BANTEN POS

Penulis: admin

  • Update Covid-19 Banten, Sudah 200 PDP Meninggal Dunia

    Update Covid-19 Banten, Sudah 200 PDP Meninggal Dunia

    SERANG, BANPOS – Kasus pasien yang meninggal dunia karena positif mengidap Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), sudah beberapa hari tak mengalami penambahan. Namun, korba jiwa dari kelompok Pasien Dalam Pengawasan masih terus bertambah. Hingga kemarin, jumlahnya mencapai 200 jiwa.

    Berdasar data yang diunggah di infocorona.bantenprov.go.id, korban jiwa dari kelompok Pasien Dalam Perawatan (PDP) yang diunggah kemarin bertambah sebanyak 8 kasus. Di hari sebelumnya, total PDP yang meninggal dunia adalah 192 orang.

    Sepanjang hari kemarin, penambahan korban PDP terjadi di Kota Tangerang sebanyak 5 kasus. Setelah itu Kota Tangsel, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang masing-masing satu kasus.

    Dengan tambahan itu, rincian PDP meninggal adalah Kota Tangerang 62 kasus, Kota Tangsel 75 kasus, Kabupaten Tangerang 23 kasus, Kota Cilegon 13 kasus dan Kabupaten Serang masing-masing 14 kasus, Kabupaten Pandeglang 9 kasus dan Kabupaten Lebak 4 kasus. Hanya Kota Serang yang tidak memiliki kasus PDP meninggal dunia.

    Adapun jumlah PDP yang terdata hingga kemarin adalah 1.885 kasus, dengan 881 masih menjalani perawatan dan 804 lainnya dinyatakan sembuh.

    Adapun rincian penyebaran PDP di Banten adalah Kota Tangerang 797 kasus, Kota Tangsel 559 kasus, Kabupaten Tangerang 364 kasus, Kabupaten Serang 58 kasus, Kota Cilegon 32 kasus, Kabupaten Pandeglang 27 kasus, Kota Serang 25 kasus, serta Kabupaten Lebak 23 kasus.

    Sementara, rincian jumlah PDP yang masih menjalani perawatan adalah di Kota Tangerang 281 kasus, Kota Tangsel 268 kasus, Kabupaten Tangerang 276 kasus, Kabupaten Serang 20 kasus, Kota Cilegon 10 kasus, Kota Serang 9 kasus, Kabupaten Lebak 13 kasus dan Kabupaten Pandeglang 4 kasus.

    Sementara, masih berdasar data yang diunggah infocorona.bantenprov.go.id, saat ini kasus positif Covid-19 di Provinsi Banten kemarin adalah 517 kasus. Sepanjang Rabu (13/5), terjadi penambahan 16 kasus positif dari hari sebelumnya. Seluruh penambahan kasus positif kemarin terjadi di wilayah Tangerang raya, yaitu di Kota Tangerang 9 kasus, Kota Tangerang Selatan 6 kasus dan Kabupaten Tangerang 1 kasus.

    Dengan penambahan itu, rincian penyebaran kasus positif Covid-19 kemarin, Kota Tangerang menjadi 234 kasus, Kota Tangsel menjadi 155 kasus, dan Kabupaten Tangerang menjadi 109 kasus. Sementara, Kota Serang 7 kasus, Kabupaten Serang 6 kasus, Kabupaten Pandeglang 3 kasus dan Kota Cilegon 3 kasus. Hingga kemarin, hanya Kabupaten Lebak yang masih nihil kasus positif Covid-19.

    Sedangkan untuk kasus meninggal dunia dari kelompok positif Covid-19, jumlah korban jiwa akibat virus asal negeri tirai bambu itu menjadi 54 kasus. Angka ini sudah bertahan selama lima hari tanpa penambahan.

    Pada sisi lain, angka kesembuhan untuk pasien positif covid-19 terus meningkat. Kemarin terdapat penambahan 15 kasus pasien positif yang dinyatakan sembuh, sehingga jumlah keseluruhan kasus sembuh dari Covid-19 menjadi 166 kasus. Sementara jumlah pasien terkonfirmasi positif yang masih menjalani perawatan adalah 297 orang.

    Sementara, untuk jumlah Orang Dalam Pantauan (ODP) yang dirilis dalam situs tersebut hingga kemarin telah mencapai 7.900 orang. Namun, dari jumlah itu hanya 1.454 orang yang masih dilakukan pemantauan, karena 6.446 lainnya sudah dinyatakan sembuh.

    Adapun rincian ODP yang masih dipantau, terbanyak ada di Kota Tangsel dengan 659 ODP. Setelah itu Kota Tangerang (359 ODP), Kabupaten Tangerang (191 ODP) Kabupaten Serang (114 ODP), Kota Cilegon (48 ODP), Kabupaten Pandeglang (36 ODP), Kabupaten Lebak (32 ODP) dan Kota Serang dengan 15 ODP.(ENK)

  • Empat Bulan Bersembunyi, Begal Motor di Lebak Dibekuk Polisi

    Empat Bulan Bersembunyi, Begal Motor di Lebak Dibekuk Polisi

    LEBAK, BANPOS – Tim Resmob Polres Lebak meringkus satu dari tiga pelaku begal sepeda motor yang beraksi di Kampung Cigarukgak, Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Lebak, 10 Oktober 2019 lalu.

    Kasat Reskrim Polres Lebak, Iptu David Adhi Kusuma mengatakan, pelaku berinisial R alias R (21) ditangkap di rumahnya, di wilayah Lebakgedong setelah tim mendapat informasi bahwa R yang bersembunyi sudah kembali pulang.

    “Dilakukan interogasi dan benar pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas) bersama 2 rekannya J dan L yang kini DPO,” kata David.

    “Dari pengakuan pelaku, aksi Curas sudah 8 kali dilakukan. Enam di wilayah Lebak dan 2 di wilayah Bogor,” imbuhnya

    Modus kawanan begal ini dengan cara memepet sepeda motor yang sudah diincar. Setelah dekat, salah satu pelaku menendang sepeda motor hingga terjatuh. Saat terjatuh pelaku langsung mengeluarkan senjata tajam jenis golok untuk menakuti korban.

    “Korban yang ketakutan meninggalkan sepeda motor,” jelasnya

    Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku diamankan di Mapolres Lebak. Polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap dua pelaku lain dalam kasus yang sama.

    “Barang bukti yang diamankan 1 unit sepeda motor Honda Beat serta senjata tajam jenis golok dan celurit. Ancaman hukumannya 12 tahun kurungan penjara,” tegas Kasat Reskrim Polres Lebak. (CR-01/PBN).

  • Kesal Tagihan Listrik Janggal, Kantor PLN Cilegon Disegel Massa

    Kesal Tagihan Listrik Janggal, Kantor PLN Cilegon Disegel Massa

    CILEGON, BANPOS – Aliansi Masyarakat Sipil dan Mahasiswa Kota Cilegon yang terdiri dari Ikatan Mahasiswa Cilegon, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon dan Jaringan Muda Indonesia (JMI) Kota Cilegon, menggelar aksi tuntutan kejanggalan tagihan listrik yang dialami sebagian besar warga. Dalam aksinya, mahasiswa melakukan penyegelan terhadap gedung kantor PLN Kota Cilegon, Rabu (13/5).

    Koordinator Aksi Hadi Rusmanto menjelaskan, aksi yang dilakukan sebagai bentuk protes kepada PLN karena mahalnya tagihan listrik. Sebab, tagihan listik menjadi 3 sampai 6 kali lipat dari biasanya.

    “Lah sekarang ini lagi pandemi, malah tagihan listrik dinaikan seenaknya. Tanpa ada dasar hukum yang menjadi pijakan pengambilan rata-rata dan selisih bayar,” katanya kepada awak media disela aksi, di depan kantor PLN Cilegon, Rabu (13/5).

    Hadi menjelaskan, ada juga pengaduan yang sudah dilakukan oleh warga. Namun PLN merealisasikannya lambat. Termasuk juga warga dipaksa untuk membayar dulu taginan bulan sekarang yang mahal, dan jika ada sisa tagihan dikonpensasi bulan selanjutnya. Logikanya, sekarang orang sedang butuh uang untuk ketahanan ekonomi, biasa beli beras malah buat bayar listrik jadinya. Hal itu tidak memberikan keadilan untuk warga.

    “Uang beli beras kalau tagihan listrik besar yang kepake buat listrik, jadi selain orang lawan korona juga lawan kebijakan PLN,” paparnya.

    Massa aksi lainnya, Rizki menyatakan, pihaknya sengaja melakukan penyegelan kantor PLN sebagai bentuk kemarahan kepada perusahaan milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PLN yang tidak berpihak kepada rakyat yang susah karena korona.

    “Sebagai perusahaan milik nagara seharusnya mengambil kebijakan yang benar-banar memebantu warga, sekarang kami minta kepastian uang rakyat dikembalikan karena sedang butuh,” imbuhnya.

    Rizki mengatakan, pihaknya juga meminta Ombudsman Banten untuk turun dan memanggil manajemen PLN Kota Cilegon untuk mempertanggungjawabkan buruknya pelayanan yang dilakukan. Sebab, sudah banyak laporan namun minim tindakan. Termasuk mahasiswa juga akan membuka posko pengaduan atau commad center bagi warga yang memiliki kejanggalan pembayaran listrik.

    “Kami minta ombdusman juga untuk mengecek adanya maladminitrasi yang dilakukan oleh pihak PLN,” pungkasnya. (LUK)

  • Terima Bantuan 1 Ton Beras, Andika Ajak Seluruh Elemen Saling Menguatkan

    Terima Bantuan 1 Ton Beras, Andika Ajak Seluruh Elemen Saling Menguatkan

    SERANG, BANPOS – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengajak seluruh elemen masyarakat di Provinsi Banten untuk bersama-sama bangkit dan saling membantu selama pandemi Covid-19 berlangsung.

    Demikian disampaikan Andika usai menerima bantuan bahan makanan dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk tenaga medis dari INTI Banten di kediamannya di jalan Bahayangkara, Cipocok Jaya, Rabu (13/5).

    Andika mengungkapkan pada kondisi pandemi seperti saat ini sudah saatnya seluruh elemen untuk bisa saling menguatkan, lantaran pandemi covid-19 telah mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat, bukan hanya di Banten tetapi di seluruh dunia.

    Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga turut mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi INTI Banten yang terus berkomitmen membantu Pemprov Banten khususnya dalam penanggulangan covid-19.

    “Tentunya ini bisa menjadi motivasi kita semua, untuk saling membantu saling menguatkan dalam kondisi seperti saat ini,” ujarnya.

    Selanjutnya, Andika berjanji akan segera mendistribusikan bantuan bahan makanan tersebut kepada masyarakat, sementara itu untuk APD akan segera disebarkan kesejumlah rumah sakit di Provinsi Banten.

    “Saya mewakili Pemerintah Provinsi Banten dan FKUB Banten menerima untuk dapat didistribusikan dan diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi,” pungkasnya

    Sementara itu, Ketua INTI Banten Rudi menjelaskan, komunitasnya memiliki komitmen untuk terus membantu masyarakat dan bersinergi dengan pemerintah. “Sejak awal kita sudah memutuskan untuk terjun langsung, kita sudah menyemprotkan disinfektan kesejumlah fasilitas publik, saat ini kita berikan bantuan bahan pangan dan APD untuk nanti di distribusikan oleh Pemprov Banten,” ungkap Rudi.

    Diketahui pada kesempatan tersebut, secara simbolis Andika Hazrumy menerima bantuan 1 Ton beras, 100 dus mie instan dan 100 APD berupa baju hazmat dan masker dari INTI Banten dengan didampingi Ketua FKUB Banten, KH AM Romly.(RUS)

  • Sungai Cimengenteung Meluap, 96 KK Warga Cipanas Sahur Ditengah Banjir

    Sungai Cimengenteung Meluap, 96 KK Warga Cipanas Sahur Ditengah Banjir

    LEBAK, BANPOS – Diguyur hujan deras sejak Selasa (12/5) pukul 16.30 WIB hingga Rabu (13/5) dinihari, membuat Sungai Cimangenteung meluap. Akibatnya, menjelang sahur 96 rumah milik warga di Kecamatan Cipanas terendam banjir hingga ketinggian sekira 70 centimeter.

    Camat Kecamatan Cipanas, Oleh Najamudin menyebutkan, banjir merendam rumah warga terjadi di tiga desa yakni Desa Sipayung, Desa Talaga Hiang dan Desa Bintangresmi.

    “Di Kampung Lurah desa Sipayung sebanyak 45 rumah, 33 rumah di Kampung Sukamaju desa Talagahiang, 12 rumah di Kampung Sampaleun dan di Kampung Ruki (Gajrug) desa Bintangresmi 6 rumah terendam limpasan air dari selokan jalan nasional,” katanya

    Dikatakannya, kondisi sekarang air sudah surut, tidak ada korban jiwa dalam bencana banjir yang terjadi, namun Jembatan darurat hanyut terbawa derasnya air sungai yang meluap.

    “Korban jiwa tidak ada, Alhamdulillah. Namun jembatan darurat desa Talagahiang hanyut,” jelasnya

    Terpisah, Dandim 0603/Lebak Letkol Kav Yudha Setiawan kepada wartawan mengungkapkan, kondisi banjir saat ini sudah surut dan masyarakat sedang membersihkan rumah masing masing.

    “Tadi pagi subuh saya kesana, Alhamdulillah airnya sudah surut dan normal,” ungkapnya (CR-01/PBN)

  • Aturan Transportasi Dilonggarkan, Terminal Poris Plawad Masih Sepi

    Aturan Transportasi Dilonggarkan, Terminal Poris Plawad Masih Sepi

    CIPONDOH, BANPOS – Terminal Poris Plawad hingga saat ini belum ada rencana membuka kembali pelayanan angkutan. Meski ada kabar yang menyatakan bahwa tiga terminal di Jabodetabek menjadi rekomendasi untuk membuka pelayanannya yakni Terminal Jatijajar Bekasi, Pulogebang Jakarta Timur dan Poris Plawad sendiri.

    Isu pembukaan ketiga terminal meluas setelah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan melonggarkan aturan transportasi mulai Kamis (7/5). Aturan tersebut juga tertuang dalam penerbitan Surat Edaran (SE) No 4/2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penangangan Covid-19 yang dikeluarkan Gugus Tugas. Saat ini di Jabodetabek baru 1 terminal saja yang resmi beroperasi kembali yakni Pulogebang, Jakarta Timur.

    Pantauan di Teminal Poris Plawad, nampak sepi. Tidak ada aktivitas transportasi Angkutan Antar Kota dan Provinsi (AKAP) ataupun calon penumpang. Hanya ada sejumlah bus dalam kota yang masih kerap lalu lalang di terminal tersebut.

    Kepala Terminal Poris Plawad, Alwien Athena mengatakan, kabar pembukaan tiga terminal di Jabodetabek memang benar adanya. Namun, untuk di Poris Plawad hingga saat ini belum ada instruksi dari Badan Pengelola Transporasi Jabodetabek (BPTJ) Atau Kemenhub untuk membuka pelayanannya.

    “Kabarnya memang benar. Tapi kalau Terminal Poris Plawad mau dibuka lagi itu hoaks. Belum ada instruksi dari atas,” ujarnya.

    Alwien mengungkapkan sejak kabar Menhub yang mengatakan bakal melonggarkan tranportasi banyak agen bus yang menghubunginya. Bahkan mendesak agar terminal Poris Plawad dibuka. Namun, dirinya tidak akan membuka pelayanan sampai ada instruksi dari pusat.

    “Ya kami masih menunggu dari pusat. Saat ini kan memang baru terminal Pulogebang saja yang buka. Kemungkinan akan dibuka pasti kalau suasana kondusif,” ujar Alwien.

    Menurutnya, Terminal Poris Plawad sangat siap apabila ada instruksi untuk membuka pelayanan kembali. “Kita posko kesehatan sudah ada. Koordinasi dengan pihak keamanan sudah sangat siap. Tinggal instruksi saja belum,” imbuhnya.

    Hal senada diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi. Dia mengataka kalau pembukaan tiga terminal di Jabodetabek hanya isu. Baru buka satu dulu di Pulogebang, itu cuma isu nggak ngerti saya,” ujarnya.

    Bahkan pelayanan di Terminal Pulogebang kata Budi sangat ketat. Calon penumbang wajib menyerahkan berkas-berkas salah satunya yang membuktikan kau mereka negatif Covid-19. Kemudian, lanjut Budi untuk mengantisipasi pemalsuan dokumen di Terminal Pulogebang telah bersiaga tim gabungan. “Di masing-masing terminal sudah ada tim gabungan, mereka sebelum beli tiket suratnya itu sesuai, hari ini saja yang berangkat cuma 20 orang, jadi sangat susah sekali,” pungkasnya.(IRFAN/MADE/BNN)

  • Mulai Besok, Pelanggar PSBB Akan Ditindak

    Mulai Besok, Pelanggar PSBB Akan Ditindak

    TANGERANG, BANPOS – Masyarakat Kota Tangerang yang masih membandel tidak mengindahkan PSBB kini sebaiknya mendisiplinkan diri. Sebab Pemerintah Kota Tangerang bersiap memberi ‘terapi kejut’ kepada para pelanggar.

    Bila selama ini mereka yang melanggar seperti warga tidak mengenakan masker hanya diberi teguran, maka pada Kamis (14/5/2020) besok, pelanggar akan langsung dilakukan tindakan.

    Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, Pemkot bakal mengerahkan para petugasnya untuk langsung melakukan operasi ke pusat-pusat keramaian seperti pasar untuk mencari para pelanggar.

    “Misalnya kalau ada pedagang yang tidak disiplin, maka kita bawa dulu, jadi tidak ada lagi imbauan bu dipakai maskernya ya,” jelasnya kepada Satelit News Selasa (12/05).

    Oleh karenanya, pada Rabu (12/05) ini, Pemkot akan melakukan sosialisasi kepada para pedagang maupun kelompok masyarakat lainnya agar mereka mematuhi ketentuan PSBB. “Diharapkan nanti setelah PSBB masyarakat sudah bisa disiplin secara mandiri,” jelasnya.

    Selain itu, Pemkot pun akan mengaktifkan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang ada di kampung-kampung. Dengan demikian, Tim Gugus Tugas di kampung inilah yang nantinya memastikan warganya untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker serta menjaga jarak maupun lainnya.

    Terpisah, Asisten Tata Pemerintahan Kota Tangerang Ivan Yudhianto menyampaikan, operasi penegakan aturan ini akan diberlakukan di seluruh kecamatan. “Jadi tidak ada lagi yang namanya sosialisasi, begitu kedapatan mereka akan langsung didata, langsung dirapid. Kalau hasilnya negatif kita pulangkan, tapi kalau positif kita isolasi,” jelasnya.

    Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) ini menambahkan, semula pihaknya memang berniat melakukan sidang tipiring terhadap pelanggar, namun lantaran operasi ini bertujuan agar masyarakat menyadari pentingnya mengikuti protokol kesehatan maka akhirnya diubah.

    “Lagi pula kalau tipiring itukan biasanya bayar denda. Sekarang kondisi begini, masyarakat lagi susah masa ditambah beban untuk bayar denda, kan kasihan,” jelasnya. Dalam kegiatan ini, rencananya OPD yang dilibatkan seperti Satpol PP dan Dinas Kesehatan. “Besok (hari ini-red) kita masang spanduk sosialisasi terlebih dahulu,” pungkas mantan Kepala Dinas Perhubungan ini.(MADE/BNN)

  • Soal Tersangka PETI Cibeber, Kades Diduga Main Mata dengan Aparat

    Soal Tersangka PETI Cibeber, Kades Diduga Main Mata dengan Aparat

    CIBEBER, BANPOS – Kepala Desa (Kades) Neglasari diduga melakukan koordinasi ‘main mata’ untuk pembebasan pemanggilan tujuh orang pelaku pengolahan lumpur emas hasil Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di Kecamatan Cibeber oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten hampir tiga pekan lalu.

    Hal tersebut berawal dari penegasan Penegakan Hukum (Gakum) oleh Ditreskrimsus dengan memasang Garis Polisi (Policeline) di lokasi pengolahan lumpur emas ilegal di Kecamatan Cibeber pada tiga minggu lalu.

    Tujuh pengusaha pengolahan lumpur emas ilegal di area tersebut sempat dipanggil resmi oleh Ditreskrimsus Polda Banten. Ketujuh orang terpanggil tersebut kebanyakan berasal dari Desa Neglasari, Cibeber.

    Pegiat Lingkungan di Kecamatan Cibeber, Risya membenarkan soal adanya upaya koordinasi dengan pihak Polda tersebut. Kepada BANPOS, ia mengaku sempat diminta tolong untuk berkoordinasi dengan pihak Polda dan pihaknya menyayangkan hal tersebut.

    “Saya kuat menduga telah ada upaya koordinasi sehingga mereka masih bebas. Karena ketujuh orang pengusaha pengolahan lumpur emas ilegal tersebut warga dari desa jaro Tating, ya yang melakukan kordinasi itu dia sendiri selaku kades.” ungkap Risya.

    Adapun terkait dugaan ada modus koordinasi main mata ini, Kades Neglasari, Tating saat dikonfirmasi oleh wartawan via telepon whatshapp mengatakan, dirinya tidak berkoordinasi kepihak Ditreskrimsus, melainkan hanya mengantar terduga ke Polda untuk di BAP.

    “Saya hanya mengantar pemilik usaha pengolahan lumpur emas saja, saya yang dipanggil oleh polda, karena diantara yang dipanggil itu ada warga desa saya,” ujar Tating, Selasa (12/5).

    Diketahui, meski sudah ada penindakan policeline, namun sampai saat ini kegiatan PETI dan olahan lumpur emas ilegal dengan menggunakan sianida di Kecamatan Cibeber tersebut masih berlangsung hingga kini. Hal tersebut diduga karena ada pihak oknum pemerintah dan aparat hukum bersama pengusaha PETI setempat.

    Dalam hal ini, sebelumnya ada dua Kades dan satu orang pengusaha yang berharap agar ketujuh pengusaha pengolahan emas tersebut bisa dinegosiasikan dengan pihak yang bersangkutan. Diantarnya dengan Kades JH, Bd alias S dan seorang pengusaha bernama An.

    “Mereka datang ke saya, katanya tolong minta bantu yang tujuh orang pengusaha pengolahan lumpur tersebut, tempat pengolahannya sudah dipolis line dan orangnya disuruh menghadap ke tim Ditreskrimsus Polda, berharap minta ditolong dan untuk uang koordinasinya udah dipersiapkan, itu didapat dari ketujuh orang tersebut,” ujar Bd bersama JH dan An saat itu kepada sumber BANPOS, Wijaya D Sutisna aktivis lingkungan di Baksel, Selasa (12/5).

    Pantuan wartawan, policeline di lokasi olahan lumpur kini dilabrak para pelaku dengan dilepaskan kembali, sehingga praktik ilegal itu kini berjalan seperti biasa lagi.(WDO/PBN)

  • JPS dari Provinsi dan Pusat Bikin Bingung Aparat Kelurahan

    JPS dari Provinsi dan Pusat Bikin Bingung Aparat Kelurahan

    SERANG, BANPOS – Petugas kelurahan mengaku bingung dengan penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS). Bahkan, mereka tidak bisa menjamin adanya bantuan tersebut, mengingat sampai saat ini tidak ada kejelasan soal bantuan tersebut.

    Kasi Kesos pada Kelurahan Cipocokjaya, Murdiatun, mengatakan bahwa Kelurahan Cipocok Jaya telah mengajukan sebanyak 1.536 KK untuk menerima bantuan JPS Kota Serang. Hanya saja, Dinsos menerima sebanyak 748 KK saja.

    “Kata keterangan Dinsos memang yang tidak terdaftar di JPS sumber APBD Kota Serang berarti masuk ke JPS provinsi dan pusat. Hanya saja kami tidak tahu yah seperti apa,” ujarnya.

    Ia mengaku tidak berani menyampaikan kepada para ketua RT bahwa data yang tidak masuk dalam penerima JPS Kota Serang, akan mendapatkan bantuan dari provinsi maupun pusat. Sebab, tidak ada yang jelas terkait hal itu.

    “Saya nggak berani menyampaikan, takut salah. Karena kan berbicara seperti ini harus berbicara dengan data. Kalau JPS Kota Serang kan sudah ada by name by adress. Kalau provinsi dan pusat tidak tahu,” tandasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Data yang digunakan Dinas Sosial Kota Serang dalam pendistribusian Jaring Pengaman Sosial (JPS) di wilayahnya, tidak sesuai dengan yang diajukan RT dan RW melalui kelurahan. Akibatnya, di lapangan ditemukan data ganda yang membuat seorang penerima terdata sebagai penerima lebih dari satu bantuan, dan di sisi lain menyebabkan jumlah kuota penerima bantuan semakin berkurang.

    Data ganda dalam pendistribusian jaring pengaman sosial (JPS) Kota Serang, membuat cakupan penerima bantuan menjadi berkurang. Hal itu disebabkan data yang diambil oleh Dinas Sosial (Dinsos) setempat tidak sesuai dengan yang disetorkan oleh RT dan RW melalui kelurahan.

    Seperti yang terjadi pada Kelurahan Cipocokjaya, Kecamatan Cipocokjaya, Kota Serang. Di sana, 71 data diketahui merupakan data ganda, sehingga ada sisa sembako yang tidak tersalurkan sebanyak data ganda itu.

    “Jadi waktu itu bantuan akan dikirim oleh Dinsos. Dan ternyata data penerimanya yang sudah diterima terlebih dahulu oleh kami. Setelah dilakukan verifikasi, ternyata ada data yang ganda,” ujar Lurah Cipocok Jaya, Romli Maulana, Selasa (12/5).
    (DZH/ENK)

  • Terkait Pendataan BLT DD, DPMD Minta Camat Fasilitasi Desanya

    Terkait Pendataan BLT DD, DPMD Minta Camat Fasilitasi Desanya

    SERANG, BANPOS – Dalam proses pendataan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD), Bidang pemberdayaan masyarakat desa pada Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) Kabupaten Serang meminta kepada pihak Kecamatan agar dapat memfasilitasi setiap desa yang berada di wilayahnya.

    “Harus bisa mengasistensi, memfasilitasi. Sebab camat itu mewakili bupati di desa-desanya. Jadi selesai diasistensi, baru kemudian dikembalikan data tersebut ke desa, untuk di-Perdes-kan,” ujar Kepala bidang pemberdayaan masyarakat desa, Nasir al Afghani, Selasa (12/5).

    Untuk memudahkan koordinasi, ia melibatkan pihak kecamatan melalui bidang pemberdayaan masyarakat desa (PMD) dalam pemantauan. Meski banyaknya peraturan dari beberapa Kementerian, dengan satu leading sektor yaitu kepala desa, pihaknya berupaya untuk menjalin koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendataan calon penerima BLT DD.

    “Karena adanya penumpukan peraturan baik dari Kemendes dan Kemendagri, membuat yang dibawah dalam hal ini pihak desa bingung. Oleh karena itu kami DPMD bisa disebut bapaknya dari desa-desa, untuk menengahi dan meluruskan,” jelasnya.

    Dalam prosesnya, ia tidak menyalahkan pihak desa yang saat ini sedang berupaya keras memvalidasi data door to door. Menurutnya, tak sedikit yang masih melakukan pendataan, namun tidak sedikit juga yang sudah dilakukan penetapan.

    “Tapi belum ada asistensi dari kecamatan. Memang saat ini harus bersinergi untuk menguatkan dan menjelaskan kepada masyarakat untuk bersabar,” tuturnya.

    Nasir menyampaikan, selain ada bantuan BLT DD, pihak desa juga akan menerima sebesar Rp50juta per desa yang berasal dari gubernur. Namun ia menekankan bahwa dalam proses pendataan BLT DD, yang lebih mengetahui karakteristik masyarakatnya adalah kepala desa.

    “Untuk mengatasi (keresahan masyarakat), bisa dilakukan dengan kearifan lokal. Bagaimana lifestyle seorang Kepala Desa yang mampu mengayomi dan merangkul masyarakatnya, turun langsung ke masyarakat tidak hanya menonton,” tandasnya.

    Terpisah, Camat Pontang, Heri Sosiawan mengaku bahwa dari ke sebelas desanya belum ada yang menyerahkan data ke pihak kecamatan. Mereka masih melakukan pendataan, agar tidak terjadi penerima bantuan tumpang tindih.

    “Jadi dilihat dulu siapa saja yang sudah menerima bantuan lainnyanya dan setelah itu verifikasi untuk menerima bantuan dari dana desa (BLT DD),” ujarnya.

    Pihaknya mendorong agar pemerintah desa agar segera menyelesaikan pendataan secepatnya. Karena walau bagaimanapun, kata dia, keduanya memiliki kekhawatiran akan terjadinya tumpang tindih penerima bantuan.

    “Oleh karena itu, pendataan dilakukan verifikasi, sembari menunggu bantuan dari Pusat, Provinsi dan dari kabupaten. Karena data yang saat ini, sudah ada yang meninggal dan keluar daerah. Kalau ada yang belum tercover, maka diberilah bantuan BLT DD,” tandasnya.(MUF)