BANTEN POS

Penulis: admin

  • Pindah Rekening ke BJB, WH Disomasi Mahasiswa

    Pindah Rekening ke BJB, WH Disomasi Mahasiswa

    SERANG, BANPOS – Kegaduhan yang dibuat oleh Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dengen pemindahan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bank Banten (BB) ke Bank Jabar Banten mendapat perlawanan keras. Salah satunya dari elemen mahasiswa.

    Bahkan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banten melayangkan somasi kepada Gubernur WH. Mereka menilai kebijakan orang nonor satu di Provinsi Banten memindahkan rekening RKUD bertentangan dengan semangat pengembangan aset daerah dan juga keputusan sepihak.

    Informasi dihimpun, somasi dilayangkan melalui Tim Advokasi dan Kebijakan Publik Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Banten memlalui surat nomor 009.PKC-V.V-06.02.03.A-0.05.2020 tertanggal 13 Mei.

    Diketahui, kebijakan pembukaan RKUD baru Pemprov Banten di BJB tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 580/Kep.144-HUk/2020 tentang Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebagai tempat penyimpanan uang milik Pemprov Banten. Surat tersebut diterbitkan pada 21 April 2020, dan efektif 23 April 2020.

    Ketua Tim Advokasi dan Kebijakan Publik PKC PMII Banten Mahruz Ali, Kamis (14/5) mengatakan, somasi merupakan sikap PMII terhadap kebijakan gubernur atas pemindahan RKUD dari Bank Banten ke BJB. Ia menilai, pemindahan RKUD merupakan keputusan sepihak yang diputuskan WH tanpa melalui konsultasi legislasi dan pelibatan stakeholder lain.

    “Gubernur memutuskan pemindahan RKUD secara sepihak. Tanpa melihat ke depan bagaimana Provinsi Banten bisa lebih maju karena mempunyai bank sendiri yang dikelola oleh Provinsi Banten,” katanya.

    Ia menjelaskan, pihaknya juga merasa keputusan yang diambil WH menunjukan bahwa pemprov tidak komitmen dalam menjaga dan mengembangkan aset daerah. Melanggar pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. “Somasi yang kami layangkan kali ini adalah tahap pertama,” imbuhnya.

    Ketua Umum PKC PMII Banten Ahmad Solahudin meminta, WH agar dapat mengkaji ulang dan melakukan penyelamatan aset daerah dan marwah keuangan Provinsi Banten. “Ini peringatan keras kepada Gubernur Banten,” ungkapnya.

    Ia menegaskan, somasi yang dilayangkannya tak main-main. Pemprov Banten diminta menjalankan apa yang dituntut dalam surat somasi. Mereka memberi waktu selama 4 x 24 jam atau paling lambat satu minggu sejak surat diterima.

    “Apabila Bapak Wahidin Halim mengabaikan atas somasi ini, maka kami akan menempuh jalur hukum baik secara pidana maupun perdata. Tidak terbatas melakukan pemutusan jabatan sebagai Gubernur Banten melalui Ketua Pengadilan da ketua DPRD Banten,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Banten Eneng Nurcahyati mengaku, belum mengetahui somasi yang dilayangkan oleh PKC PMI Banten.

    “Belum (menerima), coba nanti saya tanya ke Biro Hukum. Biasanya kalau begitu jatuhnya langsung ke Biro Hukum,” katanya.(RUS/ENK

  • Kasihan, Warga Kopo Buka Puasa di Tengah Banjir

    Kasihan, Warga Kopo Buka Puasa di Tengah Banjir

    KOPO, BANPOS – Di tengah pandemi Covid-19, puluhan rumah di lima kampung Desa Nanggung, Kecamatan Kopo terendam banjir hingga selutut orang dewasa. Hal itu diakibatkan oleh meluapnya sungai Cibereum yang diketahui mendapatkan kiriman air dari sungai Ciberang karena hujan lebat di Kabupaten Lebak pada Rabu (13/5).

    Selain pemukiman, luapan air juga diketahui merendam ladang persawahan yang baru saja memasuki musim panen, mulai pukul 04.00 WIB, Kamis (14/5).

    “Laporannya pagi, dari Camat Kopo bahwa terjadi banjir di beberapa kampung di Kecamatannya, akibat air kiriman dari sungai Ciberang yang mengalir ke sungai Cibereum, akhirnya meluap hingga saat ini,” ujar ketua harian Crisis Centre pada BPBD Kabupaten Serang, Jhonny E.

    Menurutnya, beberapa kampung terendam dengan ketinggian air yang berbeda-beda. Berdasarkan data yang terhimpun, kelima kampung berada dalam satu desa, yaitu Desa Nanggung.

    “Total jumlah rumah terdampak mencapai 102 rumah. Selain itu, meluapnya air ini juga membuat akses jalanndan persawahan terendam,” jelasnya.

    Meski demikian, penghuni rumah saat ini masih bertahan di rumah masing-masing. Karena dikhawatirkan terjadi banjir yang lebih besar, warga kemudian membuat tenda darurat di pinggir jalan dan berbuka seadanya di tenda tersebut.

    “Saat ini belum ada evakuasi,” pungkas Jhonny.

    Saat dikonfirmasi oleh BANPOS, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang Dapil 2, Aep Syaefullah sedang berada di lokasi banjir, dan segera memberikan bantuan berupa paket sembako. Menurutnya, saat ini masyarakat membutuhkan makanan cepat saji untuk berbuka puasa dan sahur.

    “Saat ini, sebagian yang rumahnya terendam sementara membuat tenda di pinggir jalan. Khawatir memang ada banjir kiriman,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, aliran Sungai Cibereum yang meluap, diantaranya merendam Desa Nanggung, dan Desa Pasir Buyut, Kecamatan Kopo Kabupaten Serang.

    “Malam ini di rumah warga sampai selutut orang dewasa,” ungkapnya.

    Berdasarkan pantauan, masyarakat terpaksa berbuka puasa di pinggir jalan, karena rumahnya terdampak luapan air.

    “Karena masyarakat juga baru pada panen, sebagian barang-barangnya berikut benda elektronik diamankan di pinggir jalan,” tuturnya

    Ia meminta kepada Pemerintah Kabupaten Serang agar segera memberikan bantuan darurat yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti air minum dan makanan siap saji untuk sahur dan berbuka.

    “Karena warga bingung, masak pun seadanya. Karena yang terdampak bukan hanya orang dewasa, banyak anak-anak kecil yang membutuhkan asupan makanan,” pungkasnya.

    Diantara kampung terdampak banjir yaitu, Kampung Pabuaran, RT 023/004, terdampak sebanyak 20 Rumah dengan 19 Kepala keluarga (KK) dan 115 jiwa. Kemudian, Kampung Cukanggalih, RT 09/03, terdampak sebanyak 50 KK dengan 120 jiwa. Berikut juga akses jalan dan persawahan.

    Selanjutnya, Kampung terdampak lainnya yaitu kampung Kendal RT 08/03, sebanyak 50 rumah dengan 140 jiwa. Kampung Jamban, RT 16/04 sebanyak 20 Rumah, 23 KK dengan 121 jiwa.

    Kampung Parigi RT 001,002/001 dengan jumlah rumah terdampak sebanyak 12 Rumah, 12 KK dan 64 jiwa. Rata-rata, tinggi muka air mencapai 20 hingga 60 sentimeter.(MUF)

  • Sempat Kontak dengan Pasien Positif Covid-19, Warga Perumahan Arga Baja Di-Rapid Test

    Sempat Kontak dengan Pasien Positif Covid-19, Warga Perumahan Arga Baja Di-Rapid Test

    CILEGON, BANPOS – Kontak dengan KSN, pekerja harian lepas asal Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat yang terkonfirmasi positif virus Corona. 14 warga di Perumahan Arga Baja Pura, Kecamatan Grogol Kota Cilegon menjalani Rapid Test, Kamis (14/5).

    Kepala Puskesmas Grogol, Pebriant Damayanti mengatakan, warga di rapid test setelah dilakukan pelacakan dengan KSN. Dari hasil rapid test warga ini seluruhnya dinyatakan non reaktif.

    Diketahui, KSN merupakan pekerja harian lepas asal Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat yang bekerja sebagai buruh sub kontraktor PT Krakatau Enginering. Sebelum bekerja, KSN di swab test oleh perusahaan di RSKM dan hasilnya terkonfirmasi positif virus Corona.

    “Tadi ada 14 orang yang di-rapid test. Alhamdulillah, semua hasil testnya negatif,” katanya, saat dikonfirmasi, Kamis (14/5).

    Rapid test tersebut, kata dia, merupakan hasil pelacakan (tracing) yang dilakukan terhadap orang-otang yang pernah kontak erat dengan KSN. Mereka yang di rapid test diantaranya tetangga di kontrakan KSN dan sejumlah warga sekitar.

    “Secara protap kita prioritaskan yang ada kontak erat dengan yang positif. Yang pasti di dalam satu rumah kontrakan disitu kita rapid test. Ada juga warga yang di-rapid karena kontak dengan pasien,” ungkapnya.

    Terkait 5 orang yang satu kontrakan dengan KSN, paparmya, sudah diiisolasi di Hotel The Royale Krakatau oleh perusahaan. Kelimanya sudah diambil sampel swab test dan saat ini tengah menunggu hasil PCR.

    Mengenai KSN yang terkonfirmasi Postif Covid-19, lanjutnya, dugaan dimana terpapar belum dapat dipastikan. Namun yang bersangkutan kemungkinan terpapar dari lokasi tempatnya berasal atau saat ke Cilegon dengan kendaraan umum.

    “Kita belum bisa memastikan dia terpapar dimana. Kemungkinan cukup luas, karena dia berasal dari jawa barat yang merupakan zoba merah. Kemungkinan dia sudah terpapar saat dia datang. Tidaktahu juga dia terpapar, karena dia juga naik angkutan umum. Yang pasti kita tetap tingkatkan kewaspadaan saja,” terang wanita yang disapa Maya ini.

    Sebagai Kepala Puskesmas Grogol, ia meminta agar warga tidak perlu panik. Penanganan kasus sudah dilakukan sesuai protokol percepatan penanganan penularan Covid-19.

    “Saya pikir warga tidak perlu panik. Antisipasi dari RT dan RW dan kelurahan sudah maksimal. Pemilik kontrakan juga kooperatif melakukan disinfeksi untuk ruangan di kontrakan. Untuk saat ini, mudah-mudahan aman,” tandasnya.(LUK)

  • Empat Kampung Terendam Banjir, Hektaran Sawah Siap Panen Terendam

    Empat Kampung Terendam Banjir, Hektaran Sawah Siap Panen Terendam

    LEBAK, BANPOS – Hektaran sawah siap panen di Desa Gubugan Cibeureum, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak terendam banjir, Kamis (14/5) akibat luapan air dua sungai. Informasi yang dihimpun, kedua sungai yakni Sungai Cibereum dan Sungai Jamalaung tersebut meluap karena tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah itu sejak Rabu (13/5/2020) sore hingga malam hari.

    Kepala Desa Gubugan Cibeureum, Mumuh Mahmudin kepada wartawan mengatakan, sedikitnya terdapat 273 rumah yang terendam akibat luapan dua aliran sungai itu.

    ”Ada 4 kampung yang terendam banjir yakni Kampung Cidadap, Jamlaung, Bongkok, dan Kampung Lembur Lojor,” katanya.

    Dikatakan Mumuh, banjir juga mengakibatkan ratusan hektar sawah yang sedang memasuki masa panen dan jalan poros desa yang menghubungkan tiga desa dan dua kecamatan terendam.

    “Kerugian belum dapat kita prediksi, yang pasti ini akan menyebabkan ratusan hektar sawah gagal panen,” ujarnya.

    Saat ini ungkap dia, sebagian korban banjir yang rumahnya terendam sudah mengungsi ke rumah sanak saudaranya. Pihak Pemerintahan Desa juga sudah melaporkan peristiwa tersebut kepada BPBD Lebak.

    ”Sejak malam pihak desa, kecamatan dan babinkamtibmas bersama masyarakat ikut membantu mengevakuasi warga yang terkena banjir, ” ungkapnya.

    Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Lebak, H. Nana kepada BANPOS belum bisa memastikan berapa jumlah hektar sawah yang terendam akibat banjir.

    “Masih monitor, kami masih menunggu laporan dari tingkat kecamatan,” katanya.(CR-01/PBN)

  • Ancam Demo, Buruh Banten Tolak Pembahasan UU Omnibus Law

    Ancam Demo, Buruh Banten Tolak Pembahasan UU Omnibus Law

    SERANG, BANPOS – Sejumlah serikat buruh di Banten meminta pemerintah dan DPR untuk membatalkan pembahasan RUU “Omnibus Law’ Cipta. Buruh mengancam akan melakukan unjuk rasa besar-besaran jika pembahasan RUU tersebut dilanjutkan.

    “Kami tetap masih pada posisi menolak seperti sebelumnya, karena RUU Omnibus Law itu sangat merugikan buruh, sehingga kami tetap posisi menolak. Kami minta pembahasan RUU itu dibatalkan,” kata Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(KSPSI) 1973, Provinsi Banten, Imam Sukarsa, Kamis (14/5).

    Pihaknya mengancam akan melakukan aksi turun ke jalan secara besar-besaran jika pembahasaan RUU tersebut dilanjutkan oleh DPR dengan pemerintah.

    “Kalau sampai pada akhirnya pembahasan RUU omnibus law ini terus berlanjut, maka kami sudah berkomitmen akan melakukan aksi besar-besaran turun ke jalan,” ungkapnya.

    Ia mengatakan, adapun pasal yang dianggap sangat krusial dan merugikan buruh adalah khususnya pada ketenagakerjaan yakni soal hubungan kerja. Karena jika semua jenis pekerjaan adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka tidak ada jaminan bagi buruh atau pekerja untuk mendapatkan kompensasi jika dikeluarkan dari pekerjaan.

    Selain itu, kata dia, dengan adanya sistem kerja PKWT tersebut secara otomatis pekerja tetap itu tidak ada, dan dengan pola tersebut tidak ada kepastian dan jaminan keamanan bekerja bagi para buruh.(RUS/ENK)

  • Pemkot Cilegon Kesulitan Alat Rapid Test

    Pemkot Cilegon Kesulitan Alat Rapid Test

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Edi Ariadi menjelaskan, Pemkot Cilegon telah menganggarkan anggaran khusus pengadaan sejumlah kebutuhan penanganan Covid-19. Menurutnya, saat ini yang masih sangat dibutuhkan adalah alat rapid test, karena stok yang ada dianggap sangat tipis dan jauh dari ideal yang dibutuhkan.

    “Kebutuhannya 50 persen dari jumlah penduduk,” ujarnya.

    Edi mengatakan pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk pembelian rapid test. Namun, barang yang akan dibeli susah didapat.

    “Kalau kekurangannya berapa ya masih banyaklah. Bukan anggarannya nggak ada tapi barangnya yang susah,” ujarnya.

    Dana itu berasal dari dana tak terduga (DTT) yang disiapkan oleh pemerintah. Kata Edi, dirinya masih berjibaku untuk mendapatkan barang tersebut.

    “DTT kan sudah kita tentukan, sudah kita setujui, ada dananya,” kata dia.

    Di bagian lain, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon Arriadna menjelaskan, saat ini stok alat deteksi dini Covid-19 tersebut berkisar 200 unit.

    Perempuan yang juga menjabat sebagai Plt Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon tersebut mengaku tidak tahu sampai kapan ketersediaan alat tersebut bisa bertahan.

    “Bergantung pada kasusnya. Jika banyak yang tidak bertahan lama,” ujarnya.

    Ia melanjutkan, Pemkot Cilegon berencana akan melakukan pengadaan alat tersebut, namun masih menunggu pencairan anggaran.

    “Allhamduliah, kemarin, Rabu (13/5), Pemkot Cilegon mendapatkan bantuan alat tersebut dari PT Krakatau Posco sebanyak 900 unit,” tutupnya.(LUK)

  • Penilik Sekolah Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Cilegon

    Penilik Sekolah Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Guna meringankan korban terdampak banjir, Penilik Sekolah dan Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Cilegon menyalurkan bantuan terhadap korban banjir dan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terdampak banjir bandang 4 Mei 2020 lalu. Bantuan tersebut berasal dari donasi anggota Penilik Sekolah se-Kota Cilegon disalurkan kepada guru PAUD yang rumahnya terdampak banjir dan lembaga PAUD yang terdampak banjir.

    Ketua Ikatan Penilik Indonesia (IPI) Kota Cilegon Johadi mengatakan, penyaluran bantuan hasil donasi anggota IPI Kota Cilegon disalurkan ke lima PAUD dan 37 guru PAUD yang rumahnya terdampak banjir.

    “Kita salurkan bantuan untuk terdampak banjir. Ke guru dan lembaga yang terdampak banjir,” kata Johadi ditemui saat penyerahan bantuan di PAUD Al-Kautsar di Perumahan Metro, Kota Cilegon, Kamis (14/5).

    Lebih lanjut Johadi mengatakan bantuan yang diberikan berupa paket sembako untuk guru PAUD yang terdampak dan bantuan uang tunai jutaan rupiah untuk lembaga PAUD yang terdampak banjir. “Bantuan uang yang diberikan untuk guru mudah-mudahan bisa membantu untuk kebutuhan hidup dan untuk lembaga PAUD bisa untuk membeli fasilitas belajar yang terkena banjir,” terangnya.

    Menurut Johadi, di Cilegon ada lima PAUD yang terdampak banjir dan beberapa fasilitas pembelajaran rusak. “Meubeleur PAUD banyak yang rusak akibat banjir. Mudah-mudahan bisa membantu membeli fasilitas pembelajaran untuk menggantikan yang rusak. Selain di Metro, kita juga memberikan bantuan ke PAUD di Kecamatan Grogol yang terkena banjir,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala PAUD Al-Kautsar, Perumahan Metro Cilegon, Farida Haryani mengatakan, PAUD Al-Kautsar pada 4 Mei lalu turut terdampak banjir. Banjir terparah melanda PAUD Al-Kautsar karena ketinggian mencapai dua meter.

    “Meubeleur kita banyak yang rusak, bangku, meja, dan media pembelajaran, mainan anak-anak banyak yang rusak,” tuturnya.

    Farida menambahkan, saat banjir terjadi, kebetulan tidak ada pembelajaran. “Pas kebetulan sudah libur sejak dua bulan lalu sejak adanya pandemic korona,” pungkasnya.(LUK)

  • Sosialisasi Tidak Menyeluruh, Warga Ditolak Ambil JPS Tunai Kemensos

    Sosialisasi Tidak Menyeluruh, Warga Ditolak Ambil JPS Tunai Kemensos

    SERANG, BANPOS – Beberapa warga Kota Serang yang telah terdaftar sebagai penerima jaring pengaman sosial (JPS) tunai Kemensos, mengaku ditolak saat ingin mengambil bantuan tersebut oleh Kantor Pos Serang. Penuturan dari warga, Kantor Pos mengatakan bahwa saat ini belum saatnya pembagian untuk warga Kota Serang dan anggaran yang dimiliki oleh Kantor Pos terbatas.

    Sayuti, warga komplek Depag, Kelurahan Cipocok Jaya, Kota Serang, mengatakan bahwa ia bersama tetangganya sekitar pukul 11.00 WIB mendatangi kantor Pos untuk mengambil bantuan tersebut. Namun ternyata, pihak kantor Pos mengaku warga Kota Serang masih belum bisa mengambil bantuan.

    “Katanya itu pembagian baru dari Kabupaten Serang. Jadi Kota Serang itu belum waktunya pembagian bantuan,” ujarnya kepada BANPOS, Rabu (13/5).

    Selain itu, Sayuti mengatakan bahwa kantor Pos mengaku bahwa pihaknya tidak bisa membagikan bantuan kepada Kota Serang. Karena saat ini, anggarannya terbatas.

    “Kata orang kantor Pos itu uangnya gak bisa diambil semua ke kantor Pos. Karena anggarannya terbatas,” katanya.

    Ia pun mengaku kecewa lantaran sosialisasi bantuan tersebut sangat terbatas, bahkan tidak ada. Sebab, ia juga baru mengetahui bahwa dirinya masuk dalam daftar penerima bantuan ketika kerabatnya mendatangi kantor Pos dan menemukan nama dirinya di papan pengumuman.

    “Kebetulan memang kerabat saya membaca di berita bahwa komplek Depag itu banyak yang dapat JPS tunai Kemensos. Ketika didatangi, ternyata benar saya dapat juga. Tapi taunya itu sendiri, tidak ada sosialisasi atau pemberitahuan,” terangnya.

    Sementara itu, Kepala kantor Pos Serang, Mohamad Sarip, mengatakan bahwa memang saat ini masih belum waktu warga Kota Serang mengambil bantuan. Sebab, saat ini kantor Pos masih melakukan distribusi bantuan ke Kabupaten Serang.

    “Sesuai jadwal mulai hari Sabtu (untuk Kota Serang). Ini berbarengan dengan Kabupaten Serang, namun data yang lebih dulu datang untuk Kabupaten Serang. Mohon bersabar, Sabtu-Minggu insyaAllah selesai, karena kami Minggu juga akan melayani pembayaran,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan WhatsApp.

    Ia menjelaskan, memang kantor Pos Serang juga melayani penyaluran bantuan untuk Kabupaten Serang. Namun pembagian tersebut dilakukan dengan mengirim bantuan tunai itu ke setiap instansi terkait di setiap wilayah.

    “Kami melalui komunitas (penyalurannya). Kami koordinasi dengan para camat, kades dan polsek. Untuk percepatan kami bayar lewat komunitas seperti sekolah, kantor Kecamatan, kantor Desa dan kantor Pos,” jelasnya.

    Terpisah, kepala Dinsos Kota Serang, Moch Poppy Nopriadi, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengenai sosialisasi yang masih belum menyeluruh terkait pembagian JPS tunai Kemensos, tidak menjawab. Sebelumnya ia mengatakan bahwa sosialisasi akan dilakukan oleh setiap RT dan RW.

    “Yah kan RT dan RW sambil ngedata juga sekaligus melakukan sosialisasi,” katanya.

    Namun saat ditanya lebih lanjut bahwa RT dan RW bahkan lurah pun tidak tahu mengenai bantuan JPS tunai Kemensos itu, ia tidak menjawab pesan yang dikirimkan oleh BANPOS.(DZH)

  • Asiiik, THR untuk ASN Cilegon Segera Cair

    Asiiik, THR untuk ASN Cilegon Segera Cair

    CILEGON, BANPOS – Dua pekan jelang hari raya Idul Fitri, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon telah mempersiapkan Rp27,5 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer di Kota Cilegon.

    Pemberian THR untuk ASN berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 24/2020 tentang Pemberian THR kepada PNS, TNI, Polri, Pegawai Non-PNS dan Penerima Pensiun.

    Namun, dalam aturan tersebut Wali kota, Wakil Wali kota, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 40 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon tidak termasuk yang akan menerima THR tersebut.

    Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon Maman Mauludin membenarkan hal tersebut. Menurutnya, Pemkot Cilegon pun telah mengkaji dan telah memetakan besaran kebutuhan anggaran untuk THR pegawai di lingkungan Pemkot Cilegon.

    “THR itu untuk pejabat eselon III, IV dan staf, serta tenaga honorer. Kita termasuk yang tidak dapat, sesuai dengan PP (Peraturan Pemerintah) untuk pemberian THR tahun ini,” kata Maman di kantor Walikota Cilegon, Rabu (13/5).

    Menurut Maman, adanya beberapa kelompok jabatan yang tidak menerima THR tersebut, karena sebagian anggaran pemerintah pusat dan daerah dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19.

    Adapun pencairan THR ASN saat ini sudah dalam proses. Sehingga, Jumat (15/5/2020), kemungkinan sudah bisa diterima oleh para ASN untuk bekal Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

    Maman menjelaskan anggaran sebesar Rp27,5 miliar telah disiapkan, dan bisa dicairkan paling lambat Senin, pekan depan. “Kita siap, kalau bisa minggu ini,” ujarnya.

    Sementara itu, Sekda Kota Cilegon Sari Suryati pun membenarkan jika sejumlah pejabat utama tidak mendapatkan THR tahun ini. “Itu kan sesuai aturan, intinya eselon dua gak dapet, juga Walikota, Wakil Wakil Walikota,” ujarnya.(LUK/RUL)

  • Distribusi BST di Bayah Dituding Tak Tepat Sasaran

    Distribusi BST di Bayah Dituding Tak Tepat Sasaran

    BAYAH, BANPOS – Penyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk warga di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak yang terdampak pandemi Covid-19 di Kantor Desa Bayah Barat, Rabu (13/05).

    Diketahui, Kecamatan Bayah terdiri dari 11 desa, secara keseluruhan warga yang menerima BST berjumlah 1.726 KPM.

    Sebagaimana dikatakan Minda (35) warga Bayah yang mengaku punya suami kerja serabutan justru tidak mendapat bantuan BST, dan tidak pernah diminta KK dan KTP untuk didaftarkan.

    “Masa orang mampu dapat, sedangkan suami saya yang tidak punya pekerjaan tetap tidak mendapat BST,” kata Minda kepada BANPOS, Rabu (13/5).

    Senada, Juha (62) janda tua yang harus menafkahi satu orang anak dan dua cucu, juga mengaku tidak mendapatkan bantuan BLT, atau bantuan pemerintah lainnya.

    “Kemarin sudah didata, diminta photo copy KK dan KTP sama ketua RT, tapi kenyataannya kalau orang yang mampu dapat, tapi saya yang tidak mampu enggak dapat bantuan,” ungkap Juha.

    Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Bayah, Dodo, menyampaikan bahwa untuk masyarakat yang merasa sesuai kriteria yang ditentukan pemerintah tapi belum mendapat bantuan, silahkan untuk didaftarkan pada pengajuan susulan,

    “Untuk yang sesuai kriteria tapi belum masuk data, silahkan ajukan data susulan ke desa masing-masing dengan membawa potokopi KK dan KTP,” katanya kepada wartawan.

    Terpisah, Camat Bayah A Suyanto, menyayangkan bahwa masih ada masyarakat kurang mampu terdampak pandemi Covid-19 justru luput dari data penerima bantuan. Pihaknya juga mengimbau kepada pelaksana penyalur BST agar tidak mengabaikan protokol kesehatan Covid-19.

    “Saya banyak mendengar aduan dari masyarakat, bahwa banyak masyarakat tidak mampu yang tidak mendapat bantuan. Padahal sejak awal saya sudah peringatkan ke setiap kepala desa dan sekdes, bahwa pada waktu pendataan harus betul-betul selektif dan transfaran, dan jangan sampai ada masyarakat kurang mampu yang tidak terdata,” tegas Suyanto.

    Kata dia, dalam pelaksanaan penyaluran BST hendaknya tetap mengikuti protokol kesehatan Covid-19. ” Pelaksanaan ini jelas mengumpulkan orang banyak, harusnya tetap menggunakan aturan kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker dan jarak berjauhan. Bila perlu nanti dievaluasi yang lebih streril dengan cara dilakukan dor to doo misalnya,” paparnya.

    Pantauan, di lapangan, ternyata masih banyak warga miskin yang terdampak pandemi covid-19 yang mengeluhkan karena tidak mendapatkan BST. Penyaluran BST sejumlah Rp 243.600.000,- dilakukan petugas Kantor Pos Bayah yang dihadiri perangkat kepolisian Polsek Bayah, Satpol PP dan perangkat kecamatan setempat.(WDO/PBN)