BANTEN POS

Penulis: admin

  • Pengembalian Rp1,9 Miliar, Dinsos dan DPRD Kota Serang Rahasiakan Perusahaan Penyedia JPS

    Pengembalian Rp1,9 Miliar, Dinsos dan DPRD Kota Serang Rahasiakan Perusahaan Penyedia JPS

    SERANG, BANPOS – Komisi II DPRD Kota Serang mengadakan konferensi pers terkait dengan hasil pengawasan atas pengadaan sembako JPS Kota Serang.

    Dalam konferensi tersebut, Komisi II mengklaim pengadaan sudah sesuai dengan ketentuan.

    Disebutkan juga bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Serang, pihak penyedia harus mengembalikan anggaran sebesar Rp1,9 miliar kepada Kas daerah.

    Konferensi yang dipimpin oleh Ketua Komisi II, Pujianto, itu juga dihadiri oleh beberapa anggota Komisi II diantaranya yakni Muji Rohman dan Nur Agis Aulia. Hadir pula perwakilan Dinsos Kota Serang serta beberapa organisasi mahasiswa eksternal.

    BANPOS pun bertanya terkait dengan adanya kebijakan pengadaan bantuan JPS selama tiga bulan ke depan. Pertanyaan tersebut pun dijawab oleh Pujianto.

    Ia mengatakan, Dinsos Kota Serang memang sudah mengadakan kontrak selama tiga bulan dengan pihak penyedia. Namun sistem pengadaannya, penyedia akan dibayar setelah pengadaan dilakukan.

    “Memang Dinsos itu sudah kontrak dengan penyedia. Kontrak itu dilakukan selama tiga bulan. Jadi bukan berarti barang itu sudah ada semua di Dinsos, bisa basi itu makanan,” ujarnya.

    Namun saat ditanya siapa penyedia barang tersebut, Pujianto justru bertanya kepada BANPOS dan awak media lainnya, apakah bisa menjamin ketika nama penyedia tersebut diberitahu, masyarakat tidak akan melakukan perundungan.

    “Padahal penyedia itu kasian, dia sudah membantu melakukan pengadaan barang untuk pandemi ini. Berani jamin gak kalau dia (penyedia) tidak akan dibully (rundung) oleh masyarakat?” katanya.

    Sementara itu, anggota Komisi II lainnya, Muji Rohman, menjawab pertanyaan apakah skema penyaluran bantuan itu dapat dilakukan dengan metode tunai di tahap selanjutnya. Muji menegaskan bahwa hal itu tidak dapat dilakukan.

    “Karena sesuai dengan aturan yang ada, kontrak itu tidak bisa diputus apabila penyedia tidak melakukan kesalahan. Nanti kita bisa dibawa ke PTUN dan harus membayar ganti rugi,” jelasnya.

    Ia juga menjawab pertanyaan BANPOS terkait dengan siapa penyedia yang ditunjuk oleh Dinsos Kota Serang. Muji mengatakan bahwa seharusnya Dinsos yang menjawab.

    Namun ketika BANPOS mengajukan pertanyaan itu kepada perwakilan Dinsos, dijawab oleh salah satu perwakilan itu bahwa dirinya tidak punya kewenangan untuk menjawab.

    “Itu bukan kewenangan saya untuk menjawab. Karena saya disini hanya untuk mendampingi Komisi II melakukan konferensi pers,” ujarnya yang saat ditanya namanya oleh BANPOS tidak mau menyebutkan.

    Beberapa pertanyaan BANPOS seperti bagaimana mekanisme penunjukkan penyedia dalam pengadaan sembako JPS, tidak dijawab oleh DPRD maupun Dinsos Kota Serang.(DZH/ENK)

  • Korpri Lebak Bagikan 700 Paket Sembako Bagi Warga Terdampak Covid-19

    Korpri Lebak Bagikan 700 Paket Sembako Bagi Warga Terdampak Covid-19

    LEBAK, BANPOS – Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Lebak menyalurkan 700 paket sembako untuk warga terdampak Covid-19, Rabu, 13 Mei 2020. Sasarannya Driver, Office Boy (OB), penjaga malam, petugas kebersihan lapangan non PNS dan Jompo.

    Penyerahan secara simbolis dilakukan langsung Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi dan Ketua KORPRI Kabupaten Lebak, Dede Jaelani di Pendopo Bupati Lebak.

    Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi mengatakan, bantuan ini merupakan wujud kepedulian kita semua khususnya Bupati Lebak melalui Korpri Lebak dalam membantu juga meringankan sedikitnya beban masyarakat dampak akibat dari Covid-19.

    “Kami berharap bantuan yang tidak seberapa ini dapat bermanfaat bagi para penerima bantuan,” ungkap Ade.

    Sementara itu, Ketua Korpri Lebak, Dede Jaelani menyatakan, pembagian sembako ini merupakan bentuk kepedulian Korpri untuk mereka yang tetap bekerja tanpa lelah ditengah Pandemi Corona.

    “Tidak seberapa memang, tapi kami berharap bisa membantu meringankan di tengah Covid-19,” tuturnya.

    Saat menyerahkan bantuan tersebut, Korpri mengaku sengaja tak mengundang banyak orang mengingat pemerintah santer menggaungkan protokol kesehatan.

    “Tetap kita kedepankan protokol kesehatan seperti social/Physical Distance,” tandas Sekda Lebak ini.

    Sementara, Nurhalimah salah satu penerima paket sembako merasa terbantu dengan adanya bantuan paket sembako dari KORPRI Lebak.

    “Alhamdulillah, bantuan ini sangat berarti bagi kami apalagi di tengah Pandemi Corona,”ucapnya.

    Sementara itu salah satu perwakilan perima bantuan Kayah Rokayah (72), menuturkan melalui bahasa Sunda mengaku senang dan bersyukur mendapatkan bantuan.

    “Atoh, meunang bantuan, mugi dibales ku Allah SWT nu saageung-ageungna,” ungkapnya.(DHE/PBN)

  • Iti Absen, Pemkab Curhat Soal Tes Swab ke KPK

    Iti Absen, Pemkab Curhat Soal Tes Swab ke KPK

    LEBAK, BANPOS – Dalam rangka menindaklanjuti rapat koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang telah dilaksanakan pada Selasa 5 mei 2020 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengundang para Kepala Daerah dalam Rapat Koordinasi Program Percepatan Penanganan Covid-19 di Wilayah Provinsi Banten.

    Dalam kegiatan tersebut, Bupati Lebak diwakili oleh Sekretaris Daerah Dede Jaelani. Kegiatan dilaksanakan secara daring menggunakan video conference di Lebak Data Centre, Rabu (13/5).

    Pertemuan yang diadakan secara rutin ini sebagai wujud peran serta pemerintah bersinergi bersama dalam melawan Covid-19, rakor juga membahas berbagai permasalahan yang muncul disekitar pemerintah terkait Covid-19 terutama konteks barang dan jasa, refocusing data, serta bantuan sosial.

    Untuk menentukan langkah kebijakan yang tepat terkait Covid-19 di wilayah Kabupaten Lebak Dede Jaelani kembali mengusulkan kepada Korordinator Wilayah II KPK untuk bisa mempercepat hasil uji Swab.

    Dede menjelaskan lamanya hasil uji swab menjadi kendala bagi Pemkab Lebak untuk menentukan langkah-langkah kebijakan penanganan Covid-19.

    “Permasalahan yang kami hadapi adalah hasil uji swab yang terlalu lama, sedangkan hasil swab menjadi dasar kebijakan penanganan penekanan covid, jadi perlu ada ketegasan percepatan dalam hasil swab,” ucap Dede.

    Sementara itu, Koordinator Wilayah II KPK Asep Rahmat menjelaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah-daerah di Provinsi Banten.

    Asep juga meminta kepada para Kepala Daerah untuk lebih gencar mendata masyarakat yang terdampak pandemi.

    “Kami dari satgas pencegahan mengidentifikasi permasalahan yg muncul disekitar pemerintah terkait Covid-19 terutama dalam konteks barang dan jasa, refocusing data dan bantuan sosial, apa yg paling penting dipenuhi dulu dan itu soal data kalo data sudah baik tentu saja bisa dilihat secara objektif,” tegas Asep.

    Selain Kepala Daerah yang ada di Provinsi Banten, Rakor juga dihadiri oleh Kepala LKPP, Inspektur Jenderal Kemendagri, dan Kepala BPKP Perwakilan Prov. Banten sebagai narasumber.(MG-02/PBN)

  • Serapan Anggaran Covid-19 Kota Serang Rendah

    Serapan Anggaran Covid-19 Kota Serang Rendah

    SERANG, BANPOS – Serapan anggaran penanganan Covid-19 di Kota Serang masih rendah. Dari anggaran sebesar Rp88 miliar yang disediakan, Pemkot Serang baru menyerap sekitar 30 persen saja.

    Demikian disampaikan oleh Walikota Serang, Syafrudin, seusai mengikuti rapat dengan Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) KPK perwakilan Banten.

    Walikota mengatakan, berdasarkan hasil penyisiran anggaran yang telah dilakukan beberapa waktu ke belakang, didapati bahwa anggaran yang dapat direalokasi dan refocusing sebesar Rp88 miliar.

    “Kami telah menyediakan anggaran penanganan Covid-19 dalam pos anggaran biaya tak terduga (BTT) sebesar Rp88 miliar. Ini hasil penyisiran anggaran kemarin,” ujarnya, Rabu (13/5).

    Anggaran tersebut dibagi menjadi tiga fokus penanganan. Antara lain yaitu penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial (JPS). Akan tetapi, Syafrudin mengakui bahwa anggaran itu baru terserap sebesar 30 persen saja.

    Dari tiga fokus penanganan tersebut diketahui bahwa penanganan dampak ekonomi sama sekali belum terserap. Karena anggaran itu digunakan pada masa pemulihan. Sedangkan serapan anggaran terendah kedua yakni penanganan kesehatan.

    Untuk diketahui, Pemkot Serang telah menganggarkan penanganan kesehatan sebesar Rp43,3 miliar. Sedangkan untuk penanganan dampak ekonomi sebesar Rp9,1 miliar dan pengadaan JPS sebesar Rp35,4 miliar.

    “Nah tiga poin itu yang sudah kami laksanakan refocusing. Hanya saja memang penyerapannya masih kecil. Kemarin kalau tidak salah baru 30 persen saja serapannya,” kata Syafrudin.

    Sementara itu juru bicara Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kota Serang, W. Hari Pamungkas, mengatakan bahwa pihaknya telah menganggarkan sebesar Rp88 miliar bukan hanya untuk penanganan saat ini saja. Namun juga untuk masa pemulihan.

    “Tahap recovery (pemulihan) sudah kami rencanakan. Untuk masyarakat pengusaha yang terdampak Covid-19, melalui Disperdaginkop UKM kami telah menyiapkan stimulus untuk modal mereka nanti,” tutur Hari.

    Selain itu, ia menuturkan bahwa beberapa kelompok masyarakat lain juga akan mendapatkan stimulus. Mereka adalah kelompok wanita tani (Pokwatan), nelayan dan pengerajin.

    “Bantuan itu nanti akan diberikan pada masa recovery. Jadi serapannya akan dilakukan di akhir nanti. Untuk saat ini yang akan diserap adalah JPS dan penanganan kesehatan,” tandasnya.(DZH/ENK)

  • Alhamdulillah, Pasien Positif dari Taktakan Sembuh

    Alhamdulillah, Pasien Positif dari Taktakan Sembuh

    SERANG, BANPOS – Satu pasien positif di Kota Serang kembali dinyatakan sembuh. Pasien tersebut merupakan pasien tanpa gejala (OTG) yang tinggal di Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan berinisial APN.

    Juru bicara Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kota Serang, W. Hari Pamungkas, mengatakan bahwa APN dinyatakan sembuh usai menjalani tes Swab kedua pada 29 April yang lalu.

    “Pasien inisial APN dinyatakan sembuh setelah menjalani tes swab kedua kalinya. Menjalani tes swab 29 April,” ujar Hari kepada BANPOS, Rabu (13/5).

    Hari mengatakan, APN baru dinyatakan sembuh hari ini saat hasil tes swab dari Litbangkes Kemenkes dan RSPAD keluar. Hasil tersebut menyatakan APN negatif.

    Sementara itu, Dinkes Kota Serang baru menyerahkan hasil tes, baik rapid mau pun swab ke Litbangkes pusat. Hal tersebut berkaitan dengan hasil tracking yang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Serang pada hari Rabu dan Jumat lalu.

    “Hasilnya baru akan keluar pada pekan depan. Karena, untuk mengetahui hasil dari tes swab dan PCR membutuhkan waktu cukup lama, bahkan bisa sampai dua pekan,” ujar Kepala Dinkes Kota Serang, Ikbal.

    Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa semua pemeriksaan swab dan PCR terpusat di Litbangkes. Bila mengikuti aturan di Litbangkes Jakarta atau pusat, hasil tes bisa selesai dalam waktu tiga hari.

    “Tapi sebenarnya paling cepat itu memang tiga hari, kalau kondisi saat ini, kami juga harus antre dengan yang lain,” terangnya.

    Ia menyebut, pada tracking yang dilakukan beberapa waktu lalu, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap 85 orang. Terdiri dari keluarga pasien positif Covid-19, rekan kerja, hingga orang terdekat lainnya yang sempat melakukan kontak langsung.

    “Itu untuk pemeriksaan swab dan rapid, jadi swab itu ada sekitar 20 orang yang dites,” tuturnya.

    Sebelumnya, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Serang, dalam pemeriksaan baik rapid mau pun swab, menargetkan sebanyak 450 orang. Sebab, jangkauan tempat kerja serta lingkungan dalam keluarga serta masyarakat cukup luas.

    “Namun, pasien tersebut telah melakukan isolasi mandiri sebelum hasil tes dikeluarkan, sehingga tracking pun tidak meluas,” ucapnya.

    Pihaknya juga akan melakukan tracking, apabila ditemukan kasus pasien terkonfirmasi Covid-19. Namun tracking dilakukan secara bertahap, setelah hasil tes keluar, dikhawatirkan ada yang terkonfirmasi pada hasil tes nanti.
    “Kalau untuk sementara ini paling melakukan rapid tes saja,” katanya.

    Ia juga menjelaskan, saat ini ada tujuh kelurahan yang masuk ke dalam zona merah. Diantaranya, Kelurahan Serang, Banjarsari, Cipocok Jaya, Terondol dan Penancangan.

    “Semuanya sudah mengikuti protokol kesehatan dan melakukan lockdown lokal atau karantina lokal di masing-masing kelurahan, khususnya wilayah terpapar,” tandasnya. (DZH/ENK)

  • Awali Tugas Baru, Kapolda Banten Sambangi Petinggi Banten

    Awali Tugas Baru, Kapolda Banten Sambangi Petinggi Banten

    SERANG, BANPOS – Setelah melaksanakan serah terima sebagai Kapolda Banten, lalu, Irjen Pol Fiandar bergerak cepat membangun komunikasi dengan para petinggi Provinsi Banten. DAlam dua hari terakhir, mantan Gubernur Akademi Kepolisian itu menyambangi para pimpinan instansi di Provinsi Banten.

    Diawali pada Hari selasa (12/05/2020), Kapolda Banten didampingi PJU Polda Banten bersilaturahmi dengan Gubernur Banten, Wahidin Halim, di Rumah dinas Gubernur Banten. Kedatangan Kapolda disambut hangat oleh Gubernur yang didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Banten.

    Selanjutnya pada hari Hari Rabu, Kapolda didampingi PJU Banten berkunjung kantor Kejaksaan tinggi Banten untuk menemui Kepala Kejaksaan tinggi Banten Rudi Prabowo Aji. Kedatangan Kapolda Banten disambut hangat oleh kepala Kejaksaan tinggi Banten dan asisten bidang Kejaksaan tinggi Banten.

    Setelah dari kantor Kejaksaan tinggi Banten Kapolda Banten didampingi Pejabat Utama Polda Banten Pukul 12.00 wib bersilaturahmi ke ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni ke Kantor DPRD provinsi Banten.

    Kabid humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi menyampaikan bahwa kunjungan Kapolda Banten ke forkopimda Provinsi Banten dalam rangka Penguatan sinergi polisional silaturahmi ke instansi lain guna meningkatkan sinergitas antara kepolisian dengan Forkopimda lainnya.

    ”Dengan adanya jalinan silahturahmi antara Polri dan Forkopimda Provinsi Banten diharapkan adanya hubungan emosional untuk bekerjasama, saling mendukung dalam pelaksanakan tugas guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” ujar Edy.

    Lebih lanjut Edy Sumardi mengatakan Maksud kunjungannya kapolda banten sebagai pejabat daerah yang baru, kapolda Banten meminta dukungan untuk melanjutkan kerjasama yang telah dilakukan oleh pejabat kapolda sebelumnya.

    “Untuk mewujudkan sinergi polisional dalam harkamtibmas kapolda banten ingin menjalin silaturahmi dan mengucapkan terima kasih telah membantu Polda Banten selama ini dalam menjaga kamtibmas yang kondusif,” ujarnya.(ENK)

  • BNN Banten Blender 330 Gram Sabu

    BNN Banten Blender 330 Gram Sabu

    SERANG, BANPOS – Bersumber informasi dari masyarakat, BNNP Banten berhasil mengamankan dua tersangka YR (36) sebagai kurir dan IM (42) pemilik narkoba, di sebuah apartemen di Tangsel, pada Senin (6/4) lalu. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan barang bukti 3 paket sabu seberat 330,2 gram.

    Kepala BNN Banten Brigjen Pol Tantan Sulityana, saat gelar pemusnahan barang bukti di kantor BNN Provinsi Banten mengatakan, setelah petugas melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap tersangka YR (36) sebagai kurir warga Tebet, Jakarta Selatan, diperoleh keterangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik IM (42) warga Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat yang kemudian berhasil ditangkap di rumahnya.

    “Petugas melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap YR (36), dari pengakuannya narkotika jenis sabu tersebut didapat dari IM (42),” kata Tantan, Rabu (13/5/2020).

    Tantan juga menjelaskan, barang bukti narkotika tersebut rencananya akan diedarkan para tersangka di wilayah Provinsi Banten dan Jakarta. “Tersangka rencananya akan mengedarkan di wilayah Banten dan Jakarta,” katanya.

    Dari hasil penangkapan kedua tersangka, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa satu pack pelastik klip bening dengan ukuran 10 x 6, satu pack plastik klip ukuran 15 x 8,7, dua buah kartu ATM BCA, satu buku rekening BCA, dua Kartu Tanda Penduduk (KTP), satu timbangan digital, satu unit motor Yamaha LEXI warna biru dengan No pol B 4140 SJE serta STNK dan empat unit handphone beserta kartu sim card.

    “Kedua pelaku dikenakan pasal 114 ayat (2) pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan hukuman minimal 4 tahun penjara,” kata Tantan.

    Sementara barang bukti sabu seberat sekitar 330 gram dimusnahkan dengan cara diblender.(RUL)

  • Aturan Berbenturan, Pengusaha AKAP di Labuan Kebingungan

    Aturan Berbenturan, Pengusaha AKAP di Labuan Kebingungan

    PANDEGLANG, BANPOS – Belum adanya kejelasan soal aturan operasi bus AKAP Labuan – Kalideres, membuat para pengusaha angkutan bus kebingungan. Pasalnya, aturan sekarang berbenturan dengan larangan mudik bagi seluruh warga masyarakat.

    Meskipun moda transportasi darat, laut, dan udara sudah diijinkan beroperasi kembali pada tanggal 7 Mei 2020 lalu, namun para pengusaha bus AKAP di Terminal Labuan, Kabupaten Pandeglang merasa kebingungan soal aturan tersebut.

    Hal ini diungkapkan oleh salah satu pengurus bus Murni Putih, Uung Umaedi, ia mengatakan bahwa pihaknya memilih untuk tidak beroperasi karena belum adanya surat resmi untuk armadanya beroperasi kembali.

    “Jadi untuk perusahaan bus, dari mulai ditutup sampai sekarang ini, karyawan banyak yang nganggur. Kalau masalah dibuka kembali, kita masih menunggu surat resmi dari BPTD terus ditembuskan ke Terminal tetus ke perusahaan. Sedangkan untuk Kalideres-Labuan itu belum dibuka, jadi selama ini kami tidak berani untuk mengoperasikan kendaraan,” katanya, Rabu (13/5).

    Untuk saat ini, pihaknya masih menunggu keputusan dari BPTD dan Terminal Labuan tentang pengoperasian bus AKAP jurusan Labuan-Kalideres. Jadi untuk sementara para kru, baik supir maupun kernetnya dirumahkan sementara.

    “Kami masih menunggu, apakah akan segera berjalan atau tidak. Sementara ini pihak kami telah merumahkan semua karyawan bus, baik supir maupun kernetnya yang berjumlah 70 orang,” jelasnya.

    Ia menuturkan, hanya bus yang mempunyai stiker khusus dari Kemenhub saja yang bisa beroperasi. Sementara untuk yang tidak mempunyai stiker tersebut, belum bisa beroperasi. “Yang saya dengar sih hanya bus yang memiliki stiker khusus dari Kemenhub saja yang bisa beroperasi, tapi kalau yang tidak mempunyai stiker itu ya mau ga mau tidak beroperasi,” ungkapnya.

    Uung berharap, virus korona ini segera berlalu dan semua krunya bisa melakukan pekerjaannya seperti biasa.

    “Harapan saya sih mudah-mudahan virus korona ini cepat hilang agar kami dan para kru bisa beroperasi kembali, namun apabila belum hilang ya kita menunggu kebijakan dari pemerintah saja,” tandasnya.

    Caption Foto : Uung Umaedi , Salah Satu Pengurus Bus Murni Putih

  • Program RTLH Mangkrak, Sekeluarga Tinggal di Gubuk Reyot

    Program RTLH Mangkrak, Sekeluarga Tinggal di Gubuk Reyot

    PANDEGLANG, BANPOS – Akibat program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mangkrak. Satu keluarga yang terdiri dari Sapiah (53) dan Jari (75) serta 2 orang anaknya yang masih duduk di bangku sekolah ini tinggal di gubuk rumah berukuran 3 kali 5 meter di Kampung Ciparumpang, Kelurahan Pagerbatu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten.

    Selain itu, sudah puluhan keluarga terbiasa hidup secara prihatin. Untuk makan sehari-hari saja pria berusia 75 tahun ini hanya mengandalkan dari kerja serabutan, itu pun jika ada tetangga yang meminta untuknya bekerja, seperti berkebun atau bekerja di sawah.

    “Untuk sehari-hari tidak menentu, karena kebun tidak punya. Ya paling saya kerja di kebun orang atau pun memijit orang,” kata Jari, saat ditemui di kediamannya, Rabu (13/5).

    Saat hujan turun, atap dan dinding bilik pun tidak luput dari kebocoran. Sebetulnya, Jari dan Sufi’ah sudah dibuatkan rumah oleh Pemerintah melalui program RTLH yang sifatnya Stimulan, akan tetapi pembangunan rumah tersebut sudah hampir satu tahun terbengkalai atau mangkrak.

    Ia pun terpaksa harus tinggal di gubuk reyot tersebut, keterbatasan biaya membuatnya tidak mampu untuk memperbaiki rumah yang sedianya dibangun oleh pemerintah tersebut. “Bantuan pembuatan rumah dari pihak kecamatan terbengkkalai, sudah hampir satu tahun. Saya mau melanjutkan bagaimana, tidak ada biaya,” keluhnya.

    Kini Jari dan sang istri hanya berharap banyak kepada pihak pemerintah agar dapat membantu memperbaiki rumahnya, terlebih saat ini sedang ramai wabah COVID-19 yang membuatnya semakin kebingungan. “Saya hanya berharap pemerintah bisa membantu pembangunan rumah saya, ini juga bingung lagi ada virus corona tidak ada kerjaan, dan bantuan dari pemerintah juga belum dapat,” ucapnya.

    Sementara itu, Camat Majasari Caswa menuturkan, bahwa Pemerintah Kecamatan sudah memasukan nama Jari ke beberapa program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

    Terkait rumah Jari yang terbengkalai, dirinya mengatakan bahwa program tersebut bersifat pendorong atau stimulant, jadi pemerintah tidak dapat sepenuhnya membangun rumah pak Jari. “Semua program yang berkaitan akan kita usulkan, kepada pihak terkait. Dan harusnya masyrakat membantu untuk pembangun itu, karena pemerintah juga tidak bisa membangun sepenuhnya,” kilahnya.

    Selain itu, Ia juga mengatakan dalam waktu dekat bantuan yang dicanangkan, baik dari Pemerintah Pusat, Kabupaten, maupun Kecamatan, akan segera disalurkan kepada masyarakat, termasuk kepada Jari, yang saat ini terdampak pandemi Virus Korona.

    “Insyaallah bantuan dari pemerintah akan segera di salurkan dan bertahap, dan minggu ini juga ada 500 paket sembako yang akan di salurkan,” katanya.(MG-02/PBN)

  • Ratu Tisha Gabung Perserang?

    Ratu Tisha Gabung Perserang?

    SERANG, BANPOS – Pasca mengundurkan diri sebagai Sekretari Jenderal PSSI, banyak pihak mempertanyakan kiprah selanjutnya dari Ratu Tisha Destriana. Terakhir, diketahui wanita asal Serang ini kembali ke kampung halaman dan melakukan perbincangan dengan sejumlah petinggi klub Liga 2 dari tanah kelahirannya, Perserang.

    Pertemuan dengan para petinggi Perserang dilakukan Rabu (13/5) di Pendopo Bupati Serang. Hadir dalam pertemuan itu, Bupati Serang yang juga Ketua Dewan Penasehat Perserang, Ratu Tatu Chasanah, Komisaris Perserang, Fahmi Hakim dan Pilar Saga Ikhsan dan sejumlah pengurus Perserang lainnya.

    Manajer Perserang, Babay Karnawi membenarkan adanya pertemuan antara Tisha dengan manajemen Perserang. Menurut Babay, pertemuan itu membahas sejumlah hal terkait pengembangan PT Pilar Perserang Singandaru, yang merupakan perusahaan pemiliki Perserang.

    Namun, Babay belum mau memastikan Tisha bergabung dengan Perserang. Dia hanya mengatakan, sebagai orang Serang, Ratu Tisha bersedia membantu Perserang sesuai dengan kemampuan dan pengalamannya selama menjadi pengurus inti di PSSI.

    “Soal statusnya seperti apa, tunggu saja perkembangannya. Karena semuanya berproses. Tetapi yang pasti, Ratu Tisha bersedia membantu mengembangkan Perserang agar menjadi klub yang sehat secara bisnis dan prestasi,” kata pria yang populer dengan sapaan Jibay itu.

    Jibay menambahkan, tenaga dan pemikiran Tisha sangat dibutuhkan oleh skuat Biru Langit. Soalnya, ide-ide cemerlang dan terobosan-terobosan yang dirancangnya sungguh luar biasa, terutama dalam hal pengembangan bisnis.

    “Sosok yang sangat tepat. Pilihan Bupati Serang selaku penasehat Perserang untuk mengajak Tisha bergabung agar pengelolaan Laskar Singandaru lebih baik ke depannya sangat brilian,” tuturnya.

    Sementara Ketua Umum Perserang, Pilar Saga Ichsan berharap, semoga dengan bergabungnya Tisha ke dalam manajemen Si Biru Langit, bisa meningkatkan prestasi dan kejayaan klub di masa yang akan datang.

    “Dan mohon doanya juga, di mana Perserang bisa kembali bangkit dalam kondisi terdampak virus corona atau Covid-19 saat ini. Mudah-mudahan sebelum Lebaran bisa teratasi, mohon doanya semua,” kata Pilar.(ENK)