BANTEN POS

Penulis: admin

  • Kejati – DPRD Banten Teken Pakta Integritas, Forkopimda Diminta Kompak

    Kejati – DPRD Banten Teken Pakta Integritas, Forkopimda Diminta Kompak

    SERANG, BANPOS – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mendorong agar keberadaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dapat dimaksimalkan oleh Pemerintah Daerah. Keberadaan Forkopimda bukan hanya sebatas forum formalitas belaka dan dapat dimaksimalkan untuk dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.

    Hal itu disampaikan Kepala Kejati Banten Leonard Eben Ezer Simanjutak saat memberikan penyuluhan dan penerangan hukum kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Banten. Kegiatanitu digelar berbarengan dengan pendantanganan pakta integritas pencegahan korupsi di lingkungan DPRD Banten, Rabu (15/6/2022).

    Leonard mengatakan, dengan adanya Forkopimda, seharusnya dapat membuat Pemerintah Daerah lebih baik lagi dalam pengambilan keputusan. Sebab, berbagai masukan dan fungsi masing-masing bagian Forkopimda dapat turut mengawal kebijakan yang dikeluarkan.

    “Kebijakan yang nanti dikeluarkan oleh Provinsi, sebelum dikeluarkan dan disetujui oleh DPRD, kami ikut. Kami lihat, supaya tidak ada gangguan atau hambatan terkait dengan aturan, regulasinya, pelaksanaannya serta monitoring dan evaluasinya,” terang Leo.

    Sebagai contoh, kebijakan pemberian bantuan hibah kepada Pondok Pesantren (Ponpes). Secara aturan, Pemprov Banten memiliki Perda dan Pergub berkaitan dengan hal tersebut. Namun karena adanya kasus korupsi, pelaksanaan setelahnya pun menjadi tidak maksimal.

    “Ini Perda ada, tapi penanganan penegakkan hukum jangan sampai menghambat. Nah apa yang sudah terjadi, kita rapihkan dari sistem dan pengawasannya. Kalau hanya Kejaksaan, itu tidak bisa. Kalau hanya DPRD, itu tidak bisa. Begitu juga dengan Pemprov sendiri, tidak akan bisa,” katanya.

    Maka dari itu, Leo pun mendorong agar keberadaan Forkopimda dapat diperkuat dan dimaksimalkan, sehingga pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten dapat lebih baik lagi.

    “Itu yang saya harapkan. Bukan hanya Forkopimda, tapi masyarakat juga selaku stakeholder. Jaman dulu raja-raja kita, untuk mengambil aspirasi itu di Alun-alun. Kenapa kita tidak lakukan? Kita duduk bersama, kita berdiskusi. Kenapa kita tidak kembali ke budaya lokal,” tegasnya.

    Ketua DPRD Provinsi Banten, Andra Soni, menuturkan bahwa salah satu masukan yang diberikan oleh Forkipimda dalam penanganan kemiskinan dan pengangguran ialah membuka kerja sama dengan industri.

    “Banten itu kan banyak industrinya. Tapi faktanya juga industri masih belum bisa menyerap tenaga kerja. Nah ini yang harus bisa dikomunikasikan. Karena permasalahan yang terjadi itu ketika ketersediaan tenaga kerja tidak match dengan kebutuhan industri,” tandasnya.
    sedangkan soal penandatanganan Pakta Integritas, Andra Soni menyambut baik kegiatan tersebut. Politisi Gerindra tersebut menilai pakta integritas sebagai komitmen dan rambu-rambu bagi seluruh pimpinan dan anggota DPRD Banten, serta adanya rencana aksi untuk mewujudkan Provinsi Banten bebas KKN.

    Sementara, Dalam sambutannya Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Leonard Eben Ezer menyampaikan beberapa hal penting terkait kebijakan hukum. Kejati Banten juga akan mendukung, mengawal dan mengamankan pembangunan daerah di Provinsi Banten.
    Eben berharap kepada pihak terkait dan berkontribusi dalam pelaksanaan Program PEN dan pembangunan strategis daerah. “Tentu hal tersebut mustahil diwujudkan tanpa lima unsur, yaitu tranformasi, adaptif, inovatif, kolaboratif, dan inklusif. Dengan kelima elemen itu harus bersama-sama dilakukan oleh elemen dan unsur pemangku kepentingan di Provinsi Banten, khususnya hari ini dengan DPRD Banten sebagai wakil rakyat,” ujarnya.(ADV)

  • Kejati Tekan Kerjasama Dengan BPJS Ketenagakerjaan

    Kejati Tekan Kerjasama Dengan BPJS Ketenagakerjaan

    SERANG, BANPOS – Kejati Banten menandatangani nota kesepahaman dengan BPJS Ketenagakerjaan, terkait optimalisasi penyelenggaraan program dan penanganan masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), terkait jaminan sosial ketenagakerjaan.

    Selain itu, penandatanganan yang juga ditandatangani oleh Kejari Cilegon, Kejari Lebak, Kejari Pandeglang serta Kejari Serang itu juga dilakukan guna memberikan jaminan sosial bagi para pekerja di wilayah Provinsi Banten.

    Diketahui, dalam penandatanganan nota kesepahaman itu, terdapat sejumlah poin kerjasama yakni memastikan dan menjamin perlindungan kepada seluruh pekerja, termasuk Non ASN, Honorer, pekerja rentan dalam program Jamsostek.

    Poin selanjutnya yakni mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Lalu menginisiasi pembentukan tim kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan.

    Selain itu, kerjasama tersebut juga untuk melakukan penegakan kepatuhan, dan penegakan hukum terhadap badan usaha, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

    Kerjasama antara Kejati Banten dan BPJS Ketenagakerjaan itu merupakan salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan, dalam upaya meningkatkan kepatuhan kepada pemberi kerja, atau badan usaha terhadap pelaksanaan program Jamsostek, sesuai dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

    Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan optimalisasi terlaksananya program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kejati Banten berkomitmen untuk menjalankan tugas-tugasnya, guna mengoptimalkan program Jamsostek.

    “Kami berkomitmen dan berupaya untuk mendorong seluruh Non ASN, honorer dan pekerja rentan baik didalam maupun diluar lingkungan Kejaksaan Tinggi Banten untuk menjadi peserta Program Jamsostek, karena manfaat programnya yang sangat baik,” ujarnya dalam rilis yang diterima BANPOS, Jumat (12/6).

    Leo menuturkan, dalam upaya penegakan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap badan usaha, BUMN, BUMD dan Pemda, Kejati Banten telah menerima sebanyak 571 surat kuasa khusus (SKK) di seluruh Kejari se-wilayah Banten, dengan nominal piutang sebesar Rp62,2 miliar di tahun 2021.

    “Dari jumlah itu kami telah berhasil memulihkan 446 SKK dengan nominal iuran sebanyak Rp27,4 miliar. Sementara di tahun 2022, dari 540 SKK diterima dengan nominal piutang sebesar Rp37,5 miliar, telah berhasil dipulihkan sebanyak 135 SKK dengan nominal sebesar Rp9,2 miliar,” ucapnya.

    Sementara itu, Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banten, Yasaruddin, mengatakan bahwa penandatangan kerjasama itu merupaka bentuk kepatuhan atas perintah Presiden RI, dalam mewujudkan universal coverage penyelenggaraan program perlindungan Jamsostek khususnya di wilayah Provinsi Banten.

    “Hal ini patut diapresiasi karena kerjasama ini telah berhasil memulihkan sebanyak 446 pemberi kerja atau badan usaha dan iuran terpulihkan sebesar Rp27,3 miliar pada tahun 2021, dan sebanyak 135 pemberi kerja, iuran terpulihkan sebesar Rp9,2 miliar sampai dengan bulan Mei tahun 2022,” katanya.

    Yasarudin menyampaikan ucapan terima kasih atas upaya penegakan, dan penguatan kepatuhan yang dilakukan oleh Kejati Tinggi Banten beserta seluruh Kejari se-wilayah Banten dalam mengimplementasikan program Jamsostek.

    “Adanya kerjasama dengan Kejati Banten ini, akan membuat pemberi kerja dan badan usaha lebih patuh lagi terhadap program Jamsostek, dengan demikian hak seluruh pekerja dapat terpenuhi.” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Tragis, Suami Bacok Istri dan Bibi Lalu Bunuh Diri

    Tragis, Suami Bacok Istri dan Bibi Lalu Bunuh Diri

    Tragedi mengenaskan terjadi di kawasan Bojong Jaya, Kecamatan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, Minggu (12/6) dini hari.

    Seorang pria disebut membacok istri dan bibinya. Tak cuma itu, usai melakukan kejadian, pria itu kemudian tewas bunuh diri.

    Kabar tersebut dibenarkan Kapolsek Karawaci Kompol Hasoloan Situmorang. “Jadi itu kita dapat laporan dari masyarakat itu pertikaian keluarga. Jadi pelakunya suaminya, korbannya istri sama bibi istrinya,” ujarnya saat dihubungi.

    Dia menyebut, pihaknya telah melakukan pengecekan dan olah tempat kejadian perkara (TKP). “Kita sudah tadi dini hari itu sudah cek TKP dan olah TKP. Kami panggil tim identifikasi Polres. Kemudian evakuasi para korban termasuk evakuasi pelaku. Setelah itu kita ambil keterangan beberapa saksi di Polsek,” katanya.

    Menurutnya, pria berinisial S itu berupaya membunuh istrinya yang berinisial N dan bibi istrinya berinisial H dengan senjata tajam. Ketika kejadian itu, kedua korban tidak melakukan perlawanan. “Korban tidak ada perlawanan,” tuturnya .

    Kemudian, S membunuh dirinya sendiri. “Pelaku diduga melakukan aksinya bunuh diri. Itu menggunakan sajam,” imbuhnya.

    Akibat peristiwa tersebut, N dan H yang kini dalam perawatan medis pun mengalami luka sayat di beberapa titik tubuhnya. Sedangkan S meninggal dunia.

    “Yang pelaku meningggal tadi malam dini hari. Sedangkan dua korban sudah kita evakuasi ke rumah sakit, sedang dalam perawatan,” jelasnya. (IRFAN/BNN)

  • Lurah Pondok Kacang Timur Targetkan Pelayanan

    Lurah Pondok Kacang Timur Targetkan Pelayanan

    Jalin komunikasi dan silahturahmi. Jajaran Kelurahan Pondok Kacang Timur bareng forum RT/RW bahan program kerja. Lurah Kelurahan Pondok Kacang Timur Murtado didampingi Sekertaris Kelurahan Zulyadnan Rufai, mengajak sejumlah pengurus forum RT/RW bincang santai di Kebon Herbal Jalan Haji Ji’un Pondok Kacang Timur.

    Murtado mengatakan, tujuan dilakukan pertemuan ini untuk mempererat silaturahmi sekaligus membahas segala permasalahan yang ada di RT dan RW dan masyarakat. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Ketua RT RW ini adalah ujung tombak dari pemerintah.

    “Kami sangat mengapresiasi kepada bapak ibu pengurus forum RT dan RW Kelurahan Pondok Kacang Timur, tentunya dengan dilaksanakan pertemuan ini dapat menampung hingga mencari solusi setiap permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat,” ujarnya.

    Hadir juga Babinkamtibmas Aiptu Sholeh dan Babinsa Pelda Agus bersama Serka Ono juga ketua Forum RT/RW juga sejumlah kader PKK dan lainnya. Selain itu, Murtado juga mengatakan setiap pekerjaan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus segera dituntaskan dan setiap pekerjaan harus memiliki target, yang penting terjalin komunikasi.

    “Tidak hanya melayani, kita sebagai pelayan masyarakat harus memiliki target dan harus dituntaskan dengan segera pekerjaan yang menyangkut kepentingan masyarakat,” jelasnya.

    Dirinya berharap kepada ketua Forum RT/RW agar lebih sering melakukan koordinasi dan sinergitas antar elemen masyarakat dan kelurahan agar jika ada masalah lebih cepat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

    “Terus lakukan koordinasi dan komunikasi yang baik antar elemen masyarakat dan pihak kelurahan, serta jadilah RT/RW yang tanggap dan peduli kepada warganya. Dengan saling bersinergi, permasalahan yang ada akan segera diselesaikan secara cepat,” tegasnya.

    Dalam pertemuan ini, juga menyampaikan rencana dan program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangsel yang menjadi target di wilayah Kelurahan Pondok Kacang Timur diantaranya terkait permasalahan banjir, perbaikan drainase dan program lainnya.

    “Setiap usulan dan masukan akan kami bahas bersama jajaran agar dapat terealisasi segala kepentingan masyarakat. Untuk itu kepada RT/RW agar terus kompak dan bersinergi dengan pemerintah, dengan fungsi RT/RW pemerintah sangat terbantu karena dapat menjangkau segenap permasalahan di lapangan yang berada di masyarakat,” kata Murtado.

    Dijelaskan Ketua Forum RW DR Adih bahwa dari 13 RW di kelurahan Pondok Kacang Timur terdiri dari 6 RW berada di lingkungan perumahan dan 7 RW berada di perkampungan dengan jumlah 114 RT, yang selama ini, kurang komunikasi.
    “Insya Allah, untuk menjalin kekompakan dan silahturahmi dalam waktu dekat akan melaksanakan ‘Family Gattering’ bersama staf dan para RT/RW juga para kader PKK. Sekaligus halal bihalal,” tutupnya. (DIN/BNN)

  • Hari Ini, PPDB Kota Tangerang Dimulai

    Hari Ini, PPDB Kota Tangerang Dimulai

    TANGERANG, BANPOS – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat TK, SDN dan SMPN di Kota Tangerang akan dibuka pada 13 Juni 2022 hingga 22 Juni 2022. Dinas Pendidikan Kota Tangerang pun meminta para orang tua calon murid untuk mempersiapkan berkas yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran.

    Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaluddin mengatakan orang tua maupun calon peserta didik harus menyiapkan Kartu Keluarga dan Akta Lahir (Surat Keterangan Lahir).

    “Calon peserta didik untuk kelas I paling rendah usianya enam tahun pada 1 Juli 2022, ditunjukkan dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Sedang untuk TK A berusia lima tahun atau paling rendah empat tahun. Untuk TK B berusia enam tahun paling rendah lima tahun,”ungkap Jamaluddin, Sabtu (11/6) seperti dikutip dari tangerangkota.go.id.

    Selain berkas kependudukan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang juga meminta wali murid untuk melampirkan surat keterangan imunisasi lengkap dan vaksinasi covid-19 dosis 1 dan 2 dalam proses pendaftaran ke sekolah yang dituju.

    Namun apabila orang tua murid tidak memenuhi surat keterangan imunisasi lengkap dan vaksinasi covid-19 dosis 1 dan 2 maka tidak menggagalkan penerimaan PPDB. Persyaratan itu hanya bersifat skrining data untuk Dinkes dan Dindik dalam merancang program capaian hak kesehatan anak Kota Tangerang yang lebih maksimal lagi.

    “Ini dilakukan atas dasar kewajiban Pemerintah Kota Tangerang memberikan jaminan keamanan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), di tengah pandemi covid-19 yang kian banyak pelonggaran. Sehingga, tahun ajaran baru dapat digelar dengan rasa yang lebih nyaman dan aman bagi semua pihak. Walikota sejak tahun lalu, telah mengeluarkan aturan dalam bentuk instruksi bahwa orang tua harus membangun komitmen agar anak didik dapat mengikuti program-program pemerintah, termasuk program kesehatan di sekolah. Hal inilah yang kita kolaborasikan bersama Dinkes untuk di sosialisasikan sejak PPDB berlangsung,” jelas Jamaluddin.

    Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan capaian vaksinasi kategori anak-anak umur 6-11 tahun 168.869 anak atau 90,8 persen pada dosis satu, 137.031 anak atau 73,7 persen pada dosis dua. Sedangkan kasus paparan covid-19 sepanjang 2022 pada anak kurang 10 tahun sekitar tiga persen dan umur 11-20 tahun satu persen.

    “Berdasarkan data tersebut, incident rate covid-19 menunjukkan anak-anak juga berisiko terpapar covid-19. Sehingga, dengan skrining vaksinasi dan imunisasi dalam pelaksanaan PPDB dinilai efektif untuk nantinya dikejar capaiannya dengan program Bulan Imunisasi Anak (BIAS) atau Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN),” kata Dini.

    Lanjutnya, lewat data skrining pada PPDB ini, Dinkes akan mengejar kekurangan capaian vaksinasi dan imunisasi tersebut. Dimana diketahui, capaian imunisasi lengkap cukup kurang di dua tahun terakhir ini, karena keterbatasan atau pengetatan akan adanya pandemi covid-19.

    “Penyakit rubela atau campak di depan mata, jika imunisasi lengkap tidak kita penuhi. Perlu dipahami imunisasi dan vaksinasi merupakan bagian dari hak anak, yang wajib sama-sama kita penuhi. Jadi ayo kita bangun kesadaran dan komitmen bersama antara orangtua dan Pemkot Tangerang atas hak kesehatan anak tersebut,” imbau Dini.

    Terkait PPDB, Jamaluddin mengungkapkan jalur seleksi yang dapat dipilih ialah seleksi jalur zonasi 80 persen yang terdiri dari zona lingkungan sekolah 40 persen, zona wilayah 20 persen, zona wilayah umum atau antar zona wilayah 15 persen, zona luar Kota Tangerang 5 persen. Selain itu, adanya jalur afirmasi dengan kuota paling sedikit 15 persen dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali paling banyak lima persen.

    “Pendaftaran akan diawali dengan jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua atau wali serta jalur Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) pada 13 Juni, pengumuman pada 14 Juni dan daftar ulang pada 15 Juni.

    Selanjutnya, PPDB akan dilanjutkan oleh jalur zonasi, yaitu zona lingkungan sekolah dan zona wilayah yang akan dibuka pada 16-17 Juni 2022, pengumuman di 17 Juni 2022 dan waktu daftar ulang pada 18 Juni 2022. Sedangkan untuk zona umum atau antar zona wilayah dan zona luar Kota Tangerang akan dibuka pada 20-21 Juni 2022, pengumuman di 21 Juni 2022 dan waktu daftar ulang pada 22 Juni 2022.

    “Jika, daya tampung masih tersedia, Dindik akan membuka PPDB SDN tahap II yang akan berlangsung pada 23-24 Juni, pengumuman pada 25 Juni dan daftar ulang di 26 Juni,” tegasnya.

    Jamaluddin menyatakan calon peserta didik baru lulusan PAUD di Kota Tangerang yang sudah mendapat PIN, nantinya bisa mendaftar secara mandiri melalui laman website di ppdbmandiri.tangerangkota.go.id. Sedangkan bagi lulusan PAUD (TK/RA/KB/SPS/TPA) di luar Kota Tangerang dapat mendaftar secara langsung ke sekolah yang ingin dituju dan sekolah tersebut menjadi pilihan utama dengan membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan menunjukan aslinya. (GATOT/BNN)

  • Lepas Ratusan Jamaah, Pemprov Banten Janjikan Asrama Haji

    Lepas Ratusan Jamaah, Pemprov Banten Janjikan Asrama Haji

    SERANG, BANPOS- Pemkot Serang melepas ratusan jamaah haji asal Kota Serang menuju embarkasi, Pondok Gede di Masjid Ats-Tsauroh Kota Serang, Minggu (12/6) pagi. Sebanyak 181 jamaah haji yang dibagi menjadi 5 kelompok bus, diberangkatkan sekitar pukul 09:00 WIB yang dilepas langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar didampingi oleh Walikota Serang Syafrudin, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, Kepala Kemenag Provinsi Banten, Kepala Kemenag Kota Serang, Dandim 0602 Serang, Ketua MUI Kota Serang serta Alim ulama yang turut serta mendampingi.

    Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, mengungkapkan bahwa kedepan masyarakat Banten tidak perlu lagi menuju asrama haji atau embarkasi di Pondok Gede Jakarta, yang kemudian menuju Banten lagi untuk ke Bandara Soekarno-Hatta. Sebab, mulai tahun 2022 ini, asrama haji Provinsi Banten mulai dibangun dengan desain yang disebut-sebut terbaik se-Indonesia.

    “Insyaallah tahun 2024 calon jamaah haji tidak perlu lagi bolak-balik Pondok Gede-Banten, tahun ini asrama haji mulai dibangun dan terbaik di seluruh Indonesia,” ujarnya, saat memberikan arahan kepada jamaah haji.

    Nantinya, embarkasi yang dibangun di wilayah Tangerang itu dapat menampung jamaah haji asal Provinsi Banten dan daerah sekitarnya. Bahkan, Gedung yang direncanakan dibangun lebih dari satu tower itu juga dapat menampung jamaah umroh serta dapat digunakan sebagai tempat kegiatan keumatan di Banten.

    “Asrama haji ini nantinya tidak hanya untuk calon jamaah haji saja, tapi juga untuk jamaah umroh, Insyaallah nanti Banten tidak lagi menumpang di embarkasi di Pondok Gede lagi,” ucapnya.

    Menanggapi hal itu, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, menyampaikan permohonan maaf kepada para jamaah haji berkaitan dengan hal-hal yang yang kurang berkenan, utamanya fasilitas yang diberikan oleh Pemprov Banten.

    “Kedepan kita akan terus melakukan kerja-kerja pembangunan termasuk pembangunan keagamaan di Provinsi Banten. Pembangunan keagamaan adalah potensi, landasan untuk menggerakkan semua kinerja pembangunan,” ujarnya.

    Ia pun berpesan kepada para jamaah untuk menjaga Kesehatan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah akan hadir menyiapkan segala fasilitas Kesehatan dan semua fasilitas sesuai dengan hak-hak jamaah haji.

    “Pemerintah mengupayakan semaksimal mungkin layanan apa saja yang bisa diberikan kepada para jamaah haji, mulai dari keberangkatan sampai ke tanah suci dan sampai pulang Kembali,” tandasnya.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengungkapkan bahwa jamaah haji asal Kota Serang berjumlah sebanyak 377 yang berkesempatan berangkat ke Tanah Suci pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, dibagi menjadi 4 kelompok terbang (Kloter), yang pertama kloter 17 diberangkatkan pada hari Minggu sebanyak 181 orang.

    “Dari sekian banyaknya jamaah haji yang berangkat, seluruhnya dinyatakan sehat, dilihat dari test kesehatan, test PCR dan sebagainya. Yang paling utama adalah alhamdulillah dari 377 orang ini test PCR sudah keluar semalam dan dinyatakan sehat semua alhamdulillah negatif,” ujarnya.

    Diungkapkan olehnya, Pemkot Serang juga memberikan bekal berupa uang saku kepada para jamaah haji se-Kota Serang. Ia berharap, seluruh jamaah haji dapat berangkat dan kembali dengan selamat serta menyandang haji yang mabrur dan mabruroh.

    “Mudah mudahan perjalanan dari berangkat Kota Serang sampai ke Tanah Suci selamat bahkan sampai pulang Kembali. Semua kami berikan uang saku sebanyak Rp500 ribu kepada 377 orang Jamaah, semoga bermanfaat untuk para Jamaah,” terangnya. (MUF/AZM)

  • Komitmen Pengelolaan Sampah Masih Rendah

    Komitmen Pengelolaan Sampah Masih Rendah

    JAKARTA, BANPOS – Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Septriana Tangkary menegaskan, pengelolaan sampah butuh kesadaran masyarakat akan lingkungan dan partisipasi aktif untuk mengurangi, memanfaatkan kembali, serta mendaur ulang.

    Hal ini disampaikannya saat membuka webinar Creative Talks Pojok Literasi bertajuk ‘Penanganan Sampah untuk Laut yang Berkelanjutan’ yang diselenggarakan di Krui Pesisir Barat, Lampung, Sabtu (11/6).

    “Pengelolaan sampah, baik di darat maupun di laut, membutuhkan komitmen dan kontribusi dari seluruh stakeholders, baik pemerintah pusat, daerah, swasta, dan yang terpenting unsur masyarakat,” tegasnya dalam keterangan resminya, Minggu (12/6).

    Acara yang digagas oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Perekonomian Maritim Kementerian Kominfo tersebut diselenggarakan secara hybrid. Dari Aula Lamban Yoso Kabupaten Pesisir Barat dan dapat disaksikan melalui Zoom Meeting serta disiarkan secara live streaming melalui kanal Youtube Ditjen IKP Kominfo.

    Septriana mengatakan, sampah plastik adalah ancaman berbahaya yang dapat merusak tatanan kehidupan di muka bumi.

    Bukan hanya dapat merusak kesehatan manusia, sampah plastik juga berpotensi merusak ekosistem di laut dan berdampak pada perubahan iklim. Dipaparkannya, sebanyak 80 persen sampah di laut berasal dari daratan dan 30 persen dari sampah tersebut adalah sampah plastik.

    Direktur Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sinta Saptarina Soemiarno menuturkan, target dan indikator pengelolaan sampah ada dua yaitu 30 persen pengurangan sampah pada 2025 dan 70 persen penanganan sampah pada 2025.

    “Pemerintah merespon cepat persoalan sampah laut melalui penerbitan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 83/2018 tentang penanganan sampai laut dengan target pengurangan sampah laut sebesar 70 persen pada 2025,” jelasnya.

    Sinta mengungkapkan, setidaknya 74 pemerintah provinsi/kota/kabupaten di Indonesia telah menerbitkan peraturan tentang pengurangan sampah plastik sekali pakai sebagai upaya penanganan sampah untuk laut yang berkelanjutan.

    Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat, Rio Niko Fernando Ahra mengakui ada beberapa kendala dalam penanganan sampah yang dialami di Kabupaten Pesisir Barat.

    Mulai dari minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah hingga keterbatasan anggaran Pemkab.

    “Salah satu kendalanya adalah cakupan wilayah penanganan dan pengelolaan sampah saat ini belum dapat mengakomodasi seluruh wilayah kabupaten. Dari 11 kecamatan, baru 2 kecamatan yang ditangani oleh Dinas LHK,” katanya.

    Namun kendala yang terbesar, kata Rio, adalah dari minimnya kesadaran masyarakat dan wisatawan untuk tidak membuang sampah sembarangan.

    Ketua Komunitas Krui Kecah Ko, Mizariadi juga menyampaikan pentingnya kerja sama dan kesadaran diri dari masyarakat dan pemegang kepentingan sangat diperlukan, sebab fasilitas umum penopang kebersihan di obyek wisata saat ini masih jauh dari harapan.

    “Kalau tidak mau mengangkat sampah orang lain minimal kita jangan jadi agen pembuang sampah sembarangan,” tegasnya.

    Mizar menjelaskan, beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh komunitas Krui Kecah Ko, seperti memberikan edukasi ke sekolah-sekolah, melakukan penanaman terumbu karang, hingga aksi bersih pantai yang dinamakan ‘ALISA’ atau Aksi LIhat Sampah Angkat.

    “Cara menarik masyarakat untuk lebih peduli lingkungan adalah dengan bergerak, tanpa perlu banyak kata-kata dan data-data, langsung aksi,” tandasnya.(pbn/rmid)

  • Covid-19 Masih Mengintai di Banten

    Covid-19 Masih Mengintai di Banten

    SERANG, BANPOS – Varian baru Covid-19 bernama BA.4 dan BA.5 yang diklaim lebih menular oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah masuk Indonesia. Di Provinsi Banten sendiri sejumlah kasus telah ditemukan.

    Pj Gubernur Banten, Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali secara virtual dari Ruang Rapat Pendopo KP3B Curug, Kota Serang, Sabtu (11/6) menegaskan, varian Covid-19 yang lebih ganas dengan Delta dan Omicron telah terdeteksi di Banten.

    “Namun di kita untuk yang varian baru ini masih rendah, informasinya sekitar 8 kasus dan sedang diamati secara lebih dalam,” ungkap Al Muktabar.

    Oleh karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap Covid-19 meskipun saat ini kasusnya sudah melandai. Masyarakat diimbau untuk tetap melaksanakan Protokol Kesehatan.

    “Kondisi secara umum relatif terkendali,” ungkap Al Muktabar.

    Pemprov Banten, lanjutnya, akan terus meningkatkan percepatan vaksinasi Covid-19 khususnya Booster.

    “Kemudian, terus mengkomunikasikan (mengkampanyekan, red) kepada masyarakat bahwa tetap harus melaksanakan Protokol Kesehatan meskipun sudah landai,” ungkapnya.

    “Kita juga akan mengikuti perkembangan sampai pertengahan Juli 2022,” tambah Al Muktabar.

    Adapun, terhadap evaluasi pelaksanaan Work From Office (WFO) akan mengikuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terkait PPKM dengan berbagai levelnya. Pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian dan TNI dalam penanganan Covid-19 untuk keluar dari pandemi secara permanen.

    “Pandemi Covid-19 belum berakhir ya, tapi perkembangan yang melandai ini bervariabel dengan upaya kita menggiatkan usaha-usaha ekonomi produktif di Provinsi Banten,” ungkapnya.

    “Kita sudah bergeliat baik bahkan pertumbuhan kita itu lebih tinggi sedikit dari pertumbuhan Nasional, itu sangat menggembirakan,” tambah Al Muktabar.

    Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril dalam konferensi pers, Jumat (10/6) menjelaskan jika BA.4 dan BA.5 merupakan turunan dari Omicron, dikenal varian lebih menular dari varian sebelumnya. Namun, tingkat gejala menurutnya lebih ringan bahkan tidak bergejala.

    “Dengan ditemukannya sub varian ini, memang lebih cepat dari Omicron, tapi tidak lebih berat, jadi nggak perlu panik, gejala ringan dan kita bisa isolasi mandiri,” katanya.

    Menurutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) menjadi strategi Pemerintah mengendalikan Covid-19. Syahril menegaskan bila PPKM level 1 akan tetap berjalan selama satu bulan kedepannya.

    “Di samping itu, kebijakan PPKM berkemungkinan diperpanjang. Selama kondisi dunia untuk Covid-19 dianggap oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkendali.

    “PPKM ini kan strategi upaya pemerintah kita bersama mengendalikan covid, bagi yang nggak pahami PPKM menjadi pembatasan, tapi kalau lihat di PPKM level 1 semua sudah 100 persen,” katanya.

    “Kita pertahankan PPKM level 1, ini kita pertahankan selama 1 bulan, apakah akan diperpanjang?, sampai dianggap stabil dan memenuhi standar WHO,” jelas Syahril.(RUS/PBN)

  • BPJamsostek Minta Peserta Laporkan Bentuk Penyimpangan

    BPJamsostek Minta Peserta Laporkan Bentuk Penyimpangan

    TANGERANG, BANPOS – BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Tangerang Cimone menggelar sosialisasi program jaminan sosial kepada pekerja informal serta penyuluhan anti korupsi bersama koordinator RT/RW serta kader posyandu se Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk.

    Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cimone, Yan Dwiyanto dan dihadiri oleh Sekretaris Lurah Periuk, Siti Khaerus serta seluruh koordinator RT/RW se Kelurahan Periuk, Rabu (08/06) lalu.

    Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cimone, Yan Dwiyanto mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memperluas kepesertaan program jaminan sosial BPJamsostek. “Kita baru saja melakukan sosialisasi program BPJamsostek kepada pekerja informal yang ada di Kelurahan Periuk, yang mana ini merupakan salah satu upaya kita dalam memperluas kepesertaan,” ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima, kemarin.

    Selain melakukan sosialisasi program jaminan sosial, Yan Dwiyanto juga melakukan penyuluhan anti korupsi kepada seluruh koordinator RT/RW se Kelurahan Periuk.

    “Selain itu, kita juga melakukan penyuluhan anti korupsi yang mana kita ingin membangun kultur integritas dan antikorupsi bagi insan BPJamsostek,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, dia juga memastikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan amanah dalam mengelola iuran peserta. “Dan saya pastikan bahwa kita sangat anti dengan namanya korupsi. Untuk itu, bagi peserta BPU yang ingin melakukan klaim JHT, JKK dan JKM saya pastikan tidak ada potongan, apa yang dikeluarkan peserta semuanya akan dikembalikan kepada peserta. Karena kita melayani dengan setulus hati,” tegas Yan.

    Terakhir, dia mengimbau kepada seluruh peserta yang ingin melakukan pelaporan terkait segala bentuk penyimpangan di antaranya pelanggaran, kecurangan, suap, konflik kepentingan, KKN, gratifikasi maupun asusila. Silakan melakukan pelaporan melalui wbs.bpjsketenagakerjaan.go.id.

    Sementara, Siti Khaerus selaku Sekretaris Lurah Periuk yang mewakili Lurah Periuk sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. “Alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan baik, dan saya atas nama Kelurahan Periuk mengucapkan terimakasih kepada BPJS Ketenagakerjaan Cimone atas dilakukannya kegiatan ini,” ujarnya. “Dan kami Kelurahan Periuk sangat mendukung kegiatan BPJS Ketenagakerjaan dalam mensosialisasikan program jaminan sosial dan menerapkan anti korupsi,” tutupnya. (MADE/BNN)

  • Kota Tangerang Jadi Tuan Rumah Popda XI 2024

    Kota Tangerang Jadi Tuan Rumah Popda XI 2024

    TANGERANG, BANPOS – Kota Tangerang ditetapkan sebagai tuan rumah pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XI Provinsi Banten dan Pekan Paralympic Pelajar Daerah (Pepaperda) VIII Provinsi Banten untuk tahun 2024. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Banten Ahmad Syaukani.

    “Berdasarkan rapat dan kesepakatan bersama, Kota Tangerang ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Popda XI 2024,” ucap Ahmad Syaukani saat menyampaikan laporan dalam penutupan Popda X Provinsi Banten di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, Sabtu (11/6) kemarin.

    Dalam upacara penutupan, bendera tuan rumah Popda Tahun 2024 Provinsi Banten diserahkan Pj Gubernur Al Muktabar kepada Pemerintah Kota Tangerang. Selain itu, Ahmad Syaukani mengatakan selama pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) X Provinsi Banten 2022 berlangsung dengan lancar dan sukses.

    “Dinamika yang terjadi di lapangan masih didalam semangat pertandingan untuk menunjukkan prestasi yang terbaik dari para atlet pelajar Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten,” katanya.

    Pada kesempatan itu, ia juga menuturkan pada ajang Popda X Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan menjadi juara umum dengan perolehan medali sebanyak 59 emas, 44 perak dan 57 perunggu.

    Sementara posisi kedua ditempati Kota Tangerang dengan raihan medali sebanyak 34 medali emas, 33 perak dan 40 perunggu. Disusul kemudian Kota Cilegon dengan perolehan medali 26 emas, 23 perak dan 28 perunggu.

    Sementara untuk Kota Serang 22 medali emas, 24 perak dan 41 perunggu, Kabupaten Tangerang 20 medali emas, 33 perak dan 49 perunggu, Kabupaten Lebak 16 medali emas, 19 perak dan 34 perunggu, Kabupaten Serang 13 emas, 11 perak dan 30 perunggu, serta Kabupaten Pandeglang 7 emas, 10 perak dan 27 perunggu.

    “Dengan demikian Kota Tangerang Selatan keluar menjadi juara umum Popda X Provinsi Banten tahun 2022 sekaligus mempertahankan gelar juara umum pada Popda IX,” imbuhnya.

    “Saya juga akan mengumumkan atlet peroleh medali emas terbanyak pada Popda X kali ini, yaitu diraih oleh Ananda Raihana dari cabor Panahan asal kota Tangerang Selatan sebanyak 5 medali emas,” tandasnya. (GATOT/BNN)