BANTEN POS

Penulis: admin

  • Bupati Serang Dilaporkan ke Polisi, Konflik SMPN 1 Mancak Berlanjut

    Bupati Serang Dilaporkan ke Polisi, Konflik SMPN 1 Mancak Berlanjut

    Aris Rusman saat diwawancarai wartawan terkait laporannya terhadap Bupati Serang ke Polres Cilegon.

    SERANG , BANPOS – Salah satu warga Mancak yang mengaku ahli waris tanah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Mancak, Aris Rusman diketahui melaporkan Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah ke Polres Cilegon.

    Hal itu dilakukan, sebab Aris mengaku dirugikan setelah dilaporkan oleh Bupati Tatu ke Polda Banten. Ia pun mengaku, bahwa dirinya tidak ditahan Polda Banten setelah dilaporkan.

    “Bupati dan Pandji (Wakil Bupati Serang) ditolak laporannya karena kurang bukti, maka sekarang saya yang laporkan mereka ke Polres dengan tuntutan pasal 385 KUHP, konsekuensinya gerbang ditutup kembali,” ujarnya saat ditemui di rumahnya.

    Aris menjelaskan, pihaknya memiliki bukti yang kuat mulai dari surat pernyataan pinjam pakai pada 7 November 1984, Akta Jual Beli (AJB) tahun 1976, dan Surat Pernyataan Pencabutan AJB tahun 2006. Surat tersebut yang menguatkan dirinya menghadapi pihak Pemkab Serang.

    “Saya tidak ditahan karena mereka tidak mempunyai surat-surat ini, dan jika nanti tanggal 5 (November) sudah keluar surat dari polisi maka SMPN 1 Mancak dinyatakan dalam status quo,” ungkapnya.

    Ia juga mengungkapkan, akan melaporkan tindak kekerasan terhadap dirinya yang dilakukan orang yang mengaku sebagai anggota dari forum peduli SMPN 1 Mancak. Kekerasan tersebut terjadi pada saat anggota forum peduli SMPN 1 Macak mencoba membuka paksa gerbang SMPN tersebut.

    “Saya tanya mereka mana surat kuasanya, mereka tidak bisa menunjukkan dan melakukan kekerasan pada saya (sembari menunjukkan rekaman video),” terangnya.

    Lebih lanjut, dia mengaku jika tidak dibenarkan apabila Pemerintah membeli tanah SMPN 1 Mancak melalui AJB berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

    “Surat tersebut Pemkab Serang tidak mem pu nyai nya, transaksi kita bukan membeli kacang, yang hanya dilakukan antarpribadi,” katanya.

    Aris menambahkan, pada 5 November nanti, pihaknya akan membawa anggota tambahan untuk dijadikan massa tandingan terhadap para pendukung yang menurutnya telah dibayar oleh oknum-oknum tertentu dan tidak berkepentingan kepada pihaknya.

    “Yang berkepentingan dengan saya seperti bupati, kepala dinas, dan wartawan. Kalau mengatasnamakan forum, kami siap bentrok di lapangan,” tegasnya.

    Sebelumnya, gerbang SMPN 1 Mancak yang sudah terkunci selama 4×24 jam sudah dibuka kembali dan para siswa sudah mulai melakukan aktivitas belajar seperti biasa. Pembukaan gerbang tersebut berdasarkan perintah dari Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah yang menugaskan Satpol PP Kabupaten Serang.

    Pembukaan secara paksa dilakukan karena tidak ada jalan untuk melakukan diskusi kepada pihak yang mengakui kepemilikan lahan tersebut.

    Bupati Tatu mengatakan, mulanya ada warga yang mengakui kepemilikan tanah SMPN 1 Mancak dan menyegel gerbang sekolah, tetapi Pemkab Serang juga memiliki legalitas AJB dan keputusan Mahkamah Agung (MA).

    Oleh sebab itu, pihaknya menyarakan kepada pihak yang merasa memiliki tanah tersebut untuk membawa masalah tersebut ke ranah hukum oleh karena Pemkab sudah memiliki legalitas formalnya.

    “Jadi kalau ada masyarakat yang mengakui, itu haknya, silahkan dibawa ke penga dilan,” katanya saat ditemui wartawan saat zikir dan doa bersama di Lapangan Tenis Indoor Pemkab Serang, Jumat lalu.

    Ia juga meminta kepada semua pihak untuk tidak mengorbankan anak sekolah dikarenakan para siswa harus belajar, terutama untuk anak kelas 3 yang sebentar lagi akan menghadapi ujian nasional. (MUF)

  • ATN Tuding Tatu-Pandji Berkhianat

    ATN Tuding Tatu-Pandji Berkhianat

    SERANG , BANPOS – Beredarnya surat pernyataan Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa, bahwa dirinya tidak akan kembali mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Serang pada pilkada 2020 mendatang, membuat heboh masyarakat.

    Pasalnya, saat ini Pandji Tirtayasa kembali mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Wakil Bupati Serang, melalui PDIP. Bahkan, beredar kabar bahwa pencalonan dirinya akan kembali dalam satu ‘paket’ dengan Bakal Calon Bupati petahana, Ratu Tatu Chasanah.

    Selain itu, dalam surat pernyataan tersebut juga menuliskan bahwa Pandji Tirtayasa akan memberikan kesempatan dan akan membantu Eki Baihaki, anak dari mantan Bupati Serang, Akhmad Taufik Nuriman (ATN), mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Wakil Bupati Serang periode 2020-2025.

    Bahkan, surat pernyataan tersebut ditandatangani di atas materai oleh Pandji Tirtayasa, dengan disaksikan oleh Ratu Tatu Chasanah dan juga almarhum Iwan K. Hamdan.

    Saat ditanyakan mengenai surat pernyataan tersebut, Tatu mengatakan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam perjanjian tersebut. Menurutnya, dirinya hanya bertindak sebagai saksi saja.

    “Kalau menanyakannya seharusnya ke pak Pandji. Karena yang menandatanganinya pak Pandji. Saya hanya selaku saksi yah, itu perjanjian pak Pandji dan pak Taufik seperti apa, ya saya hanya menyaksikan. Jadi perjanjiannya silahkan ditanyakan kepada pak Pandji,” ujarnya saat konferensi pers di gedung Golkar, Senin (21/10).

    Namun, ia mempertanyakan apakah bisa jabatan Wakil Bupati, diestafetkan kepada seseorang. Karena, jabatan Wakil Bupati merupakan hasil dari proses politik antara partai pengusung.

    “Tapi kalau secara tatanan politik, apa iya selaku Wakil Bupati bisa mengestafetkan posisi Wakil Bupati. Karena di posisi sekarang pun, saya secara pribadi tidak bisa menentukan si A, si B, si C (jadi Wakil Bupati), karena itu harus dibawa ke partai pengusung, partai koalisi,” tuturnya.

    Oleh karena itu, Tatu mengatakan bahwa polemik yang terjadi saat ini tidak dapat berpengaruh terhadap penentuan Calon Wakil Bupati yang akan berpasangan dengannya.

    “Yah, kalau saya secara pribadi berpendapat, menurut saya yah tidak ada kaitannya sama sekali. Karena proses politik, mekanismenya sudah jelas. Bahwa untuk wakil itu ditetapkan bersama-sama dengan partai pengusung,” ucapnya.

    Menanggapi hal tersebut, ATN mengatakan bahwa apa yang diungkapkan oleh Tatu hanyalah bentuk pengelakan semata. Hal ini dikarenakan Tatu merupakan pihak yang membawa Pandji ke hadapan ATN.

    “Saksi itu dalam rangka mendukung Eki untuk mencalonkan dia sebagai Wakil Bupati. Kalau hanya sebatas saksi, ngapain jadi saksi. Itu cuma ngelak itu. Yang bawa Pandji itu siapa ke rumah saya? Si Tatu itu,” katanya kepada BANPOS melalui sambungan telefon.

    Menurutnya, alasan Tatu membawa Pandji ke hadapannya dikarenakan Tatu merasa takut jika Eki maju untuk mencalonkan diri pada Pilkada 2015 yang lalu. Karenanya, Tatu mengajak Pandji untuk meyakinkan dirinya bahwa Pandji hanya akan mencalonkan diri di 2015, dan membuat perjanjian tersebut.

    “Tapi sekarang ini, saya punya orang kepercayaan. Dan saya diberitahu bahwa Tatu itu sudah ada obrolan dengan si Pandji, untuk mencalonkan lagi dengan paket yang sama. Si Pandji, mau mencalonkan lagi kalau diminta oleh Tatu. Karena kan gak mungkin si Pandji melawan Tatu,” ucapnya.

    Oleh karena Tatu dan Pandji telah ingkar janji, ia mengatakan bahwa pihaknya tidak akan segan untuk melawan petahana pada Pilkada selanjutnya. Bahkan, ia mengatakan bahwa baik Tatu maupun Pandji, akan terkena laknat karena telah berkhianat.

    “Saya berani mengatakan bahwa mereka pengkhianat, karena mereka sudah ingkar janji. Maka kami akan melawan petahana. Karena saya punya keyakinan bahwa mereka berdua akan kena laknat. Seperti yang ada dalam surah Ash-Shaf ayat tiga yang artinya Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan,” ungkapnya.

    Tak sampai situ, ATN pun mengajak Tatu maupun Pandji, untuk saling bersumpah siapa yang telah melakukan kesalahan.

    “Intinya mereka itu pengkhianat. Kalau mereka gak mau ngaku, ayo kita adu sumpah aja, mubahalah. Yang memang ingkar, meledog perutnya. Berani gak dia,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Tingkatkan Pemberdayaan, Srikandi Pemuda Pancasila Dibentuk

    Tingkatkan Pemberdayaan, Srikandi Pemuda Pancasila Dibentuk

    Pengurus Cabang Pemuda Pancasila Kota Cilegon berfoto bersama dengan Srikandi Pemuda Pancasila Kota Cilegon
    CILEGON , BANPOS – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Cilegon menggelar Musyawarah cabang  Srikandi Pemuda Pancasila Kota Cilegon periode 20192023, Minggu (20/10).
    Muscab digelar di Gedung Creative Center Cilegon dengan dihadiri Ketua DPW Srikandi Provinsi Banten Tania Wirtania,  Sekretaris DPW Srikandi PP Provinsi Banten Chairunnisa, Ketua MPC Kota Cilegon Helldy Agustian, Sekretaris MPC Kota Cilegon Eka W Dachlan, serta ratusan srikandi dan Pemuda Pancasila.
    Pemilihan sekaligus pelantikan Ketua Srikandi Pemuda Pancasila Kota Cilegon menurut Ketua Srikandi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemuda Pancasila Provinsi Banten sekaligus sebagai pimpinan Muscab Srikandi ke  1, Tania Wirtania,  mengatakan ini kali pertama Muscab pemilihan Ketua Srikandi Pemuda Pancasila tingkat Majelis Pimpinan Cabang (MPC) untuk Kota Cilegon.
    Menurut Tania, digelarnya Pelantikan Ketua Srikandi ditingkat MPC itu, berdasarkan hasil pelaksanaan munas I Dewan Pimpinan Nasional (DPN)  Srikandi pada tahun 2015 di Jakarta,  yang menghasilkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  (AD/RT) srikandi pemuda pancasila,  sehingga  srikandi menjadi otonom dan berbentuk dewan pimpinan melalui proses musyawarah ditingkatan masing-masing.
    “Dengan terbentuknya srikandi pancasila Kota Cilegon bisa lebih memajukan kaderkader srikandi khususnya kaum wanita di Kota Cilegon supaya semakin maju, berkarya untuk kemajuan semua masyarakat,”  katanya.
    Tania menambahkan kedepannya  akan melakukan pembinaan kepada  para  srikandi untuk melatih keterampilan sehingga menghasilkan penghasilan sendiri.
     “Kita juga  akan menjaga dan menerapkan dasar-dasar pancasila. Untuk mensejahterakan kaum wanitanya  kita akan adakan kelompok kerja,  umkm bagaimana cara  kita untuk membina, supaya ibu-ibu rumah tangga jangan sampai merasa tersisihkan,” pungkasnya.
    Sementara itu, Ketua DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Cilegon Ika Kartika mengatakan, kepengurusan periode ini merupakan masa kebangkitan, konsolidasi intern dan kaderisasi sampai ke  tingkat  basis serta  penataan dan peningkatan diri baik dalam ranah keorganisasian maupun bidang administrasi.
    “Kedepan kita adakan pemberdayaan kaum wanita, kerohanian di bidang agama, program kegiatan sosial, bukan untuk huru  hara,” ujarnya.
    Saat disinggung terkait arah dukungan politik menjelang pilkada Cilegon tahun 2020 mendatang, ia mengatakan bahwa srikandi pemuda pancasila netral.
    “Srikandi pemuda pancasila netral tidak ada unsur politik, kita fokus pembinaan anggota,”  ujarnya.
    Ditempat yang  sama, Ketua MPC Kota Cilegon, Helldy Agustian berpesan agar senantiasa  melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan anggota, untuk melahirkan kader-kader srikandi Pemuda  Pancasila yang konsisten menjaga  kehormatan dalam kehidupan dan bernegara.
    “Dengan adanya para srikandi di Kota Cilegon mudah-mudahan ada ghiroh untuk para perempuan bergabung di srikandi Kota Cilegon. Dan ada produk-produk yang  dihasilkan di masyarakat, dan ada kontribusi  yang  dilakukan oleh srikandi,” singkatnya. (LUK)
  • Dilarang Demo, Mahasiswa Anggap Rezim Sekarang Antikritik

    Dilarang Demo, Mahasiswa Anggap Rezim Sekarang Antikritik

    Ratusan massa aksi yang tergabung dalam persatuan pelajar dan mahasiswa Banten menggelar aksi dengan berjalan kaki menyusuri jalan Protokol Kota Serang, Jumat (27/9) / DZIKI OKTOMAULIYADI
    SERANG, BANPOS – Ketua Departemen Pengembangan Organisasi pada Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Banten, Syamsul Ma’arief, mengatakan bahwa upaya penggembosan gerakan mahasiswa dan pelajar dengan cara sweeping oleh kepolisian, merupakan bukti rezim yang berkuasa merupakan rezim antikritik.

    “Padahal, kritik itu baik supaya pemerintah kembali pada amanat dasarnya, yaitu mendistribusikan kesejahteraan sepenuh-penuhnya kepada lapisan kelas masyarakat tanpa pilih kasih, yang karena dari suara lapisan masyarakat itulah pemerintah bisa menduduki singgasananya,” ujarnya kepada BANPOS.

    Ia mengatakan bahwa akhir-akhir ini, kritik yang diberikan oleh elemen mahasiswa seolah-olah dimaknai sebagai tindakan yang mengganggu stabilitas negara dan makar. Padahal, lanjutnya, tidak seperti itu.

    “Kami hanya ingin supaya dalam menjalankan pemerintahan, penguasa betul-betul mengabdi terhadap kepentingan publik, bukan malah mengabdi pada pemodal yang akan berimbas pada kesengsaraan rakyat banyak,” ucapnya.

    Oleh karena itu, ia mengaku bahwa pihaknya akan ikut menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, dalam rangka menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi, pada saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden nanti.

    “Karena kami menilai, semua kebijakan yang hari ini dibuat sepenuh-penuhnya telah diliberalisasi untuk memenuhi kepentingan kelas pemodal yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Dan wewenang aparat Kepolisian, adalah melindungi dan mengawal jalannya aksi. Bukan malah melakukan represif terhadap mahasiswa yang sedang menjalankan aksi,” tuturnya.

    Ia pun mengecam tindakan kepolisian yang melakukan sweeping terhadap mahasiswa maupun pelajar, yang akan melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta.

    “Sweeping yang dilakukan aparat merupakan bentuk pengekangan dan melanggar hak demokratik rakyat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Rezim saat ini sudah menunjukkan watak aslinya sebagai rezim fasis, dengan menggunakan alat kekerasan negara dalam mempersempit ruang demokrasi, yang telah terbuka pasca tumbangnya rezim fasis orde baru,” tandasnya.(DZH/ENK)

  • Swiss-Belinn Minta Pemkab Gandeng Investor Ramaikan Cikande

    Swiss-Belinn Minta Pemkab Gandeng Investor Ramaikan Cikande

    SERANG , BANPOS – General Manager baru hotel bertaraf Internasional pertama di Serang-Banten, Swiss-Belinn Modern Cikande, Muhamad Kisro bersama staff kunjungi Kantor Redaksi Banten Pos yang berlokasi di Jalan Raya Pandeglang KM 3,5 Cipocok Jaya Kota Serang, Jumat (18/10). Kedatangannya disambut hangat oleh General Manager Banten Pos, Saepudin dan Pemimpin Redaksi (Pemred), Chandra Magga serta wartawan dan pegawai lainnya.

    Hotel kontemporer stylish yang dirancang dengan baik untuk pelancong bisnis maupun rekreasi, terletak di sebelah sebelah utara Provinsi Banten. Dengan kamar yang dirancang modern, sebanyak 165 kamar termasuk suite.
    “Dengan keberadaan Cibanten juga bisa meningkatkan ikon Serang sendiri. Dimana, saat ini baru Swiss-Belinn yang Frances Internasional,” ujar GM Swiss-Belinn Modern Cikande, Muhamad Kisro.

    Mengingat banyaknya para ekspatriat yang menetap, sebanyak 24 kamar di hotel tersebut, Kisro mengaku diperlukan upaya tersendiri untuk dapat menarik para ekspatriat yang memang sebagian besar dari Jepang, China, Korea dan negara lainnya. Kemudiaan ia menginginkan, agar dalam pemenuhan fasilitas seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, rekreasi dan lain sebagainya, pihak Pemerintah bisa mensupport.

    “Karena tidak dapat dipungkiri bahwa para ekspatriat tersebut juga suatu saat ingin berbelanja, berekreasi dan lainnya. Sehingga kami berharap dari sisi Pemerintah bisa support,” tuturnya.

    Kisro mengaku, pihaknya tidak menomorduakan mall yang ada di Serang. Akan tetapi, mengingat jarak ke Tangerang dinilai lebih dekat dibandingkan ke pusat Kota Serang, maka dalam hal ini, Swiss-Belinn Modern Cikande memberikan fasilitas Free shuttle bagi yang menginap lebih dari 2 hari.

    “Hari Sabtu dan Minggu kami sediakan Shuttle mulai jam 15.00 WIB di mall Karawaci, Tangerang, sampai dengan mall menjelang tutup yaitu pukul 22.00 WIB,” katanya.

    Selain meminta pihak Pemerintah agar turut mensupport fasilitas pusat perbelanjaan dan lainnya, ia juga terus memediasi investor untuk bisa membuka Mall.

    “Untuk harga boking hotel, kami masih membuka promo. Untuk makanan pun tidak kalah enak dengan di luar, karena Chef yang ada di kita cukup bagus, dan banyak komentar yang baik,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • Polda Banten Gelar Apel Pasukan Pengamanan Pelantikan Presiden-Wapres

    Polda Banten Gelar Apel Pasukan Pengamanan Pelantikan Presiden-Wapres

  • Jelang Pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin, Polda Banten Siaga I

    Jelang Pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin, Polda Banten Siaga I

    Kapolda Banten Irjen Pol Tomsi Tohir melakukan pemeriksaan terhadap pasukan yang mengamankan jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, Jumat (18/10/2019)
    SERANG, BANPOS – Polda Banten menetapkan status siaga I untuk mengantisipasi kerawanan yang mungkin terjadi dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024. 1.500 personel gabungan pun dikerahkan untuk menjaga kondusifitas sampai pelantikan berlangsung.

    Kapolda Banten, Irjen Pol Tomsi Tohir mengatakan bahwa pihaknya menerjunkan kurang lebih 1500 personel gabungan yang terdiri dari anggota Polri, TNI, Dishub, BPBD, Senkom dan Sat Pol PP untuk memperketat penjagaan keamanan di Banten.

    “Totalnya ada 1500, berikut dengan peralatannya berikut dengan TNI dan yang lainnya kita bersama sama di sini kompak sampai dengan kegiatan rangkaian pelantikan Presiden dan Wakil Presiden berjalan dengan lancar,” ucapnya saat ditemui BANPOS usai melakukan Apel Gelar Pasukan Kesiapan Pengamanan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 di Mapolda Banten, Jumat (18/10/2019).

    Kegiatan ini lakukan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang dapat mengganggu dan berpotensi menggangu seluruh kegiatan di Jakarta, tetap melaksanakan keamanan dan ketertiban di wilayah Banten dengan melakukan pengamanan di titik-titik yang dianggap rawan.

    “Sampai dengan saat ini untuk masyarakat dari Banten untuk kegiatan kegiatan berpotensi mengganggu acara tersebut belum ada, upaya kita adalah komunikasi, silaturahmi dan titik-titiknya tidak bisa kita sampaikan di sini secara terbuka,” ujarnya.

    Lebih lanjut Tomsi mengatakan bahwa pihaknya akan menjaga jalur strategis dimana massa akan dengan mudah menembus jalur tersebut untuk berangkat ke Jakarta.

    “Untuk event yang besar tentunya kita siaga berikut dengan kesiapan peralatan dan untuk jalur strategis itu tentunya dilakukan penjagaan, pemantauan itu sudah pasti dan personel-personel tentunya disiagakan di titik-titik tertentu juga meningkatkan kewaspadaan kemudian kita bersama-sama berembuk kemudian kita melaksanakan kegiatan antisipasi,” jelasnya.

    Ketika awak media menanyakan apakan Polda Banten menetapkan status Siaga selama proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Tomsi membenarkannya. “Iya, kita siaga,” tandasnya.

    Terpisah, peningkatan pengamanan juga terjadi di wilayah Kabupaten Lebak.
    Kepolisian setempat melakukan peningkatan pengamanan terhadap beberapa titik yang berpotensi menjadi titik kumpul massa.

    Wakapolres Lebak, Kompol Wendy Andrianto mengatakan, sebanyak 300 personel gabungan yang terdiri dari TNI-Polri, serta pemerintah daerah yang turut dilibatkan dalam pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang.

    “Peningkatan pengamanan tersebut bertujuan untuk menyekat massa yang hendak melakukan aksi demonstrasi menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden,” kata Wakapolres kepada awak media saat meninjau salah satu titik fokus pengamanan di stasiun kereta api Rangkasbitung, Jum’at (18/10).

    Menurutnya, titik yang menjadi fokus pengamanan adalah beberapa diarea terminal, Stasiun Rangkasbitung, Stasiun Citeras, Stasiun Maja, serta simpul-simpul perbatasan yang berdekatan dengan Ibukota Jakarta.

    Wendy menegaskan, pihaknya akan melakukan upaya preventif dan persuasif jika terdapat massa yang tetap memaksa berangkat menuju Jakarta untuk melakukan aksi. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kondusifitas dan menghindari adanya aksi anarkisme pada momen pelantikan presiden dan wakil presiden tersebut.

    “Saya menghimbau sekaligus mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Lebak, untuk tetap menjaga kondusifitas daerah. Hindari segala bentuk tindakan yang dapat berpotensi terjadinya aksi anarkisme. Mari kita jaga kondusifitas daerah,” ungkapnya.

    Sementara, menurut informasi yang dikumpulkan BANPOS dari internal kepolisian di Banten, disebutkan polisi menggelar patroli mulai malam tadi. Patroli itu dilakukan seluruh jajaran kepolisian di wilayah Polda Banten. Sedangkan hari ini patroli akan melibatkan aparat gabungan dari TNI dan elemen keamanan lainnya.

    Terpisah, Polres Pandeglang juga melakukan peningkatan kewaspadaan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI dengan menggelar simulasi pengamanan demo anarkis. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kesiapan polisi jika sewaktu-waktu ada kerusuhan ataupun demo anarkis yang terjadi di wilayah hukum Polres Pandeglang.

    “Ini kami laksanakan untuk melatih anggota dan sebagai bentuk kesiapan anggota dalam menghadapi kegiatan demo anarkis ataupun kerusuhan yang dimungkinkan terjadi sewaktu-waktu di wilayah Kabupaten Pandeglang,” kata Kapolres Pandeglang, AKBP Indra Lutiranto Amstono saat memimpin simulasi pengamanan demo anarkis.

    Menurutnya, kegiatan ini juga adalah sebagai bentuk antisipasi yang dilaksanakan Polres Pandeglang untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu dibutuhkan ketika terjadi kericuhan dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
    “Ini juga dilaksanakan sebagai bentuk antisipasi untuk pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden,” tegasnya.

    Selain itu, Indra juga menghimbau agar warga Pandeglang untuk menyaksikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden melalui televisi yang akan disiarkan secara langsung.

    “Saya himbau kepada seluruh masyarakat Pandeglang, agar menyaksikan pelantikannya di televisi saja,” ungkapnya.(ZIK/DHE/ENK)

  • Mahasiswa Banten Keukeuh Serbu Jakarta di Hari Pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin

    Mahasiswa Banten Keukeuh Serbu Jakarta di Hari Pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin

    Ratusan massa aksi yang tergabung dalam persatuan pelajar dan mahasiswa Banten menggelar aksi dengan berjalan kaki menyusuri jalan Protokol Kota Serang, Jumat (27/9) / DZIKI OKTOMAULIYADI
    SERANG, BANPOS – Kendati telah dilarang, sejumlah elemen mahasiswa tetap nekat untuk melakukan aksi di Jakarta pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, 20 Oktober mendatang. Mereka mengaku bahwa tidak ada pihak manapun, yang boleh melarang masyarakat untuk menjalankan hak konstitusinya.

    Ketua BEM FKIP Untirta, Ahmad Fauzan, menuturkan pihaknya akan tetap berangkat ke Jakarta. Hal ini dikarenakan serangkaian aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen mahasiswa beberapa waktu yang lalu, pemerintah belum memenuhi tuntutan mahasiswa.

    “Kami menolak lupa perjuangan atas masalah dan juga isu yang belum kami menangkan. Mengingat serangkaian aksi yang dilakukan dalam skala nasional pada 24 dan 30 September lalu. Itu adalah bukti bahwa kami akan terus menyampaikan kepada masyarakat luas, jika situasi negara saat ini tidak sedang baik-baik saja,” katanya kepada BANPOS, Jumat (18/10).

    Ia mengaku, meskipun saat ini pihak kepolisian telah melarang masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa, pihaknya tidak akan mundur. Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang melarang masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk melakukan aksi unjuk rasa. Sebab, hal itu merupakan hak warga negara dan dilindungi oleh undang-undang.

    “Kita ketahui bahwa pelantikan Presiden tinggal menghitung hari. Kami BEM FKIP Untirta dan teman-teman jurusan lain akan terus mendorong untuk turun aksi ke jalan. Meskipun pengamanan diperketat, kami tidak gentar. Hal ini kami sikapi dengan berangkat ke Jakarta,” tegasnya.

    Untuk perkiraan jumlah massa aksi yang akan ke Jakarta, Fauzan mengatakan hingga saat ini sudah terkumpul sebanyak 200 massa aksi. Jumlah tersebut merupakan mahasiswa dari berbagai jurusan yang berada di FKIP Untirta.

    “Estimasi massa sampai dengan hari ini memang masih belum rampung. Namun sejauh ini, sudah ada 200 orang massa aksi yang siap berangkat per kelompok. Karena kami pun mengantisipasi pencegahan di perjalanan oleh aparat keamanan,” ungkapnya.

    Saat disinggung mengenai surat edaran yang dikeluarkan oleh pihak rektorat, yang menyatakan bahwa mahasiswa Untirta harus menyukseskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, dengan tidak melakukan aksi unjuk rasa dan fokus pada Ujian Tengah Semester (UTS), Fauzan mengaku tidak peduli.

    “Ini (surat) jelas berisikan poin-poin politis yang dimuat dalam pernyataan itu. Namun saya tidak peduli. Yang saya soroti adalah kampus merupakan ruang ilmiah untuk menghasilkan argumen keilmuan untuk mengentaskan masalah. Dan dengan adanya surat ini, terjadi pembungkaman dan pengebirian,” jelasnya.

    Ia pun mengajak elemen mahasiswa lainnya, agar turut serta dalam agenda aksi yang akan dilakukan oleh pihaknya. Ia pun mengecam mahasiswa yang tidak turun ke jalan, karena mencari aman.

    “Kita sebagai mahasiswa harus memposisikan diri sebagai pendorong perubahan. Mahasiswa tidak boleh mencari aman,” tegasnya.(DZH/ENK)

  • Pengusaha Banten Sepakati UMP 2020

    Pengusaha Banten Sepakati UMP 2020

    SERANG, BANPOS – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Banten akan mengikuti surat edaran (SE) Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51 persen.

    Demikian disampaikan Sekretaris Jendran (Sekjen) Himpunan Pengusaha Wilayah Serang Timur (HIPWIS), B. Halomoan saat dihubungi melalui telepon, Jumat (18/10).

    “Kita sudah rapat di Apindo. Meskipun dengan kesulitan ekonomi sekarang, kita nggak ada pilihan, harus konsekuen bahwa rumusan harus kita ikuti. Besaran kenaikan itu juga nggak boleh terlalu tinggi supaya bertahan indutrinya,” katanya.

    Ia menjelaskan, pihaknya sudah menghitung dengan kenaikan UMP sebesar 8,51 persen ditambah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) karyawan akan menerima gaji sekitar Rp4,3 juta.

    “Jadi sebenarnya dari segi beban perusahaan memang agak berat untuk saat ini.tapi nggak masalah, karena rumusannya begitu, kita harus konsisten,” imbuhnya.

    Jika dalam penerapan UMP dan UMK harus adq terobosan, salah satunya harus ada kesepahaman antara perusahaan dan karyawan terhadap situasi masing-masing.

    “Artinya bisa dimungkinkan melanggar aturan atau yang kita sebut sebagai kesepakatan adat. Dimana kedua belah pihak menyanggupi, menerima upah tidak sesuai dengan UMK,” jelasnya.

    Lebih lanjut dikatakan Halomoan, yang menjadi permalahan utama bukan penetapan UMP melainkan penetapan UMK. Dirinya menilai, penerapan UMK tidak jelas urgensinya.

    “Pertama, organisasi serikat sektornya belum berdiri secara baik, juga industrinya belum ada sektor-sektor, ataupuan kalaupun ada masih sedikit. Sehingga aturannya industri dengan serikat harus berunding secara bipartid, sektor dengan sektor. Tapi yang ada sekarang ini adalah ditentukan, dipaksa oleh Apindo, harusnya enggak boleh. Saya sebut itu belum memenuhi standar aturan,” katanya.

    “Kemudian, yang dikelompokkan dalam satu usaha itu sudah ada persyaratannya untuk dapat digolongkan menjadi golongan satu misalnya dia perusahaan bagus, dan sebagainya, ada persyaratannya di PP 78 tentang pengupahan. tapi itukan enggak dipakai sekarang,” sambungnya.

    Apalagi, kata Halomoan, Kabupaten Serang menjadi salah satu penyumbang pengangguran di Banten bahkan nasional. Ia menilai, seharusnya menjadi tugas bersama baik Apindo, pemerintah daerah maupun buruh dalam menekan angka pengangguran.
    “Kita cari solusi bersama bagaiman (UMK, red) supaya idela. Kalaupum naik, tidak besar-besar gajinya. Tapi penganggurannya bisa ditekan. Dan saya memilih pekerja-pekerja dengan gaji yang tidak terlalu besar tapi semua mendapatkan. itu sebenarnya terobosan yang harus dicari pemda bagaimana karyawan juga jangan terlalu susah, terobosan apa yang harus kita cari. Sekarang itu belum pernah ada komunikasi dengan kita,” katanya.

    Sebelumnya, Ketua Bidang Sosial dan Politik Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten Ahmad Saukani mengatakan, buruh menuntut tiga hal, pertama adalah menolak revisi undang-undang nomor 13 tahun 2003 dan juga meminta pemerintah untuk mencabut PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Sedangkan satu tuntutan lainnya adalah menolak kenaikan iuran BPJS. Bahkan, pihaknya meminta pemerintah mengembalikan pola asuransi BPJS ke jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek).

    “Seluruh aturan itu sangat tak berpihak kepada buruh sehingga kami meresponnya dengan penolakan,” kata Saukani.(RUS/ENK)

  • Alhamdulillah, Bayi yang Dibuang Akhirnya Punya Orang Tua Angkat

    Alhamdulillah, Bayi yang Dibuang Akhirnya Punya Orang Tua Angkat

    Walikota Serang Syafrudin didampingi Ketua P2TP2A Kota Serang Ade Jumaiyah menyerahkan bayi yang dibuang kepada orang tua angkatnya di RSUD Banten, Jumat (18/10/2019)

    CIPOCOKJAYA , BANPOS – Bayi yang beberapa hari lalu ditelantarkan oleh orang tuanya, akhirnya mendapatkan orang tua angkat yang baru. Berdasarkan seleksi, dari 72 pasangan yang berminat mengadopsi, pasangan Ari James Faridi dan Fitriyani yang berhak mengasuh anak itu.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa seleksi yang dilakukan oleh pihak Pemkot Serang beserta instansi terkait lainnya, telah menjatuhkan pilihan kepada Ari dan Fitriyani karena beberapa pertimbangan.

    “Yang dipilih itu yang pertama adalah mereka yang belum memiliki anak selama 12 tahun menikah. Lalu secara ekonomi mereka mapan, punya tanggung jawab yang tinggi baik secara moral maupun fisik, dan memiliki keinginan yang tinggi untuk memiliki anak,” ujarnya di RSUD Banten, Jumat (18/10/2019).

    Plt. Dirut RSUD Banten, Danang Hamsah Nugroho, mengatakan bahwa kondisi bayi sudah stabil, dan sudah dapat dibawa pulang.

    “Kalau untuk persyaratan dari RSUD itu sudah selesai ya. Karena kewajiban kami disini adalah pada saat daruratnya saja. Dan saat ini sudah stabil. Sisanya diserahkan kepada P2TP2A untuk syarat administrasi lainnya,” tuturnya.

    Orang tua angkat bayi, Ari, mengatakan bahwa ini merupakan yang kedua kalinya mereka mengajukan diri sebagai orang tua angkat. Namun, baru kali ini mereka berhasil memenuhi syarat sebagai orang tua angkat.

    “Alhamdulillah ini merupakan anugrah dari Allah bagi kami. Dan alhamdulillah pak wali telah mempercayakan kepada kami untuk mengurus anak ini, setelah melalui berbagai tahapan. InsyaAllah kami akan amanah,” tandasnya. (DZH)