BANTEN POS

Penulis: admin

  • Bamsoet Dukung Rebranding Cigading Port Menjadi Krakatau International Port

    Bamsoet Dukung Rebranding Cigading Port Menjadi Krakatau International Port

    JAKARTA, BANPOS – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung rebranding Cigading Port menjadi Krakatau International Port (KIP), yang akan diresmikan manajemen PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) (anak usaha PT Krakatau Steel) sebagai pengelola KIP pada Juli 2021. Sekaligus mendorong pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan dan pengembangan KIP sebagai International Hub Port, sekaligus pelabuhan curah kering terbesar dan terdalam di Indonesia.

    “KIP berlokasi pada Golden Area of Sunda Strait. Terhubung dengan Jalur 21st Century Maritime Silk, garis komunikasi laut (Sea Lane of Communication/SloC), dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I. Keberadaannya sangat penting untuk mendukung program National Logistic Ecosystem (NLE) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden Nomor 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Layanan logistik yang lebih efektif serta efisien sangat penting demi percepatan dan pemerataan ekonomi bangsa,” ujar Bamsoet usai menerima direksi PT Krakatau Bandar Samudera (KBS), di Jakarta, Senin (24/5/21).

    Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, KIP merupakan aset sekaligus peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perannya dalam perdagangan global. Khususnya dalam memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah sebagai penunjang ekspor.

    “KIP yang memiliki 17 dermaga, yang juga terintegrasi dengan jasa logistik dan pergudangan terpadu atau integrated warehouse (IWH) terbesar se-Asia Tenggara. Memiliki teknologi bongkar muat dan sistem informasi baru dengan pelayanan front-end yang diintegrasikan oleh sistem informasi SAP 4 HANA and POCIS. Didukung implementasi teknologi atau Internet of Things (IoT) mutakhir, sehingga mampu mengakomodir berbagai jenis kapal mulai dari 10.000 – 200.000 DWT (super capesize vessel),” jelas Bamsoet.

    Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, terlebih setelah adanya Bagan Pemisah Alur Laut (Traffic Separation Scheme/TSS) yang diberlakukan di Selat Sunda dan Lombok pada 1 Juli 2020, menjadikan trafik di Selat Sunda akan meningkat. Sehingga bisa menjadi jalur alternatif perdagangan ke Asia Barat dan Eropa yang selama ini bertumpu pada Selat Malaka.

    “Pada tahun lalu, selain melayani ekspor besi dan baja, pelabuhan tersebut juga melayani ekspor kargo mineral komoditas batubara, kokas, bijih besi, dan GGBFS (ground granulated blast furnace slag) ke China, India, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Vietnam. Serta diperkuat dengan 20 jalur domestik untuk pengiriman kargo mineral maupun pangan di seluruh wilayah Indonesia,” pungkas Bamsoet.(*)

  • DPRD Sebut 20 Pejabat yang Mundur Tak Ganggu Kinerja Dinkes

    DPRD Sebut 20 Pejabat yang Mundur Tak Ganggu Kinerja Dinkes

    SERANG, BANPOS – Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Muhammad Nizar mengungkapkan, salah satu faktor mundurnya 20 pejabat eselon III dan IV lantaran tidak dapat mengimbangi cara kerja Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti. Namun mundurnya 20 pejabat itu tak ganggu kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes).

    Hal itu terungkap setelah Komisi V memanggil Kadinkes Provinsi Banten dan Sekda Banten Al Muktabar. Pemanggilan itu untuk memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu usai kosongnya 20 jabatan di Dinkes Banten. 

    “Persoalan kepemimpinan kan soal leadership. Jadi bukan arogansi, butuh ketegasan. Karena bu Ati dengan bawahannya cukup tegas,” katanya kepada media, Jumat (4/6/2021). 

    Menurut Nizar, Kadinkes Banten selalu tegas kepada bawahannya dalam kinerja. Apalagi saat ini, kerja Dinkes Banten sangat diandalkan dalam memerangi pandemi Covid-19. Di sisi lain, selalu ada pembahasan penanganan virus corona di luar jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga, pejabat yang mundur tidak bisa mengimbangi cara kerja pimpinannya. 

    “Persoalan arogansi, memang semua pemimpin saya lihat Kadis Dinkes ini terlalu kencang (dalam bekerja). Karena beberapa kali saya komunikasi, beliau masih ada di kantor, jam 8 (20:00), jam 9 (21:00) ada di kantor. Ada beberapa (pejabat Dinkes Banten) yang tidak bisa mengimbangi,” ungkapnya. 

    Terlebih, ada tiga klasifikasi alasan 20 pejabat Dinkes Banten yang mundur. Pertama, faktor sudah jenuh dengan level jabatannya. Kedua, aksi solidaritas dan partisipatif. Ketiga, ada yang menggerakkan aksi mundur karena tidak suka terhadap gaya kepemimpinan Kadinkes. 

    Ia mengaku tidak menyinggung persoalan hukum yang mendera Dinkes Banten. Sebab, hal itu sudah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Mengingat, kewenangannya hanya memastikan pelayanan untuk masyarakat dan penanganan pandemi Covid-19 tidak terganggu. 

    “Jawaban bu Kadis, tidak signifikan. Artinya masih ada tenaga lain yang siap mensupport. Memang persoalan pandemi ada di eselon III dan IV, namun masih bisa diatasi. Kita jangan sampai hiruk pikuk dan  menghambat semua proses penanganan pandemi dan program di Dinkes. Kami memastikan Kadis sudah menjawab dengan lugas tidak terganggu signifikan karena staf di bawah masih ada,” tuturnya.(ENK)

  • Lahan Pertanian Luas, Teritih Perkuat Ketahanan Pangan

    Lahan Pertanian Luas, Teritih Perkuat Ketahanan Pangan

    LAHAN pertanian yang cukup luas di Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang memiliki komoditi pertanian yang tak bisa dipandang sebelah mata. Hasil pertanian di wilayah tersebut mampu menopang kebutuhan beras wilayah Kota Serang.

    Selain itu sayur mayur seperti cabai dan tomat yang dihasilkan Teritih didistribusikan ke pasar-pasar di Kota Serang. Sehingga Teritih memiliki ketahanan pangan yang cukup kuat. Budidaya ikan lele dan ikan nila menjadi perhatian Kelurahan Teritih untuk terus dikembangkan

    Sadeli, Lurah Teritih mengatakan, pembangunan fisik sarana dan prasarana tak lepas dari perhatian, meliputi jalan lingkungan, paving blok, dan revitalisasi drainase yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

    “Anggaran DAUT dari pemerintah pusat selain untuk pembangunan fisik juga untuk pemberdayaan masyarakat, pemuda, dan kader PKK melalui program pelatihan yang dilaksanakan seperti pelatihan pembuatan telor asin, pelatihan sablon, dan pelatihan kerajinan hantaran pernikahan,” katanya.

    Selanjutnya, dibidang ekonomi kreatif, Teritih memiliki industri rumah tanggat pembuatan telor asin sebagai hasil dari program pelatihan.

    “Jadi jika ada tamu yang datang ke Teritih, otomatis yang ditanyakan ialah telor asin sebagai ciri khasnya, selain itu mampu menyerap tenaga kerja walaupun masih dalam jumlah kecil.” katanya. (bagian awal) (ADV)

  • Walantaka Fokus Gerakan PHBS

    Walantaka Fokus Gerakan PHBS

    PROGRAM pendidikan masyarakat melalui sosialisasi gerakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menjadi fokus utama Kelurahan Walantaka, Kecamatan Walantaka Kota Serang. Hal itu dilakukan demi terwujudnya masyarakat Walantaka sehat.

    Yunus, Lurah Walantaka mengatakan, warga Walantaka masih melakukan kebiasaan orang-orang dahulu yang jauh dari kata sehat. Seperti minum air di kubangan kerbau dan buang air besar di kebun (Dolbon), karena masih ada warga yang belum memiliki sanitasi di rumahnya.

    “Kelurahan Walantaka mengadakan pengadaan air bersih dan membuat jamban keluarga bagi warga yang belum memiliki sanitasi di rumahnya, tentunya dengan melakukan gotong royong,” ujarnya.

    Ia berharap, dengan adanya kegiatan gotong royong tersebut, dapat mengubah pola pikir dan kebiasaan warga untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat.

    “Untuk menjaga kebiasaan pola hidup bersih dan sehat warga Walantaka, yang sudah dilaksanakan Kelurahan Walantaka yaitu membentuk GARASI JAGA atau Gerakan Bersama Mengatasi Jamban Keluarga,” ungkapnya.

    Yunus mengaku, dalam pelaksanaan program membentuk GARASI JAGA atau Gerakan Bersama Mengatasi Jamban Keluarga, anggaran yang dipakai adalah hasil swadaya masyarakat dan donatur warga Walantaka untuk membantu dalam pengadaan jamban keluarga.

    “Alhamdulillah warga kami kompak swadaya untuk program Garasi Jaga. Hal ini juga untuk mengikis prilaku dolbon, agar masyarakat Walantaka tetap hidup sehat dengan memiliki jamban keluarga,” ungkapnya. (bagian awal) (ADV)

  • Pemprov Terus Dorong Peningkatan Minat Baca Masyarakat

    Pemprov Terus Dorong Peningkatan Minat Baca Masyarakat

    SERANG, BANPOS – Provinsi Banten berhasil menempati urutan ke-9 (sembilan) se-Indonesia dalam Indeks Kegemaran Membaca (IKM) berdasarkan hasil penelitian Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Tahun 2020, dengan perolehan angka 58,77. Angka tersebut menempatkan Provinsi Banten berada diatas indeks rata-rata nasional yakni 55,74.

    Berdasarkan penelitian tersebut juga diketahui bahwa Indeks Literasi Membaca (ILM) Provinsi Banten juga berhasil naik dimana tahun 2018 hanya memperoleh 3,45 sedangkan untuk tahun 2020 mampu mencapai 8,90. Meski begitu, seluruh stakeholder Banten masih harus bekerja keras karena angka tersebut masih masuk dalam kategori kurang.

    Selain penelitian yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional, Provinsi Banten juga berhasil meraih peringkat ke 8 (delapan) dengan rata-rata nilai 40,81 dalam Indeks Aktivasi Membaca (Alibaca) yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Banten berhasil menjadi provinsi yang tertinggi se-Pulau Jawa.

    Beberapa indikator yang harus ditingkatkan oleh Provinsi Banten, melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Banten, untuk menggenjot IKM, ILM dan Alibaca tersebut yakni ketercukupan tenaga perpustakaan, perpustakaan standar nasional (PSN) dan koleksi buku perpustakaan. Khusus untuk koleksi buku, saat ini DPK Provinsi Banten baru memiliki 59.602 judul dengan jumlah 173.207 eksemplar. Untuk mencappai nilai ILM tinggi, minimal Pemprov Banten memiliki 100 ribu lebih judul buku.

    Begitupun dengan Perpustakaan Standar Nasional, DPK Provinsi Banten dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk melakukan sertifikasi terhadap perpustakaan-perpustakaan yang ada di sekolah, sehingga kuantitas perpustakaan berstandar di Banten bisa bertambah dan mampu menggejot Indeks Pembangunan Literasi.

    Saat ini, jumlah perpustakaan yang sesuai standar sampai dengan Desember 2020 sebanyak 152 perpustakaan yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota. Untuk Kota Cilegon sebanyak 19, Kota Serang 16, Kabupaten Serang 28, Kota Tangerang Selatan 22, Kota Tangerang 25, Kabupaten Tangerang 16, Kabupaten Pandeglang 13 dan Kabupaten Lebak 13.

    Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Banten Usman Asshidiqi Qohara mengatakan, naiknya IKM serta indikator lain dalam kegemaran membaca merupakan kerja keras Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy, yang didukung seluruh stakeholder, yang berkaitan dengan layanan perpustakaan.

    “Tekad Gubernur dan Wakil Gubernur meningkatkan minat baca, dilakukan penataan dan kelayakan gedung yang dibangun 3 (tiga) lantai sehingga memungkinkan adanya berbagai ruangan layanan khusus seperti ruangan khusus anak yang dilengkapi dengan mainan, ruangan multimedia, ruangan Banten Corner yang menyediakan koleksi khusus soal Banten, ruang brailer, ruangan arsip, mobil perpustakaan keliling, mobil pintar, mobil arsip keliling, dan tentu saja ruang baca yang sangat nyaman bagi masyarakat, serta fasilitas penunjang lainnya seperti gazebo dan lainnya” kata Usman.

    Dengan berbagai fasilitas dan layanan yang dimiliki DPK Banten, Usman berharap masyarakat bisa memanfaatkannya dan menjadikan Banten sebagai Provinsi yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah sebagaimana visi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, serta misi ke-3 (tiga) yakni peningkatan akses dan pemerataan pendidikan.

    “Perpustakaan menjadi salah sektor penting dalam terwujudnya visi dan misi Pak Gubernur dan Pak Wagub. Kita punya berbagai program dalam mendukung itu misalnya perpustakaan untuk kesejahteraan, literasi Al-quran, sindang layang dan lainnya yang menunjang masyarakat untuk menjadi pribadi yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Sejahtera . ” kata Usman.

    Usman menjelaskan, perpustakaan berbasis inklusi kesejahteraan merupakan program yang dirancang dengan pendekatan literasi kognitif. Salah satunya yaitu program bedah buku yang dibarengi dengan praktik langsung. Misalnya, bedah buku kerajinan tangan, dimana peserta tidak hanya membahas persoalan teori atau keilmuannya saja tetapi juga langsung mempraktikan yang didampingi oleh praktis. Hal ini diharapkan, menjadikan masyarakat bisa lebih produktif. Dengan produktifitas yang meningkat kata Usman, diharapkan mampu menjadikan masyarakat Banten yang maju dan berdaya saing serta menunjang kesejahteraan.

    Begitupun dengan literasi Alquran, salah satu program yang dirancang disesuaikan dengan karakteristik dan budaya Banten yang dikenal sebagai Provinsi yang religius. Program ini yaitu mengajak masyarakat untuk kembali membaca Alquran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

    Sementara itu, program Sidang Layang merupakan program dimana masyarakat bisa mengajukan peminjaman buku dalam jumlah banyak dengan tenggat waktu tertentu. Ini merupakan upaya dalam menyediakan akses bahan bacaan bagi masyarakat dalam meningkatkan minat baca.

    “Misalnya, sebuah komunitas atau taman baca membutuhkan buku yang banyak, bisa berkirim surat ke kami, kami akan menyediakan bukunya. Setelah tenggat waktunya selesai, masyarakat harus mengembalikannya dan bisa mengajukan peminjaman yang lainnya. Ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam mengakses bahan bacaan” kata Usman.

    Terkait dengan masa pandemi Covid-19 yang membuat DPK Banten tidak bisa beroperasi secara maksimal, Usman mengatakan akan terus berusaha memberikan layanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat, serta inovasi-inovasi lainnya semisal dengan memaksimalkan penggunaaan platform-platform digital.

    “Mudah-mudahan kedepan kita bisa membuka layanan tertutup, jadi nanti masyarakat bisa mengirimkan surat atau catatan kebutuhan buku, nanti pustakawan yang akan mengambilkannya. Jadi meskipun selama pandemi ini kita tutup, masyarakat masih tetap bisa mengakses koleksi yang dimiliki DPK. Sekarang kami sedang mencoba memformulasikan mekanismenya” kata Usman.

    DPK Banten,kata Usman telah memiliki fasilitas perpustakaan digital yaitu e-banten yang bisa diunduh memalui appstore. Sehingga dimasa pandemi ini masyarakat masih tetap bisa memanfaatkannya untuk membaca koleksi-koleksi yang dimiliki oleh DPK Banten.

    Untuk saat ini kata Usman, DPK Banten memiliki keterbatasan dalam memberikan layanan dikarenakan pandemi, meski begitu sebenarnya masyarakat masih tetap bisa menikmati layanan umum yaitu dengan datang ke DPK tapi hanya pada kategori tertentu. Misalnya untuk kebutuhan referensi, akses koleksi brailer dan Banten corner.

    “Untuk referensi atau masyarakat yang mengakses koleksi-koleksi brailer itu kan jumlahnya terbatas, jadi itu masih dibolehkan untuk mengakses langsung, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat” tutup Usman

    Dalam data DPK masyarakat yang saat ini telah terdaftar sebagai anggota perpustakaan yakni sebanyak 61.229 hingga 30 April 2021. Dengan jumlah rata-rata pengunjung perharinya yakni 39.127 pengunjung. Sedangkan untuk kunjungan website yakni 131.370 orang atau 360 perhari. Untuk layanan mobil perpustakaan keliling yakni 120 titik. Layanan mobil pintar sebanyak 150 titik dan mobil arsip keliling 100 titik.

    Kemudian dalam mendukung minat baca masyarakat Banten, Pemerintah Provinsi Banten mendorong setiap desa memiliki perpustakaan dengan memanfaatkan dana bantuan desa dari Pemprov Banten. Hal ini juga sebagai upaya pemprov dalam pengentasan buta aksara melalui gerakan literasi.

    Dalam progres perencanaan pembangunan yang sudah direncanakan Pemprov Banten dan telah dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2017-2022. Peningkatan ILM merupakan capaian misi peningkatan kualitas Pendidikan di Povinsi Banten.(ADV/Biro Adpim)

  • Pasuluhan Punya Pengrajin Anyaman hingga Sapu

    Pasuluhan Punya Pengrajin Anyaman hingga Sapu

    BERJUMLAH 14 RT, Kelurahan Pasuluhan memiliki dua RT khusus pengerajin anyaman dan sapu. Di RT 14, Ce’es Banpos bisa menemukan berbagai macam jenis anyaman. Sedangkan, di RT 3 ada lokasi khusus pengerajin sapu yang bisa dijumpai dan karyanya diekspor ke luar Kelurahan.

    “Mengenai Kelurahan Pasuluhan, ada beberapa potensi yang kita terus kembangkan, seperti potensi dari jenis usaha yaitu anyaman dan sapu,” ujar Lurah Pasuluhan, Aan Jazuli.

    Meski 4 wilayahnya masuk ke kelurahan Walantaka, namun warganya tetap berada di kelurahan Pasuluhan. Dari 3 RW yang dimiliki, Pasuluhan telah mendirikan 7 Posyandu.

    “Mereka (kader Posyandu) rutin melaksanakan kegiatan yang dibimbing oleh bidan desa,” katanya.

    Selanjutnya, dengan luas wilayah 245.170 meter persegi, Pasuluhan memiliki jumlah penduduk sebanyak 4607 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2.373 dan perempuan sebanyak 2.234.

    “Setiap hari minggu kita melakukan kegiatan senam dan olahraga. Kita laksanakan di halaman kelurahan untuk menambah soliditas antara para kader dengan unsur kelurahan,” terangnya, seraya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diketuai oleh ketua PKK.

    Senam sehat dan olahraga itu juga dilakukan untuk menjaga kesehatan, supaya sehat. Selain itu, pihaknya melaksanakan kegiatan rutin lainnya yaitu gotong royong RW.

    “Rutin kita lakukan setiap bulan. Jadi di kelurahan Pasuluhan setiap bulan kita jadwalkan mengenai gotong royong masing-masing RT,” ucapnya.

    Aan mengaku, dalam kegiatan gotong royong itu ia terus mendorong bilamana ada RT yang kurang semangat dalam kegiatan gotong royong tersebut, maka akan adakan gotong royong Akbar.

    “Jadi seluruh RT kita kerahkan ke wilayah RT yang sedikit menurun semangat gotong royongnya,” tuturnya. (bagian awal) (ADV)

  • Infrastruktur Banten Menuju Sempurna

    Infrastruktur Banten Menuju Sempurna

    SERANG, BANPOS – Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan merupakan salah satu prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, H. Wahidin Halim dan H. Andika Hazrumy. Oleh karena itu, sejak dilantik Gubernur dan Wakil Gubernur tancap gas guna menyelesaikan permasalahan infrastruktur jalan dan infrastruktur lainnya yang menjadi kewenangan Provinsi.

    Gubernur dan Wakil Gubernur Banten meyakini, pembangunan infrastruktur yang bagus dan berkualitas mampu mendongkrak mobilisasi ekonomi dan pada gilirannya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena infrastruktur yang bagus mempermudah mobilitas barang dan orang dari suatu tempat ke tempat lain.

    Komitmen WH-Andika pada masa kampanye Pilgub Banten yang ingin menyelesaikan infrastruktur pada masa kepemimpinnya terus digelorakan. “Saya bertekad untuk membereskan permasalahan infrastruktur jalan dalam masa kepemimpinan saya,” begitu komitmen gubernur dalam beberapa kesempatan.

    Rupanya, komitmen tersebut secara bertahap mulai terlihat hasilnya. Sejumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Banten satu per satu ditangani. Sejumlah ruas jalan yang semula berlapis hotmiks ditingkatkan menjadi beton atau cor. Bukan hanya peningatan jalan, Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, juga melebarkan sejumlah ruas jalan, utamanya di jalur yang sudah padat. Di wilayah perkotaan, perbaikan jalan Provinsi juga dilanjutkan dengan penataan wilayah dan taman kota. Pedestrian yang menjadi hak pejalan kaki juga diperbaiki bahkan di beberapa titik diperlebar, sehingga lebih memberikan rasa aman dan nyaman bagi pejalan kaki. Dan tentu saja terlihat indah dan rapi.

    Menurut data Pemprov Banten kondisi secara visual akhir tahun, dan rekap kondisi jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Banten tahun 2017-2021, Provinsi Banten memiliki ruas jalan sepanjang 762,03 km. Pada awal tahun 2018, hingga Desember tahun 2020 peningkatan pembangunan insfrastruktur terus membaik, sehingga pada akhir Desember 2021 pembangunan infrastruktur ditargetkan mencapai 94,442 persen dengan kategori baik dan hanya menyisakan 5,690 persen yang rusak.

    Tentu, upaya gubernur membangun infrastruktur memerlukan biaya yang tidak sedikit, baik untuk pembebasan lahan dan untuk pembangunan jalan dan lain-lainnya, seperti pembangunan irigasi, situ, danau, dan infrastruktur penunjang lainnya.

    Untuk diketahui, pembangunan infrastruktur bukan hanya peningkatan jalan yang rusak menjadi baik dan berkualitas, tetapi juga dibarengi dengan pelebaran jalan, penataan jalan perkotaan (pedestrian, taman, estetika) serta rehabilitasi.

    Pada awal-awal pembangunan, Gubernur konsentrasi kepada penataan jalan-jalan di ibukota Provinsi Banten, yakni Kota Serang. Selama tahun 2017, tercatat Pemprov Banten melakukan penataan terhadap ruas Jalan Sudirman, Veteran, dan Ahmad Yani. Di jalan protokol tersebut, Pemprov Banten membangun taman-taman di median jalan dan beberapa ornamen khas Banten, yaitu Gapura Kaibon di Pertigaan Jalan Sudirman dan akses Tol Serang Timur. Selain itu, melalukan penataan di ruas Jalan Bhayangkara, Jalan Yusuf Martadilaga, dan Trip Jamaksari.

    Di ruas-ruas jalan ini, Pemprov, selain melakukan peningkatan kualitas tetapi juga melakukan perbaikan drainase, perbaikan trotoar dan tempat relaksasi masyarakat, berupa penempatan kursi-kursi di sepanjang trotoarnya.

    Sementara itu, di sepanjang ruas Jalan Petir, Pemprov Banten melaksanakan pelebaran jalan. Dan, di sebelah utara Kota Serang, dilakukan penataan dan peningkatan jalan menuju akses Kawasan Banten Lama. Khusus di jalan tersebut, Pemprov memperindah dengan membuat jembatan yang warna-warni.

    Selain itu, Pemrov Banten juga sedang menggiatkan pembangunan sport center berkelas internasional. Tujuannya, menyediakan sarana olah raga bagi masyarakat yang berskala internasional.
    Pembangunan yang sangat fenomenal, apalagi kalau bukan penataan Kawasan Kesultanan Banten. Sarana yang banyak dikunjungi warga dari berbagai daerah di Indonesia tersebut ditata sedemikian rupa, sehingga terlihat sangat menarik.

    Gubernur H. Wahidin Halim dan Wagub H. Andika Hazrumy, pada awal kepemimpinan berupaya membangun kembali ikon Banten, yaitu dengan revitalisasi Banten Lama. Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, bertekad membangun kembali Banten Lama sebagai pusat peradaban, pusat ilmu pengetahuan khususnya Agama Islam, dan pusat kebudayaan Banten.

    Penataan kembali Banten Lama dilakukan dengan membangun Banten Lama menjadi sebuah kawasan yang nyaman untuk tujuan wisata dan belajar agama dan budaya Islam tanpa mengganggu aspek-aspek kepurbakalaannya. Adapun yang dilakukan saat ini adalah membangun pelataran Alun-alun Banten Lama dan revitalisasi kanal sekitar Banten Lama. Untuk memastikan mulusnya pembangunan jalan tersebut, selalu dalam pemantauan langsung Gubernur Banten. Bahkan, bila terjadi permasalahan, Gubernur tidak segan-segan turun ke lapangan.

    Selaras dengan Gubernur, Wakil Gubernur Banten, sebagai Ketua Tim Revitalisasi Banten Lama sangat intens memantau proses revitalisasi Banten Lama secara langsung ke lokasi. Upaya revitalisasi Banten Lama mendapat apresiasi Presiden Indonesia, Joko Widodo saat melaksanakan kunjungan ke Kawasan Banten Lama tahun 2018 silam. (ADV)

  • Mulai Juni, Penggajian Pegawai Pemprov Balik ke di Bank Banten

    Mulai Juni, Penggajian Pegawai Pemprov Balik ke di Bank Banten

    SERANG, BANPOS – Setelah menyandang status bank sehat dari otiritas jasa keuangan (OJK), kini PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten/BEKS) telah beroperasi secara normal.  Dan mulai Juni semua  proses perbankan pemprov kembali ke Bank Banten, bukan lagi ke Bank Jabar Banten (BJB). Status ini disematkan setelah Bank Banten berhasil memenuhi empat persyaratan dari sisi permodalan, likuiditas, penyelesaian kredit bermasalah dan penggantian jajaran manajemen.

    Selaras dengan kembalinya Bank Banten menyandang status sebagai bank sehat, manajemen Bank Banten pun telah menyiapkan berbagai strategi pengembangan usaha untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan. 

    “Penetapan status Bank Banten sebagai bank sehat tersebut menjadi semangat kami untuk melaju menuju transformasi dan perbaikan dari segi kinerja bisnis dan struktur keuangan,” kata Direktur Utama Bank Banten, Agus Syabarrudin, Jumat, (29/5).

    Momentum tersebut dipergunakan dengan baik oleh Manajemen Bank Banten untuk mendapatkan kembali kepercayaan Pemprov Banten selaku Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) Bank Banten. Penunjukan kembali Bank Banten sebagai bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Banten, merupakan komitmen besar dari PSPT untuk mendukung perbaikan kinerja Bank Banten.

    “Kami berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Banten karena telah memberikan kepercayaannya kembali kepada Bank Banten untuk melakukan pengelolaan RKUD Provinsi Banten,” kata Agus. 

    Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Banten, Agus optimis untuk segera mencetak laba dan memberikan kontribusi yang lebih besar untuk kemajuan Provinsi Banten. Dengan berlakunya Keputusan Gubernur Banten tersebut, maka terhitung mulai Juni 2021 seluruh penggajian ASN Provinsi Banten akan kembali dilayani oleh Bank Banten. 

    “Penyaluran kredit kepada ASN Provinsi Banten akan menjadi prioritas utama untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat. Dan hal ini tentunya akan mendukung terlaksananya strategic turnaround Bank Banten pada 2021 ini.” jelas Agus.

    Capaian Bank Banten hingga dapat melangkah sejauh ini, kata dia, tak luput dari dukungan penuh seluruh pemangku kepentingan Bank Banten. 

    “Kami juga sangat berterima kasih atas dukungan masyarakat Banten dan para nasabah setia Bank Banten yang senantiasa menaruh kepercayaan kepada Bank Banten. Harapan besar inilah yang menjadi semangat kami untuk terus melakukan transformasi menuju kejayaan,” tutup Agus.

    Pada kesempatan terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, Pemprov Banten telah secara resmi menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sebagai pengelola RKUD. Hal itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Nomor: 580/Kep.126-huk/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Cabang Khusus Serang Sebagai Tempat Penyimpanan Uang Milik Pemerintah Provinsi Banten.

    “Selanjutnya SK Gubernur Nomor: 583/Kep.127-huk/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Banten pada PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Cabang Khusus Serang, dengan demikian seluruh transaksi keuangan APBD Pemerintah Provinsi Banten dikelola oleh Bank Banten” ujar Rina.

    Terhitung sejak tanggal ditunjuknya kembali Bank Banten sebagai bank pengelola RKUD Provinsi Banten, maka Pemerintah Provinsi Banten dapat melakukan seluruh transaksi keuangannya melalui Bank Banten.(RUS/ENK)

  • Penjual Koran di Pandeglang Menderita Tumor Usus, Tak Punya Biaya Untuk Operasi

    Penjual Koran di Pandeglang Menderita Tumor Usus, Tak Punya Biaya Untuk Operasi

    PANDEGLANG, BANPOS – Romli Suganda (53), warga Kampung Maja Masjid, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, hanya bisa berbaring di rumah akibat tumor usus yang dideritanya. Pria ayng berprofesi sebagai loper koran itu mengatakan, awalnya Ia kesulitan untuk buang air besar (BAB), kesulitan BAB pun berlangsung selama tiga bulan. Karena khawatir dengan kondisinya, ia pun melakukan pengobatan ke beberapa dokter klinik dan pengobatan alami, namun tidak kunjungan sembuh.

    “Pertama perut kembung, terus kencing sakit, itu tidak BAB selama tiga bulan, baru lah saya ke Rumah Sakit Daerah (RSUD) Berkah Pandeglang,” kata Romli, Jum’at (28/5).

    Setelah dirujuk ke RSUD Berkah Pandeglang, dokter mengatakan bahwa penyakit yang dialami oleh Romli adalah Tumor usus, dan Romli pun harus dioperasi atau dibedah.

    “Kata dokter tumor usus, tapi setelah di operasi kencing, BAB keluarnya dari perut yang di operasi ini,” terangnya.

    Romli atau yang kerap disapa Ombi ini, kesehariannya bekerja sebagai loper koran harian atau penjual koran di wilayah Kabupaten Pandeglang sejak tahun 1986. Kini Ia pun hanya bisa berbaring di tempat tidur, dan sesekali keluar rumah untuk berjemur. Ia hanya berharap bisa segera sembuh, dan kembali menafkahi istri dan empat anaknya.

    “Penghasilan dari koran cuma 50 ribu rupiah (per hari), sampingan ngojek, itu pun tidak seberapa, cuma bersyukur saja. Saya hanya berharap bisa segera sembuh kembali,” pungkasnya.

    Sementara itu, Inah Kartinah (47) istri Romli menuturkan, setelah dilakukan operasi di RSUD Berkah Pandeglang, suaminya belum kembali dirujuk ke rumah sakit manapun. Dan disarankan untuk melakukan pengecekan kesehatan satu minggu sekali.

    “Belum kemana-mana lagi setelah dioperasi, ini hanya disuruh agar ke RSUD seminggu sekali, tapi sekarang sudah tidak, karena disana juga tidak diapa-apain,” kata Inah.

    Namun, Inah mengatakan bahwa suaminya memang terlihat sehat, makan pun seperti orang biasanya. Akan tetapi, tumor usus yang membuat Ia khawatir akan kesehatan suaminya. Inah pun berharap suaminya bisa secepatnya sembuh, tanpa adanya operasi yang dapat mengeluarkan banyak biaya.

    “Kalau makan normal, meski normal tapi kan saya ngeri juga suami punya penyakit tumor usus. Saya berharap, baik dari dermawan atau siapapun, dapat membatu penyembuhan suami saya,” ujarnya.(CR-02/PBN)

  • Kelurahan Pengampelan Tangani Stunting Melalui Dapur Gizi

    Kelurahan Pengampelan Tangani Stunting Melalui Dapur Gizi

    Lurah Pengampelan, Jufran, mengungkapkan peran pemberdayaan posyandu dalam penanganan stunting. menurutnya, beberapa pencegahan dan penanganan stunting terus dilaksanakan dan konsisten melalui dapur gizi. Selanjutnya, dapur gizi dilakukan dengan memanfaatkan hasil pertanian sayur-sayuran. Bahkan, pemberian vitamin untuk anak dan balita pun rutin dilakukan oleh kader-kader posyandu.

    “Kami melalui Posyandu selalu memberikan pendidikan dan pembinaan kepada masyarakat tentang kebutuhan bahan makanan alternatif dengan sumber gizi tinggi dan terjangkau bagi masyarakat,” terangnya.

    Menurutnya, Kelurahan Pengampelan berusaha mengembangkan industri rumah tangga diantaranya oleh-oleh khas Banten yaitu gipang. Selain itu, warganya juga mengembangkan kerajinan alat rumah tangga seperti keset, dan payung walaupun masih dalam skala kecil.

    “Di hari-hari tertentu yaitu menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, warga memproduksi gipang sebagai hidangan di meja tamu. Tapi gipang tidak diproduksi setiap hari, hanya ketika ada pesanan saja,” katanya. (bagian akhir) (ADV)