BANTEN POS

Penulis: admin

  • Puluhan Desa di Kabupaten Serang Terendam Banjir

    Puluhan Desa di Kabupaten Serang Terendam Banjir

    SERANG, BANPOS – Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Serang mencatat banjir yang merendam 41 desa di 29 Kecamatan dengan ketinggian muka air paling tinggi 50 sentimeter. Data tersebut dihimpun sejak 1 hingga 5 Februari 2020.

    Demikian disampaikan oleh Ketua Harian Crisis Centre BPBD Kabupaten Serang, Jhonny E. Ia mengungkapkan, diantara Kecamatan yang terendam banjir adalah Kecamatan Kibin, Ciruas, Kragilan, Carenang, Sukajaya, Tanara, Tirtayasa, Binuang dan Lebakwangi.

    Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa saat ini, ada dua desa yang masih mengungsi yaitu di wilayah Pontang dan Tirtayasa. Berdasarkan data yang didapat, pengungsi mencapai 150 jiwa yang masih berada di lokasi pengungsian.

    “Hal itu dikarenakan genangan air di wilayah tersebut mengalami pasang surut, berbeda dengan banjir yang terjadi di wilayah Ciruas dan Kibin yang tidak mengalami pasang surut,” ungkapnya, saat ditemui di ruang Pusdalops BPBD Kabupaten Serang, Rabu (5/2).

    Ia menuturkan, penyebab banjir yang terjadi di wilayah Ciruas dan Kibin akibat air dari atas turun ke muara menuju ke laut. Sehingga, air di laut naik dan dari hulu turun, dan menyebabkan tinggi muka air banjir naik turun.

    “Tadi siang sudah mulai surut, bisa saja sore sudah naik lagi,” terangnya.

    Sementara itu, sejak Sabtu (1/2), pihaknya telah melakukan penanganan hingga hari ini (6/2). Ia mengungkapkan, di Desa Kaserangan dan desa Susukan, ketinggian muka air rata-rata mencapai 50 sentimeter, dan kedua desa tersebut berada di bantaran sungai Ciujung.

    “Untuk saat ini kata kami sudah mengirimkan bantuan logistik yang sudah disalurkan ke beberapa wilayah yang terdampak banjir,” tuturnya.

    Kendati demikian, pihaknya lebih memprioritaskan bantuan tersebut ke wilayah yang dianggap parah terlebih dahulu.

    “Kami memprioritaskan daerah berdasarkan ketinggian air,” ungkapnya.

    Pihaknya sudah mengirimkan lebih dari satu pleton ke wilayah terdampak banjir. Menurutnya, wilayah Kecamatan Pontang dan Tirtayasa, sudah mencapai 30 personil yang tetap bertahan hingga saat ini dengan pergantian personil per dua hari. Hal itu dilakukan agar personil tetap bersiaga di wilayah tersebut.

    “Semua personil kami kerahkan, dan patut untuk diberi apresiasi, karena ada beberapa personil belum melakukan pergantian shift,” ungkapnya.

    Berdasarkan penuturannya, saat ini para pengungsi masih membutuhkan bantuan pakaian dan selimut.

    “Yang paling sangat mendesak adalah makanan siap saji,” tandasnya.(MUF)

  • Pulang dari Tiongkok, 7 Mahasiswa Banten Dikarantina

    Pulang dari Tiongkok, 7 Mahasiswa Banten Dikarantina

    SERANG, BANPOS – Sebanyak 7 mahasiswa asal Banten di Tiongkok yang berhasil dipulangkan ke tanah air, saat ini masih dalam pengawasan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Mereka dikarantina selama 14 hari dengan pengawasan ketat oleh tim medis.
    “Setelah dilakukan pemeriksaaan, hasilnya semua mahasiswa banten yang dipulangkan dari Tiongkok dalam kondisi sehat. Baik hasil fisik, laboratorium, maupun radiologi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Banten Ati Pramudji Hastuti kepada wartawan (Rabu, 5/2).

    “Mereka dipulangkan. Selama 14 hari (masa inkubasi, red), mereka harus mengurangi aktivitas kegiatannya. Mereka hanya bisa keluar, selama 14 hari, untuk periksa ke Puskesmas terdekat. Mereka sudah kita koordinasikan dengan dinas kesehatan kabupaten/kota untuk tempat pemeriksaannya,” tambahnya.

    Ia menjelaskan, selama 14 hari ke 7 mahasiswa tersebut harus cukup istirahat dan mengkonsumsi makanan bergizi. Mengurangi aktivitas fisik agar kondisi tetap fit selama 14 hari tersebut.

    “Jadi karantina yang dimaksud adalah karantina di rumah dengan mengurangi aktivitas, hanya di dalam rumah. Kalaupun keluar rumah hanya untuk periksa ke Puskesmas selama 14 hari. Mereka juga harus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dengan berolahraga, makanan bergizi dan istirahat yang cukup,” paparnya.

    Dikatakan, saat melakukan tes kesehatan ke Puskesmas terdekat, para mahasiswa tersebut dibekali kartu kuning Health Alert Card (HAC) yang diberikan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno Hatta. Hal ini dilakukan karena para mahasiswa tersebut masuk dalam status orang dalam observasi.

    “Jika orang dalam status pemantauan dilakukan isolasi. Itupun isolasi bukan di rumah sakit. Sedangkan untuk status dalam pengawasan itu dilakukan di rumah sakit yang telah ditujuk nasional,” ungkapnya.

    Dikerahui, Gubernur Wahidin Halim (WH) memfasilitasi mahasiswa Banten yang belajar di Provinsi Jiangsi Republik Rakyat Tiongkok untuk pulang ke Banten karena kekhawatiran atas merebaknya wabah virus corona.

    Para mahasiswa tiba di Bandara Soekarno Hatta menggunakan penerbangan Thai Airways Airline pukul 18 wib. Usai menjalani prosedur kedatangan dari Kementerian Kesehatan, didampingi Tim Kesehatan Dinkes Pemrpov Banten para mahasiswa melakukan pemeriksaan lanjutan di RSUD Banten.

    Setelah hasil pemeriksaaan menyatakan para mahasiswa dalam kondisi sehat mereka dipulangkan ke rumah masing-masing dengan tetap dilakukan pemantauan selama 14 hari. Dinkes Pemprov Banten berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota untuk pemantauan para mahasiswa tersebut dalam memeriksakan diri ke Puskesmas terdekat.(RUS)

  • Jabatan di BUMD Milik Pemprov Banten ini Sepi Peminat

    Jabatan di BUMD Milik Pemprov Banten ini Sepi Peminat

    SERANG, BANPOS- Proses lelang jabatan untuk posisi dua direksi dan dua komisaris PT Banten Global Development (BGD) dihentikan. Langkah ini diambil karena minimnya pendaftar.

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Bina Perekonomian Banten Mahdani, Selasa (4/2) mengatakan, lelang jabatan empat posisi pimpinan PT BGD telah dibuka sejak akhir 2019 lalu. Namun lantaran sepinya peminat maka pemprov mengambil kebijakan untuk menghentikan lelang jabatan tersebut.

    “Kemarin sudah dibuka open bidding (lelang jabatan, red) tapi pendaftarnya sangat sedikit sehingga ini di-pending dulu. Nanti ada kebijakan lagi dari pimpinan (gubernur, red). Ini disetop dulu karena menyelesaikan agrobisnis dulu,” katanya.

    Diketahui, pelaksanaan lelang jabatan pimpinan PT BGD dilakukan bersamaan dengan pimpinan PT Agrobisnis Banten Mandiri. Bedanya, pendaftar untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang pertanian itu cukup banyak. Pendaftar yang masuk mencapai 13 orang untuk memperebutkan dua jabatan direksi dan satu komisaris.

    Ia menjelaskan, untuk BGD, hingga penutupan lelang jabatan Biro Bina Perekonomian hanya menerima empat pendaftar. Padahal, jumlah minimal pendaftar agar bisa lanjut ke tahapan berikutnya adalah 12 orang.

    “Kalau dua komisaris dua direksi itu kan harus 12 (peserta). Minimal itu, karena yang didorong nanti masing-masing jabatan itu tiga orang untuk masuk ke tiga besar (dan direkomendasikan ke gubernur),” ungkapnya.

    Untuk saat ini, kata dia, pihaknya belum ada gambaran kapan lelang jabatan direksi dan komisaris PT BGD akan dilanjut. Sesuai arahan gubernur, Mahdani kini akan terlebiih dahulu fokus menyelesaikan lelang jabatan untuk PT Agrobisnis Banten Mandiri.

    “Belum, masih menunggu arahan, mungkin kita nanti menunggu arahan. Mungkin nanti kita publikasi (sosialisasi) lebih lama lagi,” ungkapnya.

    Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat mendorong, agar pemprov bisa mengambil langkah untuk segera mengisi kekosongan pimpinan di tubuh BGD. Sebab, penyehatan Bank Banten sudah sangat mendesak dan perlu mendapat peran dari PT BG selaku induk perusahaan.

    “Kita menghadapi amanah besar, harus dibereskan BGD sebagai perwakilan pemerintah. Untuk mengurus bisnis perbankan. Jadi enggak bisa dibiarkan BGD tanpa ada kejelasan,” tuturnya.

    Jika proses lelang jabatan tak berjalan mulus untuk saat ini, maka Ade mendorong agar prosesnya bisa dilanjutkan segera. Tentunya dengan melakuakn sejumlah pembenahan agar penundaan tak kembali terjadi.

    “Jadi merekomendasikan kepada gubernur segera mendefinitifkan direksi BGD, karena ada persoalan yang harus dibereskan,” ujarnya.(RUS/ENK)

  • Perserang Mulai Menggeliat, Pekan Depan Latihan Perdana

    Perserang Mulai Menggeliat, Pekan Depan Latihan Perdana

    SERANG, BANPOS – Perserang Serang mulai menggeliat untuk menghadapi Liga 2 musim 2020 yang rencananya mulai digelar Medio Maret mendatang. Meski bakal menjalani masa persiapan yang mepet, skuad Laskar Singandaru bertekad tetap menjadi tim yang diperhitungkan di kasta kedua sepakbola nasional itu.

    Manajer Perserang, Babay Karnawi mengatakan, timnya akan memulai persiapan pada pekan depan. Saat ini, dirinya tengah mengumpulkan sejumlah pemain yang dipertahankan dari musim lalu sambil mencari pemain pengganti untuk mengisi posisi yang ditinggal pemain lama.

    “Sebagian besar pemain lama memang hengkang. Tentunya kami harus melakukan sejumlah perekrutan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan pemain,” kata manajer yang biasa disapa Jibay itu, kemarin.

    Meski tak punya banyak waktu, Jibay berjanji akan tetap selektif dalam memilih pemain baru. Kualitas tim yang dimiliki pada musim lalu, sebisa mungkin ditingkatkan, atau minimal dipertahankan agar tetap bisa bersaing dengan klub liga 2 lainnya.

    Tetapi kami akan tetap menyeleksi pemain baru untuk menjaga kualitas tim yang kami miliki musim lalu,” kata Jibay.
    Untuk urusan pelatih, Jibay mengatakan saat ini sedang finalisasi pemilihan pelatih. Sejumlah nama pelatih memang melamar untuk membesut Laskar Singandaru, kini manajemen sedang melakukan pendekatan dan negoisasi dengan pelatih yang dianggap cocok dengan kondisi manajemen Perserang.

    “Ya kami memang mencari pelatih yang bisa memahami karakter Perserang agar bisa membawa tim ini berprestasi walau dengan persiapan yang mepet,” kata Jibay.

    Untuk urusan pemain, Asisten Pelatih Perserang, Mustopa Aji mengungkapkan ada sebelas pemain yang masih setia berseragam biru langit. Meski demikian, ia yakin pemain yang masih memiliki loyalitas pada Perserang adalah pemain yang memang dibutuhkan oleh tim.

    Di sektor penjaga gawang, kata Mustopa, Tb Saprudin dan Arik bakal tetap di Perserang. Sementara di barisan pertahanan, Idang Novriza Ali yang musim lalu menjadi kapten Perserang, juga akan tetap menjadi andalan bersama Idris Afandi.

    “Untuk gelandang, ada Rastiawan, Sumarna, Muhamad Ridwan, Naskho Irul Ibad dan Fahmi Nurcholis. Sedangkan untuk barisan penyerang ada Ervin Rianto dan Agung Supriyanto,” kata Mustopa Aji.

    Untuk pemain baru, ada beberapa pemain yang bakal bergabung dengan Idang Novriza Ali cs. Diantaranya adalah Dwi Eka dan Ramadan Saputa yang musim lalu membela Cilegon United, Ivan Julyandhy dari PSGC Ciamis dan Ajid Saputra dari PSBL Langsa.

    Selain itu, ada beberapa pemain Banten yang musim lalu berlaga di Liga 3, seperti Abil dan Akbar yang musim lalu memperkuat Persikota dan tim Pra PON Banten, serta Egi dari Serang Jaya.(ENK)

  • Kekurangan Pegawai, Tahun Depan RSUD Ajukan CPNS Medis

    Kekurangan Pegawai, Tahun Depan RSUD Ajukan CPNS Medis

    SERANG, BANPOS – Setelah mengusulkan ratusan pegawai kontrak tim medis, administrasi dan petugas pengamanan dalam (Pamdal) ditahun ini ke BKD, pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten pada 2021 mendatang akan mengajukan kuota Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Langkah ini dilakukan untuk menunjang operasional gedung delapan lantai yang dalam waktu dekat ini akan mulai dibangun.

    Diketahui, pada 2020 Pemprov Banten akan membangun gedung delapan lantai di RSUD Banten. Gedung yang dibangun secara multi years itu diharapkan dapat menunjang pelayanan kesehatan masyarakat.

    Dirut RSUD Banten, Danang Hamsah Nugroho, Minggu (2/2) mengatakan, kebutuhan tenaga medis baik dokter dan perawat yang akan menunjang operasional gedung baru mencapai kurang lebih 400 orang.

    “Tentu kita juga akan minta kuota PNS di 2021 dan itu jika terpenuhi permintaannya. Kalau misalkan tidak kita rekrut tenaga non PNS, lagi” katanya.

    Sementara saat ditanya berapa kuota CPNS pada tahun 2020 ini untuk tenaga medis di RSUD Banten, Danang mengaku, pihaknya mendapatkan kuota hanya 13 orang.

    “Kita maunya sih sebanyak-banyaknya. Tapi kemarin paling banyak (dapat) 13 orang. Dan itu sesuai peruntukannya,” imbuhhya.

    Terkait pembangunan gedung delapan lantai, Danang menjelaskan, saat ini sudah masuk tahapan lelang konsultan. Ia juga mengungkapkan, pembangunan gedung tersebut akan dilakukan secara multi years.

    “Pembangunannya dimulai 2020 dan ditarget selesai pada 2021. Untuk anggarannya mencapai Rp281 miliar yang dikucurkan secara bertahap. Untuk 2020 itu Rp60 miliar, dan sisanya Rp121 miliar itu di 2021,” jelasnya.

    Gedung tersebut akan mulai efektif beroperasi pada akhir 2021.

    “Sekitar November 2021. Kita juga kan harus melengkapi meubeuler dan alat kesehatan (alkes). Itu nanti kita anggarkan di 2021. Jadi berbarengan menjelang operasional. Yang jelas soal alkes dan meubeuler masih dibahas. Kan ruangan bsia berubah peruntukannya. Untuk apa, berapa luasnya, dan itu akan menentukan jenis meubeulernya, jenis tempat tidurnya,” katanya(RUS/ENK).

  • Izin Belum Kelar, Pembangunan Jembatan Bogeg Ditunda

    Izin Belum Kelar, Pembangunan Jembatan Bogeg Ditunda

    SERANG, BANPOS – Janji Pemprov Banten yang akan membangun jembatan Bogeg di Kecamatan Cipocok Jaya,Kota Serang tahun 2020 ini batal dilakukan lantaran proses periizinannya belum tuntas. Rencananya proyek itu baru dikerjakan pada 2021 mendatang.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten, M Tranggono kemarin menjelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan review terhadap proses perizinan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) dan pihak pengelola jalan tol Tangerang-Merak.

    “Jadi gini, kalau bogeg itu, kan kemarin dia belum dapat (izin). Kan harus (ada) izinnya. Dan dulu pernah ada kejadian, masalah. Kita nggak mau terulang. Jadi kita review izin dulu, sekarang konsolidasi terhadap izin. Kan jembatan ini melintasi jalan tol,” katanya.

    Ia menjelaskan, sebelum proses perizianan selesai, pemprov dilarang melakukan proses pembangunan, lantaran jembatan tersebut persis dibawah jalan tol.

    “Kita tidak bisa seenaknya. Karena kan harus izin ke kementerian ke BPJT. Nah itu yang lagi proses. Makanya tahun ini nggak jadi dibangun. Takut (izinnya) belum keluar terus nanti pelaksanaannya kacau. Makanya kita bertahap,” ujarnya.

    Menurut Tranggono, dalam proses pembangunan jembatan, perlu adanya kehati-hatian. Hal itu untuk menghindari permasalahan yang muncul di kemudian hari.

    “Yang jelas sih desain udah ada. Tapi (pelaksanaan) kita harus hati-hati. Tapi

    sekarang saya prioritas ke izin dulu. Nanti saya cek sudah sampai mana,” imbuhnya.

    Disinggung soal berapa anggaran yang dibutuhakan dalam pembangunan Jembatan Bogeg, Tranggono mengaku, tidak begitu hafal.

    “Nggak hafal saya. Tapi itu anggaran sudah ada, kayaknya di 2020, coba nanti saya cek, saya konfirmasi lagi. Tapi kalau lebih detilnya saya buat press rilis terkait dengan itu, kebutuhannya berapa,” ujarnya.

    “Pokoknya begini kita punya prioritas jalan lintas yang pelebaran-pelebara itu. Jadi ada beberapa yang saya juga enggak tahu ada lokasi yang belum pembebasannya, tapi sebagiannya sudah. Jadi ini skala prioritas kita,” sambungnya.

    Sebelumnya, Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) mengatakan, pemprov bakal membangun Jembatan Bogeg yang berlokasi di Jalan Syeikh Nawawi Albantani, Kelurahan Banjaragung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.
    Ia menilai, lebar Jembatan Bogeg sudah tak sesuai dengan volume kendaraan yang melintas di jalan tersebut. Kendaraan yang akan melintas kerap kali harus bergantian dan akhirnya menyebabkan kemacetan.

    “Kan sekarang sudah nggak memadai, memang mau dilebarin,” kata WH.

    Mengingat jembatan berada di atas Tol Tangerang-Merak, sebelum pembangunan dilaksanakan pihaknya harus koordinasi terlebih dahulu dengan PT Marga Mandalasakti (MMS). “Kita memang belum balance sama MMS, nanti kita undang supaya diizinkan. (Target pembanguannya) tahun ini,” katanya.

    Dia membantah jika MMS belum memberikan izin kepada pemprov prihal Pembangunan Jembatan Bogeg. “Bukan belum mengizinkan, mungkin (DPUPR Banten) belum koordinasi. Kan ada dua, izin ke (Kementerian) PU dan yang punya ruas kan itu (MMS). Sebenarnya izin mah cuma pasang jembatan gitu aja. Seperti pembertahuan, yang ingin punya izin mah (Kementerian) PU,” katanya.

    Disinggung terkait jumlah anggaran yang disedikan Pemprov Banten untuk membangun Jembatan Bogeg, WH mengaku, belum mengetahuinya. Akan tetapi ia memastikan anggarannya sudah masuk APBD Banten 2020.(RUS/ENK)

  • Pemkot Sambut Dorongan Pembuatan BUMD

    Pemkot Sambut Dorongan Pembuatan BUMD

    SERANG, BANPOS – Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, merespon positif dorongan DPRD Kota Serang mengenai pembentukan BUMD. Ia mengatakan, Kota Serang seyogyanya memang sudah harus memiliki BUMD sendiri.

    “Keberadaan BUMD itu untuk mengelola kekayaan daerah dan dalam rangka meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” ujarnya kepada awak media saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (31/1).

    Ia pun mengaku sangat menyambut baik wacana DPRD Kota Serang, terutama Komisi III, untuk mengundang OPD terkait untuk membahas mengenai pembentukan BUMD di Kota Serang.

    “Saya tentu menyambut baik, langkah Komisi III, mereka mengundang dinas terkait untuk membahas persoalan BUMD. Bukan saja persoalan PDAB,” tutur mantan ketua DPRD Kota Serang ini.

    Subadri mengatakan, Kota Serang memiliki banyak potensi untuk dikelola melalui BUMD, seperti perusahaan air bersih, Pasar Induk Rau, Tamansari, Kepandean dan aset-aset lainnya yang memiliki potensi untuk menyumbang PAD kepada Kota Serang.

    “Perda BUMD pada saat saya masih memimpin di DPRD itu sudah ada. Tapi sampai saat ini belum tahu progresnya. Nanti saya tanya kepada bagian hukum,” katanya.

    Dengan dibentuknya BUMD, Subadri mengatakan bahwa akan memiliki dampak yang baik, seperti pembentukan badan pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk perusahaan yang ada di Kota Serang.

    “Baru setelah BUMDnya terbentuk, bisa berkembang kemana-mana. Misalnya, membentuk badan pengelola CSR. Ini juga untuk mendukung pembangunan Kota Serang,” jelasnya.

    Sebelumnya, Komisi III pada DPRD Kota Serang mendorong agar PDAB Tirta Madani dapat dirubah menjadi PDAM dan dikelola oleh BUMD. Hal ini untuk menjaga ketersediaan air di masa yang akan datang.

    “Keadaan ini beresiko sangat besar terhadap kesehatan warga dan dikhawatirkan akan menimbulkan krisis air bersih dan air minum dimasa mendatang,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Serang, Tb. Ridwan Akhmad melalui rilis media yang diterima BANPOS beberapa waktu yang lalu.(DZH/AZM)

  • Selama Cuaca Ekstrem, 13 Rumah Roboh di Kota Serang

    Selama Cuaca Ekstrem, 13 Rumah Roboh di Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Sebanyak 13 rumah di Kota Serang roboh akibat cuaca ekstrem selama Desember-Januari. Jumlah tersebut bertambah 6 kasus dalam kurun waktu dua minggu.

    Sementara, Pemkot Serang telah menganggarkan sebesar Rp35 juta per rumah yang roboh. Sejauh ini, baru 10 rumah roboh yang menjadi prioritas bantuan.

    Kasi Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kota Serang, Eva Hasanah, menuturkan bahwa selain karena faktor cuaca ekstrem, buruknya kondisi bangunan juga menjadi penyebab banyaknya kasus rumah roboh.

    “Pemicunya dari hujan lebat dan angin. Selain itu, karena kondisi rumah yang memang sudah lapuk, jadi penyangganya enggak kuat. Sehingga ketika terkena hujan deras mudah roboh,” katanya, Jumat (31/1).

    Menurut Eva, laporan per 10 Januari sejak masuknya musim hujan ekstrem pada Desember lalu, terdapat sebanyak 7 kasus rumah roboh. Sementara terjadi penambahan enam kasus yaitu 5 di Kecamatan Kasemen dan satu di Kecamatan Serang.

    “Memang yang paling banyak itu berada di Kecamatan Kasemen. Karena disana kalau dilihat, kondisinya itu pondasi batanya berasal dari batu bata mentah,” ujarnya.

    Menurut Eva, pihaknya telah meminta kepada aparatur pemerintah di tingkat RT, RW dan kelurahan agar dapat melakukan pendataan terhadap kondisi rumah yang memprihatinkan di wilayah tempat mereka memimpin.

    “Catatan dari RT bisa diajukan baik melalui tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), program keluarga harapan (PKH) atau melalui kelurahan. Jangan sampai nunggu kejadian dulu. Harusnya RT itu jeli, biar RTLH tepat sasaran,” katanya.

    Eva pun mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa waspada. Karena berdasarkan informasi dari BMKG, curah hujan masih cukup tinggi di wilayah Kota Serang.

    “Karena memang pemilik rumah rumah yang lebih tau. Apabila kondisi rumah kurang baik, diperbaiki. Kalau memang kurang kuat pakunya, yah diperkuat, atau harus di topang dulu dengan kayu untuk sementara,” jelasnya.(DZH/AZM)

  • Pengerjaan Fisik Reaktivasi Rel KA Rangkasbitung-Pandeglang Dimulai Tahun Ini

    Pengerjaan Fisik Reaktivasi Rel KA Rangkasbitung-Pandeglang Dimulai Tahun Ini

    SERANG, BANPOS – Pemerintah pusat menjanjikan pembangunan infrastruktur reaktivasi rel Kereta Api (KA) Rangkasbitung-Pandeglang mulai dibangun pada 2020 ini.

    Demikian disampaikan Sekda Banten, Al Muktabar saat ditemui di Masjid Raya Al Bantani, KP3B, Kota Serang, Jumat (31/1).

    Ia menjelaskan, pemprov terus mendukung penuh program strategis nasional di Banten. Salah satunya reaktivasi KA Rangkasbitung-Pandeglang dan Labuan-Bayah.

    “Waktu saya menerima Pak Menhub di Stasiun Serang, salah satu pokok bahasan itu terkait rel KA. 2020 ini sudah fase pengerjaan fisik, dan itu murni pada kegiatan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pemprov hanya sebatas mendukung saja,” ungkapnya.

    Selain reaktivasi, lanjut Al Muktabar, Kemenhub juga akan memperbaiki fungsi rel KA yang ada saat ini. “Jadi sebelumnya hanya bisa dilalui dengan kecepatan 40 kilometer per jam (KM/Jam) ke depan bisa 70 KM/jam,” katanya.

    Terkait pembebasan lahan pada jalur KA Rangkasbitung-Pandeglang, Muktabar mengaku, hingga kini masih sesuai jadwal.

    “Untuk Rangkasbitung-Pandeglang sudah on the track. Tinggal 2020 sudah kegiatan fisik. Mulai membangun. Untuk yang Labuan-Bayah, informasi yang saya dapat, tim masih melakukan konsolidasi untuk melakukan langkah-langkah yang akan diambil. Untuk pembangunannya nanti bertahap,” jelasnya.

    Selain reaktivasi, Kemenhub juga akan meningkatkan fungsi jalan sebidang. Khususnya yang masuk kewenangan jalan nasional.

    “Saya sudah bicara dengan Pak Dirjen Perhubungan Darat (Hubdar) Kemenhub nanti teknisnya seperti apa. Kita juga akan komunikasikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kemen PUPR). Apakah solusinya (bangun) fly over atau under pass. Karena kan kalau di jalan negara kewenangannya itu pusat,” ujarnya.

  • Jumlah Penerima Bantuan BPJS Kesehatan Berkurang 274 Ribu Jiwa

    Jumlah Penerima Bantuan BPJS Kesehatan Berkurang 274 Ribu Jiwa

    SERANG, BANPOS – Dampak naiknya tarif iuran asuransi Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tahun 2020 oleh pemerintah pusat, sebanyak 274 ribu masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) dari Pemprov Banten dipangkas atau dinonaktifkan.

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten Ati Pramudji Hastuti, Jumat (31/1) mengungkapkan, adanya perubahan tarif asuransi BPJS berdampak pada pembiayaan PBI baik dari APBN, APBD provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk kuota PBI dari APBD provinsi terjadi pengurangan dari 900 ribu lebih penerima menjadi sekitar 626 ribu penerima.

    “Adanya perubahan kebijakan kaitannya dengan penambahan iuran kepesertaan BPJS dari semula Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu (per bulan). Ini yang menjadi kendala bukan hanya provinsi tapi seluruh kabupaten/kota. (Kuota dari APBD provinsi) dari 900 ribu lebih kita turunkan menjadi sekitar 626 ribu,” katanya.

    Ia menjelaskan, penurunan kuota mau tak mau harus dikurangi karena pemerintah kesulitan menutupi pembiayaannya. Sama seperti pemprov, enam pemerintah kabupaten/kota di Banten pun memberlakukan kebijakan serupa. Tak jauh berbeda dengan yang terjadi untuk PBI yang dibiayai dari APBN. Sehingga akhirnya total kuota PBI yang ditanggung pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota berkurang.

    “Hanya dua yang posisi kepesertaan (PBI) tidak berkurang yaitu Kota Tangerang dan Kota Tangsel (Tangerang Selatan). Dengan tidak mengurangi peserta bukan berarti tidak kesulitan pembiayaan. Kota Tangerang dari peserta PBI itu hanya mampu (membiayai) tujuh bulan, Kota Tangsel sama,” ujarnya.

    Karena ada penurunan kuota PBI, kata dia, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinkes kabupaten/kota se-Banten serta Kantor BPJS Cabang Serang dan Tangerang. Dalam pertemuan tersebut dirumuskan terkait mereka yang terpaksa kepesertaan PBJS-nya tak dilanjut.

    Masih dikatakan Ati Pramudji Hastuti yang merupakan mantan pejabat Kota Tangerang dan menjadi pejabat eselon II hasil open bidding atau lelang jabatan ini, ukuran pertama adalah dengan melihat penerima PBI bekerja atau tidak yang merupakan kriteria miskin versi Dinas Sosial (Dinsos). Kemudian yang kedua adalah data kemiskinan dari Dinsos disinergikan, dan ternyata terdapat warga miskin yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Padahal, salah satu syarat menjadi peserta BPJS adalah memiliki NIK.

    “Banyak juga orang miskin tidak memiliki NIK. Mungkin masih ada, tapi saya yakin itu tidak banyak. Makannya kita kerja sama dengan Disdukcapil agar miskin tapi tidak memiliki NIK segera ditindaklanjuti,” ungkapnya.