BANTEN POS

Penulis: admin

  • Serem! Kota Serang Masih Dihantui Kusta

    Serem! Kota Serang Masih Dihantui Kusta

    Ilustrasi penderita kusta.
    SERANG, BANPOS – Kasus penyakit kusta masih menghantui masyarakat Kota Serang. Pemkot Serang pun semakin gencar mengupayakan pencegahan penularan dan pemulihan penyakit. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinkes Kota Serang, penderita penyakit kusta kurang lebih sebanyak 80 orang.

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengatakan bahwa saat ini penanganan penyakit kusta semakin membaik. Hal ini dapat dilihat dari mulai berkurangnya penderita kusta di Kecamatan Kasemen.

    “Awalnya yang paling banyak dulu di Kasemen. Sekarang sudah mulai berubah Kasemen sudah mulai berkurang, tapi ada beberapa Kecamatan yang lain seperti Cipocok, memang masih banyak di sana,” ujarnya kepada BANPOS, Senin (30/9).

    Menurutnya, lokasi-lokasi yang saat ini masih banyak dan rawan penyakit kusta, merupakan titik konsentrasi Pemkot Serang, untuk menanggulanginya.

    “Prinsipnya, semua lokasi-lokasi yang masih tinggi jumlahnya, itu menjadi konsen kita. Karena penyakit kusta ini memang kalau masih ada penderita yang belum diobati itu menjadi sumber penularan,” ucapnya.

    Menurutnya, saat ini perbandingan penderita penyakit kusta di Kota Serang, jika dilakukan perbandingan adalah 1 banding 10.000, atau dengan kata lain jika jumlah penduduk Kota Serang 800.000, maka sebanyak 80 orang menderita penyakit kusta.

    “Data dari Dinkes, prevalensinya (perbandingan) sekarang 10.000 banding 1. Sekarang sudah mulai turun jika dibandingkan beberapa tahun yang lalu, kita ini kan prevalensinya data yang lalu bisa lebih dari itu,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, mengatakan bahwa penyakit kusta merupakan penyakit yang pengobatannya cukup lama.

    “Kusta ini memang penyakit yang pengobatannya cukup lama. Paling cepat enam bulan dan paling lambat dua sampai tiga tahun,” ujarnya kepada awak media.

    Ikbal mengatakan, penyakit kusta ini memang hampir ada di semua Kecamatan. Beberapa tahun yang lalu, lanjut Ikbal, yang paling dominan adalah Kecamatan Kasemen, karena di sana banyak pendatang.

    “Berdasarkan riset WHO, memang Indonesia ini ada dua etnis yang memang rentan terhadap penyakit kusta. Tapi di Kasemen sudah kita lakukan upaya-upaya. Bahkan sudah ada pertumbuhan yang cukup bagus. Sekarang ini memang bergeser ke kecamatan lain,” ucapnya.

    Untuk penanganan, ia mengatakan bahwa diperlukan peran serta masyarakat dalam mencegah penularan penyakit kusta. Karena, jika memang ada kecurigaan bahwa seseorang telah terkena penyakit kusta, penularan penyakit itu dapat segera diputus.

    “Jadi fokus kita sekarang bagaimana menemukan sekaligus kita obati supaya tidak terjadi rantai penularan,” ucapnya.

    “Kalau ada tanda-tanda yang ada baal-baal (kebal rasa), itu tanda-tanda yang khas ada bintik-bintik tidak terasa, mati rasa silakan koordinasi dengan pihak kesehatan atau datang ke Puskesmas, kita temukan seawal mungkin, kita obati secepat mungkin, dan kalau kita selalu seperti itu kan rantai penularan bisa putus,” tandasnya.(DZH/ENK)

  • Gerindra Kalah Saing dari PDIP dalam Jatah Unsur Pimpinan DPRD Banten

    Gerindra Kalah Saing dari PDIP dalam Jatah Unsur Pimpinan DPRD Banten

    gedung DPRD Banten
    Gedung DPRD Banten.
    SERANG, BANPOS – Partai pemenang Pemilu 2019 di Banten, Partai Gerindra kalah bersaing dengan PDIP, dalam jatah unsur pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) di Provinsi Banten.

    Hasil rapat paripurna AKD DPRD Banten, Senin (30/9), Gerindra mendapatkan jatah Ketua Komisi V bidang Kesejahteraan Rakyat, Ketua Badan Kehormatan (BK), dan Wakil Ketua Komisi III.

    Sedangkan PDIP, selain mendapatkan kursi lebih banyak, posisi yang dijabat pun bergengsi, yakni, Ketua Pelaksana harian Badan Anggaran (Bangar), Ketua Komisi IV bidang Pembangunan, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda), Serta Wakil Ketua Komisi V bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

    Sementara secara rinci, jabatan Ketua Komisi I bidang Pemerintahan jatah anggota DPRD Banten dari Fraksi Demokrat, Asep Hidayat, wakilnya dari Fraksi PKS, A Cut Muthia, dan Sekretarisnya, Ida Ating dari Partai Persatuan Pembangunan. Untuk Ketua Komisi II bidang Ekonomi, Muhsinin dari Golkar, Wakil Ketua Yoyon Sujana dari Demokrat dan Sekretaris Nawawi Nurhadi dari PKB.

    Komisi III bidang Keuangan diketuai oleh Gembong R Sumedi dari PKS, Wakil Ketua Ade Hidayat dari Gerindra dan Sekretaris Beni Sudrajat dari Nasdem. Komisi IV bidang Pembangunan diketuai oleh Eri Suheri dari PDIP, Wakil Ketua, Tb Luay Sofhani dari PAN dan Sekretaris M Nur Kholis dari PKB. Komisi V bidang Kesra diketuai oleh Muhammad Nizar dari Gerindra, Wakil Ketua Yeremia Mendrofa dari PDIP dan Sekretaris Fitron Nur Ikhsan dari Golkar.

    Untuk Bapem Perda diketuai oleh Madsuri dari PDIP dan Wakil Ketua Asnis Syaifuddin dari PKS. Sedangkan BK diketuai oleh Sopwan dari Gerindra dan Wakil Ketua Desi Yusandi dari Golkar.

    Wakil Ketua DPRD Banten, Barhum HS mengatakan, setelah dibentuknya AKD, kinerja DPRD Banten bisa efektif dan berjalan optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai apa yang telah diamanahkan. Dirinya juga berharap kepada seluruh anggota dewan agar lebih aspiratif, akomodatif terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat, dan juga muka yang bisa mengemban amanah rakyat Provinsi Banten.

    “Sudah dibentuk, mulai komisi, Badan Musyawarah, Bapem Perda, BK,” kata Barhum saat ditemui usai rapat Banmus di DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (30/9) malam.

    Saat ditanya apakah proses pembentukan AKD berjalan alot, Barhum mengaku hal tersebut merupakan sebuah kewajaran. “Biasalah, jangankan mengurus 85 orang, mengurus masing-masing fraksi sendiri juga, kalau didahului kepentigan pribadi kan repot juga. Intinya gak ada yang alot, lancar-lancar aja,” katanya.

    Meski begitu pihaknya belum bisa merinci agenda apa saja yang akan dilakukan DPRD Banten dalam waktu dekat. “Tapi khususnya akan beraudiensi dulu dengan lembaga vertikal, Gubernur, Kejati, termasuk media,” ujarnya.

    Sementara, Wakil Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim membenarkan Banmus telah membentuk AKD.

    “Sudah dibentuk. Kalau Golkar dapat jatah Komisi II, dan kalau saya koordinator Komisi IV,” kata Fahmi.(RUS/ENK)

  • Mau Ikut Aksi, Ratusan Pelajar Diamankan di Polresta Tangerang

    Mau Ikut Aksi, Ratusan Pelajar Diamankan di Polresta Tangerang

    Wakapolres Tangerang, AKBP Komarudin menanyai sejumlah pelajar yang diamankan karena akan ikut unjuk rasa di Jakarta, Senin (30/9/2019).
    TANGERANG, BANPOS – Personel gabungan dari Polresta Tangerang, Kodim 0510 Tigaraksa, dan Satpol PP Kabupaten Tangerang mengamankan ratusan pelajar tingkat SMA/sederajat, Senin (30/9/19). Mereka diamankan dari beberapa titik diantaranya Stasiun Kereta Api Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang dan beberapa ruas jalan akses ke Jakarta.

    “Kami amankan 125 pelajar dari beberapa sekolah di wilayah Rangkasbitung, Tigaraksa, Kopo, dan Balaraja,” kata Wakapolresta Tangerang AKBP Komarudin.

    Dari hasil pemeriksaan, kata Komarudin, para pelajar itu mengaku akan ke Jakarta untuk mengikuti aksi unjuk rasa. Dikatakan Komarudin, para pelajar mengaku mendapatkan ajakan untuk ikut aksi unjuk rasa dari media sosial.

    “Kami sangat menyayangkan orang-orang yang melibatkan pelajar untuk aksi unjuk rasa. Oleh karenanya, kami akan telusuri informasi dan ajakan itu,” ujarnya.

    Komarudin menyesalkan terjaringnya ratusan pelajar itu. Sebab menurutnya, sebagian pelajar yang diamankan sedang menjalani masa ujian. Mestinya, kata dia, para pelajar itu fokus belajar.

    Oleh karena itu, lanjut Komarudin, polisi akan turut mengundang Dinas Pendidikan, pihak sekolah, dan orang tua para pelajar. Agar proses pembinaan dapat dilakukan semua pihak.

    “Dan para pelajar ini wajib dijemput orang tua mereka. Agar pesan tersampaikan bahwa orang tua juga berkewajiban menjaga dan mengawasi anak-anaknya,” kata Komarudin.

    Dijelaskan Komarudin, langkah mengamankan para pelajar yang hendak ke Jakarta untuk ikut aksi semata-mata untuk keamanan para pelajar. Sebab, kata dia, sebelumnya saat para pelajar terlibat aksi unjuk rasa, berakhir dengan kericuhan.

    Bila itu terjadi, ujar Komarudin, sangat berpotensi terhadap keselamatan dan keamanan para pelajar. Selain itu, lanjut dia, orang tua para pelajar tidak mengetahui anaknya ke Jakarta untuk ikut aksi unjuk rasa.

    Komarudin juga memastikan, para pelajar yang diamankan tidak membawa senjata tajam atau barang berbahaya dan barang yang dilarang. Meski begitu, para pelajar itu tetap akan diberi pembinaan dengan melibatkan pihak dinas pendidikan, sekolah, dan orang tua.(RUL/ENK)

  • Mau Demo ke DPR RI, Mahasiswa Dicegat dan Ditangkap

    Mau Demo ke DPR RI, Mahasiswa Dicegat dan Ditangkap

    Seorang polisi wanita melakukan pencegahan secara persuasif kepada mahasiswa yang hendak berdemonstrasi di gedung DPR RI.
    SERANG, BANPOS – Ratusan mahasiswa Banten kembali bergerak ke DKI Jakarta, tepatnya depan gedung DPR/MPR. Mereka kembali menyuarakan untuk menolak RUU KPK dan RUU kontroversial lainnya. Namun dalam perjalanan menuju Jakarta, tidak semulus biasanya. Beberapa di antara mereka ada yang dicegat oleh pihak Kepolisian saat ingin menaiki KRL di Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Bahkan, ada pula mahasiswa yang ditangkap.

    Pengurus Front Perjuangan Rakyat (FPR) Banten, Diego Armando, mengatakan bahwa pihaknya saat ingin menaiki KRL, dicegat oleh pihak Kepolisian. Padahal dalam pemberangkatan dari Serang menuju Tangerang, aman dan lancar.

    “Selepas turun dari Bus pukul 10.30 WIB dan hendak melanjutkan perjalan menggunakan KRL dari stasiun Tanah Tinggi, tiba tiba pukul 10.40 WIB sejumlah aparatur negara dalam hal ini Kepolisian dan TNI-AD setempat mencekal pemberangkatan kami,” ujar Diego kepada BANPOS, Senin (30/9).

    Menurutnya, pihak Kepolisian beralasan mengenai keamanan, hingga melakukan pencegatan serta melarang masa FPR Banten untuk berangkat ke Jakarta.

    “Baru setelah berbagai macam upaya negoisasi yang dilakukan oleh Kawan-kawan FPR Banten, pukul 11.20 massa aksi FPR diperbolehkan untuk melanjutkan pemberangkatannya menuju istana negara,” jelasnya.

    Diego menuturkan, dengan perilaku dan tindakan seperti yang dialami oleh pihaknya, membuktikan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai cara, dalam meredam gerakan masyarakat dan mahasiswa. Tindakan tersebut pun disebut oleh pihaknya, sebagai tindakan fasis.

    “Dengan tindasan fasis ini, FPR Banten mengecam segala macam upaya rezim melalui aparatur negara, untuk mencekal dan meredam aksi massa yang dilakukan oleh rakyat,” tegasnya.

    Sementara itu, tindakan serupa juga dialami oleh masa aksi Sekolah Mahasiswa Progresif (Sempro), yang berangkat dari Kota Serang. Saat ingin menaiki KRL di Tanah Tinggi, beberapa anggotanya ada yang dicegat, bahkan ditangkap.
    “Jadi ada kawan-kawan Sempro yang ketangkep polisi di Tangerang, gara-gara mau berangkat ke Jakarta,” ujar pengurus Sempro, Ibnu, kepada BANPOS melalui pesan singkat.

    Menurutnya, sebanyak lima orang anggotanya tertangkap oleh Kepolisian. Bahkan, hingga kini pihaknya belum mengetahui anggota mereka digiring kemana oleh pihak Kepolisian.

    “Kurang lebih lima orang yang tertangkap. Salah satunya bernama Rijal Artomi. Sampai sekarang kami tidak tahu mereka dibawa kemana,” katanya.(DZH/ENK)

  • Tingkatkan Kesejateraan Ekonomi, UMKM Diharapkan Kurangi Penganguran

    Tingkatkan Kesejateraan Ekonomi, UMKM Diharapkan Kurangi Penganguran

    Helldy Agustian saat menghadiri kegiatan Pepes Kota Cilegon di Gedung Creative Center Cilegon, Minggu (29/9). LUKMAN HAPIDIN/BANTEN POS

    CILEGON, BANPOS – Guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan Perhimpunan Penggerak Indonesia Sejahtera (Pepes) Kota Cilegon terus meningkatkan keterampilan para ibu-ibu dan kaum milenial.

    Kepala Urusan Pendidikan Pepes Pusat Ira Diah Loka mengatakan hadirnya Pepes di Kota Cilegon untuk menggerakan para pelaku UMKM-UMKM di kota baja.

    “Karena untuk menggali potensi-potensi daerah, kita akan adakan program-program yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan bisa mengentaskan pengangguran,” katanya, Minggu (29/9).
    Selain itu, kata Ira pihaknya akan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para ibu-ibu dan kaum milenial di Kota Cilegon. “Kedepannya kita adakan latihan-latihan untuk mengasah keterampilan para pelaku umkm-umkm,” pungkasnya.

    Sementara itu, Ketua Pepes Kota Cilegon Novianti menambahkan dengan kehadiran Pepes di kota baja, pihaknya juga ingin melestarikan kearifan lokal yang bisa ditingkatkan seperti batik dan makanan-makanan dan minuman daerah.

    “Untuk di Cilegon baru sekitar dua bulanan terbentuk. Ada sekitar 30 anggota aktif dan ada yang sudah punya UMKM sendiri, punya usaha sendiri dan ada yang memang masuk ingin belajar UMKM. Karena punya semangat yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan juga pemberdayaan ekonomi kerakyatan,” terangnya.

    Dibagian lain salah satu tokoh Cilegon yang turut hadir, Helldy Agustian akan mendukung program-program pepes dalam meningkatkan UMKM.

    “Jadi mereka jangan sampai sudah menciptakan suatu produk, kan harus bisa dijual juga. Harus bisa dipromosikan oleh pemerintah supaya bisa lebih cepat berkembangnya produk-produk lokal yang bisa dikembangkan secara nasional. Saya akan support itu,” ungkapnya.

    Helldy juga mengatakan bagaimana ke depan di Kota Cilegon juga harus ada yang lebih maksimal seperti di satu kecamatan satu UMKM.

    “Minimal satu kecamatan ada satu UMKM, dimana yang berkunjung ke Cilegon dan yang meninggalkan Kota Cilegon minimal ada oleh-oleh khasnya. Kita contohkan kalau kita berada di Sumatera semua ada apa-apa sepanjang jalan,” ujarnya.

    Helldy menambahkan bahwa saat ini Cilegon ini jangan-jangan hanya untuk main tapi juga menjadi kota tujuan wisata yang menarik.

    “Karena membuat sebuah karya sangat berharga. Jadi kita harus diminta juga bahwa setiap daerah harus bisa bermanfaat buat masyarakat. Dan selain pembinaan harus ada attention apresiasi yang lahir dari Kota Cilegon,” pungkasnya. (LUK/RUL)

  • Manggis Banten Masih Banyak Kendala untuk Diekspor

    Manggis Banten Masih Banyak Kendala untuk Diekspor

    Program CSR Karantina Pertanian Cilegon menggandeng PT. Tereos FKS Indonesia memberikan bimbingan teknis kepada 30 petani dari perwakilan kelompok tani.
    CILEGON, BANPOS – Kementerian Pertanian melalui Karantina Pertanian Cilegon terus melakukan berbagai upaya akselerasi ekspor demi meningkatkan perekonomian petani khususnya di Provinsi Banten.

    Salah satunya buah manggis, merupakan komoditas potensial ekspor yang banyak ditemui pada perkebunan petani Provinsi Banten. Namun ternyata, dibalik terbukanya pasar ekspor terdapat beberapa masalah yang dihadapi.

    “Masalah tentang bagaimana cara pengelolaan budidaya tanaman manggis di lokasi tanah liat agar produksinya sama bagusnya dengan yang di lokasi tanah merah. Yang kedua belum adanya packing house atau rumah packing. Terakhir, belum adanya pelabelan buah manggis asal Banten, sehingga promosi terhadap Banten sendiri sebagai daerah asal menjadi tidak terdukung,” jelas Kepala Karantina Pertanian Cilegon, Raden Nurcahyo, Minggu (29/9).

    Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) Karantina Pertanian Cilegon menggandeng PT. Tereos FKS Indonesia untuk memberikan bimbingan teknis kepada 30 petani dari perwakilan kelompok tani di tiga kabupaten yaitu Serang, Pandeglang dan Lebak untuk membantu menangani permasalahan tersebut.

    Raden berharap melalui bimbingan teknis ini dapat memajukan kapasitas petani di Banten dalam meningkatkan produksi, kualitas dan kontinyuitas ekspor komoditasnya.

    Sementara itu President Direktur PT. Tereos FKS Indonesia Laurent Lambert mengatakan pihaknya sangat senang dapat membantu mengatasi permasalahan petani manggis. “Manggis asal Banten merupakan komoditas yang berkualitas dan sangat perlu untuk didorong agar dapat terus meningkat ekspornya,” jelas Laurent.

    Laurent menambahkan bahwa PT. Tereos FKS Indonesia merupakan industri pengolahan jagung yang sudah sukses mengekspor.

    “Sebagai sesama eksportir, meski beda komoditas, kita harus saling berbagi dan membantu,” tutup Laurent.
    Dalam kegiatan ini mendatangkan ahli dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dan eksportir PT. Manggis Mitra Sejati. (LUK/RUL)

  • BI Banten Dorong Pembentukan BUMD Kelola Komoditas Strategis

    BI Banten Dorong Pembentukan BUMD Kelola Komoditas Strategis

    Erwin Soeriadimadja.
    SERANG, BANPOS –Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten menilai perlu adanya pembentukan BUMD yang dapat membantu pemerintah daerah dalam mengumpulkan dan mendistribusikan komoditas strategis, sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan inflasi di Provinsi Banten.

    Hal tersebut diungkapkan Kepala BI Banten, Erwin Soeriadimadja bahwa perlu langkah langkah khusus dalam menjaga kestabilan harga dan inflasi didaerah, seperti perlu adanya Memorandum of Understanding (MoU) maupuan Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi payung sinergi Intra Provinsi Banten.

    “Kemudian, pentingnya data neraca pangan untuk menentukan langkah pengendalian inflasi dan koordinasi. Selanjutnya, peningkatan intensitas koordinasi sebagai tindak lanjut rapat koordinasi level atas. Pembentukan BUMD yang dapat membantu pemerintah daerah dalam distribusi komoditas,” ujar Erwin Soeriadimadja.

    Selain itu, lanjutnya perlu adanya pendirian gudang logistik maupun pusat distribusi sebagai tempat mengumpulkan komoditas strategis. Tentunya, perluasan pasar tani juga penting dalam menjaga kestabilan harga pangan di Provinsi Banten. Karena, yang saat ini hanya dilakukan pada hari tertenbtu dan dibeberapa titik saja.

    “Kerjsama dengan PT KAI juga dirasa perlu untuk gerbong khusus komoditas pertanian guna memperluas pemasaran. Dari daerah produsen ke adaerah konsumen antar Provinsi Banten. Sehingga stabilisasi harga dan inflasi tetap terjaga,” ungkapnya.

    Sekretaris daerah Banten, Al Muktabar usai melakukan pertemuan tingkat tinggi mengungkapkan stabilitas inflasi menjadi perioritas utama pemerintah Provinsi Banten, dimana menurut Al Muktabar Kabupaten/kota dengan variasi komiditi pangan yang tinggi merupakan bagian dari penyumbang keadaan inflasi, dan menanggapi hasil dialog dari berbagai sumber seperti kepala daerah yang dilakukan pada pertemuan tersebut, diperlukan sinergitas antar Kabupaten dan Kota dalam mengisi variasi komoditi kebutuhan pangan tersebut sehingga dapat terjaganya inflasi di Provinsi Banten.

    “Kami Pemerintah Provinsi Banten akan memfasilitasi kerjasama antar daerah, dan hasil dari pertemuan tadi akan kita sampaikan kepada Tim Inflasi Nasional,” katanya.(DIK)

  • Kekerasan pada Perempuan dan Anak Meningkat di Kabupaten Serang

    Kekerasan pada Perempuan dan Anak Meningkat di Kabupaten Serang

    Ilustrasi kekerasan pada perempuan dan anak.
    SERANG, BANPOS – Kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kabupaten Serang, dalam catatan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBPPPA) dinyatakan meningkat. Hal itu terjadi karena banyak faktor penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak.

    Hal itu diungkapkan oleh kepala seksi perlindungan perempuan, Nunung Effendi. Ia mengatakan bahwa beberapa penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak yaitu karena ketidaktahuan keluarga, kemudian pengaruh gadget pun menjadi faktor terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak.

    “Ada juga yang disebabkan oleh faktor ekonomi,” ujar lelaki yang kerap disapa Endi.

    Jumlah peningkatan angka kekerasan pada perempuan dan anak sebanyak 4 persen. Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 112 kasus, sedangkan per bulan Juli 2019 sebanyak 99 kasus.

    “Harapan ke depan, tingginya kasus ini bukan berarti banyaknya kasus. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk melapor,” terangnya.

    Endi menegaskan bahwa kasus di tahun 2019 meningkat, bukan berarti kasusnya banyak. Akan tetapi, masyarakat yang mulai sadar, karena banyaknya sosialisasi di tingkat Kecamatan.

    “Artinya masyarakat sudah berani untuk melapor. Sehingga kasus yang tercatat banyak. Mudah-mudahan ke depan, dengan hukuman yang semakin berat, dan semakin banyaknya laporan yang diterima oleh DKBPPPA, semakin meningkat kesadaran masyarakat,” jelasnya.

    Selain upaya sosialisasi yang dilakukan oleh DKBPPPA, pihaknya juga melakukan sosialisasi dengan cara bermitra. Artinya dengan jejaring, jadi tidak menangani sendiri.
    Diketahui, ada lembaga-lembaga lain yang juga turut serta seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dan PKK.

    “Diharapkan minimal tidak ada kasus, tetapi itu tidak mungkin. Karena yang namanya kekerasan itu pasti ada. Minimal, bisa ditekan. Agar tidak terjadi lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak,” harapnya.

    Untuk melapor, kata Endi, di Kecamatan pihaknya punya relawan yang menangani kasus salah satunya P2TP dan relawan. Kalau kasus-kasus ringan yaitu kasus-kasus yang tidak perlu berhubungan dengan hukum, cukup diselesaikan di Kecamatan.

    “Kalau kasus itu berat, nanti akan dirujuk ke Kabupaten. Nanti Kabupaten yang akan mendampingi. Sepanjang kasus tersebut masih bisa diselesaikan di Kecamatan, kecamatan lah yang menangani,” tuturnya.

    Kalau kasus, lanjut Endi, jika sudah berhadapan dengan hukum, yang menangani adalah polisi. Pihaknya hanya menangani dalam pendampingan.

    “Wilayah yang memiliki kasus tinggi, mulai dari Kramatwatu, Cipande, Cinangka, Cikeusal dan yang paling rendah tidak ada kasus,” tandasnya.(MUF/ENK)

  • Diancam Menristek Dikti Soal Demo Mahasiswa, Ini Kata Rektor UMT

    Diancam Menristek Dikti Soal Demo Mahasiswa, Ini Kata Rektor UMT

    Ratusan massa aksi yang tergabung dalam persatuan pelajar dan mahasiswa Banten menggelar aksi dengan berjalan kaki menyusuri jalan Protokol Kota Serang, Jumat (27/9) / DZIKI OKTOMAULIYADI
    TANGERANG, BANPOS – Pernyataan Menteri Ristek Dikti M Nasir yang bakal memberi sanksi kepada rektor yang menggerakkan mahasiswanya untuk berdemonstrasi dinilai pernyataan kurang bijak. Pendapat tersebut salah satunya disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Ahmad Amarullah.

    Menurut, Ahmad Ammarullah, mestinya Mensitekdikti mempercayai para rektor yang tidak mungkin menginstruksikan mahasiswanya mengikuti kegiatan yang berpotensi mencelakai. “Ini merupakan sebuah dugaan, bagi saya sebagai rektor menyikapi perkembangan terakhir, kami sudah mengimbau mahasiswa sebelumnya untuk beraktivitas di kampus, tidak harus ikut,” terang Ahmad, Sabtu (28/9).

    Amarullah menjelaskan, pastinya semua rektor menyampaikan hal tersebut kepada mahasiswanya agar tidak mengikuti aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta dalam menolak RKUHP dan UU KPK.

    “Tidak mungkin rektor menyuruh-nyuruh lah, itu dugaan yang nggak terbukti, karena rektor mikir panjang. Namun, saat sudah di luar kampus, mahasiswa berangkat ke demo itu ya itu di luar kemampuan rektor dan institusi lainnya,” tegasnya.

    Kata dia, Menteri Pertahanan justru mempersilakan kepada mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi sepanjang itu baik untuk Indonesia, pastinya tidak dengan cara anarkis. “Harusnya semua pihak menahan diri, pemerintah atau aparat jangan merasa tugasnya untuk menertibkan lalu melakukan tindakan yang mencelakai. Dan mahasiswa yang berintelektual tidak anarkis apalagi merusak fasiltas umum,” paparnya.

    Ahmad menambahkan, kalau memang hal seperti ini terjadi dengan yang tidak diinginkan patut dicari bersama siapa sesungguhnya provokator yang membuat saat aksi unjuk rasa itu chaos. “Menurut saya seperti itu, jangan seolah-olah mahasiswa yang disudutkan. Itu kan seperti mahasiswa diadu sama aparat, perlu ketengan untuk menyikapi hal yang saat terjadi,” katanya.

    Sebelumnya Menristekdikti M Nasir menyayangkan adanya dosen yang mengizinkan mahasiswanya berdemo. Nasir mengatakan nantinya akan ada sanksi kepada rektor perguruan tinggi (PT) jika terjadi pengerahan mahasiswa di kampusnya.

    “Nanti akan kita lihat sanksinya ini. Gerakannya seperti apa. Kalau dia mengerahkan ya dengan sanksi yang kita lakukan sanksi keras yang kami lakukan ada dua, bisa dalam hal ini peringatan, SP1, SP2,” kata Nasir di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/09).

    Nasir mengatakan sanksi hukum juga siap menanti jika aksi unjuk rasa menyebabkan kerugian pada negara. “Nah kalau dalam hal ini menyebabkan kerugian pada negara dan semuanya ini bisa tindakan hukum. Yang rektornya yang saya ini, nanti dosen rektor yang bertanggung jawab,” ujarnya.(IQBAL/MADE/ENK/BNN)

  • Serius Maju di Pilbup Serang, Lili Romli Goda PAN dan PKB

    Serius Maju di Pilbup Serang, Lili Romli Goda PAN dan PKB

    Peneliti LIPI Lili Romli bersilaturahmi dengan Ketua DPP PAN Yandri Susanto

    SERANG , BANPOS – Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lili Romli, semakin menunjukkan keseriusannya maju pada Pilkada Kabupaten Serang. Setelah sebelumnya resmi mendaftarkan diri ke PDIP, Lili meneruskan ikhtiar politiknya dengan menggoda PAN dan PKB yang merupakan partai pendukung pasangan Ratu Tatu Chasanah dan Pandji Tirtayasa pada Pilbup 2015 lalu. Kemarin Lili menggelar silaturahmi bersama pengurus DPP PAN dan PKB.

    Sebelumnya, Lili juga mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak untuk maju pada Pilkada. Sebagai calon kendaraan politiknya, pria kelahiran Pontang, Kabupaten Serang itu memastikan hanya akan maju melalui partai politik.

    Ssaat dihubungi, Lili membenarkan sudah bersilaturahmi dengan Ketua DPP PAN yang juga anggota DPR RI asal daerah pemilihan Serang-Cilegon, Yandri Susanto.

    “Alhamdulillah ada kesamaan visi dan misi, bagaimana membangun Kabupaten Serang lebih baik lagi, maju dan sejahtera,” ujarnya.

    Sebelumnya, Lili juga berkomunikasi politik dengan Wakil Ketua DPP PKB, Jazilul Fawaid. Seperti halnya pembicaraan dengan Yandri Susanto, silaturahmi dengan Jazilul Fawaid juga dalam rangka menyamakan visi dalam membangun Kabupaten Serang yang lebih baik.

    “Soal mengusung atau tidak, itu perkara selanjutnya. Sekarang ini yang penting bagaimana saya dengan pengurus partai politik membangun kesamaan visi dan misi, untuk Kabupaten Serang lebih baik. Intinya kan, bagaimana Kabupaten Serang lebih baik lagi ke depan,” katanya.

    Salah satu misi Lili adalah membangun Kabupaten Serang dari desa. Menurut Lili, ke depan masyarakat yang tinggal di pedesaan harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Salah satu yang akan diupayakan adalah dengan membuka lembaga pelatihan kerja di semua kecamatan.

    Melalui lembaga pelatihan, kata Lili, masyarakat berusia produktif diberikan kesempatan untuk mengembangkan keahlian dan kemampuannya. Mereka akan dilatih SDM andal di bidangnya.

    “Saya ingin menjadikan desa sebagai pusat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi,” terang Lili.

    Wajar, Lili memiliki gagasan dan program seperti itu. Karena dia pernah menjadi pejabat eselon I di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Desa dan Transmigrasi. (MUF/AZM)