CILEGON, BANPOS – Guna upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan pelajar, BNN Kota Cilegon kembali menggelar Sosialisasi Bahaya Narkoba (P4GN). Disamping mendapatkan pemahaman tentang kondisi terkini permasalahan narkoba, para peserta juga turut diberikan pemahaman konsep adiksi, pola penyalahgunaan narkoba serta aspek hukum penyahgunaan narkoba.
Kegiatan yang di inisiasi oleh SMK YP Fatahilah Cilegon ini digelar di Masjid At-Taubah Cilegon dan diikuti oleh seluruh siswa kelas XII yang berjumlah 435 orang. Kedatangan tim BNN Kota Cilegon diterima oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan didampingi oleh Tim Guru BP SMK YP Fatahilah Cilegon.
Kepala BNNK Cilegon, AKBP Asep M Jaelani, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman P4GN kepada para pelajar yang akan melaksanakan Ujian Nasional (UN) dan bersiap untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, sehingga tidak coba coba menyalahgunakan narkoba dan mampu memproteksi diri dari penyalahgunaan narkoba.
Asep juga, memberikan apresiasi kepada pihak SMK YP Fatahilah yang memberikan atensi terhadap permasalahan narkotika yang kini meresahkan.
“Seperti yang kita ketahui, berdasarkan data yang dihimpun oleh BNN, pelajar merupakan salah satu segmen yang ditargetkan oleh sindikat narkoba. Oleh karenanya, upaya pencegahan ini harus dilaksanakan secara masif,” kata AKBP Asep saat dikonfirmasi, Jumat (6/12).
Menurutnya, semua pihak harus turut andil untuk memberantas narkoba, khususnya para orang tua harus intens mengawasi pergaulan anak-anaknya.
“Hal ini harus menjadi perhatian bersama, utamanya bagi para pelajar yang kini sudah menjadi target pasar narkoba,” ujarnya.
Asep, berpesan bahwa sistem pencegahan narkoba harus dibangun dimulai dari lingkungan sendiri, baik di lingkungan keluarga, pendidikan maupun masyarakat.
Salah satu siswa, Anton menyambut baik pelaksanaan yang dilakukan BNNK Cilegon memberikan pemahaman narkoba.
“Seperti konsep adiksi, pola penyalahgunaan narkoba, serta aspek hukum penyahgunaan narkoba,” ujarnya.
Diketahui, tim penyuluh BNN Kota Cilegon turut memberikan informasi pelayanan Rehabilitasi Rawat Jalan yang kini pelayanannya dapat diberikan oleh BNN Kota Cilegon. Pada sesi akhir kegiatan juga dilakukan deklarasi menolak penyalahgunaan narkoba yang diikuti oleh seluruh peserta.(LUK)
SERANG, BANPOS – Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa memberikan bendera hitam kepada Kecamatan Ciomas dan bendera putih kepada Kecamatan Kragilan. Pemberian bendera hitam disebut sebagai sanksi sosial bagi Kecamatan yang memiliki pendapatan pajak terkecil dan bendera putih untuk kecamatan yang pendapatan pajak tertinggi dari 29 Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang.
Pandji mengaku bahwa pihaknya memberikan bendera hitam tersebut sebagai peringatan bahwa kinerja kecamatan dinilai kurang bagus. Sedangkan, kata Pandji, bagi kecamatan yang mendapatkan bendera putih, dianggap sebagai apresiasi dari Pemkab Serang dalam menarik pajak di daerahnya.
Hal tersebut diungkapkan olehnya, saat mengikuti Rapat Evaluasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Serang Semester II (dua) tahun 2019. Digelar oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang, bertempat di Aula Tb Suwandi, lingkungan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang, Kamis (5/12).
“Kita memberikan bendera hitam ini, tidak dalam konteks menghukum. Tetapi itu hanya sebagai warning bahwa kinerjanya dinilai tidak terlalu bagus,” ungkap Pandji, di sela-sela kegiatan.
Ia melanjutkan, meskipun kecamatan tersebut pendapatannya rendah, akan tetapi tidak akan ada pengurangan kegiatan pembangunan serta tidak akan ada pengurangan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Ciomas.
“Kecamatan Ciomas PBB-nya Rp232 juta, tetapi ADD-nya Rp750 juta per desa yang ada disana,” terangnya.
Kepala Bapenda Kabupaten Serang, Deddy Setiadi, mengatakan bahwa pendapatan PBB yang masih rendah saat ini tercatat pada buku I, II dan III. Menurutnya, pendapatan PBB rendah tersebut karena kurangnya kesadaran masyarakat yang belum optimal.
Meskipun demikian, ia mengaku pendapatan pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sebab, pihaknya telah melakukan pelayanan dengan datang langsung ke masyarakat atau jemput bola.
“Kalau kita lanyani di lokasi dan masyarakat semangat untuk membayar pajak,” katanya.
Ia menuturkan, untuk tahun 2020, PBB P2 akan ditargetkan masih berkisar Rp70 miliar dan tahun 2019 telah menargetkan Rp65,5 milliar. Saat ini, baru tercapai sebanyak 93 persen dari target tersebut.
Ia mengungkapkan, target akan tercapai pada akhir tahun 2019. Kemudian, Deddy menegaskan, seharusnya pajak yang didapatkan Kabupaten Serang, bisa mencapai 10 kali lipat dari pendapatan saat ini.
“Kita harus bersabar, karena PBB itu bersifat dinamis. Contohnya hari ini, ada ratusan yang berbadan hukum tetapi besok bisa satu orang yang berbadan hukum dari kawasan industri,” tandasnya.(MUF)
SERANG, BANPOS – Setahun kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Serang, Syafrudin-Sudbadri Usuludin yang dikenal dengan tagline Aje Kendor disebut gagal merealisasikan janji-janjinya. Gabungan mahasiswa dari dua organisasi, yaitu SWOT dan HMI MPO, melakukan aksi unjuk rasa di Puspemkot Serang tepat setahun setelah keduanya dilantik memimpin Kota Serang.
Dalam aksi tersebut, mereka menilai Aje Kendor gagal dalam memimpin Kota Serang. Karena, banyak dari janji-janji mereka yang tidak ditepati selama setahun ini. Selain itu, mereka juga melakukan penyegelan atas gedung Puspemkot Serang menggunakan rantai dan gembok serta banner bertuliskan ‘Gedung Ini Kami Segel, Aje Kendor Gagal’.
“Kita ketahui bersama bahwa banyak janji dari Syafrudin-Subadri tidak terpenuhi hingga satu tahun ini. Seperti program 100 hari kerja, yang bahkan sudah setahun ini tidak ada progres sama sekali,” ujar koordinator aksi, Nuriman Jamsani, seusai aksi, Kamis (5/12).
Terkhusus untuk penataan PKL, ia mengatakan bahwa Aje Kendor bukan melakukan penataan, namun melakukan penggusuran berkedok relokasi.
“Berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, apabila Pemkot ingin melakukan relokasi, maka harus menyediakan segalanya. Mulai dari MCK, auning, hingga saluran irigasi,” ucapnya.
Ia pun menyoroti kasus pungli yang terjadi di Kota Serang. Menurutnya, Syafrudin-Subadri ‘kendor’ dalam melakukan pembersihan terhadap birokrat-birokrat yang nakal.
“Seharusnya Walikota berstatemen bahwa siapapun yang melakukan pungli, itu harus dipecat. Namun ternyata yang keluar adalah bahasa lihat dulu sejauh mana keterlibatannya. Ini tidak memberikan efek jera,” katanya.
Sehingga, ia menuntut kepada Syafrudin-Subadri agar dapat segera merealisasikan program 100 hari kerja yang mereka canangkan. Selanjutnya, mereka juga menuntut agar Aje Kendor dapat segera memecat oknum pegawai yang terindikasi melakukan pungli.
“Terakhir, kami menuntut agar Syafrudin-Subadri untuk melakukan konferensi pers dan meminta maaf kepada masyarakat Kota Serang, karena belum menyelesaikan janji yang pernah diucapkan. Jika tidak, lebih baik mundur,” tegasnya(DZH/ENK)
CILEGON, BANPOS – Awal tahun depan tepatnya pada Januari 2020, progres pembangunan Pelabuhan Warnasari sudah akan dimulai. Rencananya proses tahapan awal pembangunan jalan mulai dilakukan.
Pembangunan jalan tersebut dilakukan setelah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Direktur Utama (Dirut) PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM), Arief Rivai Madawi mengatakan, pembangunan jalan akses Pelabuhan Warnasari akan segera dilakukan. Saat ini, masih dalam tahap review desain jalan akses masuk Pelabuhan Warnasari.
“Setelah review desain selesai, akan segera dilakukan pelelangan untuk proyek tersebut. Januari kemungkinan sudah bisa dilelang, agar saat awal 2020 sudah mulai pembangunan konstruksi jalannya,” kata Arief, Kamis (5/12).
Lebih lanjut Arief, menerangkan bahwa jalan akses Pelabuhan Warnasari melalui Jalan Asia Raya di Kawasan Industri Krakatau Steel. Panjang jalan sekitar 1,2 kilometer. Anggaran untuk pembangunan tersebut Rp 84 miliar.
“Kita target selesai maksimal November 2020 untuk pembangunan jalan aksesnya,” terangnya.
Menurutnya, pembangunan jalan dilakukan lantaran setelah Amdal terbit dari Kementerian LHK RI, selambat-lambatnya enam bulan setelah terbit Amdal harus ada kegiatan. “Jadi setelah Amdal terbit itu, harus ada kegiatan. Jadi kita bangun akses jalannya dulu,” ucapnya.
Arief menambahkan, saat ini pihaknya juga masih terus menempuh mekanisme untuk penyelesaian perjanjian konsesi dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten.
Sebab, dalam pembangunan pelabuhan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT PCM harus bekerjasama dengan KSOP Kelas I Banten melalui perjanjian konsesi.
“Memang birokrasinya ini sangat panjang, kita harus tempuh. Kami berharap juga dengan adanya ABUPI bisa membantu untuk tahapan pembangunan pelabuhan. Kalau konsesi selesai nanti sudah bisa pembangunan pelabuhannya,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Banten, Widi Hartono mengatakan, pihaknya akan melakukan inventarisir terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BUP.
“Kita akan bantu permasalahan yang dihadapi oleh pengelola pelabuhan, termasuk masalah perizinan” ujarnya.
Dalam kepengurusan ABUPI, kata Widi, Dirut PT PCM Arief Rivai Madawi juga masuk di dalamnya. “Nanti kita akan komunikasi ke pemerintah pusta untuk perizinan pelabuhan,” tandasnya. (LUK/RUL)
CILEGON, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon resmi meluncurkan tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Cilegon 2020. Pada pilkada nanti KPU Cilegon menargetkan angka partisipasi mencapai 72,5 persen.
Ketua KPU Kota Cilegon, Irfan Alfi berharap partisipasi pemilih meningkat dibandingkan saat pilkada lima tahun yang lalu.
“Harapan partisipasi kita kalau melihat di konteks pelaksanaan 2015 kan 63 persen mungkin di 2020 ini kita punya target di 72,5 persen,” kata Irfan kepada awak media usai Launching Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020 disalah satu hotel di Kota Cilegon, Kamis (5/12).
Menurut Irfan, upaya peningkatan partisipasi pemilih diharapkan bukan saja dilakukan oleh KPU. Ia berharap semua pihak mulai dari kandidat peserta Pilkada hingga partai politik ikut menggerakkan masyarakat datang ke TPS untuk mencoblos.
“Ini bukan soal kerja-kerja KPU semata tapi juga kerja stakeholders yang lain terutama partai politik dan juga pihak-pihak kontestan untuk intensif dalam melakukan proses sosialisasi,” ujarnya
Irfan menjelasakan tahapan Pilkada 2020 di Cilegon menurut jadwal KPU sudah dilakukan sejak 1 Oktober 2019 dengan ditandainya naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Setelah itu, perekrutan panitia pemungutan suara akan dimulai pada Januari mendatang.
“Tahapan Pilkada secara resmi kita sudah mulai masuk tahapan-tahapan pelaksanaan, Januari kita sudah bentuk adhoc pertengahan Januari, kemudian nanti di 19-23 Februari itu masa penyerahan syarat minimal dukungan independen karena ada perubahan jadwal tahapan, semula tanggal 11 Desember-5 Maret 2020,” kata dia.
Sementara itu, Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tantowi, mengatakan pada penyelenggaran Pilkada serentak pada 23 September 2020 mendatang, semua pihak harus melakukan pengawasan bersama terlebih jika ada incumbent atau petahana ikut maju dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.
“Kalau dari KPU dan Panwas harus bersikap adil dan memberi perlakuan sama tidak lebih kepada incumbent, dan juga harus diawasi betul-betul yakni potensi pelanggaran yang dilakukan oleh incumbent seperti mobilisasi birokrasi dan pemanfaatan dana hibah dan bansos,” ungkap Pramono.
Menurutnya, potensi tersebut harus betul-betul dicermati oleh semua pihak, sehingga tidak disalahgunakan untuk pemenangan petahana di Provinsi Banten ini.
“Kita punya pengalaman itu di Pilkada-pilkada yang lalu, penyalahgunaan yang disebutkan itu potensinya besar,” ujar Pramono.
Selain itu, ia juga menekankan agar kontestan Pilkada dapat menyetujui serta menyuguhkan demokrasi yang sehat, anti politik uang, hoax atau tipuan serta ujaran kebencian.
“Hoax, fitnah dan sara, itu kan tidak sehat untuk demokrasi. Kita sudah dorong sejak Pemilu kemarin, kita perang melawan tipuan, ujaran kebencian, menyinggung sara. Dan kita pun sudah perkuat untuk KPU dan Bawaslu, media platform sosial, cyber Polri untuk menghadapai maraknya tipuan,” tandasnya. (LUK/RUL)
BANPOS – Pamer tubuh indah, presenter olahraga Indonesia, Maria Vania mengajak para followers Instagramnya untuk melakukan aktivitas bersama.
Maria Vania mulai eksis di dunia hiburan Tanah Air sejak membawakan acara-acara bertema sepak bola, khususnya saat ajang Piala Dunia 2014 yang digelar di Brasil. Selain menjadi presenter sepak bola, wanita berwajah oriental ini juga kerap membawakan acara MotoGP.
Saat ini, Maria Vania dikenal sebagai influencer yang kerap membagikan tutorial workout di akun Instagram dan channel YouTubenya.
Baru-baru ini, Maria Vania melalui unggahan Instagramnya memamerkan pose manisnya saat berada di arena fitnes.
Mengenakan croptee, dipadu legging, lekuk tubuh si cantik Maria Vania terlihat jelas. Lewat unggahan itu, ia mengajak para followers Instagramnya untuk olahraga bersama.
“Jadi, kamu malas olahraga… Kalau bareng Vania olahraganya gimana,” begitu bunyi caption Maria Vania.
Ajakan Maria Vania ternyata malah membuat netizen salah tingkah. Beragam komentar nyeleneh-pun menghampiri unggahan presenter berambut panjang tersebut. (RUL/NET)
CILEGON, BANPOS – Permasalahan kemacaten di Simpang Cilegon Timur dinilai sudah sangat mengkhawatirkan. Dimana pada waktu tertentu, seperti pagi dan sore hari, serta akhir pekan, kerap terjadi kemacetan yang cukup panjang.
Menanggapi permasalahan kemacetan di Simpang Tol Cilegon Timur itu, menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon.
Dalam hal ini, Komisi IV DPRD Kota Cilegon secara khusus melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon di Ruang Rapat Komisi DPRD Kota Cilegon, Kamis (5/12).
Pertemuan itu dilakukan untuk mencari solusi guna mengatasi kemacetan di persimpang itu, dan perlu adanya altermatif seperti dibangunnya Simpang Susun di gerbang Tol Cilegon Timur.
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dishub Kota Cilegon Hendra Pradipta mengatakan bahwa, pembangunan Simpang Susun Cilegon Timur, perlu ada kontribusi dari pengelola jalan tol yaitu PT Astra Infra Toll Road Tangerang-Merak, sebab jalan tersebut masih kewenangan pengelola jalan tol.
“Pembangunan Simpang Susun Cilegon Timur ini butuh koordinasi banyak pihak, karena itu kan Jalan Nasional juga ke Bojonegara, bukan kewenangan Pemkot Cilegon saja,” terangnya.
Menurutnya, untuk mengantisipasi kemacetan di jangka pendek, pihaknya akan menyiagakan sekitar empat personil di Simpang Tol Cilegon Timur. “Kami juga akan mengarahkan bus agar menaikkan dan menurunkan penumpang di dalam Terminal Seruni,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon Erik Airlangga mengatakan, permasalahan kemacaten di Simpang Cilegon Timur, harus segera dicari solusinya.
“Kami memanggil Dishub untuk sama-sama mencari solusi mengatasi kemacetan. Tadi, ada wacana untuk pembangunan Simpang Susun Cilegon Timur, agar tidak ada lagi crossing kendaraan yang menyebabkan kemacetan,” kata Erik ditemui usai Rapat Dengar Pendapat dengan Dishub Kota Cilegon, kemarin.
Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, pembangunan Simpang Susun Cilegon Timur, dinilai membutuhkan waktu yang tidak singkat.
Sebab, di lokasi tersebut ada beberapa kewenangan, seperti jalan nasional yang ke Bojonegara menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Satuan Kerja (Satker) Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), selain itu juga ada kewenangan dari pengelola jalan tol yaitu PT Astra Infra Toll Road.
“Tapi, menurut Dishub itu yang harus menyiapkan lahan Pemkot Cilegon, nanti pembangunan bisa dilakukan oleh Satker PUPR,” kata anggota DPRD dari daerah Pemilihan Cibeber-Cilegon ini.
Pria murah senyum ini menjelaskan, setelah dilakukan Rapat Dengar Pendapat, pihaknya akan menyampaikan ke pimpinan DPRD Cilegon agar bisa mendorong Pemkot Cilegon segera melakukan aksi nyata untuk pembangunan Simpang Susun Cilegon Timur.
“Kalau lahannya itu wilayah Kabupaten Serang, nanti kita koordinasi dengan Kabupaten Serang,” imbuhnya.
Erik meminta, sebagai antisipasi kemacetan di jangka pendek, kepada Dishub Cilegon melarang bus menaikkan dan menurunkan penumpang di Simpang Tol Cilegon Timur. Bus agar diharapkan masuk ke Terminal Seruni semua.
“Kami minta Dishub untuk mengarahkan bus masuk ke Terminal Seruni semua. Agar, ojek dan angkot juga ikut masuk ke dalam. Kami minta juga Dishub menyiagakan personil di tempat tersebut,” tandasnya. (LUK/RUL)
SERANG, BANPOS – Setiap orang yang akan mengajukan diri sebagai kandidat Ketua DPD Hanura Banten dipungut dana sebesar Rp10 juta oleh Panitia Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub). Tak hanya itu saja, calon ketua partai tersebut juga dibebankan membiayai pelaksanaan kegiatan Musdalub di hotel berbintang.
Diketahui, saat ini Ketua Hanura Banten kosong, sebelumnya pimpinan partai tersebut dijabat oleh Akhmad Subadri. Namun yang bersangkutan pada November lalu secara resmi mengundurkan diri dengan alasan kesibukan pribadi.
Sekretaris Steering Committee (SC) Musdalub DPD Hanura Banten Akhmad Jajuli, Kamis (5/12) mengatakan, tahapan musdalub saat ini telah sampai pada pendaftaran calon ketua. Untuk mereka yang berminat mendaftar sebagai ketua sisa jabatan periode 2019-2020 harus merogoh kocek Rp10 juta.
“Munaslub DPD Hanura provinsi banten akan dilaksanakan pada 7 dan 8 Desember di Hotel Pakons Prime, Kota Tangerang. Kalau di Hanura itu untuk pendaftaran itu bayar sebesar Rp10 juta rupiah per calon,” katanya.
Ia menjelaskan, selain biaya pendaftaran, para calon-calon juga diwajibkan membiayai kegiatan musdalub. Mekanismenya, total biaya kegiatan dibagi oleh jumlah para calon yang maju pada pemilihan ketua.
“Dia (calon ketua DPD Hanura Banten-red) juga membiayai musdalub. Besarnya biaya musdalub dibagi oleh banyak calon,” katanya.
Hingga kemarin, panitia musdalub telah menerima tiga pendaftar. Mereka adalah yang pertama Syafik Toyib yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura Kota Cilegon. Kedua, ada nama Raden Hardianto Priyokusumo yang merupakan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura. Pendaftar terakhir adalah Upiyadi Mouslekh yang merupakan Pelaksana tugas (Plt) Kepala DPC Hanura Kota Serang.
“Secara normatif masih dimungkinkan adanya pendaftar, karena kita terima pendaftaran terakhir menjelang sidang pleno. Namun kalau berdasarkan hari ini (kemarin, red), berdasarkan berkas yang sudah masuk ya tiga orang itu,” ungkapnya.
Lebih lanjut dipaparkan Jajuli, saat pemilihan nanti para calon akan memperebutkan total 12 suara. Rinciannya, delapan suara dari delapan DPC kabupaten/kota, satu organisasi syapa Laskar Pemuda Hanura (Lasnura). Kemudian, satu suara dari DPD Hanura dan satu dari Dewan Penasehat DPD Hanura. Sementara satu suara lagi akan diberikan oleh DPP.
“Sebetulnya ada lagi orsap tapi belum ada kepastian (apakah bisa memberikan suara atau tidak) yaitu Srikandi Hanura,” tuturnya.
Ketua terpilih yang baru nantinya akan diberikan sejumlah tugas. Salah satunya adalah mengambil alih Kantor DPD Hanura Provinsi Banten di sekitar Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang. Sebab, saat ini DPD Hanura Banten masih berkantor di Ruko Sukses 2, Kota Serang.
“Kemarin sempat dipakai Barisan Nusantara waktu zamannya pilpres, tapi sekarang setahu kami itu kosong. Apabila nanti ternyata pengambilalihan membutuhkan waktu, maka penyediaan kantor menjadi tanggung jawab ketua terpilih,” pungkasnya.(RUS/ENK)
SERANG, BANPOS – Kampung Baru, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, mengadukan tindakan yang dilakukan PT Puri Cempaka kepada Komisi I DPRD Kota Serang. Hal ini dilakukan karena warga merasa tanah miliknya belum dibebaskan, namun sudah akan dibangun perumahan oleh PT Puri Cempaka.
“Saya melaporkan kepada pak dewan karena tanah milik orang tua saya tiba-tiba mau diurug untuk dibangun perumahan, padahal tanah orang tua saya belum di bayar,” ujar Raden Salafudin, warga yang mengadu, Kamis (5/12).
Raden yang merupakan putra dari pemilik tanah bernama Hasuri tersebut mengatakan, tanah milik ayahnya yang hendak dibangun perumahan oleh PT Puri Cempaka seluas 4.500 meter. Selain tanah milik ayahnya, Salafudin juga mengatakan ada tanah milik kakeknya yang juga hendak dibangun.
“Selain tanah milik ayah saya, ada juga 3.500 meter tanah milik kakek saya yang mau diurug, padahal sama juga belum dibebaskan oleh pengembang,” jelasnya.
Alasan PT Puri Cempaka hendak melakukan proses urug tanah untuk dijadikan perumahan, lanjut Salafudin, karena mereka mengaku tanah tersebut sudah dibebaskan melalui pihak ketiga.
“Sempat waktu itu mau diurug terus kami cegah, kemudian mediasi di kelurahan. Pihak PT bilang kalau mereka sudah melakukan pembebasan lewat tangan ketiga, mereka bilangnya orang ketiga itu namanya bu Dede. Padahal enggak ada bu Dede ke rumah untuk membayar tanah kami,” tuturnya.
Dokumen berupa sertifikat tanah yang di keluarkan oleh PT saat melakukan mediasi di kelurahan, kata Salafudin, tidak sesuai dengan dokumen asli yang dimiliki olehnya.
“Dia ngeluarin sertifikat tanah tapi salah Bin nya itu. Dan kami juga punya sertifikat tanah, saya tidak mengatakan ada pemalsuan dokumen, ya cuma dokumen mereka salah. Kami juga tidak merasa sudah menjual tanah tersebut,” terangnya.
Menanggapi aduan yang dilayangkan, Ketua Komisi I pada DPRD Kota Serang, Bambang Janoko, melakukan sidak ke tanah yang hendak dibangun perumahan oleh PT tersebut. Sidak tersebut dilakukan oleh pihak komisi I dalam rangka memastikan informasi yang disampaikan oleh warga atas tindakan yang dilakukan oleh PT.
“Kelanjutan apa yang kemarin dilaporkan oleh masyarakat, otomatis kami Komisi I juga ingin tahu persis lahannya, di mana lokasinya. Jadi jangan sampai kami ngawal tapi enggak tahu,” ujar Bambang.
Namun, Bambang mengaku saat ini pihaknya sudah mengetahui lahan mana yang diadukan oleh Salafudin. Untuk menindaklanjuti aduan Salafudin tersebut, Bambang mengatakan bahwa dirinya akan memanggil pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut.
“Nanti kami panggil pengembang, dia mengurug untuk meratakan tanah, dasarnya apa. Nanti kami akan undang semua, baik lurahnya segala yang dulu pernah membayar, itu seperti apa. Ada tidak tanda terimanya,” ucapnya.
Bambang mengatakan, upaya mediasi antara warga dengan pihak PT maupun Pengembang, direncanakan akan digelar pada hari Rabu depan.(DZH/AZM)
Intro text we refine our methods of responsive web design, we’ve increasingly focused on measure and its relationship to how people read.
A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen.
On the topic of alignment, it should be noted that users can choose from the options of None, Left, Right, and Center. In addition, they also get the options of Thumbnail, Medium, Large & Fullsize.
And if she hasn’t been rewritten, then they are still using her. Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.
A wonderful serenity has taken possession of my entire soul
On her way she met a copy. The copy warned the Little Blind Text, that where it came from it would have been rewritten a thousand times and everything that was left from its origin would be the word “and” and the Little Blind Text should turn around and return to its own, safe country.A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine. I am so happy, my dear friend, so absorbed in the exquisite sense of mere tranquil existence, that I neglect my talents.
But nothing the copy said could convince her and so it didn’t take long until a few insidious Copy Writers ambushed her, made her drunk with Longe and Parole and dragged her into their agency, where they abused her for their projects again and again.
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.
What to do in Uluwatu Bali
Walk down the Uluwatu beach
A collection of textile samples lay spread out on the table – Samsa was a travelling salesman – and above it there hung a picture that he had recently cut out of an illustrated magazine and housed in a nice, gilded frame. It showed a lady fitted out with a fur hat and fur boa who sat upright, raising a heavy fur muff that covered the whole of her lower arm towards the viewer.
Gregor then turned to look out the window at the dull weather. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. “How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense”, he thought, but that was something he was unable to do because he was used to sleeping on his right, and in his present state couldn’t get into that position. However hard he threw himself onto his right, he always rolled back to where he was.
One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head a little he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff sections. The bedding was hardly able to cover it and seemed ready to slide off any moment. His many legs, pitifully thin compared with the size of the rest of him, waved about helplessly as he looked. “What’s happened to me? ” he thought. It wasn’t a dream.
His room, a proper human room although a little too small, lay peacefully between its four familiar walls. A collection of textile samples lay spread out on the table – Samsa was a travelling salesman – and above it there hung a picture that he had recently cut out of an illustrated magazine and housed in a nice, gilded frame.
Hidden beach paradise that Balinese would never tell you
Before you get started, please be sure to always search this Documentation, and also watch our Video Tutorials. If you have further questions beyond the scope of this Documentation, please don’t hesitate to contact us. We’ll do our very best to reply as promptly as possible.
Lonely girl waiting for a loved one on the beach
It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head a little he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff sections. The bedding was hardly able to cover it and seemed ready to slide off any moment.
It showed a lady fitted out with a fur hat and fur boa who sat upright, raising a heavy fur muff that covered the whole of her lower arm towards the viewer. Gregor then turned to look out the window at the dull weather. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad.
