Penulis: admin

Migor Dikeluhkan Mahal, Migor Curah Jadi Solusi Pemerintah

SERANG, BANPOS – Tudingan bahwa pemerintah telah sengaja melakukan permainan terhadap stok dan harga minyak goreng (migor) yang dilontarkan oleh masyarakat, dibantah oleh DinkopUKMPerindag Kota Serang. Menurut mereka, jika masyarakat tidak sanggup membeli migor kemasan, maka diberikan opsi untuk membeli minyak curah yang lebih murah.

Diketahui, Kemendag sendiri sempat berencana melarang peredaran migor curah. Melansir Jurnal Ilmiah Farmasi, Pharmacon, perbedaan migor curah dengan migor kemasan pada dasarnya terletak pada penyaringannya.

Penyaringan ini berpengaruh terhadap kualitas migor. Migor curah mengalami satu kali penyaringan, sedangkan migor kemasan mengalami dua kali penyaringan.

Berdasarkan persyaratan SNI, migor curah cenderung tidak memenuhi pada satu kriteria, yaitu syarat bilangan peroksida. Angka peroksida menunjukkan tingkat kerusakan minyak karena oksidasi. Tingginya angka peroksida menunjukkan telah terjadi kerusakan pada minyak tersebut dan minyak akan segera mengalami ketengikan serta sudah mengalami oksidasi.

Migor curah cenderung terpapar oksigen dan cahaya yang lebih besar dibanding minyak kemasan. Sebab, distribusinya yang tidak menggunakan kemasan sehingga lebih mudah terpapar. Paparan oksigen, cahaya, dan suhu tinggi merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi oksidasi.

Kepala DinkopUKMPerindag Kota Serang, Wasis Dewanto menjelaskan, pemerintah telah memberikan dua pilihan kepada masyarakat dalam hal konsumsi migor. Pertama, membeli minyak curah dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp14 ribu per liter.

“Atau (membeli migor) kemasan yang harga keekonomiannya diserahkan ke pasar. Sehingga saat ini harga kemasan antar merek bisa berbeda-beda harga jualnya,” ujarnya kepada awak media, Senin (21/3).

Kendati memberikan opsi untuk mengkonsumsi minyak curah yang lebih murah, Wasis mengaku bahwa saat ini masih terjadi variasi harga minyak curah di pasaran. Sebab, pasar tengah memasuki masa transisi HET minyak curah.

“Bahkan ada yang di atas HET dan pasokannya ke pedagang juga kurang. Solusinya adalah, kami melaksanakan operasi pasar migor curah di Pasar Rau untuk masyarakat atau pedagang,” ucapnya.

Dalam operasi pasar migor curah di Pasar Induk Rau, pihaknya telah menyediakan sebanyak lima ton migor atau setara dengan 6.250 liter. Setiap pembeli diperbolehkan membawa jerigen masing-masing dengan ukuran sampai 15 liter atau 14 kilogram.

“Iya, dipersilakan bawa jerigen masing-masing, karena dibatasi hanya 14 kilogram untuk setiap pembeli,” tutur Wasis Dewanto.

Terpisah, Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang saat ini masih menunggu penugasan untuk melakukan operasi pasar migor atau pasar murah migor.

“Kalau ada penugasan untuk melaksanakan operasi pasar atau pasar murah, kami akan laksanakan. Untuk sekarang belum ada penugasan untuk migor,” kata Kepala Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang, Muhamad Wahyudin kepada BANPOS melalui pesan WhatsApp.

Menurutnya, untuk melakukan operasi pasar migor, pihaknya saat ini masih menunggu menunggu penugasan dan untuk melakukan operasi pasar migor saat ini stoknya sulit mendapatkannya.

“Kalau ada stok Insya Allah, kami susah dapatkan stok. Sekarang harga di pabrik sudah tinggi kisaran Rp 22 ribu untuk migor kemasan harganya variasi, tapi rata-rata diatas Rp 20 ribu. Kalau untuk migor curah kami belum tahu,” terangnya.

Dijelaskannya, operasi pasar migor yang dilakukan Bulog sebelumnya, saat itu Harga Eceran Tertinggi (HET) migor masih belum dicabut oleh pemerintah.

“Kalau kemarin masih bisa, karena ada HET Rp 14 ribu, masih kami usahakan mencari stok,” ucapnya.

Saat ditanya terkait migor yang disubsidi oleh pemerintah, Wahyu mengatakan bahwa subsidi dari pemerintah hanya menetapkan HET saja migor curah sebesar Rp 14 ribu.

“Kalau ada subsidi paling produsen, pemerintah Cuma tetapkan HET minyak curah Rp 14 ribu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Salah satu warga Kota Serang, Isnawati, mengaku bahwa dirinya merasa terbebani dengan kenaikan harga migor.

“Naiknya enggak tanggung-tanggung, jadi kami sebagai ibu rumah tangga cukup menjerit karena terlalu mahal. Mungkin kalau naiknya tidak sekaligus kami tidak akan mengeluh. Jadi seolah-olah pemerintah ini abai sama kita,” ujarnya.

Ia mengaku curiga kepada pemerintah akibat situasi ini, kelangkaan migor saat menggunakan harga subsidi, dan stok migor yang tiba-tiba melimpah ketika harga naik.

“Gimana kami tidak curiga, kemarin-kemarin migor langka sewaktu disubsidi. Sekarang harganya mahal banget, tiba-tiba stoknya banyak,” tuturnya.

Ia pun menyayangkan pemberitaan yang beredar terkait pemerintah Indonesia yang melakukan ekspor minyak dengan harga murah.

“Kenapa harus diekspor kalau masyarakat Indonesia sendiri sedang kesusahan. Apalagi kan dua tahun kemarin kami dihantam Covid-19, kenapa sekarang kami dihantam dengan harga kebutuhan pokok yang tidak masuk akal,” ungkapnya.

(MG-03/DZH/DHE/PBN)

22 Maret 2022
Bangunan SD Sukaraja Bagus Tetapi Miskin Fasilitas

MALINGPING, BANPOS – Keberadaan SDN IV di Desa Sukaraja Kecamatan Malingping terlihat dari fisik bangunan sekolahnya yang dua lantai cukup megah. Namun ternyata sangat minim fasilitas mebelernya.

Karena keterbatasan fasilitas mebel tersebut mengharuskan para siswa di sekolah ini saat mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) harus rela dengan cara duduk di lantai keramik tanpa menggunakan kursi dan meja.

Seperti diungkapkan salah seorang guru yang sengaja dirahasiakan namanya saat ditanya menjelaskan bahwa memang secara fisik bangunan sekolah tempatnya mengajar tersebut cukup bagus, namun dalam fasilitas mebelernya sangat kekurangan.

“Memang gedung sekolah bagus pak, karena dapat bantuan rehab bangunan. Tapi untuk mebel kita ga ada. Semua sudah pada rusak, sehingga jika belajar para siswa biasa ngampar, ” ujarnya kepada BANPOS, Senin (21/3).

Sang guru itu menyebutkan bahwa seluruh kelas hingga saat ini belum ada mebeler yang layak dipakai. Dalam hal ini pihaknya pun kebingungan, namun untuk KBM tetap normal dilaksanakan.

“Kalau untuk KBM kita tetap berjalan normal pak. Tapi yaitu tadi dilaksanakan tanpa meja kursi, itu untuk seluruh kelas, mulai dari kelas 1 hingga 6 belum ada fasilitas. Kebutuhan kita itu per satu kelas yaitu 10 meja dan 20 kursi, itu tinggal kalikan saja,” ungkapnya.

Dikatakannya, keberadaan itu oleh kepala sekolah bersama para guru sudah sering dikeluhkan. Dan itu sudah pula diusulkan ke dinas agar segera dilengkapi kekurangan fasilitasnya tersebut. Kata dia, semoga saja segera ada bantuan dari pemerintah terkait kebutuhan mebeler sekolahnya.

“Kami juga sering mengeluhkan ini. Tapi ya mudah-mudahan segera ada bantuan dari pemerintah, kita pun sudah berkali-kali berusaha mengusulkan atau dengan berbagai cara lainnya. Kita kasihan juga para murid harus belajar dengan cara ngampar,” paparnya.(WDO/PBN)

22 Maret 2022
Ade Sumardi Minta Warga Dekati Pejabat Langit

MALINGPING, BANPOS – Wakil Bupati (Wabup) Lebak Ade Sumardi, menyatakan, warga seharusnya mendekat kepada para habib, ulama., dan juga kyai, yang ia sebut sebagai pejabat langit.

Demikian disampaikan oleh Ade saat turut meresmikan pembangunan Mushola Al-Karim di Kampung Sawah Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping yang baru selesai dibangun dalam kunjungannya ke Malingping.

Ade mengatakan pentingnya meningkatkan keimanan dalam menghadapi perkembangan zaman dan semakin maju dalam teknologi informasi. Ade pun mengimbau agar masyarakat lebih mendekatkan diri pada habib ulama dan kiyai daripada hanya menyerap informasi yang belum jelas sumbernya.

“Supaya tidak nyasar dekati pejabat langit, yaitu para habaib dan ulama,” ujar Wabup.

Ade menyebut, keberadaan dan peran serta para kyai dan tokoh masyarakat sangat membantu tugas pemerintah.

“Pemerintah memfasilitasi, kehadiran para kyai telah membantu tugas pemerintah, urusan negara bukan hanya sekedar tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Oleh karenanya masyarakat harus tahu dan paham serta ikut berperan dalam dunia politik, Pak kyai tolong ajarkan masalah siyasah kepada masyarakat, agar tidak terjebak dari hal-hal yang bisa menyesatkan,”ujar Ade.

Sementara Ketua panitia pembangunan Mushola Al-Karim Ustadz Rusdin menjelaskan Mushola Al-Karim ini dibangun dari hasil swadaya masyarakat dengan ukuran 12 X 12 Meter di atas tanah wakaf seluas 500 M dari keluarga H Sali, yakni Oman Surahman. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan seluruh donatur yang telah membantu terselenggaranya bangunan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada panitia pembangunan, masyarakat, dan seluruh donatur yang telah membantu dari nol hingga bangunan mushola ini selesai terwujud, wabil khusus kepada keluarga yang mewakafkan tanah untuk pengadaan mushola,”terang Rusdin.

Terpisah, keluarga pemberi wakaf, Oman Surahman membenarkan bahwa pihak keluarganya tersebut mewakafkan tanah seluas 500 M untuk digunakan pembangunan Mushola.

“Betul, kami sudah mewakafkan tanah seluas 500 meter untuk pembangunan Mushola dan kegiatan keagamaan bagi masyarakat. Harapan saya mudahan bisa lebih meningkatkan keimanan di kampung kami,” paparnya.

Dalam peresmian Mushola itu juga dihadiri Kepala Kesbangpol Kabupaten Lebak Sukanta, anggota DPRD Lebak Agus Ider Alamsyah dan Agus Ismatullah juga para kyai, tokoh masyarakat dan warga sekitar.(WDO/PBN)

22 Maret 2022
Nelayan Labuan Paceklik, Tetapi Tetap Dicekik

PANDEGLANG, BANPOS – Cuaca ekstrim yang terjadi, atau yang biasa disebut dengan musim angin barat oleh para nelayan, saat ini belum usai. Dampaknya adalah, nelayan yang ada di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, tidak melaut selama 5 bulan. Selain itu, mereka mengeluhkan tidak adanya bantuan sejak 5 tahun yang lalu, namun tetap saja ditarik PAD.

Salah seorang pemilik kapal yang juga nelayan di Labuan, Herman mengatakan, para nelayan di Labuan sudah hampir 5 bulan tidak melaut untuk mencari ikan, karena cuaca sedang musim angin barat.

“Di wilayah perairan laut kita (Pandeglang) sudah lima bulan tidak melaut, karena hingga saat ini sedang musim angin barat. Jadi kalau ada angin barat percuma mencari ikan juga, karena sulit, apalagi kami nelayan kecil,” kata Herman kepada wartawan, Senin (21/3).

Dampak dari cuaca musim barat tersebut, lanjut Herman, tidak sedikit nelayan di Labuan tidak melaut dan tidak memiliki penghasilan juga tidak memiliki pekerjaan lain.

“Jadi selama lima bulan ini, kami sedang paceklik karena itu tadi tidak bisa melaut untuk mencari ikan,” terangnya.

Herman menambahkan, untuk bantuan dari pemerintah juga saat ini sudah sekitar lima tahun tidak ada bantuan dana paceklik baik dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

“Biasanya kalau kami dilanda paceklik ada bantuan dari pemerintah, namun saat ini sudah hampir lima tahun tidak ada lagi bantuan yang diberikan oleh pemerintah,” ujarnya.

Karena bantuan dari pemerintah sudah tidak ada, kata Herman lagi, saat ini para nelayan terpaksa menjual barang-barang yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bertahan hidup.

“Dulu itu sering diberikan bantuan seperti beras satu karung dan uang sebesar Rp100 ribu, namun karena saat ini tidak ada, dengan terpaksa para nelayan menjual harta benda yang ada untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya Bersama nelayan lainnya meminta agar pemerintah memperhatikan kondisi nelayan yang saat ini masih dalam kondisi paceklik.

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja yang diambil, sementara dana bantuan tidak pernah diberikan pada saat musim paceklik atau musim angin barat seperti saat ini. Makanya kami minta perhatiannya,” ungkapnya.

(DHE/PBN)

22 Maret 2022
Edukasi Masyarakat Berpikir Millenial Melalui Internet Desa

SERANG, BANPOS – Di era digital saat ini, akses internet menjadi sebuah kebutuhan di seluruh wilayah pelosok negeri, bahkan di desa sekalipun. Bahkan, untuk mendapatkan pelayanan pun saat ini sebagian besar pemerintah diperlukan akses internet berbasis aplikasi.

Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah melalui program internet desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan hal tersebut. Selanjutnya, diharapkan masyarakat dapat mengaplikasikan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya transformasi informasi yang tersedia saat ini.

Kepala Desa Pamarayan, Anis Fuad, mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik apabila tahun ini pemerintah menganggarkan program internet desa tahun 2022. Berdasarkan pantauannya, pengaplikasian internet masa kini mayoritas digunakan untuk berselancar di dunia maya secara cuma-cuma.

“Yang jelas pengaplikasian internet jaman sekarang baik di dunia maya atau media sosial (medsos) masih cuma-cuma. Sehingga diperlukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penggunaan internet dengan baik dan menghasilkan,” ujarnya, kemarin.

Ia mengakui bahwa saat ini banyak kawula muda yang membuang waktunya untuk memainkan permainan di gawainya. Bahkan, tak sedikit yang memainkan permainan jenis judi slot, yang dinilai membawa dampak buruk dan membuat kecanduan.

“Untuk sementara ini yang saya lihat banyak anak muda yang main game terus, dengan adanya program internet ini gimana caranya biar mereka ini jangan main game main judi slot,” tuturnya.

Anis mewacanakan pada tahun 2023, pihaknya sudah melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat, khususnya kawula muda agar bermain gawai dengan tujuan yang jelas. Selain itu, ia juga ingin melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak terobsesi terhadap medsos.

Ia menegaskan, boleh saja bermain medsos asalkan dapat menghasilkan. Dalam hal ini mendapatkan keuntungan dari bermain medsos, seperti berjualan dan lain sebagainya.

“Saya juga ingin agar dari bermain medsos atau melalui internet ini bisa meningkatkan dan mengembangkan potensi desa yang sudah ada agar lebih dikenal lagi,” katanya.

Anis menegaskan, melalui internet desa, pihaknya ingin masyarakat mengetahui anggaran di desa digunakan untuk apa saja. Dimana tujuan utamanya yaitu agar pola pikir masyarakat lebih millenial meskipun sebagian wilayahnya masih ada beberapa lokasi yang tidak terjangkau akses internet dengan baik.

“Kepada pemerintah saya juga meminta agar mengangkat sumber daya pemuda yang buta tuli terhadap medsos, agar bisa mengembangkan potensi. Karena sekarang ini era dunia aplikasi, nanti kita cari alat yang bagus, agar sistem aplikasi nanti berjalan dengan lancar,” tandasnya.

Kepala Desa Pontang, Ardiman, mengaku menyambut baik apabila benar ada program internet desa. Ia mengatakan, nantinya dari program tersebut akan meningkatkan literasi masyarakat di berbagai bidang seperti pendidikan dengan memanfaatkan teknologi digital.

“Alhamdulillah di Pontang sudah ada jaringan internet dan cukup bagus semua, dengan program ini kami ingin mengembangkan desa Pontang agar lebih maju, dan bisa terus produktif,” katanya.(MUF)

22 Maret 2022
Walikota Serang Minta OPD Tak Lakukan Penyimpangan

SERANG, BANPOS- Pemkot Serang menggelar forum dengan OPD, untuk membahas finalisasi dan penandatanganan berita acara kesepakatan data kelengkapan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota tahun 2021 di Hotel Le Dian, Kota Serang, Senin (21/3).

Walikota Serang, Syafrudin, menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Serang untuk menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman sinkronisasi kegiatan.

“Ini titik tekannya, visi misi yang tertuang dalam RPJMD, harus diaplikasikan dalam kegiatan OPD. Jadi tidak menyimpang, dan harus detail,” ujarnya.

Syafrudin menuturkan bahwa sering terdapat ketidaksinkronan dalam menerjemahkan RPJMD. Maka dari itu ia berharap semua elemen dapat aktif, agar tidak terjadi salah pemahaman.

“Pembahasannya oleh Kasubag program, berjenjang kemudian ke sekretaris, baru ke OPD, makanya datang ada tidak nyambungnya itu dari pembahasan dari Kasubag, tapi pro aktif semuanya insya Allah nyambung,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang, M Ridwan, mengatakan berdasarkan laporan secara umum capaian indikator makro mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan perkapita, dan penurunan jumlah pengangguran, dan lain sebagainya terus mengalami peningkatan di atas angka standar nasional.

“Namun memang jika dibandingkan dengan standar angka provinsi masih di bawah standar,” ungkapnya.

Ridwan pun mengungkap bahwa masih terdapat catatan yang belum terselesaikan oleh Pemkot Serang, salah satunya yakni angka kemiskinan dan pengangguran.

“Terkait kemiskinan yang masih tinggi, pengangguran terbuka, indeks genio rasio dan sebagainya itu masih menjadi fokus kami,” paparnya.

Ia menuturkan bahwa penyebabnya diduga karena dua tahun terakhir masih melakukan penanganan pandemi Covid-19, sehingga banyak program yang harus ditunda.

“Dampak pandemi yang menyebabkan angka pengangguran terbuka kita naik dan juga kemiskinan. Termasuk juga infrastruktur bangunan gedung, yang sudah ada target-target yang harus dicapai seperti RS, kelurahan, dan yang lainnya,” tandasnya. (MG-03/AZM)

22 Maret 2022
Iman Ariadi Minta Fraksi Golkar Kritisi Helldy-Sanuji

CILEGON, BANPOS – Ketua Dewan Pertimbangan DPD II Golkar Cilegon, Tb Iman Ariyadi meminta seluruh anggota legislatif Fraksi Partai Golkar agar lebih kritis terhadap semua kebijakan Pemerintahan Kota (Pemkot) Cilegon dibawah kepemimpinan Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta.

Tak tanggung-tanggung, Iman bahkan tak segan akan memecat anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar yang tidak tunduk terhadap instruksi partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Oh, iya anggota dewan harus kritis. Contohnya, ada janji politik yang pernah disampaikan oleh walikota tidak terealisasi seperti janji politik 5.000 tenaga kerja dalam waktu satu tahun. Kita kritisi kebenarannya, betul apa tidak terserap sebanyak itu. Kalau tidak ya dikritisi oleh Partai Golkar. Kedua, soal KCS (Kartu Cilegon Sejahtera) itu ada 25 juta, kartunya benar enggak? Kalau enggak benar Golkar harus kritisi. Soal penyalahgunaan kewenangan terkait mutasi rotasi. Jika ada permintaan sekian-sekian (transaksional) itu harus diungkap,” kata Tb Iman Ariyadi kepada awak media ditemui disela-sela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD II Partai Golkar Cilegon di salah satu hotel di Kota Cilegon, Senin (21/3).

Iman menegaskan, sesuai dengan motto Partai Golkar, Suara Golkar Suara Rakyat yang harus mampu mementingkan kepentingan rakyat. “Motto partai Golkar ini kan adalah Suara Golkar Suara Rakyat, jadi ketika ada kepentingan rakyat terkait dengan janji politik yang tidak direalisasikan, maka kader Golkar harus kritis terutama yang di legislatif. Saya khawatir, kalau sikap kritis itu tidak dilakukan maka akan terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan,” paparnya.

Iman memastikan bahwa apa yang di instruksikannya tak main-main. Ia menegaskan akan memecat anggotanya yang duduk di legislatif jika tidak mengikuti instruksi partai. “Kalau saya rekom dari Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar pecat dan diganti. Masih banyak yang mau jadi anggota legislatif. Tegas kan!” tegas Iman.

Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Cilegon Ratu Ati Marliati mengatakan Rakerda DPD II Partai Golkar Cilegon sebagai momentum menguatkan Partai Golkar.

Mantan Wakil Walikota Cilegon ini meminta Partai Golkar mampu melihat secara total apa yang sudah dilakukan Pemkot Cilegon dan bisa mengkritisi. Kemudian dikatakan Ratu Ati, agar para kader Partai Golkar selalu berada di tengah-tengah masyarakat.

“Terkait pemerintahan, Partai Golkar jangan hanya jadi penonton, yang ada kita harus mengkritisi janji politik yang telah digelontorkan ke masyarakat,” tandasnya. (LUK/RUL)

22 Maret 2022
TKA Siluman Diduga Gentayangan di Lebak

LEBAK, BANPOS – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dituding tidak memiliki data valid terkait tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di perusahaan di Lebak. Hal ini mengakibatkan, munculnya dugaan adanya TKA-TKA yang tidak terdata jelas dan tidak memberikan kontribusi kepada PAD.

Ketua Komisi III DPRD Lebak Bangbang Sp mengatakan, di Kabupaten Lebak ini terdapat ratusan perusahaan industri, namun Disnaker Lebak sepertinya tidak memiliki data yang valid berapa jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang ada dan bekerja.

Menurut Bangbang, tidak saja soal berapa jumlah keberadaan TKA yang bekerja, tetapi juga berkaitan dengan berapa besaran retribusi sebagai pendapatan asli daerah (PAD) yang diterima Pemerintah Kabupaten Lebak. Ia mengaku tergelitik mendengar keterangan yang disampaikan pihak Disnaker soal keberadaan TKA di bumi Lebak ini.

“Terdapat ratusan perusahaan industri di Kabupaten Lebak ini, masa iya hanya ada kisaran 20 orang TKA yang terdata. Karena itu kami minta Disnaker mendata semua TKA yang bekerja di perusahaan yang ada di Kabupaten Lebak,” katanya kepada BANPOS

Dijelaskan Bangbang, penggunaan tenaga kerja asing haruslah dapat memberikan kontribusi kepada daerah. Kontribusi yang dimaksud disini bukanlah hanya dinilai dari segi produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja asing itu sendiri, baik itu jasa maupun barang. Tetapi juga dalam bentuk retribusi yang dikenakan pada saat perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang akan digunakan untuk pelaksanaan tugas otonomi dan mensejahterakan masyarakat.

“Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah tentang retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan TKA. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan TKA ditetapkan sebagai retribusi daerah,” jelasnya.

Senada disampaikan Anggota Komisi III DPRD Lebak Imad Humaedi. Keberadaan TKA dapat dianggap sebagai suatu kebutuhan sekaligus tantangan. Dianggap sebagai kebutuhan karena memang diperlukan dalam rangka membantu pengembangan serta pengalihan pengetahuan dan teknologi. Kemudian dianggap sebagai tantangan karena tenaga kerja lokal mesti bersaing dalam merebut pasar kerja yang sekarang lebih mengutamakan keahlian dan keterampilan.

Dikatakan Imad, seperti yang diketahui, bahwa Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi tentang tata cara penggunaan TKA diberikan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Selanjutnya disebutkan bahwa perpanjangan IMTA pada lingkup 1 (satu) wilayah Kabupaten diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Dimana permohonan perpanjangan IMTA diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir.

Oleh karenanya lanjut Imad, untuk memberikan pengaturan terhadap retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing maka sudah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang nantinya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi daerah.

“Nah untuk memastikan berapa jumlah TKA yang ada dan bekerja di perusahaan yang ada di Lebak, maka kami minta Disnaker mendata TKA dari jumlah perusahaan yang ada. Ini juga berkaitan dengan retribusi daerah, kami minta data yang valid,” katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lebak, Tajudin mengaku akan melakukan pendataan TKA dari perusahaan yang ada di Kabupaten Lebak sesuai permintaan DPRD. Ia juga mengakui, jika jumlah TKA yang terdata baru terdapat sekitar 20 orang TKA.

“Kami akan mengundang pihak perusahaan untuk pendataan TKA, bila diperlukan kami juga akan mendatangi perusahaan-perusahaan yang ada di Lebak untuk memastikan keberadaan jumlah TKA yang sebenarnya,” katanya.

(CR-01/PBN)

22 Maret 2022
Penghuni Rusunawa Kaduagung Menunggak Hingga Satu Tahun

LEBAK, BANPOS – Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak, Ahmad Hidayat membenarkan, DPKPP akan menertibkan penghuni Rusunawa yang menunggak biaya sewa hunian.

Menurut Ahmad, penertiban tersebut akan dilakukan karena DPKPP selaku pengelola tidak mau menanggung beban yang diakibatkan oleh tunggakan biaya sewa sejumlah penghuni Rusunawa. Menurutnya, dari sejumlah penghuni rumah susun yang berlokasi di Desa Kaduagung, Kecamatan Cibadak ada yang menunggak hingga satu tahun lamanya.

“Iya benar, tapi kami akan mencoba persuasif dulu dengan cara dialog atau teknisnya bagaimana. Kalau penghuni yang menunggak itu masih ada kesiapan untuk membayar dengan menandatangani surat perjanjian mungkin ada kebijakan. Kalau ternyata tidak ada kesiapan maka dengan terpaksa dilakukan penertiban,” katanya, Senin (21/3) kepada BANPOS.

Ia menegaskan, jika penghuni Rusunawa yang memiliki tunggakan sewa hunian tidak ingin ditertibkan oleh pihaknya bersama dinas terkait, Ahmad menyarankan agar tunggakan sewa tersebut dibayar atau dicicil hingga selesai.

“Kami tidak mau punya beban, pemerintah itu masih bisa memberikan kebijakan jika ada niat dari mereka (penghuni) yang memiliki tunggakan sewa hunian untuk membayar. Dan sebetulnya kebijakan itu juga sudah diberikan, buktinya ada yang sampai satu tahun tapi masih dibiarkan,” tegasnya.

Ia mengaku, untuk urusan teknis penertiban kepada penghuni yang masih belum juga membayar tunggakan sewa ranahnya berada di dinas terkait, pihak DPKPP kata Ahmad, hanya meminta bantuan saja.

“Kalau yang menunggak itu bayar berarti penertiban gak jadi, kalau tidak maka dengan terpaksa dan jangan salahkan kalau ditertibkan,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah penghuni rumah susun sederhana (Rusunawa) Kaduagung, Cibadak, Kabupaten Lebak, yang menunggak biaya sewa berbulan-bulan dikabarkan bakal ditertibkan.

Rumah Susun Sederhana (Rusunawa) Cibadak yang direalisasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lebak yang pengelolaannya oleh dinas teknis terkait.

Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lebak, Dartim kepada wartawan mengaku, telah menerima permohonan bantuan dari pengelola Rumah Susun Sederhana (Rusunawa) Kaduagung untuk rencana penertiban tersebut.

“Betul, dari pengelola Rusunawa meminta kami untuk membantu jalannya penertiban terhadap penghuni yang telah menunggak berbulan-bulan,” katanya.

Rencana penertiban yang akan dilakukan secara persuasif dibenarkan Pengelola Rusunawa Kaduagung Karyadi. Menurut Karyadi, ada beberapa penghuni yang tercatat sudah menunggak biaya sewa hunian berbulan-bulan.

“Pada Juli 2021 sudah dilakukan upaya pemanggilan penghuni yang punya tunggakan sewa di DPRKPP. Setelah pemanggilan belum ada upaya dari penghuni untuk menyelesaikan dengan cara mencicil tunggakan sewanya,” katanya.

Kemudian kata Karyadi, pada September 2021, pengelola melakukan sosialisasi melalui surat kepada penghuni yang menunggak sewa terkait penerapan sanksi sesuai Peraturan Bupati (Perbup) yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2022, namun batal karena kebijakan.

“Tetapi itu batal kami lakukan di bulan Januari karena kebijakan yang kita berikan kepada penghuni serta berbagai masukan dan lain-lain,” ujarnya

Dijelaskannya, dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 16 Tahun 2019 dan surat perjanjian sewa hunian yang telah ditandatangani oleh penghuni, diatur bagi penghuni yang sudah menunggak sewa di atas 3 bulan maka dilakukan pengosongan hunian atau pemutusan kontrak secara sepihak.

“Sosialisasi kepada penghuni penunggak sewa hunian sudah dilakukan sebanyak tiga kali, karena tunggakan ini juga akan menjadi beban kami dan dinas,” jelasnya.

Ia menegaskan, total besaran tunggakan sewa masing-masing penghuni itu bervariasi. Mulai dari tiga hingga tujuh juta rupiah. Karyadi mengaku, dirinya tidak mengetahui teknisnya nanti seperti apa, soalnya hari Selasa rencananya akan ada rapat teknis.

“Ada yang 4 bulan, 5 bulan bahkan ada juga yang 13 bulan. Tapi saya tidak tahu teknisnya seperti apa nanti, hari Selasa rencananya akan ada rapat teknis. Apakah akan ada kebijakan lagi, misal memberikan tempo lagi kepada penghuni berapa bulan atau langsung pemutusan kontrak sepihak,” pungkasnya.(CR-01/PBN)

22 Maret 2022
Operasi Pemulihan Tsunami Selat Sunda Resmi Diakhiri

PANDEGLANG, BANPOS – Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) pusat dan PMI Kabupaten Pandeglang, telah menutup operasi tanggap darurat hingga pemulihan tsunami dan gempa bumi yang dilaksanakan sejak tahun 2018-2022, di Klinik Rusdinar PMI Kabupaten Pandeglang, Senin (21/3).

Penutupan operasi yang dilakukan secara virtual oleh PMI Pusat tersebut berkaitan dengan bencana gempa bumi dan tsunami baik di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, maupun di Sulawesi Tengah, Lombok dan Lampung.

Menurut informasi yang dihimpun, dari acara penutupan secara virtual tersebut sedikitnya sekitar 400 unit fasilitas publik dibangun PMI dan Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) bersama Mitra Gerakan serta pihak swasta di daerah terdampak bencana gempa dan tsunami tersebut.

Ketua PMI Kabupaten Pandeglang, Gunawan mengatakan, penutupan operasi tanggap darurat hingga pemulihan tsunami yang dilaksanakan dari tahun 2018-2022, bukan berarti PMI menutup operasi bantuan kemanusiaan. Namun, hal tersebut hanya wujud apresiasi kepada semua pihak yang sudah turut membantu dalam penanganan bencana.

“Pastinya kita semua tidak pernah berkeinginan dimanapun dilanda bencana, namun jika bencana itu tiba, kami dari PMI Pandeglang dan bahkan seluruh PMI di Indonesia dengan relawan tangguh akan gerak cepat membantu secara langsung,” kata Gunawan di Pandeglang, Senin (21/3).

Gunawan menambahkan, dengan sudah ditutupnya operasi tanggap darurat hingga pemulihan tsunami dan gempa oleh Ketua Umum PMI Pusat, Muhammad Jusuf Kalla (JK), semua fasilitas publik yang dibangun PMI diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat dan Pemerintah.

“Sejumlah fasilitas publik yang dibangun selama masa tanggap darurat hingga pemulihan khususnya di wilayah Kabupaten Pandeglang, pengelolaannya diserahkan ke masyarakat serta pemerintah daerah (Pemda) Pandeglang,” tandasnya.

Sekretaris PMI Provinsi Banten, Rahmat Ditriyadi mengaku sangat berterima kasih kepada PMI Pusat dan Federasi atas respon tanggap dalam membantu Banten saat dilanda bencana Tsunami Selat Sunda.

“Mulai dari mobilisasi relawan, bantuan logistik baik dari makanan hingga peralatan, unit operasional serta pembangunan-pembangunan di wilayah Banten yang dilakukan PMI Pusat dan Federasi selama bencana tsunami kami ucapkan terima kasih,” katanya.

(DHE/PBN)

22 Maret 2022