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama pedagang yang biasa berjualan petasan. Pihaknya meminta agar tidak berjualan petasan maupun menyalakan petasan.

    “Antisipasi petasan akan dimulai dari H-3 kepada para masyarakat untuk tidak menjual petasan ataupun yang lainnya yang bisa mengganggu trantibum. Sejauh ini belum ditemukan, karena kan terlihat di jalan-jalan juga tidak dijual,” tandasnya.

    Sebelumnya Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa meskipun Kota Serang berada pada level 2 pelaksanaan PPKM saat Nataru, pihaknya tetap tidak ingin terjadinya kerumunan masyarakat pada perayaannya.

    Syafrudin mengaku pihaknya akan tetap mengeluarkan kebijakan apa saja yang tidak boleh dilakukan saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Dengan begitu Kota Serang tetap kondusif tanpa adanya keramaian.

    “Kebijakan ini akan kita buat, misalnya masyarakat diimbau tidak membunyikan petasan, tidak hura-hura, atau konvoy kendaraan. Aturan itu pasti nanti ada di kota, itu kebijakan daerah,” ungkapnya.(DZH)

  • Puluhan Remaja Berandal Jalanan Diamankan Polisi

    Puluhan Remaja Berandal Jalanan Diamankan Polisi

    SERANG, BANPOS – Polda Banten mengamankan kelompok berandalan jalanan yang sangat meresahkan masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang.

    Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga menyampaikan kejadian tersebut berawal dari ajakan secara live streaming yang disiarkan melalui platform Instagram dengan akun Allstar_Tigaraksa yang diduga melakukan ajakn berbuat keonaran.

    “Ada pergerakan malam ini mas, kita layani,” kata Shinto menirukan ucapan para pelaku dalam press conference didampingi oleh Kasubbid Jatanras Kompol Akbar Baskoro, pada Senin (20/12).

    Shinto menjelaskan, setelah mendapatkan informasi dari Instagram tersebut penyidik Ditreskrimum Polda Banten dan Satreskrim Polresta Tangerang melakukan tindakan preventive strike terhadap kelompok anak muda yang berkumpul di beberapa titik.

    “Titik pertama adalah di basecamp Allstar di rumah kosong yang terletak di Perum Taman Adiyasa, Cisoka,” kata Shinto.
    Dari hasil penyelidikan, lanjutnya, penyidik mengamankan 16 orang, yang didominasi anak-anak. Bersama mereka terdapat ketua berandalan jalanan berinisial AM (17), admin medsos Instagram berinisial MEF (17) dan FR (17).

    “Penyidik melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan sejumlah senjata tajam yang dimiliki oleh SI (17), RAA (16), FH (16), dan BAW (15). Adapun barang bukti sajam yang disita penyidik adalah 1 bilah golok sisir (gosir), 3 bilah pedang panjang, 4 bilah celurit besar, 5 unit handphone dan 3 unit motor,” bebernya.

    Ketujuh orang tersebut, kata Shinto, kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik dengan persangkaan Pasal 2 UU No. 12 Darurat Tahun 1951 tentang penguasaan senjata tajam secara ilegal dengan ancaman pidana 10 tahun penjara.

    Shinto menyampaikan untuk titik kedua adalah di pondok angkringan yang terletak di Cisoka, mengamankan 4 orang dari kelompok Bikini Bottom atas nama AKW (21) yang juga ketua kelompok, AM (19) yang juga admin medsos kelompok, BW (17), dan AG (20). Ke-4 orang tersebut telah dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik Ditreskrimum Polda Banten.

    Untuk titik ketiga adalah di Kompleks Kirana di Cisoka. Di tempat itu, penyidik mengamankan 18 orang yang sedang mengumpulkan kelompok Reuni Akbar. Dalam pemeriksaan terhadap ke-18 orang tersebut, terungkap fakta bahwa EP alias Bogel (22) meminta AKW (21) untuk mengumpulkan massa dan akan melakukan gerakan di jalanan sehingga AKW menghubungi kelompok Bikini Bottom untuk bergerak melakukan aksi.

    “Ke-18 orang tersebut telah dimintai keterangan sebagai saksi, dan terhadap 2 orang yang menginisiasi untuk mengumpulkan massa yang dapat digerakkan melakukan aksi di jalanan tersebut, penyidik telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dengan peran menyuruh melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP,” ujar Shinto.

    Shinto mengatakan motif dari pelaku yaitu ingin melakukan aksi kekerasan antar kelompok berandalan jalanan. Para kelompok berandalan jalanan ini mengumpulkan massa, mempersiapkan diri dengan senjata tajam dan memprovokasi melalui media sosial untuk kemudian melakukan aksi kekerasan di jalanan seperti tawuran atau bahkan melakukan kekerasan dengan sasaran acak.

    “Beruntung Polda Banten berhasil melakukan preventive strike dengan mengamankan pelaku dan barang bukti senjata tajamnya sehingga tidak ada pihak yang menjadi korban,” kata Shinto.

    Shinto mengatakan terhadap kelompok berandalan jalanan ini Polda Banten menetapkan 9 tersangka, “Kami mengamankan 9 tersangka, 2 tersangka sudah dewasa, namun 7 tersangka lainnya masih di bawah umur sehingga perlakuannya berbeda di depan hukum acara pidana sesuai UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” ujar Shinto.

    Terakhir Shinto menyampaikan bahwa Kapolda Banten telah menegaskan agar personel Polda Banten dan jajaran tidak ragu dalam melakukan tindakan tegas terhadap berandalan jalanan. Kapolda menekankan prioritas utama untuk melindungi jiwa dan nyawa masyarakat juga personel saat bertugas.

    “Polda Banten sangat serius memberantas berandalan jalanan termasuk penggunaan tindakan tegas kepolisian untuk menyelamatkan jiwa dan nyawa masyarakat serta personel dari aksi berandalan jalanan ini,” tutup Shinto.(ENK).