BANTEN POS

Penulis: admin

  • 300 Ribu Posyandu Di Tingkat RT Mau Diaktifkan

    JAKARTA, BANPOS- Pemerintah bakal merombak besar-besaran sistem layanan kesehatan. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) bakal diaktifkan lagi di setiap RT. Para remaja dan lanjut usia (lansia) pun bisa mendapat layanan kesehatan di Posyandu.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Pemerintah terus melakukan upaya untuk membenahi sistem kesehatan di Indonesia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah memiliki rencana transformasi layanan kesehatan.

    Ada enam jenis transformasi yang akan dilakukan Kemenkes. Keenamnya yakni transformasi Layanan Kesehatan Primer, Layanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, SDM Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan.

    Ia meminta pelaksanaan transformasi pelayanan kesehatan disesuaikan dengan daerah-daerah yang diterapkan. Dalam mengambil kebijakan ada dua pendekatan yang harus diterapkan. Pertama, pendekatan generik, dan kedua, pendekatan partikularistik atau kekhususan.

    Untuk penerapan kebijakan integrasi layanan primer kesehatan di seluruh Indonesia, dia menilai, pendekatan partikularistik dengan menyesuaikan keadaan di daerah harus dilakukan.

    Menurutnya, apa yang telah dikonsepkan secara nasional, misalnya dalam hal transformasi layanan kesehatan, belum tentu bisa diterapkan dengan sama di lapangan. Misalnya, penerapan kebijakan yang ada di Posyandu yang ada di Jawa Barat, tidak bisa disamakan dengan penerapan kebijakan di Posyandu yang ada di Papua.

    “Namanya posyandu itu di masing-masing daerah punya gaya. Cara pendekatannya harus berbeda. Itu pendekatan partikularistik,” tuturnya.

    Karena itu, kebijakan harus menyesuaikan dengan kekhasan daerah. Juga, kondisi daerah, budaya, dan sebagainya.
    “Antara sistem nasional dengan kearifan lokal itu juga harus dipadukan. Kelihatannya sistemnya sudah nasional tapi juga harus disesuaikan dengan yang ada di lokal. Kalau kita buat kebijakan harus betul bijak,” ucap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu.

    Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, sasaran utama dalam proses transformasi layanan kesehatan primer adalah pembenahan posyandu sebagai sistem kesehatan tingkat dusun, rukun tetangga (RT), dan rukun warga (RW) di seluruh Indonesia.

    Menurutnya, ada tiga hal yang akan dibenahi dalam transformasi layanan primer kesehatan. Pertama, standarisasi layanan kesehatan. Kedua, kelembagaan dan struktur organisasi. Dan ketiga, digitalisasi masif dalam sistem pelayanan.
    “Dalam hal ini, Kemenkes akan mengaktifkan kembali 300 ribu posyandu di seluruh RT. Kemudian, akan ada posyandu prima di sepuluh ribu kelurahan dan 74 ribu desa,” ungkapnya

    Fokus layanan kesehatan yang tersedia akan distandarisasi dan dilengkapi, dari sebelumnya hanya melayani ibu dan bayi, kini menawarkan paket untuk seluruh usia. Mulai dari anak, remaja, hingga lansia.

    Di level posyandu yang datang ke rumah, ada 12 paket layanan kesehatan. Di posyandu prima ada 21 paket. Dan di puskesmas, sekitar 30 paket.

    Hal ini penting, lantaran jumlah puskesmas yang ada belum mencukupi untuk melayani kesehatan masyarakat. Apalagi, puskesmas hanya berada di tingkat kecamatan.

    Kemudian, transformasi layanan primer kesehatan, sistem kelembagaan posyandu hingga puskesmas akan dirapikan. Hal ini meliputi struktur organisasi dan anggaran yang ada di dalamnya.

    Sementara digitalisasi masif, diharapkan mempermudah proses pelayanan dan pelaporan kesehatan masyarakat. Setiap data yang dimasukkan dari fasilitas kesehatan akan masuk juga ke dalam platform digital yang dapat diakses secara real time oleh pihak terkait.

    Selain peran Kemenkes, untuk penerapan transformasi layanan kesehatan primer juga berperan Kementerian Dalam Negeri, Kemendes PDTT, Kemenkeu, Bappenas, BKKBN, beserta Pemerintah Daerah.

    Sebagai informasi, integrasi pelayanan kesehatan primer ini akan diterapkan terlebih dahulu di lokasi uji coba selama tiga bulan, yaitu 9 provinsi yang mewakili 4 setting wilayah di Indonesia yaitu perkotaan, perdesaan, terpencil, dan sangat terpencil.

    Kesembilan lokasi yang menjadi lokasi adalah Kabupaten Rokan Hilir Riau, Kabupaten Garut Jawa Barat, Kota Surabaya Jawa Timur, lalu Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

    Selain itu, ada Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat, Kota Tual, Maluku, dan Kabupaten Keerom, Papua. (DID/ACH/AZM/RMID)

  • Perketat Pengawasan Impor Hewan Ternak!

    Perketat Pengawasan Impor Hewan Ternak!

    JAKARTA, BANPOS- Banyaknya hewan ternak yang terpapar Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), membuat Perum Bulog memastikan daging kerbau beku impor dari India dalam kondisi sehat, dan layak dikonsumsi.

    Untuk itu, Bulog melakukan uji PCR (Polymerase Chain Reaction) di Pusat Veteriner Farma – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hasilnya dinyatakan bebas PMK.

    Pengamat pertanian yang juga Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso mengatakan, langkah yang dilakukan Bulog sudah tepat. Pasalnya, PMK ini tak hanya menjangkiti hewan ternak pada sapi saja.

    “PMK ini bisa menular dengan cepat di antara hewan ternak. Bisa saja ke sapi, kerbau, domba dan hewan lain. Sudah sewajarnya Bulog melakukan langkah tes atau pemeriksaan,” ujar Dwi kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

    Wabah PMK diduga berasal dari daging impor, seperti sapi dan ternak lain yang didatangkan dari negara-negara yang masih ada wabah PMK. Seperti India dan Brazil.

    “Kemungkinan potensi masuknya wabah PMK ini, memang dari hewan ternak yang diimpor. Karena, Indonesia sebenarnya sudah dinyatakan bebas PMK sejak tahun 1990,” katanya.

    Lantaran penularan ini terjadi dengan cepat, kata Dwi, kini semakin banyak ternak yang ditemukan terpapar PMK. Kasusnya tak hanya ditemukan di Jawa Timur dan Aceh saja, juga menyebar ke banyak daerah lain.

    Dia menilai, penanganan wabah PMK ini harus cepat diatasi. Sebab, ini sangat berdampak negatif bagi para peternak. Khususnya yang berskala kecil.

    “Bayangkan, peternak yang cuma punya satu atau dua ekor ternak, lalu kena wabah ini. Tentu sangat berdampak bagi mereka. Sudah harga jualnya terganggu, produktivitasnya juga menurun,” ucapnya.

    Untuk itu, dia berharap, Pemerintah memberi perhatian khusus pada para peternak. Baik itu berupa pemberian bantuan pemeriksaan kesehatan hewan, maupun dalam bentuk ganti rugi jika terkena PMK.

    “Pemberian kompensasi atau ganti rugi perlu juga dilakukan. Khususnya, pada peternak yang kecil-kecil. Karena mereka mengalami penurunan pendapatan,” katanya.

    Ke depan, diharapkan proses pengawasan dilakukan dengan lebih ketat untuk ternak impor. Dan menjalankan program karantina yang baik guna meminimalisir penyebaran penyakit menular hewan.

    Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Aditya Alta mengatakan, setiap pulau juga perlu memiliki pusat karantina hewan dan bibit hewan ternak yang diimpor. Ini untuk menghindari penyebaran virus yang dapat menyebar dengan cepat melalui udara.

    Termasuk pengetatan pengawasan dari dokter hewan dan pengawasan hewan dalam setiap Rumah Potong Hewan (RPH).
    “Titik-titik pemeriksaan, pengawasan dan karantina untuk sapi impor perlu menjadi fokus Pemerintah. Supaya PMK tidak semakin meluas,” tegas Aditya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

    Menurut Outlook Daging Sapi 2020 dari Kementerian Pertanian (Kementan), kata dia, sekitar 30-40 persen kebutuhan daging sapi nasional dipenuhi melalui impor. Baik impor daging sapi atau hewan sejenis lembu lainnya maupun impor sapi bakalan.

    “Meski impor didominasi oleh Australia, beberapa tahun terakhir Indonesia mulai mendiversifikasi dan mengimpor dari India,” katanya.

    Karena itu, untuk memberikan perlindungan pada konsumen terkait risiko penyakit hewan, Pemerintah sebaiknya mulai fokus pada peningkatan kinerja sistem pemantauan kesehatan hewan ternak yang diimpor.

    Sebagai gambaran, berdasarkan data Kementan, saat ini PMK atau Foot and Mouth Disease (FMD) telah menyebar ke 16 provinsi di Indonesia.

    Dari 16 provinsi yang memiliki kasus PMK, tercatat sudah ada 82 kabupaten atau kota dengan 5,45 juta ekor hewan yang terkena PMK. Atau 39,4 persen dari total hewan ternak nasional pada akhir 2021.

    Adapun ke-16 provinsi yang memiliki kasus PMK, yakni Aceh, Bangka Belitung, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Lampung, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau dan Sumatera Utara.

    Guna menyikapi maraknya pemberitaan PMK yang menyerang ternak sapi di beberapa daerah, Perum Bulog juga turut melakukan pemeriksaan untuk meyakinkan lagi kondisi daging kerbau beku yang diimpornya dari India beberapa waktu lalu.

    Direktur Supply Chain Pelayanan Publik Bulog Mokhamad Suyamto menjelaskan, uji laboratorium dilakukan secara rutin, termasuk uji PMK. Sehingga daging beku yang dimilikinya saat ini benar-benar memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan Pemerintah.

    “Kami telah melakukan uji PCR di Pusat Veteriner Farma pada 2 Juni 2022 terhadap sampel daging kerbau beku yang kami miliki. Hasilnya, Sabtu (4/6) sudah keluar, yaitu negatif,” tegas Suyamto melalui siaran pers, Minggu (5/6).

    Dengan begitu, Bulog lebih yakin lagi untuk mendistribusikan komoditas daging kerbau beku ini guna mencukupi kebutuhan daging di Tanah Air.

    Dia menuturkan, Pemerintah memberikan penugasan kepada Bulog untuk mengimpor daging kerbau beku sebanyak 100 ribu ton pada tahun ini.

    “Hal ini sebagai alternatif pilihan bagi konsumen dalam memenuhi ketersediaan akan daging. Serta menjaga stabilisasi harga daging di tingkat konsumen,” katanya.

    Karenanya, sebelum ada wabah PMK pun, mekanisme importasi daging kerbau yang dikelola Bulog telah lolos verifikasi dari Kementan.

    Dia menjelaskan, ketika tiba di Indonesia, daging kerbau langsung diperiksa tiap kontainer oleh Balai Karantina Tanjung Priok Kementan. Lalu diberi sertifikat oleh Balai tersebut.

    Bahkan, sebelum dilakukan pengiriman ke Indonesia, daging kerbau yang diimpor Bulog ini dipastikan hanya dilakukan oleh supplier yang telah mendapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    “Selain itu, juga telah memenuhi kriteria kesehatan hewan dan dinyatakan layak di konsumsi manusia (fit for human consumption). Sebagaimana dinyatakan dalam sertifikat kesehatan (Health Certificate) dari Lembaga Veteriner di India,” ucapnya.

    Hingga saat ini, jumlah stok daging kerbau beku yang dikuasai Bulog sebanyak 46 ribu ton. Dia pun mengklaim, Bulog berhasil membantu mengatasi kebutuhan lonjakan permintaan daging beku. Khususnya saat Ramadan dan Idul Fitri lalu.
    “Ini terlihat karena di momen itu harga daging di pasaran bisa stabil,” pungkasnya. (IRM/FIR/AZM/RMID)

  • ASN Harus Diawasi Semua Unsur

    ASN Harus Diawasi Semua Unsur

    LEBAK, BANPOS – Aktivitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kerja di Pemerintahan Daerah (Pemda) perlu diawasi kontrol melekat, hal ini untuk mengantisipasi kinerja yang santai dan banyak kasus mangkir kerja. Dalam hal ini, peranan masyarakat dan pers juga sangat membantu pengawasan pada mereka abdi negara yang keberadaannya digaji dari uang rakyat.

    Pakar Administrasi Negara dan Kebijakan Publik Disiplin di Lebak, Harits Hijrah Wicaksana kepada BANPOS mengatakan, keberadaan ASN itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 yang mengatur kinerja mereka,

    “Dalam Pasal 4 Huruf F pada PP tersebut setiap ASN memiliki kewajiban yaitu masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Dalam hal ini kewajiban seorang ASN tetap harus dipatuhi karena perintah peraturan perundang-undangan melekat pada diri pribadi ASN tersebut. Tidak terkait dengan kinerja instansi, tapi menjadi kesalahan pribadi ASN terkait kedisiplinan jika tidak menaati jam kerja dan harus dijatuhi hukuman disiplin,” ujar Harist Wicaksana, Minggu (12/06).

    Menurut Harits, pada Pasal 9 ayat (2) PP itu mengatur mengenai hukuman disiplin ringan bagi ASN yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya. Hal itu berlaku bagi ASN yang tidak mematuhi jam masuk kerja.

    “Sanksi disiplin ringan itu, pertama yakni teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama tiga hari kerja dalam satu tahun; kedua teguran tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama empat sampai dengan enam hari kerja dalam satu)m tahun; dan ketiga pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS/ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 sampai dengan 10 hari kerja dalam satu tahun,” terangnya.

    Pada bagian lain, Doktor Administrasi Publik ini pun menyebut juga Pasal 10 ayat (2) huruf f yang masuk kategori hukuman disiplin level sedang bagi ASN yang mangkir kerja.

    “Pertama pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 Persen selama enam bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah. Itu bisa dirinci secara kumulatif selama 11 sampai dengan 13 hari kerja dalam satu tahun.

    Selanjutnya pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 9 bulan bagi PNS/ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 sampai dengan 16 hari dalam satu tahun; dan ketiga

    berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 Persen selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 sampai dengan 20 hari kerja dalam satu tahun,” ungkap Harits.

    “Selain itu, bagi yang tidak masuk selama 10 hari kerja tanpa alasan yang sah dapat dilakukan pemberhentian pembayaran gajinya,” imbuhnya.

    Dijelaskan Harits, sebagai PNS/ASN mereka telah disumpah untuk mengutamakan kepentingan negara atau pekerjaannya dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan, “Harusnya dalam hal ini pejabat pemerintah daerah provinsi harus lebih tegas dalam kedisiplinan PNS-nya lebih sering dilakukan pengawasan kepada setiap instansi pada awal masuk jam kerja sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 6 Tahun 2018 bahwa PNS/ASN masuk Jam kerja pada pukul 07.30 untuk melihat apakah PNS/ASN provinsi atau kabupaten kota ini tepat waktu atau tidak dalam bekerja untuk melayani masyarakat.

    Dalam hal ini jelas Harits, pimpinan daerah pun harus tegas dalam memberikan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS/ASN yang melanggar kedisiplinan, terutama mereka yang ditempatkan di lokasi jauh dari kontrol. “Ini agar menjadi efek jera bagi PNS-PNS lainnya yang sering tidak tepat waktu atau sering absen dalam bekerja. Disiplin kerja yang rawan dilanggar itu bisa disebabkan banyak faktor, mulai dari pengawasan yang kurang ketat, jenis pekerjaan. Namun yang paling rawan lagi lokasi ASN yang ditempatkan di tempat jauh,” jelasnya.

    Dalam hal ini, tambah Harits lagi, manajemen pengawasan yang dilakukan pimpinan daerah bisa dengan beberapa hal, seperti memanfaatkan akses teknologi dan pengawasan melekat secara langsung. Namun yang terpenting yaitu kesadaran dari diri akan tanggung jawabnya.

    Harits memberikan pengecualian tidak masuk kerja karena ada perintah dinas lainnya. Menurutnya, itu masih sesuai dengan tupoksinya, dan tentu tidak masalah.

    “Namun yang menjadi masalah, ketika tugas lainnya tidak berkorelasi dengan tugasnya, atau tanggung jawabnya dalam pekerjaan dinas. Sehingga dalam hal ini pun keberadaan masyarakat dan pers juga bisa bermanfaat untuk membuka informasi persoalan ini, sehingga pimpinan daerah atau atasannya bisa terbantu mengetahui keberadaan anak buahnya di lapangan yang di tempat jauh,” tegas alumni S3 UNPAD ini.

    Pada bagian akhir, Haris mengatakan, tentang keberadaan ASN yang disinyalir banyak mangkir kerja lantaran ada tugas luar. Itu butuh kejelasan pasti, ini dibutuhkan informasi tambahan lain baik dari masyarakat maupun pers, selanjutnya juga di kroscek lagi melalui strategi pengawasan khusus lainnya.

    “Apakah jika benar ada tugas lain perintah dinas dapat ditunjukkan dengan surat tugas yang diberikan. Selain itu juga pengawasan pun bisa menggunakan peran eksternal dari masyarakat. Karena bagaimanapun ASN itu tugasnya melayani masyarakat, dan tentu itu tidak gratis, mereka para ASN itu telah dibekali fasilitas gaji dan berbagai tunjangan. Termasuk juga rumah dinas dan alat transportasi. Jadi jika masih mangkir sangat disayangkan,” papar Harits menutup obrolan dengan BANPOS. (WDO/PBN)

  • Akan Segera Dipasang Lampu, Taman Kota ‘Rawan’ Tempat Maksiat

    Akan Segera Dipasang Lampu, Taman Kota ‘Rawan’ Tempat Maksiat

    CILEGON, BANPOS – Sering dijadikan tempat mesum dan tempat nongkrong para wanita malam. Taman Kota atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Cilegon akan segera dipasang lampu untuk penerangan.

    Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kota Cilegon Ridwan mengatakan, beberapa Taman Kota yang belum terpasang akan segera dipasang lampu taman pada tahun ini. Beberapa taman yang sudah ada lampunya, akan ditambah juga jumlah lampunya. “Seperti Taman Layak Anak, Taman Al-Hadid, akan coba kita usulkan di APBD Perubahan 2022,” kata Ridwan saat dikonfirmasi kemarin.

    Lebih lanjut dikatakan Ridwan, pemasangan lampu taman dirasa mendesak, lantaran keberadaan taman saat ini kerap disalahgunakan terutama saat malam hari. Bahkan, bukan hanya untuk dipasang lampu, ke depan semua taman bisa dipasang pagar keliling.

    “Tujuannya agar lebih indah, ada pintu masuknya, dan saat jam 10 malam (22.00 WIB) bisa ditutup. Nanti juga kalau bisa ada yang jaga, di setiap taman, agar lebih tertib saja,” tuturnya.

    Kemudian Ridwan menjelaskan, saat ini ada taman kota yang telah dipagar keliling seperti di RTH Jombang dan RTH Nurul Ikhlas. Namun, penerangan juga perlu ditambah. “Kita pengennya warga ketika berkunjung ke taman bisa bermain, gembira, bersenang-senang, rileks, bahagia bareng keluarga, jadi harus dibuat nyaman,” katanya.

    Mantan Kepala DPUTR Kota Cilegon ini menambahkan, adanya laporan masyarakat terkait penyalahgunaan taman untuk hal-hal negatif menjadi evaluasi Disperkim Kota Cilegon. ”Kebutuhannya apa saja sedang kami catat, seperti penerangan, pagar, maupun tenaga keamanan,” pungkasnya.

    Dibagian lain, Kepala Bidang Sarana dan Arsitektur Kota pada Disperkim Kota Cilegon Nopi Kesuma mengatakan, penambahan lampu taman akan dianggarkan pada APBD Perubahan 2022. ”Nilainya tidak sampai miliaran, kalau untuk lampu saja. Paling ratusan juta,” ujarnya.

    Kemudian, Nopi menambahkan, pemasangan lampu taman yang mendesak di Taman Al Hadid. “Yang urgent di Al Hadid, taman-taman lain juga perlu pergantian lampu,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • Masjid Ambruk Tergerus Longsor

    Masjid Ambruk Tergerus Longsor

    Karena intensitas hujan yang terjadi di Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang beberapa waktu lalu sangat tinggi, tebing tanah yang ada di sepanjang aliran anak sungai Cisata mengalami longsor. Akibatnya, bangunan Masjid Al-Hidayah yang ada di Kampung Kadu Pasir, Desa Pasir Eurih, Kecamatan Cisata yang berdiri ditepi sungai tersebut nyaris ambruk, sehingga warga tidak berani menggunakan sarana ibadah tersebut.

    Kepala Desa (Kades) Pasir Eurih, Kecamatan Cisata, Ade Juhaeni mengatakan, pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang segera membantu untuk dibangun turap di sekitar areal masjid tersebut. Pasalnya, apabila kondisi tersebut tidak segera ditangani, masjid yang dibangun dari hasil swadaya masyarakat tersebut benar-benar akan ambrol, mengikuti material tanah yang tergerus oleh aliran anak sungai Cisata.

    “Saya yakin, kekhawatiran ambrol itu tidak akan lama terjadi. Karena, pondasi bangunan masjidnya sudah berada di ujung tebing. Makanya, saya meminta pembangunan turap itu dilakukan segera,” kata Ade kepada wartawan beberapa waktu lalu.

    Menurut Ade, pihaknya telah melaporkan permasalahan tersebut kepada sejumlah pihak yang berkompeten seperti tokoh masyarakat, pengurus partai dan anggota DPRD.

    “Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama pembangunan turap dari Pemkab Pandeglang bisa dilaksanakan, dari mana pun itu anggarannya,” ungkapnya.

    Terpisah, anggota DPRD Pandeglang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ade Muamar berjanji akan menindaklanjuti aspirasi pembangunan turap yang disampaikan warga Desa Pasir Eurih, Kecamatan Cisata.

    Ade juga membenarkan, adanya ancaman ambrol pada Masjid Jami Al-Hidayah, Desa Pasir Eurih tersebut, karena tebing tanah yang berada di sebelah masjid telah longsor tergerus arus sungai.

    “Saya sudah ke lokasi melihat langsung kondisinya. Keadaannya benar-benar sangat mengkhawatirkan, saya mendesak instansi terkait segera turun ke lapangan untuk menanganinya, jangan sampai terjadi permasalahan yang lebih besar,” ujarnya.(dhe/pbn)

  • PSIS vs Persita, Membangun Chemistry Pendekar

    PSIS vs Persita, Membangun Chemistry Pendekar

    LIVE INDOSIAR
    Piala Presiden 2022
    Senin, 13 Juni 2023 | 16:00 WIB
    PSIS vs Persita
    Membangun Chemistry Pendekar

    SOLO, BANPOS – Tim asal Banten, Persita Tangerang, mulai mengarungi turnamen Piala Presiden pada Senin (13/6) sore ini. Pendekar Cisadane akan menghadapi PSIS Semarang di turnamen yang digelar sebagai turnamen pra musim menjelang bergulirnya Liga 1 musim ini.

    Pendekar Cisadane akan menghadapi PSIS Semarang di laga perdana mereka di Grup A di Stadion Manahan, Solo pukul 16.00 WIB. Pelatih Persita Tangerang, Alfredo Vera mengatakan skuadnya siap untuk tampil di laga perdana Piala Presiden 2022.

    “Kita siap dengan segalanya, persiapan kami hampir satu bulan untuk kompetisi Liga 1 dan turnamen ini. Jadi bagus untuk mendapat ritme permainan dan bisa memulai membangun chemistry dengan antar pemain. Semoga besok kita bisa tampil bagus dan bisa terlihat hasil dari latihan dan strategi yang saya mau,” ujar Vera.

    Mengenai tanggapannya tentang PSIS yang baru kedatangan pelatih baru Sergio Alexandre, Vera tak ingin terlalu menyoroti kesiapan tim lawan. Ia lebih fokus dengan kesiapan Persita.

    “Saya pikir saya juga baru, para pemain juga baru tapi semua tim pasti mau menang dan menampilkan permainan yang kita mau untuk tim masing-masing,” lanjut Vera.

    Senada dengan sang pelatih, kapten tim Persita, Muhammad Toha berharap bisa tampil maksimal dan meraih hasil positif di laga perdana melawan PSIS.

    “Kalau untuk pertandingan besok Insya Allah Saya dan teman-teman dalam keadaan siap semua, harapannya kita bisa jalankan apa yang dimau dari pelatih. Bagaimana cara bermain dan bisa menjalankan dengan baik dan lancar, berharap juga keberuntungan untuk memenangkan pertandingan besok,” ujar Toha.

    “Dari segi suporter kami tak terpengaruh, karena dari dulu kita sudah musafir tanpa dukungan banyak suporter. Tentu dengan atmosfir suporter harapannya pemain baru bisa lebih percaya diri dan yakin, walau suporter lawan lebih banyak kita tetap harus fokus dan menjalankan apa yang mau diinginkan pelatih.”

    Selain PSIS, Persita juga akan menghadapi PSS Sleman dan Persis Solo yang bermain imbang tanpa gol (0-0) di laga perdana pada Sabtu (11/6) malam. Selain itu juga ada satu tim promosi yakni Dewa United FC.

    Kepala pelatih Laskar Mahesa Jenar yang baru, Sergio Alexandre pun menjanjikan akan menyuguhkan permainan yang menarik di pertandingan tersebut.

    Meskipun, baru saja bergabung dengan tim PSIS Semarang, pelatih berlisensi CBF Pro itu sudah melakukan persiapan dengan asisten pelatih Achmad Resal beberapa pekan sebelum menghadapi turnamen pramusim Piala Presiden 2022.

    ‘’Dalam koordinasi dengan coach Resal, saya sudah memahami PSIS itu seperti apa. Untuk pertandingan melawan Persita Tangerang nanti kami akan sajikan permainan yang menarik,’’ ungkapnya dalam rekaman resmi konferensi pers di Stadion Manahan Solo, Minggu (12/6).

    Sergio mengatakan, sudah sewajarnya sebuah tim jika memasuki kompetisi apapun itu, pasti mencoba untuk menang atau juara. Tim PSIS pun juga sama dan akan menampilkan permainan yang terbaik.(ENK/NET)

  • Pemkab Belajar PAD ke Sleman

    Pemkab Belajar PAD ke Sleman

    PANDEGLANG, BANPOS-Memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1 triliun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melakukan studi tiru ke Kabupaten Sleman.

    Bupati Pandeglang Irna Narulita didampingi Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) studi tiru ke Kabupaten Sleman menyatakan bahwa dipilihnya kabupaten tersebut karena memiliki PAD mencapai Rp 1 triliun.

    “Saya sangat termotivasi ilmunya, dengan APBD Rp 3 triliun dan PAD Kabupaten Sleman sampai Rp1 triliun. Banyak hal ingin dipelajari, saya beserta jajaran akan melakukan studi tiru untuk bisa membawa kebermanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang,” kata Irna saat memberikan sambutan, Kamis (9/6) lalu.

    Irna menegaskan, dirinya ingin belajar lebih banyak dari Pemkab Sleman terkait pendapatan PAD yang bersumber dari pengelolaan obyek wisata.

    “Bagaimana strategi bekerjasama dengan media massa. Kami juga ingin belajar bagaimana pengelolaan obyek wisata sehingga PAD bisa Rp1 triliun, karena kami juga ingin maju,” katanya.

    Dijelaskannya, salah satu hasil dari studi tiru yang akan diimplementasikan di Kabupaten Pandeglang yaitu terkait Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman yang mewajibkan setiap orang melakukan kunjungan ke Kabupaten Sleman diharuskan menginap di Kabupaten Sleman.

    “Di Sleman, Peraturan Bupatinya keren banget. Insya Allah akan saya tiru, salah satu strategi luar biasa,” ujarnya.

    Menurutnya, biasanya kalau tamu akan melakukan kunjungan ke Kabupaten Pandeglang itu menginapnya bukan di Kabupaten Pandeglang. Tetapi menginap di hotel di kabupaten tetangga yaitu di Kabupaten Serang.

    “Biasanya tamu kami menginap di kabupaten tetangga, di Kabupaten Serang. Oleh karena itu adanya Perbup merupakan langkah strategis untuk meningkatkan PAD,” ungkapnya.

    Sementara itu, Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa mengungkapkan, Kabupaten Sleman bukan lebih baik, hanya saja semua daerah itu punya keunggulan masing-masing.

    “PAD kita Rp1 triliun akan kita kembalikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita bukan lebih baik, hanya saja mungkin yang tidak ada di Pandeglang bisa dipelajari begitu juga yang tidak ada di Sleman bisa dipelajari di Pandeglang,” katanya.(dhe)

  • Bawaslu Buka Pendaftaran Pemantau Pemilu

    Bawaslu Buka Pendaftaran Pemantau Pemilu

    PANDEGLANG, BANPOS-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melalui Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah membuka kesempatan bagi organisasi atau perkumpulan berbadan hukum yang ingin menjadi pemantau Pemilu 2024. Kesempatan tersebut dibuka sebagai bentuk partisipasi publik dalam berdemokrasi.

    Ketua Bawaslu Pandeglang, Ade Mulyadi mengatakan, meskipun pendaftaran harus langsung ke Bawaslu RI, namun pihaknya siap untuk menampung dan memberikan arahan bagi para peserta yang akan menjadi Pemantau Pemilu 2024.

    “Bagi warga Pandeglang yang ingin menjadi Pemantau Pemilu 2024, kami siap menerima berkasnya. Adapun yang mau langsung ke Bawaslu RI, kami akan sampaikan terkait juklak-juknisnya,” kata Ade Mulyadi kepada awak media di Pandeglang, Minggu (12/6).

    Menurutnya, syarat untuk menjadi pemantau Pemilu 2024 meliputi organisasi berbadan hukum, bersifat netral, nonpartisan, serta harus bersifat Independen. Adapun persyaratan lainnya, pihak pendaftar bisa datang langsung ke Bawaslu Pandeglang untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

    “Nanti kami akan berikan berkas terkait persyaratan. Adapun prosedurnya itu semua dari Bawaslu RI,” ujarnya.

    Setelah lolos seleksi dari Bawaslu RI, lanjut Ade, nantinya akan ditugaskan di setiap wilayah masing-masing dan Bawaslu tingkat kabupaten maupun kota hanya mendapatkan surat pemberitahuan bahwa organisasi maupun perseorangan yang ditugaskan di wilayahnya.

    “Prosedurnya itu semua dari Bawaslu RI, adapun nanti yang ditugaskan diwilayah Pandeglang akan ditembuskan kepada kami. Nanti pengawasannya tahapan apa, itu nanti dijelaskan oleh Bawaslu RI,” jelasnya.

    Untuk diketahui, Bawaslu secara resmi membuka pendaftaran Pemantau Pemilu 2024 yang ditandai dengan peluncuran Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024 pada Jum’at (10/6/2022). Selain untuk menerima pendaftaran Pemantau Pemilu 2024, seperti namanya Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024 juga akan menjadi sarana yang melayani pemantau Pemilu 2024 dalam melaksanakan tugas pemantauan Pemilu, terutama yang berhubungan dengan Bawaslu seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan.

    Meja Layanan Pemantau Pemilu merupakan sumber daya bagi Bawaslu untuk memberi informasi, dukungan dan layanan pendaftaran organisasi dan perseorangan untuk mendapatkan akreditasi atau legalitas sebagai pemantau Pemilu. Selain itu, meja layanan itu juga menjadi wadah bagi Bawaslu untuk berkomunikasi dengan pemantau Pemilu dalam melaksanakan tugas pemantauan Pemilu, termasuk juga melaporkan hasil pemantauannya.

    Bawaslu berharap Meja Layanan Pemantau Pemilu itu dapat meningkatkan partisipasi dalam pemantauan pemilu, baik dalam jumlah lembaga dan perseorangan yang terakreditasi, maupun dalam hal aktivitas dan fokus pemantauannya. Sebagai catatan, pada Pemilu 2019, Bawaslu menerbitkan akreditasi pemantau pemilu bagi 138 organisasi berbadan hukum. Dua diantaranya merupakan lembaga pemantau pemilu dari luar negeri.(dhe/pbn)

  • Bencana Tanah Bergerak Kembali Terjadi

    Bencana Tanah Bergerak Kembali Terjadi

    LEBAK, BANPOS – Bencana pergerakan tanah di Kebon Kalapa, Desa Cilangkap, Kecamatan Kalanganyar, mengakibatkan sebanyak lima rumah warga mengalami rusak berat, dan jalan poros desa amblas mencapai kedalaman dua meter.

    Pada awal Januari 2022, bencana pergerakan tanah di Kebon Kalapa membuat dua rumah milik warga ambruk. BPBD Lebak menerjunkan tim dan melakukan penelitian tanah bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lebak. Hasil pengamatan, retakan tanah mencapai 500 meter dan kedalaman lebih dari dua meter.

    Hasil uji laboratorium, karena struktur tanah berpasir akibat erosi dan pelapukan oleh aliran Sungai Ciujung yang membuat kekuatan tanah mengalami pelemahan sehingga terjadi pelapukan pada tanah. Gaya penahan pada bagian bawah sungai berkurang, erosi yang terjadi di atas dikarenakan bidang longsoran itu merupakan titik benturan arus Sungai Ciujung yang cukup deras, sehingga tanah tidak tergelincir keluar lereng tapi ambles di titik paling lemah.

    Ketiga, diperlukan penelitian lebih lanjut dan komprehensif melibatkan ahli geologi untuk menghindari dampak yang besar yang mengancam pemukiman penduduk yang lebih luas. Pada 10 Juni 2022 ini, bencana pergerakan tanah kembali terjadi dan mengakibatkan jalan poros desa ambles dengan kedalaman dua meter.

    Tidak hanya jalan, lima rumah warga terdampak bencana pergerakan tanah. Lima rumah yang terdampak diantaranya itu rumah Awaludin, Karman, dan Utup dengan status rusak berat, rumah Bahrudin dan Aan terancam, karena bagian depan rumah sudah ambles kedalaman lebih dari satu meter.

    Akibat bencana itu, sebanyak 23 orang warga yakni keluarga Aan, Neneng Erni, Fitri dan Restia, keluarga Awaludin, Eti, Siti Nurjanah, Mustofa, Nafia Awaliah, Wisyarah Hasanah, Hadi, dan Sifa Nazila, keluarga Siti Miladiah Munggaran, Bahrudin dan Suharni. Keluarga Karman, Utini, Tasya, dan Zihan dan keluarga Fatmawati, yakni Van Kadafi, Bi Fahrabi, dan Pedi Firman terpaksa mengungsi.

    Hingga saat ini tanah masih mengalami pergerakan dan membuat bangunan di atasnya mengalami retak-retak. Polsek Rangkasbitung juga terpaksa harus memasang garis polisi, karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terlebih saat ini hujan dengan intensitas tinggi masih terus terjadi sehingga potensi terjadinya tanah ambles cukup besar.

    Kepala Desa Cilangkap Roni mengatakan, warga yang rumahnya itu terdampak bencana pergerakan tanah sudah mengungsi, sementara mereka tinggal di rumah kerabatnya di Cilangkap. Sedangkan Karman mengungsi ke Ciseke, Kecamatan Rangkasbitung.

    “Sampai saat ini masih terjadi pergerakan tanah, bisa membahayakan masyarakat. Sebanyak lima rumah warga itu sudah tidak aman untuk ditempati,” kata Roni, Sabtu (11/6).

    Menurut Roni, saat ini warga membutuhkan bantuan logistik, kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lumpuh akibat bencana pergerakan tanah.

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lebak, Febby Rizki Pratama mengatakan, pihaknya sudah bersurat kepada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung dan Cidurian (BBWS3C).

    “Sudah, kita sudah bersurat ke BBWS3C. Rencananya pekan depan, kita akan menyurati Badan Geologi untuk mengetahui detail penyebab terjadinya pergerakan tanah di Kampung Kebon Kalapa,” katanya.

    Ia berharap, Balai Besar dan Badan Geologi cepat merespons surat dari BPBD Lebak perihal bencana tersebut. Sebab menurut Febby, ini menyangkut nasib masyarakat yang rumahnya terancam pergerakan tanah.

    “Iya, ini kan menyangkut nasib masyarakat yang rumahnya terancam akibat pergerakan tanah. Karena sampai saat ini tanah di sana masih terus bergerak. Iya kami berharap BBWS3C dan Badan Geologi respon cepat,” harapnya. (Her/PBN)

  • Tangsel Juara, Kota Tangerang Sambut POPDA 2024

    Tangsel Juara, Kota Tangerang Sambut POPDA 2024

    SERANG, BANPOS – Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) X tahun 2022 meraih juara umum.

    Tangsel meraih perolehan medali emas sebanyak 59, 44 Perak dan 57 Perunggu. Prestasi tersebut sekaligus berhasil mempertahankan juara umum POPDA IX tahun 2018 Provinsi Banten.

    Sementara posisi kedua ditempati Kota Tangerang dengan raihan medali sebanyak 34 Emas, 33 Perak dan 40 Perunggu. Disusul kemudian Kota Cilegon dengan perolehan medali 26 Emas, 23 Perak dan 28 Perunggu.

    Sementara untuk Kota Serang 22 Emas, 24 Perak dan 42 Perunggu, Kabupaten Tangerang 20 Emas, 33 Perak dan 48 Perunggu, Kabupaten Lebak 16 Emas, 19 Perak dan 34 Perunggu, Kabupaten Serang 13 Emas, 11 Perak dan 30 Perunggu, serta Kabupaten Pandeglang 7 Emas, 10 Perak dan 27 Perunggu.

    Piala Juara Umum POPDA X Provinsi Banten Tahun 2022 diserahkan oleh Pj Gubernur Al Muktabar kepada Wakil Walikota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan. Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga menyerahkan Bendera Tuan Rumah POPDA XI Tahun 2024 kepada Kota Tangerang.

    Pj Gubernur Banten Al Muktabar pada acara penutupan POPDA X, menyampaikan apresiasi kepada Kota Serang yang sukses menyelenggarakan POPDA X tahun 2022 Provinsi Banten. Serta apresiasi atas semangat serta sportifitas yang dijunjung tinggi para atlet dan insan olahraga.

    “Semoga mewarnai kita dalam melaksanakan tugas masing-masing,” harapnya.

    “Semangat olahraga dapat menjadi inspirasi kita menjadi spirit dalam rangka membangun Provinsi Banten,” katanya.

    Al Muktabar juga mengucapkan selamat sukses kepada Kontingen Kota Tangerang Selatan, disusul Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, serta Kabupaten Pandeglang.

    “Terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan POPDA X Tahun 2022 Provinsi Banten,” ucapnya.

    “Dengan mengucapkan Alhamdulillahi robbil alamin, POPDA X Tahun 2022 secara resmi ditutup. Semoga Allah SWT meridhoi semua jalan usaha kita. Amin,” kata Al Muktabar.

    Sementara itu, Meski tak capai target sebagai juara pertama atau juara umum, Kota Serang tetap berbangga dengan perolehan prestasi yang dicapai oleh para atlet pada ajang POPDA X Banten. Sebagai tuan rumah, Kota Serang sebelumnya menargetkan juara umum dengan mengirimkan 300 atlet terpilih.

    Hal itu disampaikan oleh Walikota Serang, Syafrudin, usai penutupan POPDA X. Ia mengungkapkan, sekalipun di urutan ke-empat, perolehan tersebut sudah menjadi kepuasan.

    “Perolehan urutan keempat, ini sudah menjadi kepuasan. Kedepan, mudah-mudahan bisa diperbaiki,” ungkapnya.

    Ia mengatakan bahwa pada POPDA kali ini, posisi Kota Serang naik dua peringkat setelah Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Diketahui, pada POPDA sebelumnya, Kota Serang berada pada posisi ke-6.

    “Alhamdulillah hasil dari POPDA tahun ini lebih baik dari tahun kemarin dengan posisi ke-6, tahun ini ke-4. Kami terus selalu membina, tahun depan terus kita bina lagi dan harapannya jadi juara umum,” katanya.

    Syafrudin mengaku bahwa yang paling terpenting adalah kegiatan POPDA X di Kota Serang berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala. Sebab, pihaknya mengkhawatirkan terjadi persoalan yang tidak diinginkan pada pelaksanaan ajang lomba tahunan tersebut.

    “Justru itu yang kami khawatirkan pada pelaksanaan POPDA kali ini takut ada masalah, terutama masalah di lapangan. Tapi alhamdulillah dengan kondisi sejak hari pertama sampai hari ini (Sabtu, red) tidak ada masalah,” tandasnya.

    Sementara itu, berdasarkan rapat dan kesepakatan bersama, Kota Tangerang ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan POPDA XI 2024.

    Diketahui, pada acara penutupan POPDA X Provinsi Banten tahun 2022 tersebut Al Muktabar menyerahkan piala juara umum kepada Kota Tangael dan juga menyerahkan Bendara Tuan Rumah POPDA XI tahun 2024 kepada Kota Tangerang. (RUS/MUF/AZM)