Penulis: admin

Jokowi : Investasi Petrokimia Harus Diberikan Ruang

CILEGON, BANPOS – Usai meresmikan pabrik baru polyethylene (PE) milik PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri). Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) berharap, pabrik petrokimia itu, bisa mengurangi impor bahan baku PE. Sebab impor petrokimia selama ini dinilai cukup besar, lantaran sampai saat ini industri petrokimia di Indonesia masih mengimpor sekitar 40-50 per sen dari luar.

“Investasi penanaman modal yang terus-menerus di bidang ini harus terus kita berikan ruang. Nantinya yang namanya impor bahan-bahan petrokimia betul-betul stop dan kita bisa mengekspornya,” ujar Jokowi, saat meresmikan pabrik baru PT Chandra Asri Petrochemical Tbk di Cilegon, Jumat (6/12).

Jokowi memperkirakan, dalam empat hingga lima tahun lagi, Indonesia tak lagi mengimpor bahan-bahan petrokimia. Ia yakin, industri di Indonesia mampu mengekspor bahan baku petrokimia.

Apalagi PT Chandra Asri masih akan mengembangkan kompleks petrokimia kedua dengan nilai investasi hingga Rp 60-80 triliun dan kapasitas produksi hingga empat juta ton.

“Saya yakin empat juta ton. Artinya sisanya diekspor,” tambahnya.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia ini mengungkapkan bahwa kebutuhan domestik bahan baku polyethylene sendiri mencapai 2,3 juta ton per tahun. Sedangkan, kapasitas produksi nasional hanya mencapai 870.000 ton.

Sehingga Indonesia masih perlu mengimpor PE sekitar 1,52 juta ton per tahun dengan nilai impor sebesar Rp 22,8 triliun per tahun.

Ia meyakini dengan produksi bahan-bahan petrokimia yang lebih besar akan mampu menekan jumlah impor. Sehingga juga akan berpengaruh terhadap kondisi defisit transaksi berjalan dan defisit perdagangan yang selama ini sulit diatasi.

Selain bahan petrokimia, kata dia impor minyak dan gas juga termasuk yang memberatkan neraca perdagangan Indonesia.

“Karena barang-barang yang kita produksi di dalam negeri, bahan bakunya kebanyakan impor. Termasuk di dalamnya adalah yang paling besar petrokimia,” jelasnya.

Jokowi sempat menyinggung pada 2018 lalu, neraca perdagangan ekspor dan impor untuk seluruh bahan kimia mengalami defisit hingga Rp 193 triliun. Masalah ini pun sudah bertahun-tahun tak terselesaikan. Karena itu, pemerintah memberikan tax holiday dan juga tax allowance kepada para pengusaha.

“Kita harapkan investasi berikutnya PT Chandra Asri bisa menyelesaikan ini,” ujarnya.

Investasi pembangunan pabrik baru Polyethylene PT Chandra Asri ini sebesar USD 380 dengan kapasitas produksi sebesar 400.000 ton per tahun. Dengan demikian, total kapasitas produksi pabrik PE PT Chandra Asri pun menjadi sebesar 736.000 ton per tahun.

Sementara itu, Presiden Direktur Chandra Asri, Erwin Ciputra mengatakan, peningkatan kapasitas pabrik polyethylene Chandra Asri diharapkan dapat menjadi substitusi impor dan menghemat devisa negara sebesar Rp 8 triliun.

“Inilah alasan kami untuk fokus pada peningkatan kapasitas demi memenuhi permintaan domestik. Peningkatan kapasitas pabrik polyethylene Chandra Asri diharapkan dapat menjadi substitusi impor dan menghemat devisa negara sebesar Rp 8 triliun. Pabrik baru ini juga telah mendapatkan kebijakan tax holiday dari pemerintah, kebijakan yang telah menciptakan iklim investasi yang baik,” terang Erwin saat meresmikan pabrik baru polyethylene (PE) milik PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri), di Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Jumat (6/12).

Menurutnya, investasi untuk pembangunan kompleks petrokimia kedua peningkatan kapasitas petrokimia dalam negeri saat ini masih belum bisa mengejar pesatnya pertumbuhan konsumsi di Indonesia.

Untuk itu, selain peningkatan kapasitas pabrik baru PE, Chandra Asri juga fokus mengembangkan kompleks petrokimia kedua dengan investasi sekitar Rp 60-80 triliun. Pembangunan ini diharapkan selesai pada 2024.

Kompleks kedua ini akan membawa total kapasitas menjadi delapan juta ton per tahun. Selama pembangunan berlangsung, Chandra Asri akan menyerap tenaga kerja sebanyak kurang lebih 25.000 orang, banyak diantaranya adalah tenaga kerja ahli seperti engineer.

“Kami ingin berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Pemerintah Indonesia atas dukungan yang diberikan. Kami berkomitmen untuk menjadi terus mitra pertumbuhan Indonesia,” tambah Erwin.

Diketahui, realisasi investasi pabrik baru polyethylene sebesar US$ 380 juta dan total kapasitas produksi naik menjadi 736 ribu ton per tahun. Proses pembangunan kompleks petrokimia kedua bernilai Rp 60-80 triliun, akan serap 25.000 tenaga kerja. (LUK)

6 Desember 2019
Mantan Kapolda Banten, Irjen Listyo Sigit Jabat Kabareskrim

SERANG, BANPOS – Teka-teki nama kabareskrim pengganti Jenderal Idham Azis yang diangkat sebagai kapolri mulai menemui titik terang.

Pada hari ini, Jumat (6/12) beredar sebuah telegram bernomor: ST/ 3229/XII/KEP./2019, tanggal 6 Desember 2019, dari Kapolri Idham Azis, menyebutkan bahwa jabatan kabareskrim bakal diisi Kadivpropam Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo.

Adapun diketahui, sebelum menjabat sebagai Kadivpropam Polri, Irjen Listyo Sigit Prabowo pernah menjabat sebagai Kapolres Solo tahun 2011. Saat menjabat Kapolres Solo pernah menangani kasus bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS), Kepunton, Solo, Jawa Tengah.

Loncat ke tahun 2014, Listyo Sigit dipercaya menjadi ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu memerintah bersama dengan Jusuf Kalla. Kombes Listyo Sigit mulai bertugas menjadi ajudan Jokowi dari kalangan polisi pada Senin (27/10/2014).

Dua tahun berselang, Listyo Sigit kembali mendapat promosi. Dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi, Listyo Sigit dipercaya menduduki posisi Kapolda Banten. Sebagai Kapolda Banten, Listyo Sigit sempat mengamankan Pilgub Banten 2017 dan Pilkada serentak 2018. Listyo Sigit bertugas sekitar 2 tahunan sebagai Kapolda Banten.

Pada 2018, Kapolda Banten Brigjen Listyo Sigit Prabowo menjadi salah satu anggota yang mendapatkan promosi jabatan di lingkungan Polri. Dia diangkat menjadi Kadiv Propam menggantikan Irjen Martuani Sormin, yang ditugaskan sebagai Kapolda Papua. Dia juga mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal Polisi.

Selain berisi mengenai jabatan calon kabareskrim. Telegram Polri juga berisi sejumlah mutasi jabatan di tubuh Polri.

Di antaranya mengangkat Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri Kombes Pol Slamet Uliandi sebagai Karobinopsnal Bareskrim Polri.

Posisi Slamet sebagai Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri akan digantikan oleh Wadirresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Eko Hadi Santoso.

Sementara itu, Kasubdit VI Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Sapta Maulana Marpaung diangkat sebagai Wadirresnarkoba Polda Metro Jaya menggantikan Eko Hadi Santoso. (RUL)

6 Desember 2019
Perusahaan Harus Sediakan Kuota untuk Penyandang Disabilitas

SERANG, BANPOS – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Serang berkaitan dengan ada aturan untuk menyiapkan kuota khusus bagi pelamar penyandang disabilitas.

Hal itu berdasarkan Undang Undang No 8 tahun 2016, dalam bab Penyandang Disablitas di pasal 53 ayat 1, Pemerintah, Pemda, BUMN dan BUMD, wajib mempekerjakan paling sedikit dua persen dan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Meskipun demikian, Kepala Disnakertrans Kabupaten Serang, R Setiawan mengakui jika sosialisasi secara langsung belum dilakukan. Hal itu disebabkan tidak ada alokasi anggaran untuk sosialisasi.

“Terkait sosialisasi secara langsung, kami terbentur anggaran. Insyaallah ke depan akan kami sosialisasikan secara sereminial atau acara khusus,” ujar R Setiawan saat ditemui di ruang kerjanya.

Namun, lanjut Setiawan, kalau untuk pelatihan di Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI) yang ada di Serang, sudah disediakan khusus untuk penyandang disabilitas.

“Di BLKI sudah diberikan ruang, jadi ada kuota khusus untuk penyandang disabilitas, yaitu jurusan listrik. Kemarin ada satu kelas, sementara satu kelas ada sekitar 16 orang,” ungkapnya.

Setiawan menegaskan, sebenarnya kuota untuk penyandang disabilitas di setiap perusahaan itu ada. Namun, karena kurangnya pemahaman akan hal tersebut, sehingga belum melihat penyandang disabilitas membuat kartu kuning.

“Padahal setiap perusahaan mewajibkan harus ada kartu kuning bagi pelamar kerja. Setiap penerimaan kuotanya ada, tetapi sepertinya tidak pernah terisi,” tandasnya.

Sebelumnya Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Kabid Binapenta) pada Disnakertrans Kabupaten Serang, Ugun Gunawan mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan dalam pelayanan bagi pencaker penyandang disabilitas. Disebutkan, pelayanannya hampir sama dengan masyarakat lainnya, tidak ada perbedaan khusus antara pencaker penyandang disabilitas maupun yang non disabilitas sekalipun.

“Sekarang sudah enak kok, sudah mudah. Mulai dari online registrasi atau pendaftaran, artinya pembuatan AK1 ini dari rumah pun sudah bisa diakses. Sehingga datang ke Disnaker tinggal cetak saja,” ujarnya.

Kalaupun misalnya ada kesulitan untuk mendaftar secara daring, kata dia, Disnakertrans menyediakan tiga unit komputer untuk membantu masyarakat dari daerah yang mengalami kesulitan untuk mendaftar secara daring.

“Jadi insyaAllah kita berinovasi, supaya pelayanan pada Dinas ini, jangan sampai masyarakat yang jauh-jauh datang kesini, pulang lagi dengan hampa,” tuturnya.

Saat itu, Ugun mengaku bahwa pencaker penyandang disabilitas sudah diserahkan ke pihak Pemerintah Provinsi Banten. Sehingga pihaknya hanya memfasilitasi pembuatan kartu kuning.

“Selama saya memantau, ada memang penyandang disabilitas yang datang ke sini untuk mencetak kartu kuning. Alhamdulillah kami mengupayakan untuk dapat melayani masyarakat Kabupaten Serang,” katanya.(MUF)

6 Desember 2019
Anggota BPD Periode 2019-2025 se-Malingping Dikukuhkan

BAKSEL, BANPOS– Sebanyak 110 orang Anggota Badan Permusyawatan Desa (BPD) baru di 14 Desa Kecamatan Malingping untuk masa jabatan 2019-2025 resmi dikukuhkan Camat Malinging atas nama Bupati Lebak di Pendopo Kecamatan Malingping, Jumat (06/12).

Sebelum disumpah mereka terlebih dulu ditanya takliq kesiapan mengemban tugas. Setelah seluruh anggota BPD menjawab bersedia, maka dilakukan sumpah jabatan.

Sementara dalam sambutannya, Camat Malingping Cece Sahroni menyampaikan agar BPD harus berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Desa.

“Anggota BPD merupakan perwakilan masyarakat desa, sehingga harus dapat menyerap aspirasi dan menyalurkan kepada pemerintah desa. Selain itu tupoksi BPD agar dilaksanakan, serta selalu koordinasi dengan pemerintah desa,” ujarnya.

Ade Sudirman, anggota BPD Kadujajar menuturkan dalam menjalankan tupoksi BPD, dirinya berharap seluruh anggota dilibatkan bukan hanya ketua BPD saja.

“Kami sebagai anggota BPD mendukung penuh pembangunan di desa, hanya saya tekankan agar dalam mengambil keputusan, seluruh anggota BPD dilibatkan, bukan hanya ketua BPD, karena BPD pengurusnya bersifat colective collegial,” jelasnya.

Pantauan, acara dihadiri Muspika setempat, para Kepala Desa, tokoh masyarakat dan seluruh anggota BPD terpilih dari 14 Desa se Kecamatan Malingping.(WDO)

6 Desember 2019
Bambu Punya Potensi Dongkrak Ekonomi Lebak

LEBAK, BANPOS – Kabupaten Lebak salah satu daerah yang memiliki banyak sekali potensi alam salah satunya potensi tanaman bambu yang melimpah. Potensi alam ini pula, menjadi alasan masyarakat Lebak untuk memanfaatkan untuk menghasilkan nilai ekonomi. Melalui sentuhan kreatifitas, tanaman bambu lahir menjadi produk yang bernilai seni dan ekonomi yang tinggi.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Lebak melalui Dinas Pariwisata (Dispar) beserta pelaku Perajin Bambu, menggelar Lebak Bamboo Festival 2019 dengan tema “Bambu Untuk Hidup Lebih Maju”, bertempat di Alun-Alun Kota Rangkasbitung Lebak, sejak Kamis (5/12) kemarin.

Acara rencananya digelar selama empat hari, hingga tanggal 8 Desember 2019 itu, dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Lebak Ade Sumardi dan menampilkan aneka kreasi dan seni dari bahan tanaman bambu.

Wabup Ade mengatakan, bahwa di era digital yang tidak dapat dihindari saat ini, bukan menjadi penghalang bagi produk unggulan lokal. Namun harus menjadi pemantik semangat dalam memajukan industri lokal melalui sentuhan inovasi dan kreatifitas dengan memanfaatkan teknklogi itu sendiri.

“Diantara banyaknya potensi lokal yang ada di Kabupaten Lebak, salah satunya adalah bambu. Bambu merupakan salah satu material alam yang banyak ditemukan di Kabupaten Lebak,” ungkap Ade.

Wabup juga menyebut, pemanfaatan bambu di Lebak masih terbatas pada bentuk yang tertentu saja, bahkan hanya sebatas menjadi produk raw material. Padahal, menurut Ade, bambu merupakan material yang elastis dan mampu menahan beban yang berat. Beragam kreasi banyak yang bisa dihasilkan dari bambu mulai dari souvenir, alat musik, peralatan rumah tangga bahkan serat kain dan kosmetik.

“Mari kita junjung tinggi eksistensi bambu di Kabupaten Lebak, karena bambu Lebak merupakan salah satu bambu terbaik yang ada di Indonesia mungkin juga salah satu terbaik di dunia,” katanya.

Pihaknya pun mengingatkan kepada masyarakat, agar dapat memanfaatkan potensi bambu yang melimpah di Kabupaten Lebak, guna meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara, Wandi salah satu pengrajin bambu yang juga penggagas acara Lebak Bamboo Festival 2019, kepada wartawan menutur latar belakang diselenggarakannya acara tersebut dalam rangka mengapresiasi potensi alam yang kita punya yang dirasanya belum teroptimalisasi dengan baik .

“Semoga dengan adanya festival bambu ini, nilai tambah dari bambu itu sendiri bisa meningkat sehingga masyarakat bisa di untungkan secara nilai ekonomi,” ungkap Wandi

Kata dia, Pemkab Lebak diharapkan bisa mendukung secara maksimal para komunitas pengrajin bambu di lebak melalui akses pemasaran agar bambu lebak bisa lebih dikenal secara luas dan meningkat nilai ekonominya.

Diketahui, di acara Lebak Bamboo Festival 2019, dilangsungkan pula penyerahan secara simbolis Kartu Badan PenyelenggaraJaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kepada pengrajin bambu kabupaten lebak, pemberian hadiah kepada Pionering pramuka terbaik, penyerahan buku narasi bambu kepada Wakil Bupati Lebak dan ditutup dengan penampilan epic dari Teater Gates Rangkasbitung dengan menyajikan musik dan tari tradisional.

Turut hadir dalam acara tersebut, Sekda Lebak, Dede Jaelani beserta jajaran, Asisten Deputi BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banten, Para pengrajin, seniman dan para pelaku usaha bambu setempat.(WDO)

6 Desember 2019
Airlangga Terpilih Lagi, Andika Siap Amankan Kebijakan DPP Golkar

JAKARTA, BANPOS – Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Banten DPP Golkar yang juga Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, mengaku siap mengamankan kebijakan DPP Golkar 5 tahun ke depan di bawah kepeminpinan Airlangga Hartarto. Kebijakan dimaksud baik kebijakan partai kaitannya dengan kemenangan partai dalam berbagai event pemilu maupun kebijakan partai selaku pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.

“Saya kira sebagai kader, kami akan siap mengamankan kebijakan partai, terlebih kebijakan partai di bawah kepemimpinan Pak Airlangga yang terbukti terpilih secara aklamasi malam ini,” kata Andika dalam rilis yang diterima BANPOS, Jumat (6/12/2019).

Dalam munas tersebut Airlangga yang kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPP Golkar secara aklamasi berpesan agar seluruh kader Golkar dari pusat hingga daerah mengamankan kebijakan pemerintah pusat yang didukung Golkar dalam upaya menciptakan iklim yang pro investasi.

Andika mengaku, dirinya sebagai kepala daerah di Banten sendiri telah melakukan upaya-upaya dimaksud. Dirinya dan Gubernur Banten Wahidin Halim telah melakukan perombakan birokrasi dalam upaya mempermudah perizinan bagi investor.

“Kalau dulu mengurus perizinan di Banten itu harus ke banyak pintu dan meja, sekarang cukup 1 pintu dan meja di dinas penanaman modal,” kata dia.

Andika melanjutkan, pihaknya juga terus giat menawarkan lokasi-lokasi kawasan Industri dengan berbagai fasilitas pendukungnya dalam setiap.kesempatan kepada calon investor. Secara regulasi, kata Andika, dirinya juga telah meminta bupati/walikota untuk mengevaluasi regulasi-regulasi di kabupaten/kota yang dinilai menghambat investasi.

“Hanya memang bagi kami di daerah ada satu persoalan yaitu persoalan upah buruh yang masih menjadi ganjalan dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif ini,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Ketua umum Golkar terpilih, Airlangga Hartarto mengintruksikan kader Golkar baik yang menjadi kepala daerah maupun yang duduk di parlemen membuat regulasi yang mendukung kebijakan investasi. Airlangga mengatakan, banyak kader Golkar yang menduduki kursi parlemen, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota.

Menurut dia, keberadaan mereka salah satu tujuannya mengawal peraturan daerah (perda), termasuk untuk mengawal omnibus law pada bidang cipta lapangan kerja dan perpajakan.

Ia mengatakan, investasi tersebut akan berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Dari penciptaan lapangan pekerjaan itu, kata dia, akan berdampak pada kesejahteraan yang dirasakan masyarakat

Selain itu, dia mengatakan, Golkar menyadari adanya dinamika politik dan dunia perdagangan internasional yang memasuki periode sulit. Untuk itu, Golkar harus mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional agar tetap kondusif, salah satunya adalah dukungan Golkar terhadap omnibus law.

Dia menyampaikan, sebagai tulang punggung pemerintah, Golkar berada di barisan terdepan untuk mendukung kebijakan pemerintah secara inovatif dan produktif.(ENK)

6 Desember 2019
Diskomsantik Pandeglang Sosialisasikan Pembentukan KIM

PANDEGLANG,BANPOS – Menjelang akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020, Dinas Komunikasi, Informastika, Sandi dan Statistik (Diskomsantik) Kabupaten Pandeglang, memiliki program tambahan yang harus segera direalisasikan dalam waktu yang singkat yaitu pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Langkah awal yang dilakukan oleh Diskomsantik Pandeglang, menggagas pembentukan KIM di 16 desa yang ada di 9 kecamatan. Tujuan diluncurkannya program KIM itu sendiri, sebagai bentuk transparansi publik khususnya mengenai penyampaian informasi pembangunan salah satunya di Kecamatan Cimanggu.

Kepala Diskomsantik Kabupaten Pandeglang, Girgijantoro mengatakan, program tersebut merupakan tugas yang diamanatkan melalui Peraturan Menkominfo Nomor 8 tahun 2010, tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Perdesaan.

“Kelompok itu dibentuk oleh masyarakat, demi kepentingan penyampaian informasi kepada masyarakat juga,” kata Girgijantoro, Jum’at (6/12/2019).

Menurutnya, saat ini Diskomsantik masih melakukan sosialisasi Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) kelompok tersebut, khususnya kepada masyarakat.

“Masih kita sosialisasikan. Mudah – mudahan dengan adanya KIM itu, nanti masyarakat bisa mengetahui apa saja pembangunan yang dilakukan di desa. Ini juga sebagai bentuk keterbukaan informasi publik,” terangnya.

Untuk di Kecamatan Cimanggu, lanjut Girgijantoro, merupakan kecamatan keempat yang telah dikunjunginya dan sebelumnya sudah dilakukan di Kecamatan Cikeusik, Cibaliung dan Keamatan Cibitung.

“Pada Kamis (5/12) kemarin, di Kecamatan Cimanggu. Dengan demikian, sudah ada beberapa KIM yang telah dibentuk. Minggu depan kita lanjutkan di Kecamatan Sukaresmi, Patia, Pagelaran, Bojong dan Kecamatan Picung,” tambahnya.

Sementara, Kepala Desa (Kades) Batuhideung, Kecamatan Cimanggu, Rohman mengaku, sangat mendukung program Diskomsantik dengan mengadakan dan membentuk KIM. Namun untuk kelancaran program tersebut, harus ada penunjang.

“Kita butuh penunjang, seperti komunikasi Internet yang memadai. Selama ini, kita (Pemerintah Desa,red) bahkan masyarakat hanya mengandalkan Wifi Desa. Mudah – mudahan, ada bantuan sarana prasarana penunjang,” harapnya.(DHE)

6 Desember 2019
Jokowi Resmikan Pabrik Petrokimia Bernilai Investasi 80 Triliun di Cilegon

CILEGON, BANPOS – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meresmikan pabrik baru polyethylene (PE) milik PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri). Tambahan kapasitas pabrik baru PE sebesar 400 ribu ton per tahun menjadikan total kapasitas sebesar 736 ribu ton per tahun. Peresmian juga disaksikan oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita.

Pesatnya pertumbuhan Indonesia menyebabkan naiknya kebutuhan akan bahan baku seperti PE, namun sampai saat ini industri petrokimia di Indonesia masih mengimpor sekitar 40-50 per sen dari luar. Presiden Direktur Chandra Asri, Erwin Ciputra mengatakan, peningkatan kapasitas pabrik polyethylene Chandra Asri diharapkan dapat menjadi substitusi impor dan menghemat devisa negara sebesar Rp 8 triliun.

“Inilah alasan kami untuk fokus pada peningkatan kapasitas demi memenuhi permintaan domestik. Peningkatan kapasitas pabrik polyethylene Chandra Asri diharapkan dapat menjadi substitusi impor dan menghemat devisa negara sebesar Rp 8 triliun. Pabrik baru ini juga telah mendapatkan kebijakan tax holiday dari pemerintah, kebijakan yang telah menciptakan iklim investasi yang baik,” terang Erwin saat meresmikan pabrik baru polyethylene (PE) milik PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri), di Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Jumat (6/12).

Menurutnya, investasi untuk pembangunan kompleks petrokimia kedua peningkatan kapasitas petrokimia dalam negeri saat ini masih belum bisa mengejar pesatnya pertumbuhan konsumsi di Indonesia.

Untuk itu, selain peningkatan kapasitas pabrik baru PE, Chandra Asri juga fokus mengembangkan kompleks petrokimia kedua dengan investasi sekitar Rp 60-80 triliun. Pembangunan ini diharapkan selesai pada 2024.

Kompleks kedua ini akan membawa total kapasitas menjadi delapan juta ton per tahun. Selama pembangunan berlangsung, Chandra Asri akan menyerap tenaga kerja sebanyak kurang lebih 25.000 orang, banyak diantaranya adalah tenaga kerja ahli seperti engineer.

“Kami ingin berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Pemerintah Indonesia atas dukungan yang diberikan. Kami berkomitmen untuk menjadi terus mitra pertumbuhan Indonesia,” tambah Erwin.

Diketahui, realisasi investasi pabrik baru polyethylene sebesar US$ 380 juta dan total kapasitas produksi naik menjadi 736 ribu ton per tahun. Proses pembangunan kompleks petrokimia kedua bernilai Rp 60-80 triliun, akan serap 25.000 tenaga kerja.(LUK)

6 Desember 2019
Petahana Dilarang Mutasi Pejabat Mulai 8 Januari 2020

SERANG, BANPOS – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten melarang kepada calon petahana di daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2020 untuk melakukan perombakan jabatan atau promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhitung sejak 8 Januari 2020. Jika dilanggar, maka yang bersangkutan akan didiskualifikasi dari pencalonannya.

Diketahui, empat daerah di Banten bakal menggelar pilkada pada 2020. Keempatnya memiliki bakal calon petahana yang telah mendaftarkan diri pada penjaringan sejumlah parpol.

Di Kabupaten Serang, Ratu Tatu Chasanah-Pandji Tirtayasa yang kini menduduki jabatan Bupati dan Wakil Bupati Serang kembali maju. Di Kota Cilegon ada Ratu Ati Marliati yang kini menjabat sebagai Wakil Walikota Cilegon. Sementara untuk Pilkada Kabupaten Pandeglang terdapat nama bupati Irna Narulita. Lalu di Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie yang kini tercatat sebagai Wakil Walikota Tangerang Selatan.

Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi, Jumat (6/12) mengatakan, larangan melakukan mutasi ASN jelang pilkada tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Diatur di pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Larangan itu tepatnya ada pada ayat dua. Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan,” katanya.

Ia menjelaskan, sesuai tahapan Pilkada 2020, penetapan calon terpilih dilakukan pada tanggal 8 Juli 2020. Dengan demikian terhitung dari 8 Januari 2020 petahana dilarang melakukan peromabakan jabatan.

“Sesuai Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 penetapan calon adalah pada 8 Juli 2020. Artinya terhitung 8 Januari 2020 tidak boleh ada mutasi tanpa seizin Mendagri. Kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri,” katanya.

Didih menegaskan, aturan tersebut wajib diikuti oleh seluruh calon petahana. Jika melanggar, maka sanksi tegas menanti. Ancaman sanksi pun tak main-main yaitu diskualifikasi dari pencalonan.

“Pada ayat lima, dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota selaku petahana melanggar, maka yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi atau kabupaten/kota,” ungkapnya.

Lebih lanjut dipaparkannya, selain mutasi ASN tanpa izin Mendagri, kepala dan wakil kepala daerah juga dilarang menggunakan kewenangannya yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

“Dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih,” tutur mantan Ketua Komisi Transparansi dan Partisipasi Kabupaten Lebak ini.

Pengamat Politik dari Untirta Suwaib Amiruddin menilai, aturan yang diterapkan dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 sudah tepat. Sebab, pertarungan di pilkada harus dilakukan secara adil tanpa ada satu pun pihak yang diuntungkan oleh sebuah kekuasaan.

“Saya setuju aturan itu. Ada tiga potensi yang bisa terjadi kalau petahana memutasi dengan waktu yang berdekatan dengan pilkada. Pertama, petahana akan menggiring birokrasi untuk menjadi timses (tim sukses). Kedua, petahana bisa memanfaatkan anggaran untuk dimainkan. Ketiga, petahana akan memperoleh keuntungan terkait penggiringan birokrasi sampai tingkat desa/kelurahan. Sanksi yang diberikan pun sudah sangat tepat dan memang sudah selayaknya diberhentikan (pencalonannya),” tuturnya.(RUS)

6 Desember 2019
Bandar Narkoba Super Tajir Diserahkan ke Kejari Cilegon

CILEGON, BANPOS – Tersangka gembong narkoba Muhamad Adam yang disebut-sebut memiliki kekayaan hingga Rp20 triliun kini kasusnya dilimpahkan ke Kejari Cilegon, oleh penyidik BNN RI. Adam bersama empat pelaku lainnya kemudian langsung dibawa ke Lapas Kelas III Cilegon, Kamis (5/12).

Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Cilegon, M Nurman mengatakan, 5 orang terdakwa yaitu Muhammad Adam, Darwis, Mirnawati alias Mimi, Candra Okto Libya, dan Akbar alias Ambang, diberikan jaringan yang akan meminta sabu dan pil ekstasi dari Sumatera ke Jakarta Timur.

“Untuk sementara ini mendukung Adam yang mengendalikan, dia yang menciptakan manusia yang membawa barang, tujuan terakhirnya di Jakarta,” kata Nurman, Kamis (5/12).

Nurman menjelaskan, 31.439 butir atau seberat 10.223, 5 gram dan narkotika jenis sabu sebanyak 20.800 gram yang dikemas dalam 20 bungkus yang berasal dari Jambi, Sumatera, yang digunakan menggunakan 1 unit mobil pikap Hilux yang disembunyikan di dalam ban serep oleh kurir yang bernama Darwis dan Mirnawati alias Mimi, yang merupakan suami istri.

Sesampainya di Cilegon, barang tersebut siap dibawa oleh Candra Okto Libya untuk dikirim ke salah satu hotel ternama di Jatinegara, Jakarta Timur.

“Mulai Darwis dan Mimi, Darwis bawa mobil. Karena melalui darat, kemudian sampai di Cilegon ditangkap oleh BNN, di sini sudah ada yang sama dengan Mimi. Dari sini ada Candra juga yang bawa mobil, itu udah ditangkap, tetapi ada kontrol pengiriman untuk diterima, sampai ke jakarta di hotel di Jalan Otto Iskandardinata, Jatinegara, Jakarta Timur,” jelasnya.

Nurman juga mengatakan, Barang yang dikirim melalui jalur darat dari Cilegon ini kemudian diantar ke Jakarta Timur dan siap diterima oleh Akbar alias Ambang atas pengiriman Muhammad Adam.

“Kalau dicurigai sementara ya memang, Adam yang mencari peran-peran ini, mulai dari yang mau sampai yang menerima. Sampai saat ini untuk rencana pengiriman sabu dan ekstasi putus di Jakarta,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kejari Cilegon, Andi Mirnawati saat ini semua berkas terdakwa akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Serang.

“Ada 5 terdakwa, file segera dilimpahkan ke persidangan. Mereka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 juncto pasal 132 ayat 1, atau pasal 112 ayat 2 juncto pasal 132 ayat 1, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan maksimal hukuman mati atau seumur hidup,” pungkasnya.

Diketahui, tersangka sebelumnya merupakan narapidana kasus narkoba jenis sabu seberat 54 kg dan ekstasi sebanyak 41 ribu butir yang ditangkap BNN pada 2016 di Merak, Banten. Tersangka divonis mati oleh pengadilan namun hukumannya dikurangi menjadi 20 tahun penjara di tingkat kasasi.

Dalam kasusnya saat ini, Adam diciduk setelah sebelumnya BNN menangkap empat orang tersangka lainnya dari empat lokasi berbeda. Atas informasi tersebut, BNN berhasil menangkap Darwis di Pelabuhan Merak, dan Mirnawati di Jalan Alternatif Tol Merak, Cilegon, Banten. Kedua tersangka itu bertugas sebagai kurir.

Penyidik juga menangkap tersangka Akbar alias Embang di gudang narkoba yang terletak di Jalan Walisongo, Jambi, dan Chandra yang berperan sebagai penerima narkoba jenis sabu di halaman parkir Hotel Fiducia, Jatinegara, Jakarta Timur.

Dari keempat tersangka diamankan sekitar 20 bungkus paket sabu berbobot 30 kg dan 31.000 butir ekstasi. Selain itu juga disita barang bukti yakni sembilan telepon seluler dan sebuah mobil Toyota Hilux.(LUK)

6 Desember 2019