MADRID, BANPOS – Sebuah permintaan diungkapkan oleh Sergio Ramos. Kapten Real Madrid itu ingin kontraknya segera diperbaharui oleh manajemen Los Blancos.
Kontrak Ramos di Bernabeu akan habis di musim panas tahun 2021 mendatang. Tahun lalu sang bek sempat mengatakan bahwa ia ingin mencoba berkarir di Liga Super Tiongkok.
Namun bek 33 tahun itu menyebut bahwa ia kini berubah pikiran dan ingin bertahan di Real Madrid. “Saya tidak memiliki masalah di klub ini,” beber Ramos kepada Onda Cero.
Ramos menegaskan bahwa saat ini ia sama sekali tidak berpikiran untuk meninggalkan Real Madrid dalam waktu dekat. Ia menyebut bahwa ia masih sangat menghormati kontraknya bersama raksasa Ibukota Spanyol tersebut.
“Saya saat ini terikat kontrak dengan Real Madrid, dan kontrak saya saat ini hanya tersisa satu setengah tahun lagi.”
Ramos membeberkan bahwa ia memiliki keinginan untuk memperbaharui kontraknya bersama Real Madrid. Ia bahkan menyebut siap menuntaskan perpanjangan kontrak itu dengan cepat karena ia sangat ingin bertahan di El Real.
“Jika Madrid ingin menuntaskan perpanjangan kontrak saya, saya rasa tidak sampai lima menit proses tersebut bisa selesai.” (RUL/NET)
Sejumlah jurnalis saat menggelar aksi solidaritas kekerasan terhadap wartawan oleh oknum kepolisian, Kamis (26/9). LUKMAN HAPIDIN/BANTEN POS
CILEGON, BANPOS – Dari jurnalis, mahasiswa sampai anak SLTA sederajat menggelar aksi unjuk rasa di Kota Cilegon. Serangkaian kejadian tersebut dimulai dari pagi hingga sore hari untuk menyuarakan berbagai persoalan yang terjadi beberapa hari ini.
Pantauan dilokasi sekitar pukul 11.00 Wib, diawali dari sejumlah jurnalis yang bertugas di Kota Cilegon berunjuk rasa di Landmark Kota Cilegon, Kamis (26/9).
Dalam aksinya para jurnalis dari berbagai media tersebut menyuarakan kutukan atas aksi kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian pada saat unjuk rasa terkait RUU kontroversial di Jakarta dan sejumlah daerah.
Aksi unjuk rasa oleh jurnalis media online, cetak, dan televisi itu dikawal ketat oleh puluhan anggota kepolisian Polres Cilegon. Dalam aksinya sejumlah spanduk dan karton yang bertuliskan kalimat kecaman dan ekspresi kekecewaan dibentangkan.
Iqbal Multatuli, jurnalis Detik.com dalam orasinya menyayangkan sikap aparat kepolisian yang seharusnya menjadi mitra dan pengayom masyarakat justru bersikap tidak etis dengan cara memukul dan merusak alat kerja jurnalis.
Ia meminta kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindak tegas aparat yang telah bersikap seperti itu. “Ini tidak bisa didiamkan, ini harus ditindak,” ujar Iqbal di tengah-tengah orasi.
Mengatasnamakan apapun, lanjut Iqbal, aksi kekerasan tidak bisa dibenarkan, terlebih aksi itu dilakukan kepada awak media yang sedang bertugas melakukan peliputan.
Kejadian yang terjadi pada unjuk rasa RUU kontroversial menurutnya sangat mungkin terjadi di daerah-daerah lain, termasuk Kota Cilegon. “Sebagai se profesi kita prihatin dan mengultimatum kepolisian agar tak kembali melakukan hal tersebut,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Pokja Harian Wartawan Cilegon Ronald Siagian dalam orasinya menuturkan, aksi kekerasan terhadap jurnalis saat melaksanakan tugas peliputan tidak hanya terjadi kali ini saja, sudah banyak kasus serupa namun tidak pernah ada penyelesaian.
Tugas jurnalis, lanjut Ronald dilindungi oleh undang-undang, dan sebagai aparat seharusnya anggota kepolisian memahami hal itu sehingga kasus serupa tak lagi terulang untuk kesekian kalinya.
“Polisi harus berani mengevaluasi terhadap anggota yang telah melakukan pelanggaran, aksi kekerasa tidak bisa dibenarkan atas alasan apapun,” paparnya.
Ia berharap, hal tersebut tak kembali terjadi di daerah manapun. Peristiwa yang terjadi diharapkan dijadikan pelajaran oleh aparat kepolisian, sehingga gesekan antara aparat dengan jurnalis tak kembali terjadi.
Sementara itu, pada sore harinya sekitar pukul 14.00 WIB, sekitar 800 mahasiswa dan pelajar di Kota Cilegon menggelar aksi demo di Gedung DPRD Kota Cilegon. Aksi itu menolak RKUHP dan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Aksi tersebut mendapatkan pengawalan ketat kepolisian dengan menyiagakan mobil water canon.
“Massa ada sekitar 800 dari BEM mahasiswa c Cilegon, ada juga pelajar STM di Cilegon. Pelajar STM ini ikut-ikutan sendiri, tidak ada yang ngajak,” ujar Rizki, salah seorang mahasiswa yang ikut berunjuk rasa.
Dalam aksinya mahasiswa mengenakan berbagai seragam almamater, seperti dari Al-Khairiyah, LP3I, Untirta, Al-Ishlah Cilegon dan berbagai STM di Cilegon.
Seiring berjalannya waktu massa mahasiswa juga semakin banyak. Dengan membawa berbagai atribut, mereka menyampaikan aspirasi agar didengar para wakil rakyat.
Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) STIA Al Khariyah Citangkil, Cecep Infanudin menyatakan, ada sejumlah tuntutan yang disampaikan dalam aksi yang dilakukan di DRPD. Pertama, mahasiswa Cilegon mendesak Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo untuk memberikan sanksi tegas dan menghukum kepada pelaku pembakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Kedua, mahasiswa juga menolak pengesahan RUU KUHP dan RUU Pertahanan. Mahasiswa juga menolak revisi undang-undang KPK.
“Aksi yang kami lakukan ini bukan tanpa sebab. Tapi, kami meminta agar Presiden mengusut tuntas dan memberikan sanksi tegas terhadap pembakaran hutan di Indonesia. Bahkan, kami juga meminta pula agar presiden pun mencabut guna usaha di Indonesia,” kata Cecep.
Lebih Ianjut, Cecep pun meminta, kepada presiden dan aparat penegak hukum dan DPR RI untuk bersama-sama memberikan hukuman yang seberat-beratnya terhadap pelaku korupsi karena keberadaanya menurunkan martabat bangsa yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara.
“Jika bapak-bapak DPR di Cilegon tidak mendengarkan aspirasi kami, kami janji akan terus melanjutkan aksi ini,” pungkasnya.
Disisi lain, ratusan siswa tehnik mesin (STM) se-Kota Cilegon dan Serang mengaku kecewa dengan pihak kepolisian yang melarang mereka untuk ikut bergabung, dengan ratusan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Cilegon, menolak Revisi UU KPK dan RUU KUHP.
Salah satu siswa Faisal mengatakan, dirinya datang untuk ikut bergabung karena mendapat undangan dari pihak mahasiswa, untuk ikut aksi unjuk rasa tersebut. Namun, para siswa ini dihadang oleh pihak kepolisian dengan alasan aksi mereka tidak berizin.
“Kami datang kan karena ada undangan dari mahasiswa melalui media sosial, mereka mengajak bergabung dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD, jadi kami engga tahu menahu masalah izin,” ujar Faisal.
Faisal juga mengungkapkan, kedatangannya dengan teman-teman lainya untuk menyampaikan aspirasi rakyat, salah satunya tentang penolakan RUU KUHP dan KPK, dimana kedua rancangan tersebut tidak berpihak pada rakyat.
“Masa ayam masuk ke pekarangan tetangga di denda, saya memilihara banyak ayam soalnya,” ujarnya. (LUK/RUL)
Walikota Serang Syafrudin mendampingi kunjungan duta besar Kuwait untuk Indonesia di Ponpes Ardaniah yang ada di Jalan Cikulur-Kuranji, Komplek Ponpes Ardaniah, Desa Panggung Jati, Kecamatan Taktakan, Rabu (25/9/2019)
TAKTAKAN , BANPOS – Ponpes Ardaniah yang ada di Jalan Cikulur-Kuranji, Komplek Ponpes Ardaniah, Desa Panggung Jati, Kecamatan Taktakan, diprediksi akan menjadi Ponpes terbesar yang ada di seluruh Banten.
Hal ini dikarenakan Ponpes Ardaniah terus melakukan pembangunan gedung kelas dan gedung lainnya dengan luas sekira 10 hektare. Bahkan, Ponpes itu juga berencana akan kembali membangun dengan luas 70 hektare atau bila ditotal menjadi seluas 80 hektare.
“Ardaniah ini direncanakan akan menjadi Ponpes terbesar, termegah, terluas, dan terbaik di Provinsi Banten. Jadi sementara kita luas yang sudah dibangun ada 10 hektare,” kata pendiri sekaligus pengasuh Ponpes Ardaniah, Sudrajat Ardani, Rabu (25/9/2019).
Dalam melakukan pembangunan, Ponpes Ardaniah mendapat bantuan dari Al Jamiyyah Al Khiriyyah Al Kuwaitiyyah yang berasal dari Kuwait. Hal ini menjadikan Ponpes Ardaniah, sebagai penerima hibah pertama kali dari Kuwait di Banten.
“Kita kedatangan donator besar dari Kuwait, beberapa bantuannya ada bakti sosial untuk masyarakat kota serang sebanyak 100 orang, gerobak usaha, 50 mesin jahit, ada bantuan untuk anak didik berupa alat tulis kantor (ATK) tas dan sebagainya, dan sodaqoh untuk masyarakat dan santri, hingga peresmian tempat pendidikan,” ujarnya.
Sudrajat Ardani mengatakan, Ponpes Ardaniah sudah berdiri sejak 11 tahun yang lalu, dan telah meluluskan delapan angkatan atau sekitar 300 orang.
“Untuk santri saat ini baru ada 700 orang, dengan jumlah pengajar sebanyak 60 orang,” terangnya.
Mengenai jenjang pendidikan yang ada di Ponpes tersebut, Sudrajat mengatakan bahwa terdapat segala tingkatan, mulai dari SD, SMP, SMA, MA, hingga SMK. Bahkan siswa yang lulus dari Ponpes itu akan dijembatani langsung untuk melanjutkan pendidikannya ke luar negeri.
“Saat ini lulusan kita ada yang sudah mengisi di Mesir, India, Yordania dan lainnya yang hampir di Negara bagian timur tengah dari berbagai beasiswa yang didapatkan,” tuturnya.
Bahkan, untuk masyarakat duafa, fuqoro, miskin dan yatim akan mendapatkan pendidikan gratis di Ponpes Ardaniah.
“Satu hal kelebihan di Ponpes ini yaitu anak yang lulus sudah atau apa kelebihannya, kita juga mengajarkan bahasa Inggris dan Arab, dan tahfidz Quran,” jelasnya.
Pimpinan Al Jamiyyah Al Khiriyyah Al Kuwaitiyyah, Ahmad Al Mursyid, mengatakan bahwa jumlah bantuan yang diberikan tidak dapat diperkirakan, karena bantuan datangnya berturut-turut. Namun ia memastikan, bantuan tersebut diberikan kepada yang membutuhkan.
“Kami datangi wilayah khususnya Negara Muslim, dimana terdapat fakir miskin, yang InsyAllah kami bantu sesuai kemampuan, dan permohonan oleh perwakilan kami diwilayah tersebut. Kami tidak membatasi bantuan baik Kristen maupun lainnya selain Muslim, karena mereka bagian makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT,” katanya.
Ahmad Al Mursyid yang juga menjabat sebagai Wakil dari Kementerian Listrik dan Perairan Kuwait mengatakan, bantuan tersebut berasal dari berbagai donatur, dengan jenis bantuan yang berbeda-beda, seperti masjid dengan bantuan mencapai Rp1 miliar, dan bantuan-bantuan lainnya.
“Jadi bantuannya dari berbagai donatur, ada yang menyumbang Rp100ribu atau Rp200 ribu,” jelasnya.
Walikota Serang, Syafrudin memberikan penghormatan kepada tamunya yang berasal dari Negara Kuwait. Ia berharap mereka dapat kembali memberikan bantuan untuk membangun Ponpes yang ada di Kota Serang.
“Kami dari Pemkot akan berkomunikasi baik secara pribadi atau kedinasan untuk datang kembali dan memberikan bantuan-bantuan untuk Ponpes lainnya,” katanya.
Ia menilai, pendidikan yang diajarkan oleh Ponpes lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan pendidikan umum, sebab pembentukan karakter anak akan diajarkan di Ponpes.
“Pondok itu ada pendidikan khusus yaitu Agama Islam, pertama anak-anak belajar Al-Quran, menghafal, cara salat, dan berpuasa adanya di Ponpes. Sementara di umum sekalipun ada itu kecil sekali,” tandasnya. (DZH/AZM)
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Banten, Helldy Agustian / RULIE SATRIA
CILEGON, BANPOS – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Banten, Helldy Agustian mengaku memang saat ini pihaknya lebih berhati-hati dalam mengikuti Pilkada Cilegon 2020 mendatang.
Belajar dari pengalaman pilkada sebelumnya, kata Helldy, memang fenomena lobi politik tingkat atas serta borong partai menjadi perhatian serius.
Sebab itu, guna mengantisipasi lobi-lobi politik di tingkat pengurus pimpinan pusat (DPP), Helldy menyatakan bakal melibatkan pengurus DPP Berkarya seperti Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto.
“Sekarang kan saya tidak sendirian, diatas kan ada pak Tommy Soeharto, ada Pak Priyo (Sekjen Partai Berkarya-red). Otomatis kita akan minta bantuan beliau, secara struktural partai kan seperti itu,” kata Helldy saat berbincang dengan awak media di Gedung Creative Center Batik Krakatoa, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Rabu (25/9).
Dengan demikian, kata Helldy, sementara ini pihaknya masih melakukan komunikasi politik dengan berbagai parpol dan tokoh yang memiliki visi misi dan tujuan yang sama.
“Kita melihat dulu, ada tidak orang-orang atau partai yang punya visi dan pemikiran serta tujuan yang sama. Kita kan memang masih punya kekurangan, yakni belum cukup kursi untuk mencalonkan diri, tapi kalau kita langsung ke atas tapi tidak ada orang yang punya tujuan yang sama kan susah juga, namun yang pasti kita akan melakukan lobi-lobi politik tingkat atas,” tandasnya. (LUK/RUL)
Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin menerima kunjungan peserta Pendidikan Latihan Pemimpin (Diklatpim) 4 di ruang kerjanya, Rabu (25/9/2019).
SERANG , BANPOS – Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, menerima perwakilan peserta Pendidikan Latihan Pemimpin (Diklatpim) 4 di ruang kerjanya, Rabu (25/9).
Dalam pertemuan tersebut, para peserta Diklatpim ini selain bertujuan untuk bersilaturahmi, juga melaporkan perkembangan latihan, serta memohon dukungan atas gagasan perubahan di setiap unit kerja.
“Hari ini saya menerima audiensi silaturahmi dari teman-teman Diklatpim 4 Kota Serang di ruang kerja saya. Teman teman Diklatpim 4 ini datang untuk bersilaturahmi sekaligus laporan atas kegiatan Diklat yang mereka lakukan selama beberapa hari, di PPSDM Kiarapayung Jatinangor, Sumedang, bersaing bersama kota-kota besar lainnya,” ujar Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, seusai acara.
Subadri mengaku, dirinya sangat senang dan bangga dengan kedatangan perwakilan peserta Diklatpim ini. Ia mengapresiasi kedatangan mereka.
“Saya sangat senang sekali teman-teman Diklatpim sudah mau bersilaturahmi dengan saya. Dan saya bangga sekaligus mengapresiasi sekali bahwa ASN yang tergabung dalam peserta Diklatpim 4 ini, sudah mau berbuat yang terbaik guna mengharumkan Kota Serang,” jelasnya.
Ia pun mengajak seluruh masyarakat Kota Serang, agar para peserta Diklatpim ini mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi.
“Kita doakan bersama, mudah-mudahan teman teman Diklatpim 4 ini bisa bersaing ke tingkat selanjutnya untuk mengharumkan Kota Serang,” harapnya.
Sementara itu, perwakilan peserta Diklatpim 4, Tuti Sumiyati, mengaku bahwa kedatangan para perwakilan Diklatpim ini membahas seputar kegiatan tersebut dan memohon dukungan.
“Seputar kegiatan Diklatpim itu sendiri, dan mohon dukungan dari bapak Wakil Walikota Serang untuk gagasan perubahan di unit kerja,” tuturnya.
Menurutnya, Kota Serang mengirimkan sebanyak 18 peserta dalam Diklatpim ini. Para peserta akan digabung bersama dengan peserta perwakilan kabupaten dan kota lainnya.
“Kota Serang mengirimkan sebanyak 18 peserta dan bergabung dengan peserta dari kabupatan lain, seperti Sukabumi, Sumedang dan Purwakarta,” ungkapnya.
Dalam Diklatpim ini, lanjutnya, para peserta harus mampu menciptakan terobosan perubahan, yang positif di unit kerjanya. “Dan memang di akhir acara, akan ada pengumuman siapa yang menjadi juara,” ucapnya. (DZH/AZM)
Wakil Kepala LPJK Banten Al-Mufid (tengah), bersama jajaran LPJK Provinsi Banten, saat memberikan sambutan pada kegiatan konversi SBU, SKA dan SKTK, yang bertajuk “One Day Service”, Rabu (25/9/2019) / RULIE SATRIA.
SERANG, BANPOS – Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi LPJK Provinsi Banten, membuka pelayanan konversi sertifikasi dari sebelumnya menggunakan blanko menjadi sistem E-Sertifikasi (digital). Hal tersebut berdasarkan SE Menteri PUPR No.06 Tahun 2019 dan SE LPJK No. 05 Tahun 2019.
Wakil Kepala LPJK Banten Al-Mufid, saat ditemui menjeskan, bahwa kegiatan konversi Sertifikasi Badan Usaha (SBU), Sertifikasi Keahlian Kerja (SKA) dan Sertifikasi Keterampilan Tenaga Kerja (SKTK), yang bertajuk “One Day Service” bertujuan mengantisipasi pemalsuan sertifikat yang saat ini marak di lapangan.
“Semua SKA dan SKT yang ada di LPJK akan berubah dari blanko menjadi digital apabila lewat dari tanggal tersebut maka tidak akan tayang lagi dalam sistem SKS dan itu sesuai aturan yang dibuat oleh Kementerian,” ungkap Al-Mufid, di kantor LPJK Banten, Jalan Ahmad Yani no 34, Blok C4 & C5 Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Rabu (25/9).
Al-Mufid menambahkan, pemberlakuan secara resmi sertifikat digital ini telah dimulai awal tahun 2019 lalu. Oleh karena itu, bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), LPJK terus gencar melakukan sosialisasi pemberlakuan sertifikat digital ini.
“Kita berharap, seluruh Asesor Profesi dan Asesor Badan Usaha berkontribusi untuk menyukseskan Konfersi sertifikasi digital tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut Al-Mufid menjelaskan, jika SBU, SKA dan SKTK di LPJK nasional sudah 70% yang sudah dikonversi. Sementara di Banten sekitar 25%, lebih agak sedikit lagi karena SBU baru sampai 35% konversi.
“Target kita sampai 30 September selesai semua untuk konversinya kalau tidak, tidak akan tayang lagi SK dan SPO nya, ” tambahnya.
Seementara, Manajer LPJK Provinsi Banten Andre Yulio mengatakan banyak para pekerja kontruksi dan badan penyedia jasa kontruksi yang belum tersertifikasi. Di Provinsi Banten itu untuk badan usaha itu yang terdaftar sekitar 4.923. Sedangkan untuk SKA 2150 dan SKTK 4200.
“Untuk itulah melalui kegiatan ini yang sudah memiliki model blangko untuk meregistrasi ulang dalam bentuk elektronik,” Pungkasnya. (RUL)
Pembina Batik Krakatoa Hany Seviatri saat mengajarkan murid TK Raudhatul Atfal Baitul Mutaqin saat belajari motif dan membatik di sanggar Batik Krakatoa Cilegon, Rabu (25/9/2019). LUKMAN HAPIDIN/BANTEN POS
CILEGON, BANPOS – Sekitar 95 murid Taman Kanak-kanak Raudhatul Atfal Baitul Mutaqin, Desa Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, mengunjungi sanggar Batik Krakatoa di Gedung Creative Center Cilegon (GCCC), Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Rabu (25/9).
Puluhan murid TK yang didampingi para guru itu, menenun motif-motif dan membatik di sanggar batik khas Cilegon tersebut.
Dalam kesempatan itu, anak-anak juga praktik membatik di sebuah kain putih. Sedangkan motif yang digambar adalah menara Banten dan debus.
Wakil Kepala Sekolah RA Baitul Mutaqin Nurkilah menjelaskan, kunjungan kali ini merupakan kali kedua. Sebelumnya, kunjungan dilakukan satu hari sebelumnya yaitu, Selasa (24/9). Selama dua hari, ada sekira 200 siswa RA yang diajak mengenal sekaligus belajar membatik.
“Ini kan salah satu batik Banten, jadi kita mau anak-anak tahu kalau Banten juga punya batik, salah satunya, Batik Krakatau,” ungkap Nurkilah disela-sela kunjungan.
Menurut Nurkilah, anak-anak perlu dikenalkan terhadap budaya sekaligus potensi daerah sejak dini, agar kebanggaan sekaligus kecintaan terhadap daerah semakin tumbuh dalam diri anak-anak.
Sementara itu, Pembina Batik Krakatoa Hany Seviatri mengungkapkan, sanggar Batik Krakatau kerap menjadi destinasi kunjungan para pelajar baik dari dalam Kota Cilegon maupun dari daerah lain.
Kunjungan itu kata dia, wujud apresiasi dan apresiasi masyarakat terhadap Batik Krakatau sebagai bagian dari potensi dan media mempertahankan budaya Banten. “Mereka belajar motif-motif batik dan sejarah batik,” katanya.
Di sanggar Batik Krakatau, sambung dia, ada 60 motif batik, setiap motif menguraikan budaya serta karakter Banten secara umum dan Kota Cilegon secara khusus. Misalnya, motif kue gipang, gunung Anak Krakatau, debus dan rampak bedug.
“Saya bersyukur kebaradaan sanggar Batik Krakatau diapresiasi oleh masyarakat luas, karena tujuan dari didirikannya sanggar itu adalah upaya pembangunan kembali Kota Cilegon dan Banten,” tandasnya. (LUK/RUL)
CAPTION FOTO: Tiga pimpinan DPRD Kota Cilegon periode 2019-2024, resmi dilantik dalam pengucapan sumpah janji di Rapat Paripurna DRPD Cilegon, Rabu (25/9) / RULIE SATRIA
CILEGON, BANPOS – Tiga pimpinan DPRD Cilegon periode 2019-2024 resmi dilantik. Pelantikan dan sumpah janji pimpinan dewann itui dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, Sigit Triyono, Rabu (25/9).
Ketiga pimpinan tersebut diantaranya, Endang Efendi sebagai Ketua DPRD dari Partai Golkar, Sokhidin sebagai Wakil Ketua I dari Partai Gerindra dan Nurotul Uyun dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai Wakil Ketua II.
Ketua Dewan, Endang Efendi mengatakan dirinya bersama dua pimpinan lainnya serat seluruh anggota dewan akan segera tancap gas untuk bekerja. Mengingat setelah pelantikan 40 anggota dewan pasda 4 September lalu, belum bisa maksimal bekerja karena pimpinan DPRD masih sementara.
“Setelah pelantikan pimpinan dewan definit ini, seluruh anggota dewan sudah siap bekerja untuk rakyat. Serta bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka mengawal pembangunan,” ujar Endang Efendi kepada sejumlah media, kemarin.
Endang menyatakan, pelantikan dan sumpah janji jabatan tiga pimpinan DPRD Cilegon tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten nomor 170.05/Kep.276-Huk/2019 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kota Cilegon periode 2019-2024.
Sebelumnya mengungkapkan baik dirinya Sokhidin dan Nurrotul Uyun diusulkan dari partainya masing- masing. Nama Endang Efendi melalui Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: R-1032/GOLKAR/IX/2019 tanggal 12 September, Sokhidin melalui surat DPP Partai Gerindra nomor 08-265/KPTS/DPP-GERINDRA/2019 tanggal 23 Agustus 2019, dan Nurotul Uyyun melalui surat nomor: 08/D/REK/WD3-PKS/2019 tanggal 21 Agustus 2019.
Setelah dirinya dan dua pimpinan dewan dilantik, mengharapkan do’a dan dukungan masyarakat Kota Cilegon untuk terus berupaya dan bekerja secara maksimal dalam rangka mendorong cita cita bersama mensejahterakan rakyat.
“Semangat kami bekerja untuk rakyat langsung kita lakukan adalah salah dengan langsung menggelar Rapat Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib DPRD usai pelantikan pimpinan dewan definitif ini,” tandas Politisi Partai Golkar ini.
Sementara Wakil Walikota Cilegon, Ratu Ati Marliati yang turut hadir dalam Rapat Paripurna Sumpah Janji Pimpinan DPRD mengungkapkan selamat bekerja dan dirinya yang mewakili Walikota CIlegon, Edi Ariadi siap untuk membangun sinergi kemitraan yang harmonis dengan DPRD.
Ati berharap agar sinergitas antara deawan dengan pemerintah terus ditingkatkan dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan. Dengan sinergi yang terbangun maka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan mudah dicapai.
“Walaupun DPRD yang terpilih dari berbagai partai politik, tapi saya ingin DPRD menjadi satu warna dan satu kepentingan, yaitu kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon,” kata Ratu Ati, saat memberikan sambutan dalam rapat paripurna pelantikan Ketua DPRD Kota Cilegon, Rabu (25/9).
Ratu Ati juga mengajak kepada DPRD Kota Cilegon untuk menyelesaikan prioritas daerah yang telah ditetapkan di Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pasalnya, selama ini hubungan yang sudah terjalin cukup baik dan harmonis, sehingga memberikan kontribusi dan prestasi hingga tingkat nasional.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon Endang Effendi mengatakan, pihaknya sudah menargetkan Pembentukan tata tertib dewan akan selesai pekan depan. “Besok paripurna tata tertib, intinya kita berjalan sesuai mekanisme, saya targetkan minggu depan selesai,” ujarnya.
Sedangkan terkait Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Endang menungkapkan, alat kelengkapan dewan tersebut tidak akan terbagi secara rata, karena fraksi ada delapan sementara alat kelengkapan dewan hanya enam, oleh karena itu harus ada komunikasi antar fraksi dan antar partai. Pasalnya, pimpinan alat kelengkapan dipilih oleh anggotanya.
Kendati demikian, Ia juga menegaskan, bahwa partai akan legowo dan tidak akan mengambil posisi pimpinan alat kelengkapan dewan lebih dari satu.
“Saya jamin, walaupun kursinya sepuluh tapi Golkar akan legowo, tidak akan mengambil kursinya dua atau tiga,” tandasnya. (LUK/BAR/RUL)
CIPOCOKJAYA , BANPOS – Puskesmas Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya saat ini tengah menangani 16 kasus penyakit kusta. Penyakit yang dapat menular melalui pernapasan, udara, dan kontak langsung dengan penderita yang belum terobati, merupakan penyakit yang dapat menyebabkan kecacatan fisik.
Kepala Puskesmas Banjar Agung, Rosidah mengatakan, adanya 16 penderita kusta yang ditangani oleh Puskesmas Banjar Agung merupakan sesuatu yang harus segera ditangani dengan serius.
“Dengan angka pengidap tersebut harus sudah di eliminasi. Ada lima pengidap saja sudah tinggi, apalagi sampai 16 orang yang mengidap,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (25/9).
Rosidah menuturkan, tingginya angka tersebut berdasarkan hasil kerja dari Tim Puskesmas Banjar Agung yang melakukan peninjauan langsung ke lingkungan masyarakat.
“Pengidap kusta itu kebanyakan susah untuk diajak berobatnya, karena yang mereka rasakan tidak sakit, dan tidak mengetahui apa itu kusta dan apa bahayanya. Makanya kami blusukan jemput bola ke masyarakat dan sekaligus lakukan sosialisasi,” tuturnya.
Rosidah menuturkan bahwa penyakit kusta yang dapat membuat kecacatan fisik ini, dapat menular melalui kontak fisik dan udara.
“Kusta ini menular loh. Penyakit tersebut menular melalui kontak fisik dan pernapasan, ya walaupun efek menularnya bisa sampai 3-4 tahun, tergantung dari daya tahan tubuh seseorang yang terpapar. Dan yang paling beresiko terpapar itu keluarga dan tetangga atau orang terdekat, maka dari itu kami juga lakukan pemeriksaan kepada keluarga terdekat,” jelasnya.
Ia juga mengimbau untuk masyarakat yang mengidap kusta, agar segera memeriksakan diri ke Puskesmas terdekat. Pemeriksaan tersebut, lanjutnya, tidak dipungut biaya.
“Yang mempunyai ciri-ciri seperti panu dan mati rasa, tidak bisa merasakan perubahan suhu hingga kehilangan sensasi sentuhan dan rasa sakit pada kulit. Segera lakukan pemeriksaan, berobatnya gratis di Puskesmas,” ucapnya.
Sementara itu, salah satu penderita kusta, Olis, mengatakan bahwa pada awalnya ia tidak mengetahui dirinya mengidap penyakit kusta.
“Awalnya tidak tahu. Dan ini juga dibarengi dengan penyakit gula. Tapi penyakit gula justru sudah membaik sekarang,” tuturnya.
Karena penyakit ini, sebelah matanya menjadi tidak dapat melihat. Bahkan di pagi hari, ia hanya memandang lingkungan seperti berkabut. Ia pun berharap matanya dapat kembali sembuh.
“Harapan saya sih mata saya dapat kembali melihat. Karena ini hanya sebelah mata saja yang bisa melihat. Kalau pagi itu seperti berkabut, kalau malam terlihat terang sekali,” tandasnya. (DZH/AZM)
Akademisi Banten mendukung gerakan moral mahasiswa
Aksi mahasiswa mendapatkan berbagai dukungan dari kalangan akademisi kampus. Beberapa dosen tercatat mengizinkan mahasiswanya untuk turut serta dalam aksi demonstrasi, seperti yang dilakukan oleh akademisi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Abdul Hamid
Akademisi Fisip Untirta Abdul Hamid mengatakan, kondisi saat ini dapat menjadi salah satu laboratorium bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliahnya untuk dapat mengamati secara langsung dinamika demokrasi di Indonesia.
“Saya tidak mengerahkan anak-anak untuk demo, tapi saya ingin anak-anak memiliki sensitifitas dan kemudian bisa melihat dan belajar, mulai dari tuntutan mahasiswa itu apa, dan mengorganisasi massa itu bagaimana, itu hal yang menarik untuk diamati,” ujar dosen pengajar mata kuliah Pengantar Ilmu Politik tersebut.
Ketika ditanyakan, apakah mendukung gerakan mahasiswa terkait penolakan beberapa RUU yang sedang dibahas saat ini. Pria yang akrab dipanggil Abah tersebut mengatakan, mahasiswa menjadi pelaku sejarah dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.
“Saya berharap mahasiswa tersebut dapat memahami substansi dari aksi tersebut, sebagai bentuk partisipasi politik murni karena kegelisahan mereka terhadap tindakan DPR di akhir masa jabatan yang terkesan terburu-buru dalam menetapkan beberapa UU,” jelas pria yang akrab dipanggil Abah tersebut.
Ia menjelaskan, beberapa RUU yang ditetapkan juga cenderung bertentangan dengan harapan masyarakat, seperti revisi UU KPK dan yang lainnya.
“Prinsipnya, saya senang ketika mahasiswa turut andil dalam gerakan moral ini,” jelasnya.
Dodi Firmansyah
Sementara itu, tersebar status WA dari Akademisi FKIP Untirta Dodi Firmansyah yang menyatakan bahwa mahasiswa yang ingin melakukan demonstrasi untuk tidak usah meminta izin kepadanya, namun berangkat saja, dan diakhiri dengan pernyataan selamat berjuang.
“Pagi tadi, ketua BEM dan DPM FKIP Untirta datang menghadap saya, dan meminta izin untuk berangkat aksi. Saya nyatakan, tidak usah meminta izin, dan langsung saja berangkat, karena aksi ini bagus untuk menambah kepekaan mereka terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat,” ujar Dodi.
Senada dengan Abdul Hamid, Dodi menyatakan, tidak dalam konteks mengerahkan mahasiswa untuk berdemonstrasi. Namun, mengingat mahasiswa harus dapat memahami dan peka terhadap isu di masyarakat, maka perlu untuk turut serta menjadi bagian aksi tersebut.
“Ini juga mendukung secara akademik. Dalam status saya selanjutnya, saya meminta kepada mahasiswa untuk saatnya meninggalkan hal-hal yang tidak menunjang akademisnya, seperti game online, kemudian turut belajar menyuarakan aspirasi masyarakat,” tegasnya. (PBN)
