BANTEN POS

Penulis: admin

  • Banyak Proyek Gagal Lelang, DPRD Kota Cilegon Awasi Dinas PU

    Banyak Proyek Gagal Lelang, DPRD Kota Cilegon Awasi Dinas PU

    CILEGON, BANPOS – Serapan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon 2019 diprediksi hanya sekitar 80 persen dari sekitar Rp 240 miliar.

    Sehingga, sekitar Rp 500 juta berpotensi menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) APBD 2019. Hal itu terungkap saat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon sidak ke Kantor DPUTR Cilegon, Jumat (27/12).

    Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon Erik Airlangga mengatakan, pihaknya melakukan monitoring ke DPUTR Kota Cilegon untuk melakukan evaluasi program 2019.

    Ia mengapresiasi ke DPUTR karena serapan anggaran 2019 ini jauh lebih baik dari 2018 lalu. “Ini ada peningkatan, tapi kami terus bersinergi melakukan monitoring,” ujarnya.

    Erik menambahkan, adanya Silpa sekitar Rp 500 juta, menurutnya pada proses lelang yang perlu dikontrol. Pihaknya akan melakukan pengawasan berkala per tiga bulan terkait lelang proyek.

    “Banyaknya Silpa ini masalahnya di gagal lelang, jadi itu yang akan kami awasi. Kami harap pengajuan lelang bisa dilakukan di triwulan pertama,” pintanya.

    Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPUTR Kota Cilegon Ridwan mengatakan, serapan anggaran DPUTR Cilegon pada APBD 2019, diprediksi akan tercapai sekitar 80 persen dari total nilai anggaran sekitar Rp 243 miliar. Sehingga, ada 20 persen yang tidak terserap yaitu sekitar Rp 500 juta.

    “Ya sekitar Rp 500 juta tidak terserap, karena penyerapan hanya 80 persen,” kata Ridwan ditemui usai menerima kunjungan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon ke Kantor DPUTR Cilegon, Jumat (27/12).

    Dikatakan Ridwan, serapan anggaran 2019 ini jauh lebih baik dari serapan anggaran 2018 lalu. Pada APBD 2018 lalu, serapan anggaran DPUTR hanya sekitar 58 persen.

    “Hingga awal pekan ini yang sudah terserap 65 persen, tapi masih ada sekitar 15 persen yang pekerjaanya sudah selesai namun belum ditagihkan oleh kontraktor, seperti pembangunan Gedung Setda enam lantai, itu sudah selesai, hanya saja belum dicairkan oleh kontraktor. Hingga 31 Desember, kami optimis mencapai 80 persen,” ungkapnya.

    Menurut Ridwan, adanya kegiatan yang menyumbang silpa diantaranya karena gagal lelang, serta efisiensi dari hasil lelang.

    Pekerjaan yang gagal lelang diantaranya renovasi tampak muka Kantor Walikota Cilegon, pembebasan lahan Jalan Lingkar Utara (JLU) yang masih belum selesai, dan gagal lelang pelebaran Jembatan Ciberko.

    “Ada beberapa kegiatan di beberapa bidang yang menyumbang silpa karena gagal lelang. Tapi, memang yang cukup besar itu pembebasan lahan JLU, masih ada tanah yang belum dibebaskan, kalau untuk pematangan lahan JLU yang sudah dibebaskan itu tidak ada masalah,” terangnya.

    Pihaknya mengaku akan memperbaiki proses lelang, kata Ridwan, agar pada tahun depan tidak ada gagal lelang lagi. “Nanti pengajuan lelang akan diajukan di awal tahun. Kami juga didukung oleh Komisi IV DPRD Cilegon yang sangat support kami,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • Dituding Curang, Rumah Kades Kramatwatu Terpilih Digeruduk Warga

    Dituding Curang, Rumah Kades Kramatwatu Terpilih Digeruduk Warga

    KRAMATWATU, BANPOS – Ratusan warga desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, menggeruduk rumah Kepala Desa (Kades) terpilih, Tb. Edi Suherdi. Warga menuding Edi melakukan kecurangan pada Pilkades 2019 yang lalu.

    Edi yang merupakan calon petahana dituntut untuk menjelaskan terkait dugaan-dugaan kecurangan yang disebutkan. Seperti kebijakan melarang masyarakat yang tidak mendapatkan undangan pencoblosan untuk menyalurkan hak politiknya dengan menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan (Suket).

    “Kami disini hanya ingin meminta kejelasan terkait dengan dugaan kecurangan yang pernah kami laporkan. Karena kami punya datanya. Dan ketika ingin melapor ke Gakkumdu, itu harus Panwas yang lapor. Sedangkan Panwas tidak menjalankannya,” ujar Koordinator Lapangan masyarakat, Renald, di rumah Kades terpilih, Selasa (24/12) malam.

    Ia menyebutkan, Edi yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kades, memiliki kewenangan membentuk kepanitiaan Pilkades bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, kepanitiaan tersebut dituding memihak kepada Edi yang merupakan calon petahana.

    “Kami hanya ingin adanya keterbukaan dan kejujuran dari bapak selaku Kades yang membentuk kepanitiaan Pilkades. Karena kami punya data-datanya,” kata dia.

    Sementara, Tb. Edi mengaku bahwa dalam pembentukan kepanitiaan Pilkades, ia mengedepankan netralitas. Bahkan, ia mengklaim bahwa dirinya sama sekali tidak melakukan kampanye.

    “Kampanye pun saya tidak laksankan dari tiga putaran yang ada. Karena ada keterbatasan dana dan SDM saya tidak mencukupi untuk melakukan kampanye,” ucapnya.

    Setelah hampir satu jam berada di rumah Edi dan tidak membuahkan hasil, massa pun akhirnya melanjutkan untuk menggeruduk rumah salah satu Panwascam.

    Massa juga mengancam akan terus menuntut agar hasil pilkades Kramatwatu dianulir karena diduga sarat dengan kecurangan. Bila tidak dipenuhi, warga mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar lagi.(DZH)

  • Sokhidin Tak Maju, Awab-Iye Optimis Diusung Partai Gerindra dan PAN

    Sokhidin Tak Maju, Awab-Iye Optimis Diusung Partai Gerindra dan PAN

    CILEGON, BANPOS – Wakil Ketua DPRD Cilegon, Sokhidin yang juga politisi Partai Gerindra menegaskan, bahwa dirinya tidak akan maju sebagai calon Wakil Walikota sebagaimana kabar yang santer beredar selama ini.

    “Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan maju sebagai wakil walikota Cilegon. Itu semua hanya isu. Kabar itu tidak benar,” tandas Sokhidin kepada Banten Pos di ruang kerjanya, Jum’at (20/12).

    Bahkan ia dengan tegas menyatakan siap mengamankan dan mendukung calon yang kepala daerah yang nantinya ditetapkan oleh DPP Partai Gerindra. “Sebagai kader saya harus loyal dan turut terhadap perintah partai. Siapapun calon yang sudah direkomendasikan oleh DPP Partai Gerindra maka saya wajib mendukungnya,” tegas politisi Gerindra ini.

    Dilain pihak, dia mengakui banyak isu yang beredar di masyarakat bahwa dirinya akan maju sebagai calon wakil walikota Cilegon pada gelaran Pilkada tahun 2020 mendatang. Namun demikian mantan polisi ini tidak mau ambil pusing dengan isu isu tersebut.

    Isu tersebut ia anggap sebagai dinamika dalam dunia politik. Dan ia tidak mau menanggapi dengan pihak pihak yang selama ini menyebar isu miring terhadap dirinya. Sokhidin mengakui saat ini pihaknya memilih untuk konsentrasi tugas kedewanan yang baru beberapa bulan jalani.

    “Saya lebih memilih konsentrasi tugas kedewanan bersama dengan pimpinan dewan lainnya. Biarkan isu itu berlalu meski saya dibilang ini dan itu. Tugas kedewanan lebih utama saat ini,” ucap Sokhidin.

    Terkait gelaran Pilkada tahun depan ia berharap agar semua pihak menahan diri untuk menjaga kondusifitas daerah. Karena kondusif nya sebuah wilayah adalah sangat penting. Perbedaan pendapat dan pilihan merupakan hal biasa dialam demokrasi.

    “Pilkada itu sangat penting namun bagi saya suasana kondusif daerah lebih penting. Jika daerah tidak kondusif maka akan berdampak kepada iklim investasi. Beda pilihan itu biasa. Jadikan perbedaan untuk kebarokahan bersama,” terang Sokhidin.

    Sementara itu, pasangan calon Walikota – Wakil Walikota Cilegon, Awab – Iye Iman Rohiman semakin mantap maju dalam Pilkada 2020 mendatang. Pasangan Awab-Iye mengusung jargon AYE (Energi Baru- Cilegon Maju). Hal ini disampaikan Ketua Tim Relawan AYE, Sofwan Marjuki yang dihubungi Banten Pos, Minggu (21/12).

    Menurut Sofwan dalam waktu dekat, Tim Relawan AYE akan segera dideklarasikan pada Awal Januari 2020 mendatang.

    Relawan AYE kata Sofwan sudah terbentuk dan tersebar di delapan kecamatan, “Nantinya Relawan AYE akan menopang pergerakan dan kemenangan Tim Sukses yang dibentuk partai,” ujar Sofwan yang juga politisi Partai PAN, kemarin.

    Ia yakin pasangan AYE akan mendapatkan rekomendasi dari sejumlah partai yang membuka penjaringan dan diikuti oleh Awab-Iye. Meski demikian, dirinya tidak menampik jika banyak pihak baik pada kalangan politisi dan masyarakat yang memperbincangkan bahwa pasangan AYE bakal direkomendasi Partai Gerindra dan PAN untuk maju sebagai calon Walikota- Wakil Walikota Cilegon.

    “Kalau ada politisi yang memperbincangkan AYE sudah bakal direkom Gerindra – PAN, ya itu yang kami harapkan. Kami sebagai tim juga sangat optimis AYE bakal dapet rekom Gerindra dan PAN,” ujar Sofwan.

    Bahkan Sofwan yakin bukan hanya Partai Gerindra dan PAN saja yang mengusung pasangan AYE. Akan tetapi ada partai lain yang segera menyatakan dukungan untuk pasangan Awab-Iye.

    “Seperti yang wartawan tahu kan. Pasangan Awab-Iye hampir disemua partai yang mengadakan penjaringan ikut mendaftar. Kami turut bangga kalo AYE mendapat sambutan baik dari para pimpinan partai,” terang Sofwan.

    Ia berharap wartawan dan masyarakat Cilegon untuk bersabar menunggu rekomendasi dan penetapan pasangan AYE oleh DPP partai. “Kan memang Haji Awab ikut mendaftar di Partai NasDem. Kami berharap NasDem ikut mengusung AYE,” ucap Sofwan.

    Dihubungi terpisah Erik Rebi’in Sekretaris DPD Partai NasDem Cilegon mengaku tetap optimis untuk bisa berlaga dalam kancah Pilkada 2020 mendatang.

    “Saya tetap optimis DPP Partai NasDem akan mengusung kadernya untuk maju dalam Pilkada. Tunggu saja keputusan partai,” tandas Erik yang juga anggota DPRD Cilegon dua periode itu. (BAR/RUL)

  • Kapolda Banten Diganti

    Kapolda Banten Diganti

    SERANG, BANPOS – Kapolda Banten, Irjen Pol Tomsi Tohirm bakal segera mengakhiri masa baktinya di tanah Banten. Berdasarkan surat Telegram yang dikirim dari Kapolri, disebutkan Tomsi akan diberi tugas baru untuk memimpin Polda Nusa Tenggara Barat.

    Dalam telegram bernomor ST/3331/XII/KEP/2019 itu berisi Keputusan Kapolri Nomor KEP/2497/XII/2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri. Dalam surat itu dinyatakan pengganti Tomsi adalah Irjen Pol Agung Sabar Santoso. Sebelumnya Agung adalah Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kapolri di Mabes Polri.

    Kabid Humas Polda Banten, Edy Sumardi membenarkan telegram yang diterima BANPOS. “Iya betul,” kata Edy ketika ditanya tentang kebenaran surat telegram yang beredar di kalangan wartawan.

    Edy mengaku belum tahu pasti kapan pelantikan Kapolda baru akan dilaksanakan. Namun, dia memastikan pergeseran yang dilakukan merupakan hal biasa di lingkungan Polri.

    “Ini biasa dalam lingkungan Polri demi pengembangan karir personil,” tandasnya.

    Tomsi dilantik menjadi Kapolda Banten oleh Kapolri sebelumnya, Jenderal Pol Tito Karnavian pada 26 November 2018. Dengan demikian, Tomsi menduduki jabatan Polda Banten selama 13 bulan. Sebelum menjabat Kapolda Banten, pria asal Lampung ini adalah Karowassidik di Bareskrim Polri.

    Sementara, berdasarkan penelusuran BANPOS, Kapolda Banten yang baru, Agung Sabar Santoso adalah lulusan Akabri Kepolisian tahun 1984. Pria kelahiran Banjarmasin, Sumatera Selatan ini sebelumnya pernah memimpin Polda Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan saat ini jabatannya adalah Arsena Kapolri.(ENK)

  • Jelang Natal dan Tahun Baru, Polda Banten Waspadai Konflik

    Jelang Natal dan Tahun Baru, Polda Banten Waspadai Konflik

    SERANG, BANPOS – Polda Banten mewaspadai konflik yang berpotensi terjadi pada perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru2020. Namun, potensi ancaman lain seperti serangan teror kemacetan lalu lintas serta bencana alam tak luput dari antisipasi jajaran kepolisian di Banten.

    Hal itu disampaikan Kapolda Banten, Irjen Pol Tomsi Tohir, saat memimpin Apel Gelar Pasukan dalam rangka Operasi Lilin Kalimaya 2019 di lapangan apel Mapolda Banten, Kamis, (19/12). Tahun ini, operasi digelar dengan tema ‘Melalui Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Kalimaya 2019, kita Tingkatkan Sinergi Polri dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Memberikan Rasa Aman dan Nyaman Pada Perayaan Natal 2019 Dan Tahun Baru 2020’.

    Kapolda menjelaskan, sebanyak 3.000 personel gabungan Polda Banten akan dikerahkan untuk menciptakan kondisi kondusif di malam perayaan hari besar tersebut. Pengamanan akan dimulai dari tanggal 23 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020.

    “Gabungan personel ini diharapkan dapat menjamin kenyamanan dan kemanan masyarakat sepanjang libur Natal dan Tahun Baru, khususnya di tempat-tempat ibadah, jalan perlintasan arus mudik dan arus balik, objek wisata, pusat perbelanjaan, serta fasilitas transportasi yang akan digunakan seperti terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan dan bandara,” ujar Kapolda Banten.

    Kapolda pun menghimbau kepada masyarkat untuk tidak berlebihan dalam saat merayakan malam pergantian tahun. Agar tidak ada terjadi hal-hal yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

    Selain menggelar apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Lilin Kalimaya 2019, Kapolda Banten melakukan pemusnahan 33.165 botol minuman keras (miras) berbagai jenis dan 118 derigen miras oplosan, hasil Operasi Sikat Kalimaya 2019 menjelang Natal dan Tahun Baru 2020.

    Pemusnahan dilakukan dengan cara digilas menggunakan dua alat berat di halaman Mapolda Banten. Alat berat itu langsung dikemudikan oleh tokoh agama Banten, Abuya Ahmad Muhtadi bin Dimyathi al-Bantani dan Gubernur Banten Wahidin Halim bersama Kapolda Banten Irjen Tomsi Tohir.

    “Miras ini sebanyak 33.168 botol termasuk 118 drigen miras oplosan yang disita dari berbagai tempat, dari Tangerang sampai Cilegon, seluruh kabupaten,” kata Tomsi Tohir kepada waratawan, Rabu (19/12).

    Dijelaskannya, Operasi Sikat Kalimaya 2019 yang digelar selama 10 hari juga menyasar seluruh penyakit masyarakat seperti premanisme, perjudian, asusila, miras, pencurian dan yang lainnya.

    “Melihat dari hasil sitaannya meningkat (dibandingkan tahun lalu), baik miras atau pelaku kejaharan curanmor itu meningkat,” ujarnya.

    Masih ditempat yang sama, Kapolda Banten pun menerangkan kasus lainnya yang meningkat sepanjang tahun 2019. Kasus lainnya antara lain pembunuhan dan Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas).

    Pihaknya belum bisa memastikan faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kejahatan di masyarakat. Sebab berdasarkan data, setiap kejadian yang ditangani mempunyai faktor berbeda.

    Kejadian pembunuhan satu keluarga di Serang yang terjadi beberapa waktu lalu, kata dia, disebabkan faktor ekonomi. Kasus pembunuhan yang terungkap di Maja karena pesugihan, pembunuhan di Cilegon karena faktor bisnis, pembunuhan perempuan yang dibuang ke laut di Pandeglang karena faktor hamil di luar nikah dan pembunuhan gadis Baduy karena faktor suka.

    “Banyak faktor, sehingga kami belum bisa menarik benang merah faktor yang melatarbelakanginya,” katanya.

    Selain itu, Polda Banten juga berhasil menangkap pelaku perampokan toko emas dan POM bensin yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Pelakunya merupakan WNA Malaysia. Dalam penangkapan kasus obat-obatan terlarang, sepanjang tahun 2019 Polda Banten berhasil mengamankan sekitar 510 ribu butir obat-obatan jenis ekstasi dari sejumlah pengedar dan juga bandar besar.

    “Pada tahun 2018, Jumlah Tindak Pidana (JPT) penyalahgunaan obat-obatan jenis narkoba dari seluruh Satuan Kerja (Satker) Polres dan Polda Banten mencapai 644 kasus, sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan mencapai 738 kasus. Dari data itu, Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) pada tahun 2018 mencapai 605 kasus, pada 2019 655 kasus,” ujarnya.

    Naik dan turunnya peredaran narkoba, menurut Tomsi, mengindikasikan banyaknya para pengguna narkoba di Banten. Itu artinya, kata dia, kewaspadaan dalam mengenali orang di sekeliling sangat penting untuk mempersempit ruang gerak mafia narkoba. Selain itu, bisa juga karena operasi dari aparatnya yang ketat, sehingga banyak terjadi penangkapan.

    Pihaknya berharap dengan gencarnya kepolisan melakukan operasi dapat menurunkan jumlah penyakit masyarakat. Sehingga masyarakat nyaman dan aman. “Mudah mudahan dengan lebih aktifnya melakukan operasi ini tahun depan ada penurunan,” tandasnya. (RUL/ENK)

  • KASN dan Pansel Saling Lempar Soal Penghentian Lelang Jabatan

    KASN dan Pansel Saling Lempar Soal Penghentian Lelang Jabatan

    SERANG, BANPOS – Sekda Banten, Al Muktabar menegaskan Panitia Seleksi (Pansel) lelang jabatan (open biding) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama sudah bekerja berdasarkan aturan yang berlaku.

    Hal itu disampaikan Muktabar menanggapi adanya tudingan jika Pansel tidak profesional karena membatalkan lelang jabatan untu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Asisten Daerah I Pemrov Banten.

    “Pansel punya kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan dalam (lelang jabatan ) untuk dua posisi yaitu Asda I dan Kepala Dindikbud. Kita menggunakan dasar tentang kompetensi dasar aparatur sipil negara (ASN),” kata Muktabar saat ditemui di KP3B, Kota Serang, kemarin.

    Muktabar menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayagunaa Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 38 Tahun 2017 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi, setidaknya terdapat empat komponen kompetensi dasar ASN yang harus dipenuhi.

    “Di situ disebutkan harus kompetensi dasar harus memenuhi skala 4, salah satunya itu soal kompetensi managerial yang nilainya 70 ke atas. Sementara, sekarang yang ada tidak terpenuhi komptensi dasar itu. Perbandingannya kalaus seseoeang syarat administratifnya tidak terpenuhi, apa harus dilanjutkan dan itu juga seperti itu,” jelasnya.

    Oleh karena itu, lanjut Muktabar, Pansel berasumsi jika proses tersebut tidak bisa dilanjutkan. Ia juga mengaku jika pihaknya telah melaporkan hal tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

    “Kita juga meminta pendapat kepada KASN apakah bisa dilanjut atau tidak. Bila ada pendapat lain dari KASN selaku pemegang ororitas misalkan dilanjut yah kita lanjut, dan kita akan patuh,” katanya.

    Terpisah, Asisten Komisioner (Askom) bidang Advokasi dan Mediasi KASN, Nurhasni justru menyayangkan terjadinya penghentian lelang jabatan. Karena menurutnya, seharusnya langkah itu diambil setelah berkonsultasi dengan KASN terlebih dahulu.

    “Mereka itu sebelum melaksanakan open bidding kan minta rekomendasi dari kita, seyogiyanya kalau ada masalah atau menghentikan proses open bidding harus konsultasi lagi dengan kita,” kata Nurhasni.

    Pekan depan, lanjut Nurhasni, KASN akan memanggil ketua Pansel yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Al Muktabar unuk dmintai keterangan dan klarifikasi terkait adanya penghentian proses open bidding oleh Pansel yang tak lazim, karena peserta belum mengikuti semua tahapan yang disusun oleh Pansel.

    “Rencananya pekan depan kita akan memanggil ketua Pansel untuk dimintai keterangan atau klarifikasi terkait penghentian proses open bidding saat baru memasuki tahap asesmen tanpa koordinasi dengan KASN,” terang Nurhasni.

    Nurhasni membantah, pihaknya telah membuat kegaduhan terkait polemik penghentian proses open bidding JPT Pratama oleh Pansel yang ramai di media massa.

    “Justru kami sebagai wasit atau pengawas dalam proses tersebut sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 5/2004 tentang ASN agar pelaksanaan open bidding berjalan fair dan prosedural sesuai dengan sistem merit,” cetusnya.(RUS/ENK)

  • Diduga Tak Dilayani, Pasien BPJS Meninggal di RSDP Serang

    Diduga Tak Dilayani, Pasien BPJS Meninggal di RSDP Serang

    SERANG, BANPOS – Pelayanan pada fasilitas kesehatan dengan menggunakan Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) di Kabupaten Serang dinilai mengecewakan. Pasalnya, salah seorang warga Pontang, Kabupaten Serang mengalami hal yang tidak mengenakkan hingga harus kehilangan nyawa pamannya.

    Diungkapkan oleh Imron Nawawi, salah satu kerabat korban bahwa pihak keluarga telah membawa sang paman Kuncung Sudrajat (alm) ke Puskesmas Pontang, Selasa (17/12) sekitar pukul 15.00 WIB. Mengingat, prosedur penggunaan BPJS diharuskan ke Puskesmas terlebih dahulu untuk meminta surat rujukan ke rumah sakit (RS) terdekat. Diketahui, kondisi korban tengah tidak sadarkan diri dan mengalami hipertensi dengan kisaran 220 mmHg. 

    “Di puskemas mendapatkan penanganan, tapi seadanya dan alakadarnya. Hanya infusan dan selang oksigen, karena tidak ada dokternya,” ungkap dia. 

    Dengan kondisi tersebut, disebutkan bahwa pihak keluarga merasa khawatir karena tensi darah melampaui batas normal namun mendapatkan penanganan seadanya. Kemudian ia datang ke Puskesmas pukul 17.30 WIB, dan mendesak pihak Puskesmas untuk mengeluarkan surat rujukan. 

    “Ada inisiatif untuk meminta konfirmasi terkait perujukan, pertama saya meminta rujuk ke RS dan pihak Puskesmas langsung mengkoordinasikan ke pihak RSDP dan RSUD Banten,” ujarnya.

    Namun ia menuturkan bahwa jawaban dari pihak RSDP mengaku bahwa tidak ada ruangan kosong. Jawaban yang sama pun didapatkan dari pihak RSUD Banten, bahwa dikatakan tidak ada kasur yang kosong, sehingga tidak dapat dimobilisasi.

    “Kami bersama keluarga berinisiatif kembali, mencoba mendesak dan mengkomunikasikan dengan dokter sekitar. Akhirnya terhubung dengan dokter dari Puskesmas Tirtayasa, dan dipaksa untuk dibawa ke RSDP,” tuturnya.

    Ia melanjutkan, akhirnya dengan dipaksa, baru lah korban dapat diboyong ke RSDP. Kendati demikian, tidak ditangani langsung, melainkan tidak berbeda dengan di Puskemas. 

    “Kenapa semua rumah sakit menolak pasien BPJS dengan dalih tidak ada ruangan. Karena prosedurnya memang kalau BPJS harus rujuk dulu dari faskes atau dari puskesmas terdekat,” katanya menyayangkan.

    Di sisi lain, ia pun menyesalkan adanya pungutan untuk biaya ambulans dari penjaga piket baik dari Puskemas Pontang maupun pihak RSDP. Padahal, kata dia, sudah jelas pasien menggunakan fasilitas BPJS.

    “Ada yang lebih kesal lagi, si penjaga piketnya minta bayaran untuk ambulans, padahal pakai BPJS,” tuturnya.

    Berdasarkan penuturannya, dikarenakan banyaknya alasan dari pihak Puskemas dan rumah sakit, mulai dari pukul 15.00 WIB pihaknya meminta untuk dirujuk, tetapi tidak disegerakan. Akhirnya, pukul 00.12 pasien dinyatakan meninggal. 

    “Minimal kalau dari jam 4 sore sudah dirujuk ke rumah sakit itu kan ada penanganan lebih dulu,” sesalnya.

    Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Wahyu Suwargi menerangkan bahwa sampai saat ini BPJS tidak membayarkan rujukan ke Kabupaten Serang. Tapi semestinya, kata dia, kalau betul-betul peserta BPJS walaupun tidak pernah dibayar, dilayani saja.

    “Memang sih begitu kondisinya di Kabupaten Serang, kita sedang mengajukan ke Kabupaten tapi sampai saat ini belum disetujui juga biaya rujukan itu. Padahal sudah mengajukan jarak tempuh segala macam, SK Bupati juga sudah disampaikan,” tuturnya.

    Kalau pasien BPJS, kalaupun memang tidak dibayar oleh BPJS kesehatan terkait dengan tarif ambulans dan rujukan, ia menegaskan semestinya Puskesmas melayani dan tidak meminta bayaran.

    “Kecuali indikasi lain,” pungkasnya.(MUF/ENK)

  • Jelang Pilkada Cilegon, Polres Cilegon Akan Siapkan Personil di Titik Rawan

    Jelang Pilkada Cilegon, Polres Cilegon Akan Siapkan Personil di Titik Rawan

    CILEGON, BANPOS – Semakin mendekatnya Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Cilegon, Pemerintah Kota Cilegon bersama Forkopimda, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan rapat persiapan tahapan Pemilu 2020 di ruang rapat Muspida, Rabu (18/12).

    Dalam pertemuan itu, salah satu poin pembahasannya terkait keamanan dan pelanggaran pada Pilkada mendatang.

    Ketua KPU Kota Cilegon Irfan Alfi mengatakan, pertemuannya bersama Wali Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Bawaslu adalah membahas bagaimana menghadapi Pilkada mendatang, termasuk mereview dan merefleksi poin penting yang akan dilaksanakan nanti.

    “Dalam Rapat Forkopimda tadi memang kita menyampaikan kesiapan dalam menghadapi Pilkada mendatang,” ujar Irfan.

    Sementara itu, Kapolres Cilegon AKBP Yudhis Wibisana menyatakan bahwa rapat tersebut dilakukan untuk membahas persiapan pilkada di Kota Cilegon pada 2020.

    “Tadi sosialisasi dari Ketua KPU dan Bawaslu tentang pentahapan maupun terkait dengan peraturan PKPU RI sekaligus dari Bawaslu tentang pelanggaran,” kata Yudhis.

    Ia mengatakan, dalam mengantisipasi titik-titik kerawanan, pihaknya akan melihat tahapan-tahapan pelaksanaan pilkada seperti penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap), pendaftaran calon, dan penetapan calon.

    “Kita melihat pentahapan yang di prediksi ada kerawanan-kerawanan. Jadi, nanti kepolisian akan fokus ke sana untuk mempertebal pengamanan,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • Sarah Kohan, Kekasih Chicharito Hobi Foto Berbikini

    Sarah Kohan, Kekasih Chicharito Hobi Foto Berbikini

    BANPOS – Nama Sarah Kohan mendadak santer menjadi bahan perbincangan di dunia maya, bukan soal prestasi melainkan beberapa pose hampir bugil yang kerap ia pertontonkan di media sosial pribadinya.

    Kekasih dari pesepak bola, Javier Hernandez tersebut memang beberapa kali berani memamerkan foto seksinya saat sedang hamil, padahal sebelumnya ia sempat mendapatkan kecaman dari warganet.

    Namun Sarah tampak tak mengindahkan kecaman tersebut, dan tak henti-hentinya berbagi kebahagiaan di media sosialnya termasuk dengan memposting foto vulgarnya.

    Bahkan perempuan berusia 24 tahun itu pernah merespons beberapa nyinyiran yang datang kepadanya dan dibalas dengan jawaban yang cukup berkelas.

    “Untuk semua pengkritik (Anda tahu siapa diri Anda) yang mengatakan saya dengan kehamilan saya dengan berfoto di pantai ialah untuk merayakan kehidupan indah yang terbentuk dalam diri ini, tolong bawa energi negatif Anda ke tempat lain,” tulis Sarah.

    “Seorang wanita hamil dalam keadaan bebas (berpakaian atau tidak berpakaian) akan tetap indah dan tidak pantas dikatakan vulgar,” tambahnya.

    Diketahui, sebelum menjadi belahan jiwa Chicharito, Sarah diketahui berprofesi sebagai model sekaligus selebgram kelahiran Australia. Tidak hanya fokus pada dunia hiburan, wanita berusia 24 tahun ini rupanya sangat memperhatikan pendidikan. (RUL/NET)

  • Awas!!! Penipuan Mengatasnamakan Kadis Perizinan Cilegon Bergentayangan

    Awas!!! Penipuan Mengatasnamakan Kadis Perizinan Cilegon Bergentayangan

    CILEGON, BANPOS – Ada saja ulah pihak yang tidak bertanggungjawab terkait permohonan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadau Satu Pintu (DPMPTSP) pada Pemkot Cilegon. Sang penipu terus bergentayangan mengatasnamakan kepala dinas.

    Modusnya, sekelompok orang itu menelpon pengusaha yang sedang mengajukan permohonan perizinan dengan mencatut nama Plt Kepala Dinas DPMPTSP, Dana Sujaksani.

    “Tolong sampaikan ke pak bos (pemohon perizinan,red) bahwa besok diminta menghadap pak Kadis. Hubungi nomer ini ya 0816268135,” ujar si penelpon kepada staff perusahaan, Rabu (18/12).

    Staff perusahaan yang enggan disebut jati dirinya itu pun kemudian menyampaikan pesan oknum tersebut kepada pimpinannya, sembari mengirimkan nomor telepon si oknum tersebut.

    Selanjutnya pimpinan salah satu perusahaan itu menelpon nomor telpon yang diberikan oleh anak buahnya itu.

    Dalam percakapan telepon, pimpinan perusahaan merasa janggal dengan pertanyaan yang tidak logis terkait pembangunan yang sedang dijalankan perusahaanya.

    “Saya mulai curiga ketika si oknum itu menanyakan terkait pembangunan di perusahaan ini. Ya saya jawab tidak ada pembangunan. Setelah itu si penelpon mulai grogi. Yang saya tau Pak Dana tidak begitu,” terang salah satu pimpinan perusahaan itu yang juga meminta tidak disebut jatidirinya.

    Sementara itu, Plt Kadis DPMPTSP, Dana Sujaksani yang dihubungi Banten Pos mengimbau kepada para pemohon perizinan untuk tidak melayani pihak pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan dirinya.

    “Kembali saya imbau kepada para pemohon perizinan untuk tidak melayani pihak yang ingin mengambil keuntungan,” tandas Dana Sujaksani.

    Dana yang juga menjabat Assda III Kota Cilegon itu juga mengimbau kepada para pemohon agar tidak melayani jika ada pegawai DPMPTSP yang meminta macem- macem. Bila perlu sampaikan ke saya, siapa oknumnya,” papar Dana. (BAR/RUL)