Penulis: admin

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Lebak melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) ke IV. Muscab yang dilaksanakan di salah satu hotel di Rangkasbitung, Rabu (1/6) ini dalam rangka pemilihan Ketua dan Pengurus Cabang.

Dalam Muscab Kepala Desa Sangiangjaya, Kecamatan Cimarga, Usep Pahlaludin terpiih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC APDESI) Kabupaten Lebak Tahun 2022 – 2027. Sebelumnya tercacat dua orang calon yakni Usep Pahlaludin dan Rafik Rahmat Taufik.

Ketua Umum DPP APDESI Surta Wijaya mengatakan, Ketua DPC APDESI Kabupaten Lebak yang terpilih harus bisa merangkul semua Kepala Desa yang ada di Kabupaten Lebak ini agar soliditas tetap terjaga. Surta juga menegaskan, bahwa Kepala Desa juga harus mampu menjadi jembatan untuk kemajuan desa yang berdampak kepada terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Surta juga tidak segan-segan menyinggung soal pesta demokrasi 2024 mendatang. Menurutnya, Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan paling bawah itu memiliki banyak massa yang bisa menentukan terpilih atau tidaknya para calon yang berkontestasi baik di Pilpres, Pilgub, Pilbup dan pemilihan legislatif (Pileg).

“Untuk menjaga marwah dan kekompakan Ketua DPC APDESI Lebak terpilih harus bisa merangkul semua Kades di Lebak ini. Dengan begitu, tidak saja organisasi APDESI ini akan besar tetapi juga memiliki nilai dan daya saing. Pada tataran grassroot Kades itu banyak massanya,” katanya.

Ketua DPC APDESI Kabupaten Lebak Bedah Khaerunisa mengatakan, pengurus agar meningkatkan kekompakan. Kekompakan menurutnya harus terus ditingkatkan. Ia menyebut, setengah pengurus APDESI Lebak itu tidak kompak.

“Tidak kompak, tidak peduli seperti cuek bebek, banyak yang sekedar hadir saja itu enggak,” katanya.

Sebagai organisasi yang hebat dan unik jelas Bedah, itu karena pengurusnya merupakan pimpinan di masing-masing desanya. Ia mengingatkan agar pengurus sedikit mengurangi ego.

“Sedikit saja kurangi egonya, seburuk apapun pimpinan ya itu harus patuh ke organisasi, kecuali pimpinannya ngajak ke yang tidak baik. Selama itu baik ya dituruti lah,” jelasnya.

Dia juga berpesan, pasca Muscab ke IV APDESI Lebak ini pengurus tidak terpecah belah apalagi sampai terjadi dualisme kepengurusan itu tidak bagus. APDESI kata Bedah harus tetap satu.

Ketua DPC APDESI Kabupaten Lebak terpilih Usep Pahlaludin berharap semua Kepala Desa dapat bersama-sama menjaga kekompakan serta saling berkoordinasi. Ia mengaku tidak mungkin mampu menjalankan roda organisasi tanpa peran serta pengurus dan anggota semuanya.

“Terimakasih kepada semua Kades yang turut serta mensukseskan Muscab ke IV DPC APDESI Kabupaten Lebak. Sukses ini karena bersama. Karena itu saya mengajak mari kita bersama-sama menjalankan roda organisasi,” katanya

Rafik Rahmat Taufik menambahkan, untuk membesarkan organisasi sudah menjadi kewajiban pihaknya dan semua Kepala Desa yang tergabung.

“Iya, sudah menjadi kewajiban kami bersama menjaga dan membesarkan APDESI. Insyaallah, lihat saja kedepan,” katanya.(Her/PBN)

LEBAK,BANPOS – Wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan mempercepat serta mempermudah dalam memberikan pelayanan, Pemerintah Kabupaten Lebak menjalin kerja sama aplikasi e-Office dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Budi Santoso menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah mengembangkan aplikasi e-Office dan e-SAKIP. Menurutnya, pada kedua aplikasi itu terdapat potensi manajemen tata kelola yang baik, dan sudah maju dari Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

“Ada potensi, dan itu yang dapat kita contoh dari Kabupaten Sumedang dan dikembangkan di Kabupaten Lebak,” katanya, Rabu (1/6).

Dikatakan Budi, aplikasi e-SAKIP dan aplikasi e-Office yang telah dikembangkan oleh Kabupaten Sumedang dirasa bakal mempercepat dan mempermudah memberikan pelayanan, untuk mewujudkan target-target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Lebak ungkap Budi, sangat menyambut baik adanya kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, efektif dan akuntabel.

“Dengan terlaksananya kerja sama yang kami nilai sangat berguna untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas tentunya kami menyambut baik,” ungkapnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman berharap, aplikasi e-SAKIP dan e-Office tersebut dapat diamati, ditiru dan dimodifikasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak kemudian dikembangkan. Kabupaten Lebak kata Herman, kalau bisa itu harus lebih maju dari Kabupaten Sumedang.

“Kabupaten Lebak harus lebih maju kedepan, silahkan apa apa yang yang baik yang ada di Kabupaten Sumedang diamati, ditiru dan dimodifikasi lalu dikembangkan,” katanya.

Pegiat sosial di Kabupaten Lebak, Iskandar mengungkapkan, untuk kemajuan daerah boleh-boleh saja meniru atau mengadopsi apa-apa yang telah dikembangkan atau berkembang di daerah lain. Seperti halnya kerjasama terkait aplikasi e-SAKIP dan e-Office yang telah dikembangkan di Kabupaten Sumedang.

“Menurut saya bagus kita gak perlu malu, kalau memang baik ya apa salahnya kita meniru. Apalagi ini terkait tata kelola pemerintahan. Saya mendukung adanya kerjasama antara Pemkab Lebak dan Pemkab Sumedang soal itu,” ungkapnya.(Her/PBN)

LEBAK, BANPOS – Himpunan Mahasiswa Gunungkencana (Himaguna) melaksanakan bakti sosial dengan membangun rumah seorang janda lanjut usia (Lansia) korban kebakaran. Rumah Arna (80) janda lansia warga RT 006 RW001, Desa Ciakar, Kecamatan Gunungkencana salah satunya.

Arna, janda lansia yang rumahnya kebakaran itu kini bisa tersenyum dan tertawa lepas, lantaran sudah kembali memiliki rumah yang layak huni yang dibangun oleh Himaguna.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Gunungkencana (Himaguna) Angga Wijaya mengatakan, aksi sosial gotong royong membangun rumah yang dilakukan Himaguna sebagai bentuk kepedulian pihaknya terhadap warga yang membutuhkan bantuan.

“Alhamdulillah setelah 1 minggu gotong royong membangun rumah wa Arna (korban kebakaran ) akhirnya selesai dan bisa silaturahmi sekaligus selamatan rumah di kediamannya,” kata Angga, Senin (30/5) kepada BANPOS.

Menurut Angga, usai korban dilanda musibah kebakaran, pihaknya itu langsung bergerak tidak tinggal diam dengan melakukan open donasi. Kemudian, mereka berkoordinasi dengan keluarga serta pemerintah setempat untuk segera membangun rumah korban kebakaran setelah dana terkumpul.

“Kami berterimakasih kepada pemerintah setempat, donatur dan teman-teman pengurus yang telah meluangkan waktunya membantu saudara kita yang terkena musibah,” jelasnya.

Ia berharap, kegiatan bakti sosial gotong royong yang dilakukan oleh Himaguna terus menjadi acuan pihak lain sehingga berlomba-lomba dalam kebaikan membantu yang membutuhkan sebagaimana hadits bahwa ‘sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya.’

“Intinya adalah bagaimana kami (Himaguna) bisa bermanfaat bagi sesama,” harapnya.

Arna, mengaku bahagia melihat rumahnya yang sebelumnya ludes terbakar kini telah dibangun kembali. Ia berterimakasih kepada para dermawan yang membantu membangun kembali rumahnya.

“Bungah kacida, hatur nuhun ka ade-ade mahasiswa tos ngabantu ngabangun rumah uwa (Bahagia sekali, terimakasih kepada ade-ade mahasiswa yang telah membantu membangun rumah uwa),” katanya seraya menahan isak tangis.

Ia juga mengaku hanya bisa mendoakan para mahasiswa sukses dalam segala aktivitas dan bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa memperhatikan masyarakat kecil.

“Mudah-mudahan ade-ade mahasiswa bisa jadi pemimpin yang bisa memperhatikan masyarakat kecil,” tandasnya.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir perwakilan dari Musfika Kecamatan, Pemerintah Desa, para donatur serta sesepuh dan pengurus Himpunan Mahasiswa Gunungkencana.(Her/PBN)

LEBAK, BANPOS – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lebak, terus memprioritaskan dan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak, Hamdan Soleh mengatakan, dari tahun ke tahun pihaknya memprioritaskan pembangunan jalan dan jembatan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Sebab, pembangunan jalan dan jembatan menurut Hamdan, sangat berdampak kepada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Pembangunan jalan dan jembatan itu guna menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karenanya, pihaknya mengoptimalkan program tersebut,” kata Hamdan Soleh, Senin (30/5) usai audiensi bersama pegiat sosial Abdi Gema Perak di ruang kerjanya.

Saat ditanya soal pembangunan jembatan Ciselaraja pada ruas Jalan Rangkasbitung – Sajira Kecamatan Cibadak yang disoal pegiat sosial karena tidak terdapat papan informasi di lokasi, ia mengaku bahwa pekerjaan itu berada di bidangnya. Hamdan menyebut pembangunan Jembatan Ciselaraja dialokasikan dari APBD 2022 sebesar Rp944 juta lebih.

“Pekerjaan itu bidang Bina Marga bukan bidang SDA. Sekarang sudah ada dan terpasang papan informasinya. Informasi dari teman-teman sebagai kontrol sosial ini sangat berharga bagi kami. Karena itu kami berterima kasih,” jelasnya.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Jembatan Eko membenarkan, bahwa pekerjaan yang dilaksanakan CV REZOSH KONTRAKTOR INDONESIA dengan nilai kontrak Rp944 juta lebih itu pekerjaan bidang Bina Marga. Namun, kata Eko, dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat pekerjaan pemasangan bronjong untuk jembatan sementara.

“Sebelumnya kami juga sudah menyarankan kepada pelaksana agar papan informasi dipasang lebih awal sebagai bagian dari transparansi publik. Alhamdulillah sekarang ini sudah terpasang,” imbuhnya.

Marpausi seorang pegiat sosial mengatakan, papan informasi yang disetiap kegiatan yang dibiayai anggaran negara itu wajib adanya sebagai transparansi publik. Ia juga mengingatkan Dinas PUPR Lebak agar benar – benar melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan pihak rekanan sebagai pemenang proyek.

“Kami ingatkan Dinas PUPR Lebak soal pengawasan, kami juga minta konsultan perencanaan dan teknik agar benar – benar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sebab, konstruksi bangunan itu bisa gagal bisa berawal dari perencanaan. Kami akan terus memantau pembangunan jembatan itu agar maksimal,” katanya.(Her/PBN)

TANGERANG, BANPOS – Sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Tangerang masih belum maksimal. Oleh sebab itu melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mengajukan Rancangan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
Raperda itu kini tengah digodok oleh pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang dan diketuai oleh Sumarti dari Frasksi PDI Perjuangan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tangerang, Edi Suhendi mengatakan, ada empat hal yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan raperda ini. Di antaranya, pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi warga negara dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang berkesinambungan.

Lalu, salah satu upaya untuk menunjang derajat kesehatan masyarakat di daerah diperlukan pengelolaan air limbah domestik secara tepat, baik dan efisien. Berdasarkan hal tersebut diperlukan pengaturan agar pemerintah daerah dan pihak terkait dapat bersinergi dalam pengelolaan air limbah domestik di daerah. Sehingga perlu menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik.

“Kan ini usulan dari wali kota dan DLH, mungkin agar lebih tertib dan lebih sehat dengan pengelolaan air limbah domestik baik individu atau komunal, perlu diatur dalam suatu perda,” ujarnya, Senin, (30/5).

Dia mengatakan selama ini Pemkot Tangerang memang belum mengatur tentang hal tersebut. Pembentukan perda ini untuk mencegah masyarakat membuang air limbah sembarangan. “Karena terkait dengan limbah rumah tangga, termasuk badan usaha itu harus diatur. Jangan sampai ada perumahan atau badan usaha yang buang limbah domestik lumpur tinja ke drainase,” katanya.

Air limbah yang dimaksud yakni tinja. Kata Edi permasalahan ini harus ada sistem pengelolaan terpadu. Termasuk pengawasan dan sanksi. Dalam raperda tersebut akan dijelaskan soal itu. “Sanksi kalau mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sanksi administrasi,” kata Edi.

“Nah ini belum nih soal pembuangan air limbah domestik. Air limbah domestik itu ya ini kotoran rumah tangga, lumpur tinja,” tambah Edi.
Dia mengatakan, selama ini baik individu maupun perusahaan memiliki saluran Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) atau penampungan air limbah. Namun, ketika sudah penuh inilah yang menjadi persoalan pembuangannya.

“Kalau yang dibuat swasta harus ada izin dari pemkot. Khawatirnya orang ini sedot WC buang ke kali, atau mall, pabrik dibuang ke drainase kan bisa saja. Ini dalam rangka perlindungan kita dengan lingkungan,” katanya.

Hingga belum mendapat konfirmasi dari DLH Kota Tangerang. Kepala DLH Kota Tangerang Tihar Sopyan mengaku tengah rapat saat dihubungi. (IRFAN/MADE)