BANTEN POS

Penulis: admin

  • Bantah Klaim Jayabaya, Ulama FPUIB Malah Singgung Percepatan Pemilu

    Bantah Klaim Jayabaya, Ulama FPUIB Malah Singgung Percepatan Pemilu

    SERANG, BANPOS – Sejumlah kiyai, ulama dan pimpinan pondok pesantren yang tergabung dalam Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB), membantah klaim Mulyadi Jayabaya, yang menuturkan jika ulama Banten menginginkan adanya perpanjangan masa jabatan Presiden.

    Forum yang berisikan berbagai Pondok Pesantren, organisasi Islam dan tokoh agama itu menegaskan menyampaikan bantahan mereka melalui video yang beredar di media sosial. Dalam video itu, terdapat sebanyak 12 orang. Diantaranya Ketua Gerakan Pengawal Serang Madani (GPSM), KH Jawari dan Pembina FPUIB, KH Enting Abdul Karim.

    “Kami kiyai, ulama, pimpinan pesantren dan asatidz se-Banten menyatakan bahwa: 1. Kami mendukung gerakan masyarakat sipil, untuk melaksanakan suksesi kepemimpinan melalui pemilu sesuai dengan konstitusi, demi keutuhan bangsa dan negara,” ujar mereka yang dipimpin oleh KH Jawari, Selasa (6/4).

    Selanjutnya, mereka menegaskan bahwa sama sekali tidak ada kesepakatan antara ulama se-Banten untuk mendukung gerakan tiga periode, sebagaimana yang diklaim oleh Mulyadi Jayabaya.

    Selanjutnya, FPUIB mendukung penegak hukum bersikap tegas kepada penista agama, yang berpotensi memecah belah bangsa. Mereka juga mendesak pemerintah dan pemerintah daerah, untuk menjaga kestabilan harga demi kesejahteraan rakyat indonesia.

    “Apabila pemerintah cenderung membiarkan penista agama dan harga harga terus melangit, maka perlu dipertimbangkan pelaksanaan pemilu yang dipercepat demi keselamatan bangsa dan negara,” tandasnya. (DZH)

  • Sah! Dewan Usulkan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Banten

    Sah! Dewan Usulkan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Banten

    SERANG, BANPOS – Ketua DPRD Provinsi Banten, Andra Soni, kembali membuka rapat paripurna kedua setelah menutup rapat paripurna yang membahas LKPj Gubernur Banten tahun 2021.

    Rapat paripurna kedua itu dilaksanakan untuk mengumumkan usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022.

    Dalam penyampaiannya, Andra Soni menuturkan bahwa DPRD memiliki kewenangan dalam mengusulkan pemberhentian kepala daerah, melalui mekanisme rapat paripurna.

    “Maka DPRD mengusulkan pemberhentian melalui paripurna. Hasil itu nanti akan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 hari sebelum pemberhentiannya,” ujar Andra Soni, Selasa (5/4).

    Maka dari itu, rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pun pihaknya gelar, sebagai bagian dari mekanisme pemberhentian.

    “Sehubungan dengan hal tersebut, mekanisme pengusulan pemberhentian periode harus ditempuh dan dilaksanakan,” ungkapnya.

    Pengumuman tersebut pun secara resmi dibacakan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Banten, Deden Apriandhi. (DZH)

  • Agenda Usul Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Hilang Saat Paripurna, Tak Jadi Diberhentikan?

    Agenda Usul Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Hilang Saat Paripurna, Tak Jadi Diberhentikan?

    SERANG, BANPOS – Salah satu agenda dalam pelaksanaan rapat paripurna DPRD Provinsi Banten yang dilaksanakan pada Selasa (5/4) hilang saat rapat paripurna hendak dimulai. Salah satu agenda yang hilang yakni agenda pembahasan usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, mulanya terdapat empat agenda yang tercantum dalam layar di depan ruang sidang paripurna. Agenda pertama yakni pengumuman perubahan susunan pimpinan Fraksi Kebangkitan Bangsa.

    Agenda kedua, pengambilan keputusan atas persetujuan DPRD Provinsi Banten tentang penetapan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten akhir tahun anggaran 2021.

    Agenda selanjutnya yakni penyampaian dan penyerahan rekomendasi atas LKPj Gubernur Banten akhir tahun 2021. Terakhir, agenda yang tercantum yakni dengan redaksional kurang lebih sebagai berikut ‘Pembahasan Usul Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Banten’.

    Namun ketika para pimpinan DPRD Provinsi Banten serta Wakil Gubernur Banten memasuki ruang persidangan, layar yang menampilkan empat susunan agenda tersebut pun seketika berubah. Mulanya, sejumlah staf dan pimpinan DPRD melihat ke atas layar.

    Lalu, terjadi diskusi diantara mereka. Hal itu berlangsung selama beberapa menit hingga akhirnya layar berubah menampilkan hal lain. Protokoler yang membacakan susunan agenda pun tak luput dari diskusi dengan sejumlah staf Setwan.

    Selang beberapa lama, layar pun kembali menampilkan susunan agenda Rapat Paripurna, namun hanya menampilkan tiga agenda saja, menghilangkan agenda pembahasan usulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur. Begitu juga ketika protokoler membacakan susunan acara, hanya tiga agenda saja.

    Selain hilangnya agenda pembahasan usulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur, terdapat perubahan susunan dari masing-masing agenda. Dimana agenda pengumuman perubahan pimpinan Fraksi Kebangkitan Bangsa mulanya di susunan pertama, menjadi susunan terakhir.

    Hingga saat ini, Paripurna DPRD Provinsi masih berlangsung dengan agenda penyampaian LKPj Gubernur Banten tahun 2021. (DZH)

  • Kongkow Bareng Surya Paloh, Helldy Agustian mau Masuk Nasdem?

    Kongkow Bareng Surya Paloh, Helldy Agustian mau Masuk Nasdem?

    CILEGON, BANPOS,- Beredar foto di whatsaap foto Walikota Cilegon Helldy Agustian yang juga politisi senior Partai Berkarya sedang kongkow bersama Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh. Foto tersebut diunggah oleh seseorang dengan nama Habib Wong Jaha. Apa saja yang diobrolkan dalam pertemuan tersebut.

    Adakah membicarakan politik atau ada deal tertentu antara Helldy dengan Surya Paloh…? Ataukah pertemuan tersebut hanya silaturahmi dan obrolan biasa antar anak bangsa. Tak dijelaskan oleh sang pengirim di chat grup “Cilegon Kota Industri”.

    Walikota Cilegon Helldy yang dicoba dihubungi BANPOS belum merespon pertanyaan yang dikirimkan. Tak biasanya status whatsaap Helldy sedang off. Bahkan terlihat status whatsaapnya sedang off sejak satu jam lalu. Bahkan panggilan yang biasanya cepat direspon pun tidak juga ada jawaban.

    Sekretaris DPD Partai NasDem Kota Cilegon, Mas Munir Bratakusuma yang mencoba dihubungi perihal foto pertemuan Helldy dengan Surya Paloh mengatakan bahwa pertemuan tersebut hal biasa antar sesama orang politik. Ia juga menganggap wajar pertemuan tersebut bisa dilakukan siapa aja sesama anak bangsa.

    Mas Munir sedikit membocorkan bahwa pertemuan tersebut wajar dilakukan karena ada saudara Helldy yang jadi anggota DPR RI dari Partai NasDem.

    Ketika ditanya apakah juga pertemuan Helldy- Paloh tersebut merupakan tanda Helldy akan merapat ke NasDem? Kata Munir siapapun tidak boleh menduga–duga apa isi pertemuan antar keduanya.

    “intinya Ketum kami (Surya Paloh, red) bertemu dengan pemimpin kota Cilegon adalah komunikasi yang wajar. Sesama anak bangsa membicarakan terkait masa depan bangsa dan bisa juga membahas tentang bagaimana Cilegon bisa lebih baik lagi dan rakyatnya bisa sejahtera,” ujar Mas Munir.(BAR)

  • Pemkot Cilegon Dikawal Irjen Kemendagri, Helldy Klaim Tata Kelola Pemerintahannya Lebih Baik

    Pemkot Cilegon Dikawal Irjen Kemendagri, Helldy Klaim Tata Kelola Pemerintahannya Lebih Baik

    CILEGON, BANPOS,- Walikota Cilegon Helldy Agustian menegaskan pihaknya sangat berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk penerapan pengawasan atau yang sekarang sedang dirancang oleh Dirjen Kendagri untuk memaksimalkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di daerah secara digital dengan aplikasi e-review.

    Oleh Dirjen Wilayah II Kemendagri, Kota Cilegon dipilih sebagai wilayah percontohan 10 besar penerapan e-reviev. Pemilihan Pemkot Cilegon ini karena wilayah di ujung Pulau Jawa itu dinilai telah melaksanakan regulasi tata kelola pemerintahan, meliputi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan sesuai regulasi yang ada.

    Politisi Partai Berkarya ini berkomitmen akan terus berupaya agar seluruh tahapan tata kelola pemerintahan jauh lebih baik lagi kedepannya. Ia akan bekerja sekuat tenaga guna mencegah terjadinya kecurangan dalam perencanaan.

    “Intinya dari provinsi kabupaten kota se Indonesia, Kota Cilegon masuk 10 besar melihat pelaporan perencanaan. Hal itu berdasarkan penilaian data- data oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri. Kita ingin Cilegon lebih baik lagi dari pemerintahan sebelumhya,” ujar Helldy didampingi Inspektur Wilayah II Kemendagri Ucok Abdulrauf Damenta, di kantornya, Jum’at (1/4).

    Untuk diketahui, sejak sepekan ini Pemkot Cilegon tengah kedatangan tim Irjen Kemendagri dalam rangka memonitor langsung penerapan pelaporan perencanaan melalui aplikasi e-reiew. Sebelumnya pelaksanaan pelaporan perencanaan pembangunan masih secara manual.

    Irjen Wilayah Dua Kemendagrai, Ucok Abdul Rauf mengingatkan agar Walikota Helldy secara konsisten dalam tata kelola pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

    “Saya berharap Cilegon terus konsisten dengan data pelaporan yang sudah kami lihat. Perencanaan Pemkot Cilegon sudah selaras dengan program dan visi misi Presiden Jokowi. Program itu meliputi enam layanan dasar dan lainnya sesuai dengan janji politik Helldy yang disesuaikan dengan kearifan lokal,” papar Ucok.

    Kedepannya, kata Ucok pihaknya akan menerapkan pola pembinaan dan pengawasan yang ketat untuk menghindari terjadinya fraud atau kecurangan tersistem.

    “Jadi nantinya tidak ada perencanaan program yang aneh-aneh. Kita hindari dan kita wanti-wanti agar jangan terjadi fraud atau kecurangan dalam perencanaan pembangunan agar tidak keluar dari aturan,” tandas Ucok.

    Ucok menandaskan, bersama jajarannya sedini mungkin mencegah terjadi kecurangan perencanaan pembangunan. Contoh saat ini Cilegon yang juga masuk penilaian 10 besar Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD). Seluruh program diawasi agar sesuai aturan.

    “Sebagaimana saat ini Cilegon juga masuk 10 besar penilaian PPD. Apakah program yang dilakukan hanya sebatas usulan atau memang dilaksanakan. Membaut program harus sesuai dan dilaksanakan. Jangan-jangan program tidak dimaksimalkan hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Ini semua kita nilai dan kita awasi,” papar Ucok.

    Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Cilegon Mahmudin mengungkapkan, dengan sistem tersebut pihaknya akan semakin bisa memaksimalkan pengawasan. Dimana semua perencanaan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau (Musrenbang), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) akan dilakukan dengan aplikasi e-review.

    Mahmudin menjelaskan, Pemkot Cilegon saat ini menjadi salah satu kota percontohan karena dinilai cukup bagus dalam pengawasan. Ia mengaku optimis Cilegon dengan system aplikasi e-review yang baru ditetapkan Irjen Kemendagri.

    Mahmudin berharap dengan sistem aplikasi e-review menjadi bagian bagaimana menerapkan manajemen birokrasi yang bersih terhadap praktek korupsi. Hal itu karena banyak kepentingan para pihak yang masuk ke lini pemerintahan.

    “Maka dari itu para petugas APIP dan inspektorat harus bekerja secara maksimal. Kita harus mendukung upaya Walikota Cilegon bahwa pemerintah menegaskan perilaku praktek korupsi,” tandas Mahmudin.(BAR)

  • Jumat Keramat, Walikota Serang Lantik 294 Pejabat

    Jumat Keramat, Walikota Serang Lantik 294 Pejabat

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, melantik pejabat eselon III, IV dan fungsional untuk mengisi kekosongan sejak bulan November tahun 2021. Total 294 ASN dilantik dengan rincian pejabat eselon III 74 orang, eselon IV 10 orang dan kepala sekolah 110.

    Pada pelantikan tersebut, Syafrudin didampingi oleh Sekda Kota Serang, Nanang Saefudin, Kepala BKPSDM, Ritadi. Kegiatan pelantikan dilakukan secara hybrid melalui zoom meeting dan beberapa perwakilan hadir secara langsung di Aula lt 1 Setda Kota Serang, Jumat (1/4).

    “Sudah dari bulan November 2021 kemarin, jabatan eselon III, eselon IV terjadi kekosongan, begitupun dengan kepala sekolah,” ujarnya usai melantik.

    Ia mengatakan, pihaknya hanya melakukan rotasi dan mutasi saja. Syafrudin menegaskan dari 294 ASN itu tidak ada yang demosi.

    “Kami melakukan pelantikan totalnya 294 ASN. Ada promosi, rotasi dan tidak ada demosi,” ucapnya.

    Syafrudin mengakui bahwa rentang waktu pelantikan cukup lama, sehingga terjadi kekosongan selama beberapa waktu. Menurutnya, hal itu dikarenakan proses pembahasan di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang cukup lama.

    “Agak lama pembahasannya, ini kan dibahas di Baperjakat, jadi kami menyimpulkan hari ini harus segera dilantik. Karena kondisinya dari kepala OPD semuanya membutuhkan, kemudian kepala sekolah akan menandatangani ijazah, sementara banyak kepsek yang masih Plt,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa para pejabat dalam hal ini ASN harus siap ditempatkan dimana saja. Sehingga seyelah dilantik hari ini, para pejabat dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai tanggungjawabnya masing-masing dan sesuai dengan tupoksinya.

    “Karena semua kerja itu pengen enak, semua pengen milih tapi ini sebuah konsekuensi bahwa para pejabat itu harus siap ditempatkan dimana saja,” tandasnya.

    Sementara itu, Sekda Kota Serang, Nanang Saefudin, menginstruksikan agar pejabat baik yang rotasi dan mutasi harus beradaptasi dengan kantor yang baru. Kemudian para pejabat juga diminta untuk menguasai tupoksi masing-masing serta menjalin komunikasi yang baik, baik dengan atasan, disamping dan kebawah.

    “Setelah dilantik ini jangan didiskusikan, karena sejatinya ASN itu kan siap ditempatkan dimana saja, jangan ada saya enak atau gaenak,” ujarnya.

    Ia mengatakan, para pejabat yang baru saja dilantik harus menerima dan ikhlas. Memahami tupoksi dan melaksanakan tupoksi tersebut dengan baik.

    “Mana ada yang enak si bekerja, semua juga punya konsekuensi dalam bekerja itu pasti ada,” tandasnya.(MUF)

  • Tahun 2021, Laba Krakatau Steel Meningkat 174 Persen

    Tahun 2021, Laba Krakatau Steel Meningkat 174 Persen

    JAKARTA, BANPOS,- PT Krakatau Steel (Persero) Tbk kembali mencatatkan laba bersih di tahun 2021 yaitu sebesar Rp891,6 miliar. Pendapatan laba ini menurut hasil laporan audit dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan PwC global.

    “Laba Krakatau Steel tahun 2021 semakin membaik. Labanya meningkat 174 persen dibandingkan tahun 2020. Selama 2 tahun berturut kami mencatatkan laba dan dengan tren yang meningkat, ini merupakan bukti bahwa Krakatau Steel telah sukses dalam melakukan restrukturisasi dan transformasi. Kami semakin yakin dengan masa depan Krakatau Steel,” ujar Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim di Jakarta, Kamis (31/3).

    Dari sisi penjualan, kinerja Krakatau Steel didukung dengan peningkatan penjualan sebesar 59% di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Tercatat penjualan Krakatau Steel di tahun 2021 mencapai Rp30,9 triliun dibandingkan di tahun 2020 yang sebesar Rp19,4 triliun.

    Dari sisi efisensi di tahun 2021 Krakatau Steel berhasil menurunkan variable cost sebesar tujuh persen dan menurunkan fixed cost sebesar 10 persen.

    “Seiring dengan peningkatan kinerja, EBITDA Krakatau Steel juga meningkat 60 persen menjadi sebesar Rp1,82 triliun dibandingkan EBITDA tahun buku 2020 yang sebesar Rp1,09 triliun,” papar Silmy.

    Lebih lanjut Silmy menyatakan bahwa Krakatau Steel di tahun 2021 telah membayar cicilan pokok sebesar Rp3,2 triliun sehingga total utang bank turun 7,6 persen dari sebelumnya Rp30,87 triliun menjadi Rp28,51 triliun. Selain itu total aset Krakatau Steel juga meningkat 8,2 persen dari Rp50,03 triliun menjadi Rp54,15 triliun.(BAR)

  • Laz Harfa dan F-PTK Perluas Konservasi Terumbu Karang di Pulau Badul

    Laz Harfa dan F-PTK Perluas Konservasi Terumbu Karang di Pulau Badul

    PANDEGLANG, BANPOS – Konservasi terumbu karang di kawasan Pulau Badul, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang kembali mendapat perhatian PT. Telkom Indonesia bersama Laz Harfa dan Forum Pelestari Terumbu Karang (F-PTK) Banten. Gerakan ini dilaksanakan dengan turut melibatkan nelayan dan komunitas alam yang ada di Pandeglang.

    Konservasi ini merupakan gerakan kedua yang dilaksanakan. Gerakan pertama sudah dilakukan pada Agustus 2021 lalu dengan menanam sekitar 300 rak laba-laba terumbu karang di Pulau Badul yang sudah mulai tumbuh dan berkembang. Kali ini, Telkom menyediakan sekitar 500 rak laba-laba secara bertahap.

    Pengelola Program Sosial dan Lingkungan Community Development Center (CDC) Telkom Indonesia, Dian Lestari menerangkan, penanaman ratusan rak laba-laba terumbu karang ini merupakan upaya perluasan konservasi yang sudah digagas tahun lalu.

    “Karena masih banyak ruang untuk melakukan rehabilitasi akibat pernah tersapu tsunami 2018, kami melakukan kegiatan yang kedua kali ini untuk mendukung pelestarian alam di Indonesia,” ujarnya usai peluncuran Program Perluasan Konservasi Terumbu Karang Kawasan Pulau Badul, di Kampung Ketapang, Desa Tunggaljaya, Kecamatan Sumur, Rabu (30/3).

    Dian menilai, konservasi terumbu karang ini tidak hanya bermanfaat untuk sektor pariwisata, tapi juga dapat meningkatkan produktivitas tangkapan nelayan. “Kita melihat urgensi untuk melaksanakan program ini, karena ini daerah yang punya potensi untuk pariwisata tapi rusak akibat salah satunya tsunami sehingga mengurangi produktivitas warga dari segi pariwisata termasuk juga produktivitas nelayan dalam penangkapan ikan,” bebernya.

    Dian menyampaikan bahwa sejalan dengan salah satu fokus program Telkom Indonesia pada bidang lingkungan, harapannya program ini dapat terus berkelanjutan untuk dapat mengembalikan dan memperbaiki ekosistem laut yang membawa banyak manfaat bagi lingkungan serta masyarakat sekitar.

    “Harapannya program ini dapat terus berlanjut dan bagaimana caranya untuk melakukan monitoring dan memaksimalkan potensi yang ada di sini sehingga mengembalikan ekosistem laut yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat,” tandas Dian.

    Direktur Program dan Kemitraan Laz Harfa, Mamak Jamaksari menuturkan, konservasi terumbu karang tahun kedua ini adalah bentuk konkret melestarikan lingkungan sekaligus membantu nelayan dalam menjaga sumber mata pencahariannya.
    “Soalnya, terumbu karang merupakan rumah bagi ikan mencari makan dan berkembang biak. Bila rumahnya rusak, maka populasi ikan akan menurun,” ungkapnya.

    Mamak menerangkan, hal itu sudah dirasakan oleh nelayan di Sumur yang kini harus berlayar lebih jauh untuk mencari ikan, karena ikan di kawasan pesisir semakin minim. Mamak memandang, konservasi ini harus dilakukan secara masif plus melibatkan berbagai kalangan. “Nah, bagaimana kita selaku warga Banten bersama-sama mengembalikan, setidaknya mengurangi risiko kehilangan mata pencaharian nelayan supaya ikan-ikan bisa berkembang biak lagi,” ajaknya.

    Koordinator F-PTK Banten, Nurwarta Wiguna menjelaskan, selama ini konservasi terumbu karang kerap luput dari perhatian. Padahal, terumbu karang adalah benteng pertama yang mereduksi gelombang laut dan mencegah terjadinya abrasi bahkan tsunami.

    “Sementara saat ini, rumah bagi ratusan jenis ikan itu sudah lama rusak tanpa pernah diperbaiki. Tak heran jika saat ini nelayan semakin sulit mencari ikan. Selain akibat faktor alam, kerusakan itu juga terjadi karena nelayan menggunakan metode menangkap ikan tak ramah lingkungan, seperti penggunaan bom ikan,” jelasnya.

    Di tempat yang sama, seorang nelayan Sad’an mengakui bahwa terumbu karang di perairan Sumur mengalami kerusakan yang cukup parah, terutama pasca-hempasan gelombamg tsunami 3 tahun lalu. Sejak saat itu pula, tangkapan ikan nelayan selalu menurun.

    “Sebelum tsunami Alhamdulillah tangkapannya masih banyak. Tapi setelah tsunami menurun drastis. Cari lebih jauh juga belum pasti. Dulu sehari bisa ngantongin penghasilan rata-rata Rp300 ribu per hari. Sekarang paling besar Rp150 ribu per hari,” keluhnya.

    Maka Warga Kampung Ketapang, Desa Tunggal Jaya, Sumur itu menyambut baik gerakan rehabilitasi terumbu karang oleh berbagai kalangan sejak tahun 2020 lalu. “Bagus yah. Walaupun enggam berdampak langsung bagi nelayan saat ini karena pertumbuhannya kan lama yah, tapi bisa buat anak cucu kita nanti. Yang penting sudah ada upaya (rehabilitasi),” tutup dia. (RUL)

  • Pesantren Subul El Salam Gelar Pelatihan Teknologi

    Pesantren Subul El Salam Gelar Pelatihan Teknologi

    TANGERANG, BANPOS – Tim PKM dosen Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sutomo melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di Pondok Pesantren Subul El Salam yang beralamat di Kampung Ceuri RT 02/01 Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang.

    Adapun Tim PKM sebagai berikut Arip Kristiyanto (sebagai ketua Pengabdi), Angga Pramadjaya dan Istiqomah Rohmawati (sebagai pemateri), Andi Romansyah dan Selly Septiani (sebagai anggota) kegiatan bertujuan untuk memberikan pengenalan dan pelatihan teknologi terhadap anak santri sehingga menjadi santri yang tidak tertinggal dengan teknologi, kegiatan ini menjadi salah satu wujud Tridharma Perguruan Tinggi.

    Kegiatan ini dilakukan pada bulan Januari kemarin yang bertempat di Pondok Pesantren Subul El Salam dan diikuti oleh 20 peserta santri (10 santri laki-laki, 10 santri perempuan).

    Adapun Materi pertama disampaikan oleh Ibu Istiqomah Rohmawati dengan materi Pengenalan Microsoft Word, dan para peserta pelatihan langsung mempraktekan materi yang dipaparkan pemateri.

    Selanjutnya Materi kedua disampaikan oleh Bapak Angga Pramadjaya dengan materi Pengenalan Microsoft Excel. Peserta sangat antusias mengikuti pelatihan ini.

    Pimpinan pondok Ustazd Edi Sumaedi memberikan apresiasi terhadapap kegiatan-kegiatan PKM seperti ini, “saya berharap, kegiatan tersebut dapat berkelanjutan setiap tahunya, sebab dapat memberikan bekal pengetahuan teknologi terhadap para santri,” ujarnya. (RUL)

  • Upaya Benahi Pasar, DPRD Kota Serang Usulkan Raperda Pengelolaan Pasar

    Upaya Benahi Pasar, DPRD Kota Serang Usulkan Raperda Pengelolaan Pasar

    KONDISI pasar tradisional dan pasar rakyat yang berantakkan dan kurang terurus, membuat DPRD Kota Serang mengusulkan Raperda Pengelolaan dan Penataan Pasar Terpadu. Dengan adanya aturan itu, diharapkan pasar tradisional maupun pasar rakyat di Kota Serang, dapat lebih tertata lagi sehingga roda perekonomian di sektor itu pun dapat semakin baik.

    Ketua Bapemperda pada DPRD Kota Serang, Mad Buang, mengatakan bahwa diusulkannya Raperda itu merupakan upaya dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat Kota Serang di pasar-pasar tradisional, namun tetap mengedepankan kerapihan.

    “Roda perekonomian masyarakat harus tetap berjalan dengan baik. Namun tetap harus tertata dengan rapih, baik sarana dan prasarana maupun infrastruktur pendukung lainnya,” ujar Mad Buang usai mengikuti Rapat Paripurna di DPRD Kota Serang, Senin (28/3).

    Menurutnya, Raperda ini akan berfokus pada pelaksanaan penataan terhadap pasar-pasar tradisional dan rakyat yang sudah ada terlebih dahulu. Sedangkan untuk penambahan pasar, masih belum tercakup dalam aturan yang tengah digodok itu.

    “Konsepnya ya akan ditata sebaik mungkin, serapih mungkin, dengan memberdayakan para UMKM kita. Yang sudah ada terlebih dahulu kita optimalkan, karena kan banyak pasar kita yang belum terkelola dengan optimal,” katanya.

    Ia mengaku, kondisi pasar yang saat ini masih belum tertata dengan baik menjadi alasan pihaknya mengusulkan Raperda itu. Dengan adanya Raperda yang nantinya akan disahkan menjadi Perda, diharapkan pasar-pasar dapat berjalan lebih optimal lagi.

    “Seperti di Walantaka, kan itu pasarnya masih belum berjalan dengan optimal. Masih banyak pasar yang belum tertata dan berantakan. Maka diharapkan kedepannya bakal lebih baik lagi dalam penataan dan pengelolaannya,” ungkap politisi Golkar ini.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa draf awal Raperda Pengelolaan dan Penataan Pasar Terpadu tersebut masih belum mencakup sejumlah hal, antara lain berkaitan dengan arah dan isi tentang pengelolaan dan penataan pasar terpadu.

    “Sehingga saat pembahasan nanti perlu ada perbaikan rumusan, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan bidang perdagangan,” ujar Syafrudin usai menyampaikan pendapat di Rapat Paripurna.

    Syafrudin mengatakan, pendapat yang ia sampaikan atas Raperda usulan tersebut baru sebatas pendapat atas draf awal. Sehingga, pihaknya belum bisa berpendapat secara lebih dalam, karena detail draf Raperda baru akan dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus).

    “Nanti akan dibahas oleh Pansus. Karena memang belum secara keseluruhan. Detailnya itu kan nanti akan disampaikan oleh DPRD lagi setelah pembahasan Pansus. Nanti kami akan jawab (sampaikan pendapat) lagi atas Raperda hasil pembahasan Pansus,” tandasnya. (ADV)